DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pembantuan pusat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan pusat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
4.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5.Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian.

BAB II

TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Pasal 2

(1)Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2)Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi;
2. b.daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
3. c.daerah provinsi memiliki prasarana dan sarana serta personel untuk menyelenggarakan tugas pembantuan;
4. d.tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
5. e.memperhatikan karakteristik daerah;
6. f.bukan merupakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; dan
7. g.bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

(1)Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa program untuk mendukung swasembada pangan yang bersumber dari protein ikan dan swasembada garam serta implementasi ekonomi biru.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan:
1. a.pengelolaan data kelautan dan perikanan; dan
2. b.dukungan manajemen.
(3)Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

(1)Rincian sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
(2)Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian.

Pasal 5

(1)Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri setelah melaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Menteri berdasarkan laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Presiden.
(3)Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 7

(1)Gubernur menyusun:
1. a.tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan; dan
2. b.pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)Tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(3)Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(4)Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan.
(2)Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 817) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…