Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2025 MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Œ WIHAJI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Misi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari: (1) transformasi sosial; (2) transformasi ekonomi; dan (3) transformasi tata kelola; dengan ditopang oleh dua landasan transformasi yaitu (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi; yang dilaksanakan dengan mengacu pada tiga kerangka implementasi transformasi (6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) mewujudkan kesinambungan pembangunan. Transformasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan Indonesia Emas dan merupakan komitmen Indonesia dalam melanjutkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1: Gambar 1.1 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diemban oleh Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki peran strategis untuk mendukung transformasi sosial khususnya Kesehatan untuk semua dan landasan transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi khususnya Pembangunan Keluarga Berkualitas. Dalam rangka pelaksanaan RPJPN 2025-2045 tahap I telah ditetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029 tersebut, disusun Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029. 1.1 Kondisi Umum A. RPJMN 2020-2024 Dalam kerangka RPJMN 2020-2024 BKKBN berkontribusi dalam 2 (dua) pencapaian Prioritas Nasional (PN), yaitu: (1) PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan (2) PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Tabel 1.1 menggambarkan baseline indikator Prioritas Nasional pada tahun 2020 dan target pada tahun 2024 yang diemban oleh BKKBN. Tabel 1.1 Baseline Tahun 2020 dan Target Tahun 2024 dari Indikator Prioritas Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BKKBN PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek Indikator Baseline Target 2024 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PP: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,45 2,10 KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan ProP: Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB 15,19 80,00 KP Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk ProP: Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah 47% Provinsi dan 12% Kab/Kota 100% Provinsi dan 45% Kab/Kota ProP: Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Kependudukan Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 30% Provinsi dan 21% Kab/Kota 100% Provinsi dan 45% Kab/Kota Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif 10% Provinsi dan 10% Kab/Kota 50% Provinsi dan 50% Kab/Kota PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek Indikator Baseline Target 2024 Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk 33% Provinsi dan 16% Kab/Kota 100% Provinsi dan 50% Kab/Kota ProP: Pemanfaatan data dan informasi kependudukan Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK 60,06 70,05 PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial KP: Kesejahteraan Sosial ProP: Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif) Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia 11,99 16,00 ProP: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long Term Care) Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia 9.807 10.215 PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 57,90 63,41 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) 13,40 7,40 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran 25,00 18,0 PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek Indikator Baseline Target 2024 hidup per 1000 perempuan) KP: Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen) 24.60 28,39 ProP: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Persentase pelayanan KB pasca persalinan 29,96 40,00 ProP: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi Persentase tingkat putus pakai Pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO) 25,80 20,00 Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP 38,90 69,52 Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII) 41,20 85,50 Persentase kesertaan KB di 100 kabupaten/ kota dengan kesertaan KB rendah 38,16 39,96 Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik 55,00 85,00 KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ProP: Penurunan Stunting Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (keluarga) 3.931.004 4.122.784 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre 29.126 29.327 PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek Indikator Baseline Target 2024 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Keluarga 53,90 61,00 Median Usia Kawin Pertama Perempuan 20,7 22,10 PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter Indeks Kerentanan Keluarga (Nilai) 11,92 10,00 Indeks Karakter Remaja (Nilai) n/a 69,92 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Nilai) 73,47 77,72 Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (Nilai) 34,85 36,00 ProP: Penyiapan Kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) 32,15 37,46 ProP: peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga Persentase keluarga balita dan anak yang ikut Bina Keluarga Balita (BKB) 48,62 51,50 Dalam melaksanakan RPJMN 2020-2024, Kemendukbangga/BKKBN telah menuangkan sasaran dan indikator kinerja di dalam Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2020-2024. Tabel 1.1 memberikan gambaran mengenai capaian strategis BKKBN hingga tahun 2024. Indikator-indikator kunci seperti Total Fertility Rate (TFR), pemakaian kontrasepsi modern, dan penurunan unmet need KB mencerminkan komitmen Kemendukbangga/BKKBN dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memperkuat layanan kesehatan reproduksi. Target yang ditetapkan juga menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan KB yang lebih merata di seluruh wilayah. Selain fokus pada pengendalian kelahiran, sasaran dan indikator kinerja Kemendukbangga/BKKBN menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan sistem data. Peningkatan cakupan Kampung KB, pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh daerah, serta kenaikan indeks kualitas data menjadi landasan bagi perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah layanan, melainkan juga dari kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga. Lebih lanjut, indikator yang terkait dengan pembangunan keluarga, seperti penguatan kelembagaan dan peningkatan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mengusung 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh, menegaskan perhatian pada ketahanan keluarga secara menyeluruh. Target yang ditetapkan menggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek demografis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sasaran dan indikator kinerja Kemendukbangga/BKKBN tersebut menjadi pedoman yang mengarahkan pelaksanaan program menuju terwujudnya pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. B. