Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 21/PERMEN-KP/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan.
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1025 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 21/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program dan kegiatannya mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan kepada KKP ini merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat hal tersebut dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sehingga output dan outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan KKP merupakan suatu kebutuhan dan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif. Selain melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum, juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis KKP. 6 Guna melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dalam perkembangannya Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. B. TUJUAN Monitoring dan Evaluasi Terpadu bertujuan untuk:
C. SASARAN Sasaran Monitoring dan Evaluasi Terpadu adalah agar pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. D. PENGERTIAN Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:
7
E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Monev Terpadu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari:
9 BAB II MONITORING DAN EVALUASI A. PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan oleh:
Sekretariat Jenderal selaku koordinator Monev Terpadu Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai tugas:
dan
Staf Ahli Menteri selaku koordinator wilayah pelaksanaan Monev Terpadu Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai tugas:
Unit Kerja Eselon I mempunyai tugas:
10
Dinas provinsi mempunyai tugas:
Dinas kabupaten/kota dan UPT mempunyai tugas:
11 B. WAKTU PELAKSANAAN
C. MEKANISME PELAKSANAAN
Dalam rangka Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, Menteri membentuk Tim Monev Terpadu KKP dengan keanggotaan melibatkan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian. Tim Monev Terpadu KKP melakukan koordinasi pelaksanaan Monev Terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan tugas sebagai berikut:
memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam melakukan Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian;
1) melakukan koordinasi Monev Terpadu sesuai dengan Wilayah yang ditunjuk; dan 2) memberikan arahan Monev Terpadu sesuai dengan Wilayah yang ditunjuk.
1) menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan Monev Terpadu baik provinsi maupun kabupaten/kota; 2) melakukan Monev Terpadu melalui inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian dan memberikan solusi pemecahannya; dan 3) mengadakan rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan Monev Terpadu serta penyusunan laporan; 12 4) Pelaksana Tim Monev Terpadu KKP melakukan pertemuan persiapan Monev Terpadu, sesuai dengan wilayah provinsi masing- masing, yang membahas antara lain: a) penyiapan bahan Program/Kegiatan strategis oleh masing- masing Unit Kerja Eselon I. b) jadwal pelaksanaan Monev Terpadu. c) lokasi provinsi, kabupaten/kota, dan UPT yang akan dikunjungi dengan mempertimbangkan lokasi yang telah dikunjungi pada saat Monev Terpadu tahun sebelumnya dan tahun berjalan. d) pemilihan lokasi provinsi, kabupaten/kota, dan UPT yang akan dikunjungi hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
ii. merupakan daerah yang dalam pelaksanaan Program/ Kegiatannya memiliki banyak kendala dan diutamakan daerah yang belum pernah dikunjungi pada pelaksanaan Monev Terpadu sebelumnya; dan iii. waktu, jarak tempuh, aksesibilitas, dan ketersediaan alat transportasi di lapangan. 5) pembagian tugas kunjungan lapangan masing-masing anggota Tim Monev Terpadu KKP. 6) penyiapan bahan paparan Tim Monev Terpadu KKP yang dituangkan dalam laporan hasil Monev Terpadu sebagaimana tercantum dalam formulir 2.
1) pembinaan dan pengarahan oleh Staf Ahli Menteri sebagai koordinator wilayah (atas nama Menteri KP); 2) pemaparan oleh Ketua Pelaksana Tim Monev Terpadu KKP tentang hasil Monev Terpadu tahun sebelumnya dan tahun berjalan terkait perkembangan pelaksanaan anggaran APBN termasuk DAK; 3) paparan oleh Kepala Dinas provinsi, Kepala Dinas kabupaten/kota dan Kepala UPT yang tidak menjadi daerah kunjungan Tim Monev Terpadu KKP, dan dilanjutkan dengan diskusi; 4) paparan hasil kunjungan lapangan yang disampaikan oleh Anggota Pelaksana Tim Monev Terpadu KKP pada tahun berjalan; 5) klarifikasi hasil sementara Monev Terpadu bersama dengan Kepala Dinas provinsi, Kepala Dinas kabupaten/kota, dan Kepala UPT yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Monev Terpadu sebagaimana tercantum dalam formulir 3; dan 6) penandatanganan Berita Acara Hasil Monev Terpadu oleh masing-masing Kepala Dinas Provinsi dan Ketua Tim Pelaksana. D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
1) Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah Monev Terpadu dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I lainnya lingkup Kementerian; 2) Kepala Dinas provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Monev Terpadu.
