DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengembangan indikasi geografis, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Hasil Pergaraman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN INDIKASI GEOGRAFIS HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA HASIL PERGARAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Hasil Pergaraman, yang selanjutnya disebut Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk kelautan dan perikanan serta pergaraman yang dihasilkan.
2.Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Hasil Pergaraman, yang selanjutnya disebut Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk kelautan dan perikanan serta pergaraman yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
3.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Indikasi Geografis.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 2

(1)Pengembangan Indikasi Geografis dilaksanakan melalui:
1. a.diseminasi informasi tentang Indikasi Geografis;
2. b.pemetaan potensi Indikasi Geografis;
3. c.fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat pelindungan Indikasi Geografis;
4. d.pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
5. e.pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan Indikasi Geografis juga dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis untuk hasil kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan:
1. a.pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. b.analis pasar hasil perikanan; dan/atau
3. c.analis pengusahaan jasa kelautan.
(4)Pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis untuk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, dengan melibatkan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dan/atau analis pasar hasil perikanan.
(5)Pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis untuk hasil pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut dengan melibatkan analis pengusahaan jasa kelautan.

Pasal 3

(1)Diseminasi informasi tentang Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.sosialisasi; dan
2. b.publikasi.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang membedakan hasil kelautan dan perikanan serta hasil pergaraman dengan hasil kelautan dan perikanan serta hasil pergaraman lain yang memiliki kategori sama meliputi:
1. a.standardisasi produk;
2. b.cara penanganan dan/atau pengolahan;
3. c.prosedur operasi standar sanitasi;
4. d.syarat label dan kemasan produk; dan
5. e.diversifikasi produk.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
(4)Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.media elektronik;
2. b.media cetak; dan/atau
3. c.media lainnya.

Pasal 4

Pemetaan potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.inventarisasi produk unggulan daerah dan reputasinya;
b.analisis potensi ekonomi dan sosial serta keberlanjutan;
c.identifikasi dan validasi kualitas barang dan/atau produk;
d.evaluasi pertimbangan hukum dan praktis; dan
e.analisis keterkaitan faktor geografis.

Pasal 5

Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat pelindungan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam:

a.identifikasi masyarakat yang terlibat dalam sistem bisnis Indikasi Geografis;
b.penyusunan organisasi dan pemilihan pengurus;
c.pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan; dan
d.pengukuhan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui bimbingan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
(2)Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pedoman penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:

a.fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis pada tingkat internasional;
b.fasilitasi pemasaran termasuk keikutsertaan dalam promosi dan pameran skala daerah, nasional, atau internasional;
c.fasilitasi peningkatan kualitas dan desain kemasan produk; dan
d.fasilitasi penggunaan pemanfaatan produk berlabel Indikasi Geografis.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut sesuai dengan kewenangannya dapat melibatkan:

a.kementerian/lembaga terkait;
b.perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat provinsi;
c.perangkat daerah yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit berupa:
1. a.fasilitasi perizinan berusaha;
2. b.fasilitasi pemberian akses modal;
3. c.fasilitasi kemitraan usaha; dan
4. d.penyediaan prasarana dan sarana.
(2)Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis dilakukan untuk:
1. a.memastikan tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis; dan
2. b.mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
(2)Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis untuk hasil kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. b.analis pasar hasil perikanan; dan/atau
3. c.analis pengusahaan jasa kelautan, sesuai kewenangannya dengan melibatkan tim pengawasan Indikasi Geografis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis untuk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.pembina mutu hasil kelautan dan perikanan; dan/atau
2. b.analis pasar hasil perikanan, dengan melibatkan tim pengawasan Indikasi Geografis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis untuk hasil pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh analis pengusahaan jasa kelautan dengan melibatkan tim pengawasan indikasi geografis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4)berupa laporan tentang reputasi, kualitas, dan karakteristik serta penggunaan Indikasi Geografis secara sah.
(6)Hasil pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4)disampaikan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…