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024 Pada periode 2020-2024, Kemendukbangga/BKKBN telah melaksanakan arah kebijakan dan strategi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Perbandingan Capaian 2020-2024 terhadap Target akhir Indikator Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Renstra BKKBN 2020-2024 No Indikator Satuan Target 2024 Realisasi % Capaian 2024 *) Status Capaian2020 2021 2022 2023 2024 A. Indikator Sasaran Strategis 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata- Rata kelahira n per WUS 15-49 Tahun 2,10 2,45 2,24 2,14 2,14 2,11 99,53 Tercapai No Indikator Satuan Target 2024 Realisasi % Capaian 2024 *) Status Capaian2020 2021 2022 2023 2024 2 Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) Persen 63,41 57,90 57,00 59,40 60,40 61,70 97,30 Tercapai 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) Persen 7,40 13,40 18,00 14,70 11,50 11.10 50 Kurang 4 Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahira n per 1000 WUS 15- 19 tahun 18,00 25,00 24,00 21,00 19,70 18.00 100 Sangat Tercapai 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nilai (Skala 1- 100) 61,00 53,94 54,01 56,07 61,43 62.40 102,30 Sangat Tercapai 6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Tahun 22,10 20,70 20,71 21,00 22,30 22.30 100,90 Sangat Tercapai B. Indikator Sasaran Program/Indikator Sasaran Outcome Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 7 Persentase Baduta Stunting Persen 19,00 27,80 20,80 17,90 18,30 16,1 118,0 Sangat Tercapai 8 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Nilai (Skala 1- 100) 61,00 54,20 58,00 58,60 60,10 61,80 101,3 Sangat Tercapai 9 Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan Nilai (Skala 1- 100) 53,40 52,2 52,0 53,16 53,46 53,70 100,45 Sangat Tercapai 10 Persentase Kampung KB mandiri Persen 50,00 9,30 17,56 20,07 59,43 47,95 95,91 Tercapai 11 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 28,39 24,60 24,50 22,20 23,60 25,50 89,82 Cukup 12 Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana Persen 75,00 55,20 76,00 81,26 80,10 81,0 108,0 Sangat Tercapai 13 Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) Persen 20,00 27,60 21,00 21,60 20,30 20,20 99 Tercapai 14 Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten Persen 80,00 32,70 57,20 80,30 82,0 125,70 157,10 Sangat Tercapai 15 Persentase Kerjasama Internasional Persen 90,00 88,00 100,00 100,00 100,00 87,50 97,20 No Indikator Satuan Target 2024 Realisasi % Capaian 2024 *) Status Capaian2020 2021 2022 2023 2024 Bangga Kencana yang diimplementasikan Tercapai 16 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana Persen 87,00 85,80 80,30 80,30 110,30 87,24 100,30 Sangat Tercapai Program Dukungan Manajemen 17 Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana Nilai (Skala 1- 5) 4,20 3,07 4,12 4,15 4,41 4,48 110,25 Sangat Tercapai 18 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Unit Kerja 11 9 9 10 11 14 127 Sangat Tercapai 19 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai (Skala 1- 100) 82,00 74,07 75,79 77,34 77,35 82,17 100,2 Sangat Tercapai 20 Opini atas laporan keuangan dari BPK Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 Sangat Tercapai 21 Tingkat maturitas SPIP Level Maturita s 1-5 3,20 3,693 3,056 3,202 3,237 3,608 112,75 Sangat Tercapai 22 Indeks Sistem Merit Nilai (Skala 1- 4) 4,0 3,645 3,645 3,78 3,78 3,78 94,5 Sangat Tercapai 23 Sertifikasi ISO 37001 Unit Kerja 5 1 3 10 27 40 760 Sangat Tercapai 24 Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN Persen 0.05 0,0039 0,0026 0 0,0001 06 0 105 Sangat Tercapai 25 Level Kapabilitas APIP (IACM) Level Kapabilit as Level 4 Level 4 (41,3% indikator elemen) Level 4 (42% indikator elemen) Level 4 (60% indikator elemen) Level 3 (Skor 3,015) Level 4 100 Sangat Tercapai Sumber Data : Laporan Kinerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN *) Persen Capaian 2024 adalah realisasi 2024 dibandingkan dengan target 2024 Penjelasan warna capaian: Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis, dengan uraian sebagai berikut:
a.5 (lima) indikator dapat dicapai dengan kategori sangat tercapai, yaitu, Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dari target 2,10 tercapai 2,11 (rasio capaian 99,53 persen); Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dari target 63,41 persen tercapai 61,7 persen (rasio capaian 97,30 persen); Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dari target 18 tercapai 18 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun (rasio capaian 100 persen); Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari target 61 tercapai 62,4 (rasio capaian 102,30 persen), dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan dari target 22,1 tahun terealisasi 22,3 tahun (rasio capaian 100,9 persen);
b.Sementara itu hanya 1 (satu) indikator dengan capaian kurang yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 50 persen. Target unmet need tahun 2024 adalah 7,40 persen dan hanya terealisasi 11,1 persen. Pada program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terdapat 10 (sepuluh) indikator sasaran program dan sasaran output, dengan capaian sebagai berikut:
a.6 (enam) indikator masuk dalam kategori Sangat Tercapai. Keenam indikator ini meliputi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (101,3%), Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan (100,45%), Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana (108,0%), Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten (157,10%), Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana (100,30%), dan Prevalensi Baduta Stunting (118,0%); No. Interval Warna Keterangan Capaian 1 >=100% biru Sangat Tercapai/Absolut Sustainability 2 >90-99% hijau Tercapai/Berkelanjutan 3 60-90% kuning Cukup 4 <60% merah Kurang 5 putih Belum dapat diberikan notifikasi Evaluasi Akhir Renstra K/L (Data Pemutakhiran)
b.3 (tiga) indikator masuk dalam kategori Tercapai/Berkelanjutan Persentase Kampung KB mandiri (95,91%), Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) (99%), dan Persentase Kerja Sama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan (97,20%);
c.1 (satu) indikator masuk dalam kategori Cukup yaitu Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (89,82%). Selanjutnya, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian pada program dukungan manajemen, dengan capaian sebagai berikut:
a.8 (delapan) indikator masuk dalam kategori sangat tercapai yaitu, Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana (110,25%), Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (127%), Indeks Reformasi Birokrasi (100,2%), Opini atas laporan keuangan dari BPK (100%), Tingkat maturitas SPIP (112,75%), Sertifikasi ISO 37001 (760%), Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN (105%), serta Level Kapabilitas APIP (IACM) (100%).
