DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah upaya dalam mendorong para pelaku usaha untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya agar mampu bersaing secara nasional dan global.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
4.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
5.Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah proses pemetaan dan/atau proses pengamatan pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan.
6.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PEMBERDAYAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan meliputi:
1. a.pengelolaan ruang laut;
2. b.penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; serta
3. c.pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
(2)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
1. a.Petambak Garam;
2. b.Pelaku Usaha biofarmakologi; dan
3. c.Pelaku Usaha wisata bahari.
(3)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan.
(5)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
2. b.pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
3. c.penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 3

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pendataan produksi garam dan penentuan skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
2. b.pemetaan wilayah produksi garam.

Pasal 4

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:

a.pendampingan cara produksi garam yang baik;
b.sertifikasi Petambak Garam;
c.pendampingan perizinan usaha pergaraman;
d.pendampingan akses permodalan;
e.pendampingan penguatan kapasitas produksi dan teknologi pergaraman;
f.pelatihan sumber daya manusia; dan
g.pendampingan pemasaran garam.

Pasal 5

(1)Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan:
1. a.aspek produksi dan teknologi;
2. b.aspek manajemen dan sumber daya manusia;
3. c.aspek pemasaran;
4. d.aspek kelembagaan dan pembiayaan; dan
5. e.aspek kinerja dan dampak.
(2)Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui pendataan dan penentuan skala usaha.

Pasal 7

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

a.pendampingan akses permodalan;
b.pendampingan perizinan usaha biofarmakologi;
c.pelatihan dan sertifikasi pengolahan produk biofarmakologi;
d.pelatihan dan sertifikasi Pelaku Usaha yang menggunakan produk biofarmakologi; dan
e.pendampingan akses pasar atau promosi.

Pasal 8

(1)Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:
1. a.aspek permodalan;
2. b.aspek pendapatan;
3. c.aspek kelembagaan dan pemasaran;
4. d.aspek manajemen dan sumber daya manusia; dan
5. e.aspek lingkungan.
(2)Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Pelaku Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit melalui pendataan dan penentuan skala usaha.

Pasal 10

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Pelaku Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:

a.pendampingan akses permodalan;
b.pendampingan perizinan usaha wisata bahari;
c.pendampingan akses pasar atau promosi;
d.pelatihan dan sertifikasi kepemanduan wisata bahari;
e.pelatihan dan sertifikasi pengelolaan kawasan wisata bahari; dan
f.pelatihan dan sertifikasi pengelolaan usaha wisata bahari.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERDAYAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERDAYAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021