1) bahan masukan kepada pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun berjalan dan tahun berikutnya; 2) bahan penyusunan program dan kegiatan yang bersifat lintas kementerian/lembaga. E. TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI Sebagai tindak lanjut hasil Monev Terpadu, Kepala Dinas provinsi berdasarkan Laporan Monev yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut sesuai hasil temuan lapangan. Kepala Dinas provinsi berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pelaksanaan Monev Terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Hasil Monev Terpadu. Kepala Dinas kabupaten/kota melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan Monev Terpadu dan melaporkan kepada Kepala Dinas provinsi seluruh tindak lanjut hasil Monev Terpadu program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam berita acara 15 tindak lanjut Monev Terpadu sebagaimana tercantum dalam formulir 4. Selanjutnya Kepala Dinas provinsi melakukan rekapitulasi terhadap tindak lanjut Monev Terpadu seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan, dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait. Mekanisme (Business Process) Monitoring dan Evaluasi Terpadu sebagai berikut: Bussiness Proses Monitoring dan Evaluasi Terpadu Rapat Koordinasi bersama eselon I untuk Pembentukan Tim Monev Terpadu KKP Hari ke -4 Penutupan dan Penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil monev terpadu Hari ke-1 & 2 Tim Monev Terpadu KKP melaksanakan monitoring ke lokasi yang disepakati Tim Monev Terpadu KKP melakukan koordinasi dengan wilayah provinsi Laporan hasil monev terpadu oleh koordinator wilayah ke MKP melalui Sekretaris Jenderal Hari ke-3 Pembukaan dan Pengarahan oleh SAM. Tim Monev Terpadu KKP dan SKPD Prov/Kab/Kota melakukan pembahasan Laporan Tindak Lanjut Monev Terpadu (Dinas provinsi) mengkoordinasikan hasil tindak lanjut monev terpadu bersama kab/kota dan hasilnya disampaikan ke Biro Perencanaan Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev Terpadu disampaikan ke Eselon I terkait 16 BAB III PENUTUP Hasil Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan beserta laporan hasil Monev Terpadu Kementerian menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai kewenangannya dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, dan sebagai bahan perumusan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun berikutnya serta dapat dijadikan bahan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI Lembar Pengesahan Pejabat Paraf Kepala Bagian PUU II 17 Formulir 1 KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI TERPADU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ………. Data Umum:
18 A. TINGKAT PEMANFAATAN KEGIATAN TAHUN ....-..... DAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ..... NAMA SATKER : ……….. DEKON : (01) / (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / (13) *) Prov :……………………..………. TP : (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / *) Kab./Kota :………………………..………………… Prov : ……………………………. D.A.K UPT Nama Unit Kerja UPT : ………………………………………………………………….. I. Tingkat Pemanfaatan Hasil Kegiatan Tahun 20XX-20XX Judul Program / Pagu Lokasi Detail Indikator Output/ Tingkat Pemanfaatan dan Permasalahan No. Tahun Anggaran (Desa/Kecamatan/ Pemanfaatan Uraian tingkat Upaya Tindak Lanjut Instansi/Unit Kerja Kegiatan Keluaran Uraian Masalah (Rp) Kabupaten/Kota) Belum Sudah (%) Pemanfaatan Penyelesaian masalah Yg Dapat Membantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 20XX a. Berisikan Output/ Jika sudah Berisikan uraian tentang Berisikan uraian tentang keluaran langsung dimanfaatkan, pemanfaatan program/ penyebab tidak berfungsi/bermanfaat dari Program/ cantumkan kegiatan/antara lain program/kegiatan. kegiatan perkiraan meliputi: . persentase b. pemanfaatan
b. c. dst. 19 II. Kemajuan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun .... Pagu Anggaran Lokasi Detail Status Kemajuan Instansi/Unit Kerja No Judul Program / Kegiatan Volume / Satuan s.d. Bulan Tanggal Perkiraan Selesai Masalah/Kendala Keterangan yang Dapat Membantu (Rp) (Desa/Kec./Kab./Kota Laporan ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *) Lingkari Keterangan: 01 = Pengembangan Perencanaan dan Administrasi 03 = Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tankap 04 = Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 05 = Pengawasan dan Pengendalian SDKP 06 = Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 07 = Perencanaan Tata Ruang 13 = Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan …...…………, tgl - bulan - tahun Kadis/Kepala UPT/Kuasa Pengguna ( NAMA ) NIP. 20 B. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN .... - ..... NAMA SATKER : ……….. DEKON : (01) / (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / (13) *) Prov :……………………..………. TP : (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / *) Kab./Kota :…………………..………………… Prov : …………………………. D.A.K UPT Nama Unit Kerja UPT : ……….…………………………………………………..
Kegiatan Pokok yang Pagu Anggaran sedang berjalan) yang sedang berjalan) s.d. 31 Desember Tahun ... (tahun yang sedang berjalan) Dilaksanakan (Rp) Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Sisa Anggaran (%) (%) (%)(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 Total 21
NOMOR: ...................... TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERPADU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH….TAHUN….. DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ………. Pada hari ini …….., tanggal ...... bulan ……..tahun dua ribu ……. (…. -.… - 20….), yang bertanda tangan di bawah ini:
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi…….selaku Koordinator Wilayah Alamat : ……….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ……., yang berkedudukan di Jalan……….. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. 26 Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah…. Tahun….. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:
BAB III
PIHAK KESATU menyerahkan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah…. Tahun…..sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini, kepada PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Rencana Tindak Lanjut.
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah…. Tahun…..sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu …………. 27
PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan seluruh hasil tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah…. Tahun….. kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat pada bulan …..tahun..... Berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal berita acara serah terima ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU ………….. …………. 28 BERITA ACARA SERAH TERIMA MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PROVINSI....... TAHUN..... No. Kegiatan Uraian Permasalahan Saran Rencana Tindak Lanjut Waktu Penanggung Jawab Provinsi, ...... Bulan ...... Tahun .... Pihak Kedua Pihak Kesatu ......... ......... 29 Formulir 4 BERITA ACARA TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PROVINSI....TAHUN.... No. Kegiatan Uraian Permasalahan Saran Rencana Tindak Lanjut Waktu Penanggung jawab Keterangan Tindak Lanjut Provinsi, ...... Bulan ........ Tahun ......... Pihak Kedua Pihak Kesatu ........... ........... Catatan: Formulir ini diisi terkait tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Provinsi dan Kab/Kota 30 Formulir 5 LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran C. Keluaran D. Ruang Lingkup E. Lokasi dan Waktu F. Jenis dan Sumber Data G. Analisis Data BAB II. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERKANAN A. Profil Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
C. Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota BAB III. EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota 31 BAB IV. MONITORING PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN BERJALAN Monitoring Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan B. Rekomendasi
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)