b.1 (satu) indikator lainnya masuk dalam kategori Tercapai/Berkelanjutan yaitu, Indeks Sistem Merit (94,5%). Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sasaran program dan dukungan manajemen di atas, BKKBN pada periode 2020-2024 menargetkan pembuatan 28 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) meliputi Peraturan Kepala, Buku Pedoman maupun Petunjuk Teknis di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Target tersebut dapat direalisasi sepenuhnya. Dapat disimpulkan pencapaian program Bangga Kencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. Untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perhatian terutama akan diberikan untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan termasuk pemberian informasi komprehensif kepada klien. Diharapkan dengan makin baiknya informasi komprehensif yang diberikan maka akan berdampak pada turunnya tingkat putus pakai dan juga angka unmet need. Upaya penurunan tingkat kelahiran akan fokus pada daerah yang TFR dan ASFR 15-19 masih di atas angka rata-rata nasional serta daerah yang MUKP di bawah rata-rata nasional dan daerah yang MUKP 15 tahun ke bawah yang cenderung meningkat. Untuk program pembangunan keluarga, target membangun keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkembang sudah tercapai. Pembangunan keluarga Indonesia di periode mendatang akan diarahkan pada bagaimana menjadi keluarga yang tangguh. Sedangkan, untuk program kependudukan ke depan diarahkan agar daerah serta lintas sektor di tingkat pusat makin mengintegrasikan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) ke dalam perencanaan pembangunan daerah maupun sektoral. C. Fokus Utama Kemendukbangga/BKKBN
1.Fokus utama Kemendukbangga/BKKBN yang pertama adalah Pembangunan Keluarga. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas didukung dengan lingkungan yang sehat. Kemendukbangga/BKKBN menetapkan kebijakan dalam penerapan fungsi keluarga secara optimal, diantaranya:
a.Mengoptimalisasi penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sesuai siklus hidup dari mulai pra-konsepsi, kehamilan, kelahiran, balita, anak, remaja, hingga lanjut usia;
b.Memperkuat ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga; dan
c.Mendorong terbentuknya modal sosial yang akan berdampak positif terhadap pencapaian keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia menuju keluarga sejahtera dan berkualitas sebagai pondasi bangsa dan negara yang kuat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 butir 10, menyatakan bahwa keluarga yang berkualitas adalah yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan memiliki karakteristik sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang sesuai, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, merangsang pertumbuhan dan perkembangan, menanamkan nilai-nilai moral, membentuk karakter, mengembangkan budi pekerti, dan akhlak mulia. Keluarga juga sebagai tempat perlindungan dan ketenteraman dari ancaman fisik maupun psikis. Sehingga pada gilirannya nanti setiap individu dapat berkembang optimal dan berkontribusi serta memberikan manfaat dan berdampak sosial untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hingga lanjut usia. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan keluarga berkualitas di Indonesia secara periodik, pemerintah mengembangkan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) indikator berupa Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). Indeks ini merupakan komposit berbagai variabel dinamika kehidupan di dalam keluarga ditambah dengan kondisi dinamika sosial di luar keluarga. Indikator ini adalah indikator puncak/akhir dari keluarga berkualitas; dan (2) indeks pembangunan keluarga atau iBangga yang secara khusus melihat perkembangan dinamika kehidupan di dalam keluarga. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, Berkembang, atau Rentan.
2.Fokus utama yang kedua adalah Kependudukan, yang diarahkan untuk pengarusutamaan penduduk sebagai objek pembangunan dan kerangka isu kependudukan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengacu pada Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan. Penyerasian kebijakan merupakan hal strategis yang harus dilaksanakan agar tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dapat dicapai. Selain itu Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Indonesia (GDPK), yang kemudian saat ini disusun teknis pelaksanaanya melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dalam pengendalian Kuantitas Penduduk, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, kebijakan dasar meliputi:
a.Mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) = 2,1 serta Net Reproductive Rate (NRR) = 1 untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang;
b.Mengurangi disparitas Total Fertility Rate (TFR) antar wilayah yang saat ini masih cukup tinggi. Untuk daerah yang TFR-nya telah mencapai atau mendekati 2,1 strateginya untuk menjaga kestabilan agar tidak terus menurun. Sebaliknya, pada provinsi dengan TFR yang masih jauh di atas target nasional (2,1), strateginya untuk menurunkan angka kelahiran secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi wilayah (tidak harus langsung mencapai 2,1). Agar kebijakan ini tepat sasaran, secara berkala akan dilakukan proyeksi kelahiran di setiap provinsi untuk melihat mana yang perlu menjaga tingkat kelahirannya dan mana yang masih harus diturunkan, dengan tetap menjadikan TFR 2,1 sebagai acuan nasional;
c.Mengkapitalisasi Bonus Demografi. Saat ini Indonesia sedang dalam periode jendela peluang bonus demografi, kondisi di mana proporsi kelompok usia non-produktif berada di bawah 50 persen (Gambar 1.2). Agar bonus demografi dapat secara maksimal berdampak bagi kesejahteraan penduduk dan pembangunan nasional maka perlu dikembangkan dan dikoordinasikan kebijakan kependudukan yang komprehensif yang mampu mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif dan usia lanjut dalam mengelola perekonomian mereka yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Kebijakan kependudukan yang komprehensif tersebut disinergikan secara timbal balik dengan kebijakan sektor pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan diterapkan di seluruh tingkatan wilayah. Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan 2025-2045 Jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik tentunya justru akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tingkat pengangguran, serta dampak pada bidang lain yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
