1.Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina telah memenuhi standar sarana dan prasarana.
3.Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
5.Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
6.Benda Lain adalah media pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.
7.Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
8.Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan Ikan.
9.Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit Ikan.
10.Ketertelusuran atau traceabillity adalah suatu keadaan/kemampuan untuk menelusuri keseluruhan proses produksi dan Biosekuriti berdasarkan rekaman data.
11.Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua hama dan penyakit Ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
12.Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, yang selanjutnya disingkat HPI Tertentu, adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina Ikan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina Ikan.
17.Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina Ikan.
18.Kepala Badan adalah kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina Ikan.
19.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
20.Tim Pusat adalah tim yang berkedudukan di Badan dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi laporan hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina, surveilan HPIK/HPI tertentu dan inspeksi CKIB.
21.Inspektur Karantina Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB.
22.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit Ikan serta lingkungan.
23.Pemilik Instalasi adalah pelaku usaha yang memiliki, menguasai dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Instalasi Karantina yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
24.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.