DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan dan strategis penyuluhan, kelembagaan, ketenagaan, perencanaan, pelaksanaan, prasaranan dan sarana, mekanisme kerja, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaa dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai programa penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan, dan pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2.Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggaraan Penyuluhan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan Penyuluhan.
3.Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
5.Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
6.Kawasan Sentra dan/atau Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah wilayah geografis tertentu yang memilik sumber daya kelautan dan perikanan, baik dari segi sumber daya alam, kegiatan ekonomi, maupun infrastruktur pendukung, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat produksi, pengolahan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, dan/atau kawasan konservasi.
7.Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan yang ditetapkan oleh kepala pusat.
8.Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap dan perilaku kepada sasaran Penyuluhan.
9.Materi Penyuluhan adalah isi atau substansi pengetahuan, informasi, keterampilan atau sikap yang disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran Penyuluhan agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka secara berkelanjutan.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11.Badan adalah badan yang menyelenggarakan tugas Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
12.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
13.Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
14.Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
15.Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan teknis penunjang penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
16.Kepala UPT Penyuluhan adalah kepala unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan teknis penunjang penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
17.Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya disebut UPT Kementerian adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian selain UPT Penyuluhan.
18.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan kebijakan Penyuluhan dan strategi Penyuluhan.
(2)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan Penyuluhan.
(3)Strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan Penyuluhan.

Pasal 3

Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 4

(1)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun secara terintegrasi dengan program pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta berdampak pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup berbagai aspek strategis untuk mendukung efektivitas Penyelenggaraan Penyuluhan yang meliputi:
1. a.penguatan kelembagaan Penyuluhan;
2. b.penguatan kapasitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung;
3. c.penyediaan tenaga penyuluh yang kompeten dan profesional;
4. d.penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan yang memadai;
5. e.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Penyuluhan;
6. f.pengembangan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
7. g.penyediaan dan optimalisasi pendanaan Penyuluhan secara berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud (1) terintegrasi dalam rencana strategis Badan.
(3)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam perencanaan Penyuluhan.
(4)Kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusat dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perubahan arah kebijakan nasional atau prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan, kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan.
(2)Penyesuaian kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kebijakan Penyuluhan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan kebijakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
1. a.karakteristik wilayah;
2. b.potensi sumber daya kelautan dan perikanan; dan
3. c.kebutuhan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.

Pasal 8

(1)Strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan yang partisipatif guna meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.
(2)Strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penerapan metode pendidikan orang dewasa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung;
2. b.penguatan Penyuluhan sebagai gerakan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan;
3. c.penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi serta kepemimpinan yang partisipatif;
4. d.penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan Penyuluhan; dan
5. e.peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar menjadi sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan berdaya saing.

Pasal 9

Strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara:

a.penguatan posisi tawar Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung dalam sistem bisnis kelautan dan perikanan berbasis hulu hilir sesuai dengan potensi dan keunggulan lokal serta preferensi pasar;
b.penguatan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung serta kelembagaan ekonomi lainnya;
c.penguatan kelembagaan Penyuluhan sebagai penggerak utama dalam Penyelenggaraan Penyuluhan;
d.peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagaan Penyuluhan;
e.penyiapan prasarana dan sarana pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan secara memadai;
f.peningkatan sinergisitas antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
g.penguatan kemitraan dan kerja sama di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung keberhasilan Penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pelaksanaan strategi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Pusat dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…