3.Fokus yang ketiga adalah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Perspektif yang pertama merupakan bagian dari hak asasi manusia (hak reproduksi dan keluarga berencana berbasis hak) yang harus dijamin oleh negara, hal ini diperkuat dengan adanya piagam hak asasi manusia secara internasional yang diadopsi oleh Indonesia di mana Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) merupakan hak dasar manusia untuk menentukan kehidupan reproduksinya. Perspektif yang kedua dari sudut pandang bahwa keluarga berencana merupakan investasi yang dapat memberikan manfaat finansial (penghematan) pada pembangunan nasional berkelanjutan, khususnya pembiayaan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Rujukan utama Peraturan Perundangan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dari perspektif manfaat untuk program pembangunan nasional, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) diarahkan untuk mempertahankan angka kelahiran tetap di sekitar replacement level yaitu Total Fertility Rate (TFR) 2,1 (hasil PK 2024: TFR 2,11) dan Net Reproductive Rate (NRR)
1.Hal ini penting agar Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2045 dapat dicapai. Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan penduduk tumbuh seimbang, pertumbuhan penduduk dijaga pada tingkat fertilitas ideal, pemenuhan kebutuhan dasar yang diupayakan oleh negara juga dapat lebih terjamin, apakah itu pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang dilakukan pemerintah secara umum telah mampu mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia, hal ini perlu terus dijaga dengan keberlangsungan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang baik karena Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap saat bisa kembali naik. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat berdampak terhadap peningkatan pembiayaan program/kegiatan dalam pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, termuat bahwa kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dengan salah satu fokusnya adalah pengembangan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (Total Fertility Rate/TFR=2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1) melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses dan kualitas pelayanan KBKR dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah. Selain berdampak pada pengaturan aspek kuantitas penduduk, KBKR juga berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program KBKR bukan sebatas pelayanan kesehatan, namun juga merupakan perubahan nilai atau pola pikir dan perwujudan perubahan perilaku masyarakat dalam merencanakan kehidupan berkeluarga mereka untuk mencapai keluarga berkualitas yang tenteram, mandiri dan bahagia yang secara tidak langsung sangat mendukung dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya ini merupakan dampak lebih lanjut dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat utamanya menyangkut kesehatan ibu, bayi, dan anak (termasuk anak usia di bawah dua tahun [Baduta] dan bawah lima tahun [Balita]) serta kesehatan remaja (kelompok usia produktif) sebagai generasi penerus bangsa dan modal Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk meraih Indonesia Emas 2045. Memperhatikan pentingnya program KBKR bagi pengelolaan kuantitas dan kualitas penduduk, maka program ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1970. Pada awal pelaksanaannya di Indonesia, program KBKR diarahkan untuk tujuan demografis namun sejalan dengan berkembangnya pelaksanaan program dan berbagai kesepakatan global maka program ini mulai diarahkan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu dan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sekitar 284 juta jiwa. Kualitas SDM merupakan isu yang sangat penting untuk ditangani. Program KBKR harus terus dijalankan secara beriringan dengan program kesehatan lain. Pentingnya KB dan Kesehatan Reproduksi juga tertuang dalam kesepakatan global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sasaran pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai jika program KBKR diabaikan. Dalam sasaran SDGs, secara eksplisit dicantumkan indikator KBKR yang perlu dicapai oleh masing-masing negara. Kemendukbangga/BKKBN mendukung Tujuan 3 (tiga) dari SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera, pada 2 (dua) indikator, yaitu: (1) modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dengan target 62,2 persen; dan (2) Total Fertility Rate (TFR) dengan target menjaga TFR nasional sebesar 2,1. Selanjutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga mendukung Tujuan 5 (lima), yaitu Kesetaraan Gender, dengan indikator proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait dengan kehidupan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan reproduksi. Indikator ini diukur melalui: (1) proporsi perempuan yang melahirkan antara 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19) dengan target 17,8; dan (2) meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan dengan target 22,8 tahun. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan oleh Kemendukbangga/BKKBN juga memiliki kontribusi besar pada percepatan penurunan stunting. Perencanaan kehamilan yang baik akan berdampak pada kesiapan fisik dan mental calon orang tua termasuk kesehatan dan gizi ibu sejak dari pra-nikah, selama kehamilan, dan setelah kelahiran. Secara teori, stunting akan dapat dicegah jika 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat dipersiapkan dengan baik. Program 1000 (seribu) HPK sangat sejalan dengan program Bangga Kencana terutama terkait dengan Program Pembangunan Keluarga dan KBKR. Integrasi program pencegahan stunting dilakukan pada pelaksanaan program penyiapan kehidupan keluarga bagi calon pengantin, penguatan pencegahan 4 Terlalu (Terlalu Banyak, Terlalu Dekat, Terlalu Muda dan Terlalu Tua), pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, dan pasca persalinan, serta pola asuh bayi di bawah dua tahun (baduta) dan bayi di bawah lima tahun (balita). Perubahan status kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN menunjukkan besarnya komitmen pemerintah terhadap isu pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mandat baru tersebut direspon dengan adanya transformasi dari sebelumnya dengan fokus utama adalah perencanaan keluarga berencana menjadi berfokus pada perencanaan komunitas dan pengelolaan kependudukan serta pembangunan keluarga. Dengan peningkatan status kelembagaan, pencapaian program Bangga Kencana diharapkan akan lebih baik lagi di masa mendatang. 1.2 Potensi dan Permasalahan A. Potensi dan Peluang Dalam menyusun Renstra Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025- 2029, Kemendukbangga/BKKBN mempertimbangkan berbagai potensi dan peluang yang berkaitan dengan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor sebagai berikut:
1.Meningkatnya Komitmen Pemerintah terhadap pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dalam pembangunan SDM untuk Mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN 2025-2045 dan visi misi pemerintah 2025-2029 yang terkait dengan pembangunan SDM disebutkan secara eksplisit tentang pentingnya keluarga dan keluarga berencana. Di samping itu juga disebutkan bahwa penduduk Indonesia harus dikelola dengan baik agar menjadi potensi untuk pembangunan nasional. Selanjutnya, penguatan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dijabarkan dengan penguatan kelembagaan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN).
