(1)Importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal.
(2)Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau perwakilan negara sahabat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:
a.maksud dan tujuan;
b.nama produk (nama umum, nama dagang, atau nama ilmiah);
c.Pos Tarif/Kode HS yang berlaku;
d.jumlah/volume dan spesifikasi;
e.negara asal;
f.sarana pengangkutan;
g.tempat pemasukan;
h.rencana distribusi;
i.jadwal pemasukan; dan
j.sumber bahan baku Hasil perikanan.
(3)Importir yang telah memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan:
a.fotokopi SKP dan PMMT/Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atas UPI yang dimiliki
b.fotokopi Sertifikat GMP dan/atau HACCP/ISO 22000 untuk importir yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
c.fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
`
e.rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
f.laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan;
g.surat rekomendasi dari Dinas Provinsi sesuai dengan domisili UPI atau domisili unit pengolahan yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
h.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
i.realisasi ekspor bagi perusahaan yang melakukan pemasukan untuk diolah dan diekspor kembali.
(4)Importir yang telah memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a.fotokopi surat keterangan penanganan;
b.fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
e.laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan;
f.surat rekomendasi dari Dinas Provinsi sesuai dengan domisili gudang penyimpanan; dan
g.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pada gudang impor yang menyimpan ikan, dan produk fortifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(6)Bagi Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang pernah mendapatkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus melampirkan realisasi penggunaan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebelumnya.
`
(7)Bentuk dan format rencana usaha, realisasi penggunaan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebelumnya, realisasi ekspor, dan surat pernyataan kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Setiap permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan diajukan secara online dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4).
(9)Dalam hal sistem online bermasalah, permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat diajukan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).