DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan klasifikasi, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, nama dan wilyah kerja, tata kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT BPPMHKP adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 2

UPT BPPMHKP terdiri atas:

a.unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
b.unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1)UPT BPPMHKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPT BPPMHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Klasifikasi unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
b.Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
c.Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Klasifikasi unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
c.pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
e.pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
f.pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
g.pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
h.pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
j.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.penyiapan bahan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Susunan organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…