2.Telah terbentuk Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kemendukbangga/BKKBN memiliki berbagai kelompok kegiatan yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kependudukan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun kelompok kegiatan tersebut adalah:
a.Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai sarana edukasi, pembinaan, dan pendampingan keluarga sesuai siklus kehidupan.
b.Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berfungsi sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas remaja agar terhindar dari perilaku berisiko, serta siap menjadi generasi berencana.
c.Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama akseptor KB dan keluarganya. Selain itu, berdasarkan website kampungkb.bkkbn.go.id sampai dengan bulan September 2025 Kemendukbangga/BKKBN telah membentuk 76.929 Kampung KB sebagai wadah integrasi program lintas sektor di level grassroot. Melalui Kampung KB, berbagai pelayanan terkait dengan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dapat dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat. Pemanfaatan potensi kelompok kegiatan dan Kampung KB ini perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kader dan pengelola melalui pelatihan berkelanjutan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pengelolaan kelompok. Selain itu, integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu dipertimbangkan dalam mendukung efektivitas program. Dengan demikian, keberadaan kelompok kegiatan tersebut dapat menjadi potensi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan keluarga berkualitas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3.Keberadaan Kantor Perwakilan BKKBN di tingkat Provinsi. Kantor Perwakilan BKKBN di provinsi memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di daerah. Keberadaan Kantor Perwakilan BKKBN di provinsi menjadi penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi dapat memperkuat peran pemerintah pusat di daerah dalam hal:
a.Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Perangkat Daerah (PD) terkait, serta mitra pembangunan lainnya, yang memungkinkan pelaksanaan program dilakukan secara terpadu lintas sektor;
b.Mendukung pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program di lapangan melalui jaringan kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kelompok kegiatan di lapangan;
c.Pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan, monitoring, evaluasi, serta edukasi masyarakat; dan
d.Pengembangan kebijakan dan intervensi berbasis karakteristik lokal. Peran Perwakilan BKKBN Provinsi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional.
4.Penyuluh KB dan PLKB yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan instrumen strategis dalam implementasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga di lapangan. Sampai dengan tahun 2025 Penyuluh KB, PLKB, dan PPPK sejumlah 17.912 dengan perincian 9.387 ASN, 8.248 PPPK, 277 CPNS yang bekerja di tingkat lapangan. Penyuluh KB dan PLKB diharapkan mampu menjadi agen pembangunan sosial yang berperan dalam mentransformasikan norma, pengetahuan, dan perilaku masyarakat menuju tercapainya keluarga berkualitas. Melalui penyuluhan, pendampingan, serta pendataan keluarga, Penyuluh KB dan PLKB memiliki peran yang besar dalam mendukung perencanaan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Posisi mereka yang bersentuhan langsung dengan komunitas menjadikan Penyuluh KB dan PLKB sebagai jembatan antara kebijakan makro yang telah disusun di tingkat pusat dengan realitas sosial di lingkungan masyarakat.
5.Kader dan Tim Pendamping Keluarga serta Kemitraan Pentahelix. Kemitraan merupakan kunci keberhasilan program KB di Indonesia. Seribu Mitra dan Sejuta Kader adalah salah satu jargon keberhasilan program KB. Kemendukbangga/BKKBN memiliki jaringan kader dan tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh daerah. Berdasarkan data yang ada, berdasarkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sampai dengan September 2025 kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (Kader IMP) aktif berjumlah 763.318 orang dan tim pendamping keluarga (TPK) berjumlah 597.694 orang. Dalam teori komunikasi perubahan perilaku, peran materi dan penyampai pesan merupakan kunci penting terjadinya perubahan perilaku. Perlu perubahan sikap dan cara pandang dari pengelola program Bangga Kencana, khususnya di tingkat lapangan dalam melihat kebutuhan program dari sisi penerima manfaat. Sesungguhnya informasi tidak lagi bersifat asimetris di mana Kemendukbangga/BKKBN atau petugas dan kader sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan penerima manfaat Program Bangga Kencana dapat mengakses sendiri ribuan bahkan jutaan informasi yang dibutuhkannya. Maka peranan petugas dan kader bukan lagi sebagai sumber informasi, melainkan sebagai pemilah informasi. Peningkatan profesionalisme kader di tengah berbagai kondisi yang ada saat ini masih menjadi tantangan. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi potensi jika dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana keberadaan kader dikombinasikan dengan tenaga program yang lebih profesional. Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor, kader dan TPK dapat bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang berdaya guna dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka penguatan pelaksanaan program, dikembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang meliputi: kementerian/lembaga pemerintah lain, organisasi profesi, organisasi masyarakat, BUMN, swasta, dan organisasi internasional. Kerja sama yang dijalin dapat dalam bentuk bantuan finansial, teknologi, dukungan pelatihan, penelitian, serta jejaring dalam perluasan program dalam rangka pencapaian target pembangunan. Kerja sama yang telah dikembangkan saat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg); Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek; BRIN; BPJS Kesehatan; Bank Indonesia; OJK; BKPM; PLN; IDAI; IDI; IBI; POGI; NU; Muhammadiyah; Asosiasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (AKU); UNFPA; Partners in Population and Development (PPD); World Bank; USAID; UNICEF; dan JHCCP.
6.Integrasi Layanan KB dengan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan. Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan masih merupakan masalah yang serius di Indonesia. Maternal Mortality Rate (MMR) berdasarkan hasil Long Form (LF) Sensus Penduduk 2020 berada pada angka 189 kematian per 100.000 kelahiran. Angka tersebut masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yaitu 70 kematian per 100.000 kelahiran. Kematian ibu hamil dan melahirkan sebagian besar dapat dicegah jika kehamilan direncanakan dengan baik oleh pasangan. Penggunaan kontrasepsi memungkinkan setiap pasangan terutama perempuan untuk merencanakan kehamilan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai kesiapan fisik maupun psikologis. Perencanaan kehamilan yang matang merupakan langkah awal yang krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan anak. Karena itu, program KB memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Menyadari hal tersebut maka pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan kesehatan telah mengintegrasikan layanan KB dengan kesehatan ibu dan anak melalui dorongan untuk mewajibkan seluruh jaringan pelayanan kesehatan ibu dan anak mempromosikan layanan KB.
