Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 51/PERMEN-KP/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN- KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH.
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program/kegiatan responsif gender bidang kelautan dan perikanan di daerah.
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1929 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 51/PERMEN-KP/2016 PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan telah diberlakukan di Indonesia sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada seluruh menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG harus diintegrasikan di setiap bidang pembangunan, termasuk bidang kelautan dan perikanan. Penerepan PUG di tingkat pemerintah daerah telah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan kepada setiap pemerintahan daerah untuk melaksanakan PUG, diantaranya dengan membentuk kelompok kerja PUG (Pokja PUG) di setiap pemerintahan daerah dan focal point di tingkat instansi/lembaga. Pokja PUG dan focal point merupakan wadah konsultansi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga. Pelaksanaan PUG dilakukan dengan memberikan input berupa pemenuhan prasyarat PUG. Tantangan pelaksanaan PUG saat ini tidak lagi pada pemenuhan tujuh prasyaratnya, tetapi bagaimana memastikan prasyarat itu bekerja, sehingga dapat berkontribusi terhadap keadilan dan kesetaraan gender sebagai hasil dari pelaksanaan PUG. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan di Indonesia saat ini, telah mengintegrasikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk memastikan bahwa penerapan PUG bidang kelautan dan perikanan diterapkan sampai di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pemetaan guna mendapatkan gambaran bagaimana daerah merespon isu kesenjangan gender di bidang kelautan dan perikanan. B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup:
D. Definisi.
BAB II KERANGKA PEMETAAN A. Kerangka Pemetaan Pelaksanaan PUG
Gambar 2.1. Kerangka Pemetaan Pelaksanaan PUG Bidang KP di Daerah Pada tingkat pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan analisis terhadap program dan Kegiatan tertentu untuk mengidentiifkasi Isu Gender yang ada di dalamnya dan kemudian mengalokasikan sejumlah anggaran untuk merespon isu tersebut. Dalam menentukan program dan Kegiatan yang dianalisis, KKP memilih program dan Kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Hasil program dan Kegiatan ini diharapkan akan menimbulkan dampak yang signifikan Program dan kegiatan Responsif Gender tingkat provinsi Program dan kegiatan Responsif Gender tingkat kabupaten/kota Dinas KP Provinsi Dinas KP Kabupaten /Kota Hasil pelaksanaan PUG Keluaran Pelaksanaan PUG Program dan kegiatan Responsif Gender tingkat pusat Dampak Pelaksanaan PUG Kementerian Kelautan & Perikanan dalam pembangunan KP. Keberhasilan program dan Kegiatan ini dipengaruhi oleh dukungan provinsi pada prioritas pembangunan nasional KP, demikian juga secara bertingkat dengan kabupaten/kota. Oleh krena itu, maka pencapaian kinerja pembangunan KP nasional sangat dipengaruhi oleh pencapaian kinerja provinsi dan kabupaten kota. Demikian pula dengan pelaksanaan PUG, secara nasional akan berdampak lebih signifikan jika didukung oleh pelaksanaan PUG di provinsi dan kabupaten/kota pada program dan Kegiatan yang segaris.
Pemetaan pelaksanaan PUG ini menggunakan metode assessment yang dilakukan secara berjenjang, dimana pelaksanaan PUG dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
1) Kelembagaan PUG tingkat pusat: Terdiri dari Pokja PUG di yang beranggotakan wakil dari setiap unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil-wakil dari unit organisasi sekaligus menjadi focal point PUG di unit organisasi masing-masing; dan 2) Kelembagaan PUG pada unit kerja eselon I. Yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PUG bidang KP sebagai berikut: Tabel 2.1. Para Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PUG pada Unit Kerja Eselon I No. Para Pihak Peran dalam Pelaksanaan PUG 1 Pokja PUG Memastikan seluruh dokumen kebijakan pemerintah daerah terintegrasi Gender. Kebijakan yang dimaksud seperti Peraturan Daerah, kebijakan perencanaan dan penganggaran. Pokja PUG juga mengkoordinasikan pelaksanaan PUG sehari- hari. 2 Anggota Pokja PUG Memastikan integrasi Gender pada kebijakan yang akan dikeluarkan di unit kerjanya 3 focal point Mengintegrasikan Isu Gender dalam kebijakan di masing-masing program/Kegiatan Instansi/lembaga.
1) Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2) Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3) Rencana Strategis Dinas KP; dan 4) dokumen lainnya.
