Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 58/PERMEN-KP/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : DISIPLIN PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1) penilaian kelayakan rencana usaha dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2) penilaian terhadap kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 3) pengawasan terhadap alih muatan (transhipment) di laut; 4) pengawasan terhadap penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing bagi kapal penangkap ikan.
Dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (transhipment) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing setiap Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilarang:
1) menerbitkan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI baru bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; 2) memperpanjang ... 2) memperpanjang SIPI dan/atau SIKPI yang telah habis masa berlakunya bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; 3) membolehkan dan/atau membiarkan alih muatan (transhipment) di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan; dan 4) membolehkan dan/atau membiarkan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing bagi kapal penangkap ikan.
Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.
Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2014 MENTERI HUKUM DAN Hak ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1789
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)