7.Tersedianya Satu Data Keluarga dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Kemendukbangga/BKKBN menerapkan prinsip Satu Data dalam pengelolaan data keluarga dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Peraturan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana kementerian/lembaga harus memiliki tata kelola satu data. Satu Data Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Salah satu keunggulan dari data pendataan keluarga maupun hasil pemutakhirannya adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai by name by address (BNBA) sehingga penggunaannya sebagai data per sasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lain berbasis keluarga. Satu data keluarga hasil pendataan keluarga telah digunakan bukan hanya diperuntukkan untuk Program Bangga Kencana tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain. Saat ini, satu data keluarga digunakan untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk pencegahan dan penurunan stunting, melengkapi kekurangan data intervensi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memperkuat data keluarga penyandang disabilitas dan lanjut usia, pengukuran Early Child Development Index (ECDI). Dengan adanya Satu Data Keluarga ini diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran terutama dalam pengembangan evidence-based policy di Kemendukbangga/ BKKBN dan kementerian/lembaga lain. Dengan demikian, kebijakan yang disusun diharapkan mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang di masing- masing wilayah, sehingga dalam penentuan program/kegiatan dapat lebih spesifik dengan memperhatikan karakteristik segmentasi sasaran dan kewilayahan yang akan diintervensi.
8.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi dan penggunaan internet telah berkembang pesat di dunia termasuk juga di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 ini, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka terdapat peningkatan sebesar 1,4%. Kontribusi penetrasi internet Indonesia berdasarkan jenis kelamin bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara dari segi umur, mayoritas pengguna internet adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun), dengan komposisi sebagai berikut:
a.Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%;
b.Generasi Milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%; dan
c.Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%. Sisanya, Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, baby boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre-boomer (kelahiran 1945 sebanyak 0,24%). Sedangkan tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayahnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan daerah urban masih paling besar dengan kontribusi 69,5% dan daerah rural kontribusi 30,5%. Memperhatikan struktur umur penduduk Indonesia yang dalam kurun waktu 20 tahun mendatang masih didominasi oleh penduduk produktif (Indonesia masih dalam masa bonus demografi sampai dengan tahun 2040-2045) maka dapat dipastikan penggunaan internet di Indonesia akan terus berkembang. Masifnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet ini akan dijadikan modal oleh Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program Bangga Kencana baik untuk penyampaian informasi dan pendidikan langsung kepada masyarakat maupun menguatkan program di lini lapangan. Sistem pelatihan tenaga lapangan diarahkan pada pelatihan berbasis online dan belajar mandiri. Modul yang dikembangkan haruslah mudah diakses dan dipahami oleh mereka dan dituntut untuk belajar mandiri. Demikian pula materi dan media yang dipakai untuk menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat akan didesain sesuai dengan kebutuhan pasar terutama kelompok orang muda yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia. Potensi ini sekaligus menimbulkan tantangan pada manajemen Kemendukbangga/BKKBN untuk lebih cepat lagi beradaptasi dengan peluang tersebut. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pelatihan tenaga program dan juga mendesain komunikasi perubahan perilaku harus lebih cepat melakukan perubahan strategi pelatihan dan komunikasi perubahan perilaku yang selama ini dilakukan. Sejak tahun 2015, Kemendukbangga/BKKBN telah mulai melakukan digitalisasi pelaksanaan program Bangga Kencana, meliputi: SIGA, Kartu Kembang Anak (KKA) Online, Media Sosial Bangga Kencana, Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu), Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA), Go Lansia Tangguh (Golantang), Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), Bank Komunikasi Informasi dan Edukasi (Bank KIE), website Kampung KB, Sistem Belajar Mandiri (SiBima), dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan modal yang baik dan akan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan teknologi informasi yang terus berkembang. Namun demikian, penggunaan TIK perlu mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dari penerima manfaat seperti kelompok disabilitas. Dengan demikian, semua kelompok akan mendapat manfaat dari program Kemendukbangga/BKKBN. Semakin terpelajarnya penduduk dan berkembangnya penggunaan TIK berpengaruh pada terbukanya pemikiran masyarakat untuk hal-hal baru. Dalam hal ini, masyarakat relatif lebih mudah untuk menerima informasi dan juga semakin besar keinginan mereka untuk mencari informasi. Penduduk juga makin kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka tidak dengan mudah percaya dengan informasi yang mereka terima. Mereka juga tidak mudah menerima informasi yang berlawanan dengan sistem nilai yang mereka miliki. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pengelola program Bangga Kencana. Validitas dan reliabilitas data dan informasi menjadi sangat penting. Demikian juga tingkat kepercayaan kepada mereka yang menyampaikan pesan. Sehingga, perlu dipastikan tenaga program termasuk kader harus memiliki profesionalitas. Audiens saat ini membutuhkan sentuhan profesional yang dapat memilah konten untuk mereka. Kelompok-kelompok kegiatan Bangga Kencana di tengah masyarakat akan ditinggalkan ataupun kesulitan dalam mengumpulkan audiens jika tidak mengubah cara pandang ini. Perhatian khusus perlu diberikan untuk meningkatkan:
a.Operational effectiveness, apakah segala saluran yang bersentuhan dengan masyarakat sudah memperlihatkan performa operasional yang efektif dan efisien.