B. Materi Pemetaan Pelaksanaan PUG
Tabel 2.3. Prasyarat Pengarusutamaan Gender No. Prasyarat yang diperlukan Keterangan 1 Adanya komitmen politik dan Peraturan perundang-undangan yang menuangkan komitmen, seperti No. Prasyarat yang diperlukan Keterangan kepemimpinan lembaga komitmen yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan lain-lain. 2 Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan
3 Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG Struktur organisasi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti focal point, kelompok kerja, forum, dan tim. 4 Adanya sumber daya yang memadai
5 Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin Data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang terkait gender tertentu. 6 Adanya alat analisis gender Alat Analisis Gender untuk mengidentifikasi Isu Gender dan menyusun rencana, seperti:
No. Prasyarat yang diperlukan Keterangan
7 Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ketujuh prasyarat ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan- kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman kosep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan Analisis Gender yang didukung dengan data pilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.
Indikator Kinerja pada pelaksanaan PUG dapat menilai tingkat kemampuan dalam mencapai output Kegiatan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan tumbuh, dan mampu mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing untuk dimonitor, diperbaiki serta ditingkatkan secara terus menerus. Indikator PUG bidang KP SASARAN STRATEGIS Dalwas sumber daya KP yang partisipatif Kebijakan KP yang efisien Tata kelola pemanfaatan SD- KP yang adil, berdaya saing, berkelanjutan Misi ketujuh RPJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Program & Kegiatan Arah Kebijakan Lintas Bidang: PUG Visi Pembangunan KP: Mewujudkan sektor KP Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional TUJUAN Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat Mengembangkan inovasi IPTEK KP IKM KP: 51 th 2019 PDB-P: 12% th 2019 INDIKATOR Modal SDM Kelemba- gaan SDA Teknologi Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan n MISI KKP Arah Kebijakan Pokok: Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha KP dikembangkan dari kerangka Roadmap Pelaksanaan PUG KKP sebagaimana gambar berikut: Gambar 2.2. Kerangka Pencapaian Indikator KP Dalam tahap awal, penerapan PUG dilakukan pada program dan Kegiatan yang mendukung misi yang terkait dengan kesejahteraan. Misi ini mempunyai dua tujuan penting, yaitu mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan inovasi IPTEK KP. Kesejahteraan dimaksud dikatakan tercapai jika terdapat perubahan dengan indikator sebagai berikut:
Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah terutama di sektor kelautan dan perikanan sangat penting untuk mencapai target indikator pembangunan kesejahteraan sektor KP. Sehingga dalam pembinaan pelaksanaan PUG di daerah juga diprioritaskan untuk melakukan analisis terhadap program dan Kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan. Hal tersebut akan mendukung program dan Kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai indikator IKM KP dan PDB perikanan pada Tahun 2019. Dimana indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan. BAB III LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN PELAKSANAAN PUG BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH Pemetaan pelaksanaan PUG bidang KP di daerah terdiri dari langkah- langkah yang tergabung dalam tahapan pemetaan. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pemetaan pelaksanaan PUG dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemetaan pelaksanaan PUG bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan PUG melalui prasyarat PUG termasuk PPRG di dalamnya. Adapun tahapan pemetaan pelaksanaan PUG bidang KP adalah sebagai berikut: Diagram 3.1. Tahapan Pemetaan pelaksanaan PUG Tahapan pemetaan pelaksanaan PUG sektor KP sebagaimana diagram 3.1 dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana Kegiatan pemetaan pelaksanaan PUG. Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan pemetaan pelaksanaan PUG berdasarkan rencana yang telah dipersiapkan. Tahap pelaporan digunakan untuk menyusun dari data dan informasi dari proses pelaksanaan dalam bentuk laporan. TAHAPAN PERENCANAAN TAHAPAN PELAKSANAAN TAHAPAN PELAPORAN A. Tahapan Perencanaan. Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pemetaan pelaksanaan PUG yang mencakup Kegiatan sebagai berikut:
Sekretaris Jenderal KKP menginisiasi penetapan tim pemetaan pelaksanaan PUG yang diketuai oleh Biro Perencanaan dengan melibatkan anggota Pokja PUG sebagai anggota tim pemetaan.
Tim pemetaan menentukan metode dan mekanisme yang digunakan dalam pemetaan pelaksanaan PUG, misalnya berupa kajian langsung terhadap dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (focus group discussion) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat, komponen terkait, dan masyarakat.
