DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sasaran, persyaratan dan jenis, penetapan alokasi, pengadaan dan penyaluran, penagihan dan pembayaran, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan, diperlukan tata kelola yang baik dalam penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi sektor perikanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
3.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor perikanan.
3.Tata Kelola Pupuk Bersubsidi adalah perencanaan, pengadaan, penyaluran, pembayaran, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.
4.Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.
5.Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dari tingkat produsen sampai dengan tingkat pembudi daya ikan sebagai konsumen akhir.
6.Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
7.Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang Pembudi Daya Ikan.
8.Teknologi Sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.
9.Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan secara langsung kepada petani dan/atau Pembudi Daya Ikan di wilayah tanggung jawabnya.
10.Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
11.Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
12.Elektronik Rencana Pupuk Subsidi Perikanan yang selanjutnya disebut e-RPSP adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.
13.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan untuk penggunaan Pupuk guna menumbuhkan pakan ikan alami.
(2)Tata kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk optimalisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional.

BAB II

SASARAN, PERSYARATAN, DAN JENIS

Pasal 3

(1)Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas Pembudi Daya Ikan yang melakukan usaha:
1. a.pembenihan; dan/atau
2. b.pembesaran.
(2)Usaha pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas komoditas:
1. a.udang windu;
2. b.udang vaname;
3. c.bandeng;
4. d.nila;
5. e.mas;
6. f.gurame;
7. g.lele; dan/atau
8. h.patin.
(3)Usaha pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas komoditas:
1. a.udang windu;
2. b.udang vaname;
3. c.bandeng;
4. d.nila salin; dan/atau
5. e.lele.
(4)Pembudi Daya Ikan sebagai sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan dengan menggunakan Teknologi Sederhana;
2. b.melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare. 2) usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.
3. c.terdaftar dalam laman portal data kelautan dan perikanan dan memiliki Kusuka elektronik;
4. d.tergabung dalam Pokdakan yang berbadan hukum atau terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
5. e.terdaftar dalam e-RPSP;
6. f.lokasi usaha bukan di laut atau di perairan darat; dan
7. g.bukan budi daya minapadi.
(5)Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan yang tidak berstatus:
1. a.kepala daerah;
2. b.kepala desa;
3. c.aparatur sipil negara;
4. d.pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. e.anggota Tentara Nasional Indonesia;
6. f.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
7. g.anggota legislatif.
(6)Perubahan terhadap jenis komoditas usaha pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jenis komoditas usaha pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

(1)Jenis Pupuk untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas:
1. a.Pupuk urea
2. b.Pupuk SP 36; dan
3. c.Pupuk organik.
(2)Jenis Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
(3)Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

Pasal 5

Penghitungan besaran dana subsidi untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI, PENGADAAN, DAN PENYALURAN

Pasal 6

Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas:

a.alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat;
b.alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi; dan
c.alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan setelah disepakati penetapan volume Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(3)Usulan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan e-RPSP.

Pasal 8

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dirinci berdasarkan:
1. a.jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan;
2. b.jumlah Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan
3. c.provinsi.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 9

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat ditetapkan.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
1. a.e-RPSP; dan
2. b.rincian alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dirinci lebih lanjut berdasarkan:
1. a.jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan;
2. b.jumlah Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan
3. c.kabupaten/kota.
(2)Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
(3)Keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…