b.Kolaborasi dan advokasi, apakah setiap saluran yang bersentuhan dengan masyarakat berjalan dan mengantarkan pesan sendiri-sendiri atau memperlihatkan kolaborasi dan kerjasama. Apakah sudah ada upaya-upaya dan bagaimana tingkat efektivitasnya untuk mempengaruhi berbagai program yang ada sehingga berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih. B. Permasalahan dan Tantangan Kemendukbangga/BKKBN telah melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program Bangga Kencana, di antaranya sebagai berikut:
1.Disparitas tingkat kelahiran Total, Remaja, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan antar Daerah. Struktur penduduk Indonesia saat ini menunjukkan ciri positif yang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini tidak lepas dari keberhasilan program KB dan Kesehatan Reproduksi yang telah dilakukan sejak awal tahun 70-an. Keberhasilan KBKR telah menurunkan tingkat kelahiran total secara nasional dari 5,6 pada awal tahun 70-an menjadi 2,14 pada tahun 2023. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dan window of opportunity. Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi dan window of opportunity secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas SDM sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk. Total Fertility Rate (TFR) 2,1 secara nasional akan terus diupayakan untuk segera dicapai dan dipertahankan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Penetapan sasaran ini sebagai salah satu prasyarat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Skenario bonus demografi dan window of opportunity yang diproyeksikan puncaknya terjadi pada periode 2030-2035 akan berubah jika sasaran TFR di atas tidak dapat terpenuhi. TFR yang menurun terlalu cepat di bawah 2,1 akan berdampak pada peningkatan secara drastis proporsi penduduk lansia dan berpotensi menjadi negara dengan pertumbuhan negatif. Sebaliknya, TFR yang kembali melonjak di atas 2,1 akan berdampak pada lonjakan penduduk usia muda non-produktif (0-14 tahun). Peningkatan drastis kedua kelompok non- produktif tersebut (muda dan tua) akan berpengaruh pada kontribusi positif struktur usia penduduk terhadap pembangunan nasional khususnya pembangunan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain berupaya mencapai TFR 2,1 dan mempertahankannya, perhatian di bidang pengendalian tingkat kelahiran juga harus diberikan pada isu disparitas tingkat kelahiran yang ada saat ini. Walaupun secara nasional angka TFR sudah mendekati angka ideal yaitu 2,1 namun penghitungan pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan besarnya disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan beberapa hal berikut:
a.19,1% kabupaten/kota memiliki TFR yang berada di bawah replacement level (di bawah 2,1 anak);
b.29,4% kabupaten/kota memiliki TFR antara 2,1 anak hingga 2,3 anak;
c.8,1% kabupaten/kota memiliki rata-rata TFR di atas 2,3 anak sampai 2,4 anak;
d.43,4 % kabupaten/kota memiliki TFR yang berada di atas 2,4 anak. TFR terendah yaitu 1,45 berada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sedangkan TFR tertinggi 3,92 berada di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Masih banyak kabupaten/kota yang memerlukan waktu lama untuk mencapai TFR pada tingkat replacement level terutama kabupaten kota di luar Pulau Jawa. Konsekuensi dari disparitas TFR ini adalah segmentasi kebijakan dan program khususnya terkait dengan promosi dan pelayanan KBKR tidak dilakukan dengan seragam secara nasional. Perbedaan tingkat kelahiran pada level provinsi juga masih cukup lebar. Gambar 1.3 memperlihatkan range tingkat kelahiran yang diukur dengan TFR berkisar dari 1,82 di provinsi DKI Jakarta sampai 2,71 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun angka nasional sudah mendekati angka ideal 2,1, namun jumlah provinsi yang memiliki TFR lebih tinggi dari angka nasional jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang di bawah angka nasional. Kemendukbangga/BKKBN akan fokus untuk menurunkan tingkat kelahiran di provinsi-provinsi yang masih di atas angka nasional (2,11) dengan pendekatan KIE massal dan pelayanan KB pada kelompok umur 15-49 tahun. Sedangkan untuk provinsi yang sudah di bawah angka nasional apalagi sudah berada di bawah 2,1, difokuskan untuk menjaga agar tingkat kelahiran jangan turun lebih besar. Pada provinsi yang memiliki TFR mendekati atau lebih rendah dari 2,1, strategi yang diperlukan lebih fokus pada konseling dan pelayanan KB pada kelompok penduduk perempuan yang masih hamil namun mereka masuk dalam kelompok berisiko tinggi yaitu mereka yang terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilannya terlalu dekat, dan jumlah anak terlalu banyak (4T). KB pascapersalinan dan juga penggunaan kontrasepsi jangka panjang akan lebih difokuskan pada kelompok sasaran ini. Gambar 1.3 Total Fertility Rate Berdasarkan Provinsi Sementara itu Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun atau sering disebut sebagai fertilitas remaja dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) juga merupakan indikator KBKR yang penting. 2 (dua) indikator ini menggambarkan sehat atau tidaknya kondisi kehidupan reproduksi perempuan. Para ibu yang masih berusia muda atau masih remaja menghadapi risiko kematian yang disebabkan oleh kehamilan berisiko dan komplikasi persalinan, serta kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Kehamilan dan kelahiran pada saat masih remaja juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi salah satunya adalah hilangnya kesempatan pendidikan ketika kehamilan yang memaksa perempuan muda untuk meninggalkan sekolah. Karena berbagai dampak buruk tersebut, maka fertilitas remaja dan perkawinan usia muda (di bawah 18 tahun) akan terus diupayakan untuk diturunkan. Perhatian seksama akan difokuskan terhadap daerah yang memiliki tingkat kelahiran remaja yang tinggi dibandingkan angka nasional. Pendataan Keluarga 2024 mencatat 29,2 persen kabupaten/kota yang berada di bawah angka nasional (18 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun) sedangkan sisanya 70,8 persen masih berada di atas angka nasional. Daerah-daerah yang masih di atas angka nasional inilah yang akan menjadi fokus penggarapan program pada periode Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk tingkat provinsi, program Genre akan lebih menyasar pada provinsi-provinsi yang ASFR 15-19 masih di atas angka nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4. Range Tingkat kelahiran pada usia remaja yang diukur dengan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 berkisar dari 7,8 di provinsi DKI Jakarta sampai 47 di provinsi Papua (Gambar 1.4). Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar provinsi angkanya masih di atas rata-rata nasional bahkan beberapa provinsi hampir 3 (tiga) kali lebih tinggi daripada angka nasional. Gambar 1.4 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Berdasarkan provinsi Provinsi dengan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun yang masih tinggi (di atas angka nasional) akan mendapat perhatian dari Kemendukbangga/BKKBN melalui program remaja dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR). Penurunan kehamilan dan kelahiran pada kelompok remaja ini akan berdampak besar pada kualitas anak dan keluarga di masa mendatang. Selaras dengan peningkatan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) menjadi 22,3 tahun di tahun 2024, angka perkawinan anak juga menunjukkan penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023 serta 5,90 persen tahun 2024 (KemenPPPA dan BPS). Namun ada kecenderungan kenaikan perkawinan pada usia yang lebih muda yaitu 15 tahun. Perkawinan pada usia anak membawa banyak risiko. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, kehamilan berisiko tinggi dan kematian ibu, risiko berat bayi lahir rendah, dan stunting. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi selanjutnya yaitu jebakan lingkaran kemiskinan dikarenakan rendahnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan gizi serta lingkungan tempat tinggal yang kondusif, sehingga mengurangi kesempatan untuk seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Perkawinan anak meningkatkan kerentanan keluarga. Namun kerentanan keluarga juga salah satu dari penyebab perkawinan anak.