Tim mengomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pemetaan dengan stakeholder terkait yang akan menjadi bagian dari proses. Komunikasi dan koordinasi juga menyepakati alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan pemetaan pelaksanaan PUG. B. Tahapan Pelaksanaan. Tahapan ini mencakup langkah-langkah Kegiatan yang merupakan inti dari pemetaan pelaksanaan PUG. Pelaksanaan pemetaan PUG dapat dilihat pada diagram berikut ini: Diagram 3.2. Langkah-langkah Pemetaan Pelaksanaan PUG
Indikator Kinerja PUG terdiri dari input, output, serta outcome dan dampak sebagaimana gambar berikut: Diagram 3.3. Indikator Kinerja PUG
Tabel 3.1. Pertanyaan Kunci Pemenuhan Prasyarat PUG No. Prasyarat PUG Pertanyaan Kunci 1 Komitmen Apakah ada komitmen (Pimpinan Daerah/Legislatif) yang mendukung penerapan PUG KP? 2 Kebijakan Apakah ada kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG KP? 3 Kelembagaan Apakah ada kelembagaan Pokja PUG dan Focal point? 4 Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)
Tabel 3.2. Pemenuhan Prasyarat PUG Provinsi : ___________________________ Tahun Anggaran : ___________________________ No. Prasyarat PUG Pemenuhan Prasyarat Sumber Bukti/Alat Verivikasi
Jumlah SDM terlatih PUG
dan
Tabel 3.2. Pertanyaan Kunci Implementasi PUG I m p l e m e n t H a s i l i d e n t i H No. Prasyarat PUG Pertanyaan Kunci 1 Komitmen Sejauh mana komitmen telah dilaksanakan dalam penyelenggara pemerintahan sektor KP yang responsif gender? 2 Kebijakan Sejauh mana kebijakan responsif gender ilaksanakan/diterapkan oleh penyelenggara pemerintahan sektor KP? 3 Kelembagaan Sejauh mana kelembagaan Pokja PUG dan Focal point berfungsi dalam memperkuat PUG dan PPRG? 4 Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)
Tabel 3.3. Implementasi PUG Provinsi : ___________________________ Tahun Anggaran : ___________________________ No. Prasyarat PUG Imlementasi PUG Sumber Bukti/Alat Verifikasi
Dokumen penjabaran.
Laporan Kegiatan
dan
dan
Hasil/dampak yang telah dihasilkan dari pelaksanaan PUG dapat diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan kunci sebagaimana tabel dibawah ini. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tabel 3.4. Pertanyaan Kunci Identifikasi Hasil/Dampak Pelaksanaan PUG No. Prasyarat PUG Pertanyaan Kunci 1 Komitmen Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan komitmen pelaksanaan PUG bagi bidang KP, terutama dalam pengurangan kesenjangan gender. 2 Kebijakan Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan dari kebijakan terkait PUG bagi bidang KP. 3 Kelembagaan Perubahan apa yang terjadi sebagai setelah berfungsinya kelembagaan dan kerja Pokja PUG dan focal point dalam menggerakkan pelaksanaan PUG sektor KP. 4 Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)
Tabel 3.5. Hasil/Dampak PUG Provinsi : ________________________ Tahun Anggaran : ________________________ No. Prasyarat PUG Hasil/Dampak PUG Sumber Bukti/Alat Verifikasi
Selain dari dokumen dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, sumber bukti juga dapat berupa hasil wawancara atau FGD.
7 Partisipasi Masyarakat Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan PUG? Hasil Identifikasi pelaksanaan PUG jika disandingkan akan terlihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.8. Rekapitulasi Pelaksanaan PUG Provinsi : ________________________ Tahun Anggaran : ________________________ No. Prasyarat PUG Pemenuhan Prasyarat PUG Implementasi PUG Outcome/ Dampak
C. Tahap Pelaporan Tahap Pelaporan merupakan tahap untuk mengomunikasikan dan mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PUG serta pengembangan dan perbaikan. Tahapan ini mencakup Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi dari proses dan hasil pelaksanaan dalam bentuk laporan (format). Hasil pemetaan pelaksanaan PUG merupakan kondisi pencapaian pelaksanaan PUG bidang KP daerah yang menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja dalam kurun waktu tertentu. Laporan hasil pemetaan pelaksanaan PUG daerah disusun oleh Pokja PUG KKP dan dikirimkan kepada pimpinan bidang KP daerah melalui gubernur dan ditembuskan kepada Pokja PUG Daerah yang bersangkutan. Peran penting Pokja PUG pada tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Format 3.1. LAPORAN PEMETAAN PELAKSANAAN PUG PEMERINTAH PROVINSI................................... TAHUN ANGGARAN .............................
1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3) Kelembagaan; 4) Sumber Daya (Manusia dan Dana); 5) Data Terpilah; 6) Alat Analisis; dan 7) Partisipasi Masyarakat.
1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3) Kelembagaan; 4) Sumber Daya (Manusia dan Dana); 5) Data Terpilah; 6) Alat Analisis; dan 7) Partisipasi Masyarakat.
Pedoman ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan melalui pelembagaan pemantauan oleh daerah itu sendiri. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI
Membuka PDF…