2.Belum Idealnya pencapaian Angka mCPR, Unmet Need, dan Putus Pakai Penggunaan KB Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmet need KB dan putus pakai/drop out merupakan ukuran penting dalam menilai capaian program KB. Ketiga indikator tersebut merupakan proximate determinant yang penting dalam penghitungan tingkat kelahiran. Belum idealnya pencapaian tiga indikator tersebut terkait dengan belum maksimalnya KIE dan konseling serta akses dan kualitas pelayanan. Karena itu upaya meningkatkan mCPR, menurunkan unmet need dan menurunkan tingkat putus pakai akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas KIE dan konseling serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Peningkatan kualitas KIE dan konseling dimaksudkan agar masyarakat terutama generasi muda dan mereka yang belum ber-KB makin memahami manfaat KB sesuai dengan kebutuhan mereka. Data memperlihatkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia mengetahui program KB namun kurang dari 50 persen yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses reproduksi (SDKI 2017). Kegiatan KIE ke depan akan lebih difokuskan pada komunikasi below the line melalui kegiatan kelompok. Kualitas konseling yang dilakukan oleh tenaga pelayanan KB juga akan ditingkatkan agar klien lebih merasa nyaman dalam ber-KB dan dampaknya pada penurunan tingkat putus pakai dan meningkatnya kesertaan ber-KB. Peningkatan akses ber-KB dimaksudkan untuk meningkatkan layanan KB bagi calon akseptor di manapun mereka berada. Dengan demikian, unmet need KB dapat diturunkan, mCPR pada gilirannya akan meningkat serta kehamilan tidak diinginkan dapat ditekan. Upaya perluasan akses ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran pelayanan bergerak (mobile), serta semakin mempererat kerja sama dengan pihak swasta terutama bidan praktik swasta, perusahaan swasta serta mitra kerja lainnya yang memiliki sarana pelayanan KB seperti organisasi masyarakat dan juga TNI/Polri. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan berupa pemberian konseling yang baik dan komprehensif serta pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. Kondisi ini meningkatkan kenyamanan klien untuk ber-KB dan menurunkan efek samping yang pada gilirannya akan menurunkan drop out KB dan unmet need KB serta meningkatkan mCPR. Kualitas konseling di Indonesia masih merupakan kendala besar. Data Method Information Index (MII) saat ini adalah 47,72 persen dan akan diupayakan meningkat menjadi 61,74 ada tahun 2029. MII merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan KB yang disepakati secara global saat ini.
3.Program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang Sudah Memasuki Tahapan Dewasa. Program KB di Indonesia sudah masuk pada tahap dewasa/matang (USAID yang salah satunya ditandai dengan relatif tingginya tingkat Modern Contraceptive Prevalence Rate [mCPR] yaitu sekitar 60%). KB sudah menjadi kebutuhan hidup pada sebagian besar keluarga Indonesia. Mereka dengan pengetahuan dan kesadaran akan memilih apakah ingin ber- KB atau tidak. Klien pun dapat dengan mudah untuk berpindah dari ber-KB menjadi tidak ber-KB manakala mereka mendapat informasi atau pelayanan yang berbeda dengan “value” atau nilai yang ada di benak mereka. Mereka juga makin cerdas dalam mengambil keputusan, serta memiliki kesadaran dalam menentukan jumlah anak ideal yang diinginkan. Pembelajaran dari berbagai negara dan bukti ilmiah memperlihatkan bahwa program KBKR yang sudah masuk pada tahap dewasa perlu lebih menekankan pada aspek kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Pendekatan program harus dikembangkan secara inovatif dan inklusif dengan memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Dalam kaitan ini maka kajian dan analisis kebijakan serta peninjauan pembelajaran dari berbagai negara yang sebanding perlu selalu dilakukan. Tantangan program KBKR pada periode 2025-2029 ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberian informasi dan pendidikan, serta penyediaan pelayanannya. Peningkatan kualitas yang dimaksud termasuk untuk kesiapan tenaga pemberi pelayanan dan informasi, materi informasi dan pelayanan, serta ketersediaan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program.
4.Perubahan Dinamika Demografi Secara Global yaitu Bonus Demografi, Penuaan Penduduk, dan Migrasi Dinamika kependudukan/demografi Indonesia ke depan akan semakin kompleks. Faktor globalisasi juga memberi pengaruh besar terutama terkait dengan migrasi internasional baik yang keluar maupun masuk. Karena itu dibutuhkan kebijakan dan program yang komprehensif untuk merespons dinamika demografi tersebut. Berikut adalah dinamika demografi Indonesia yang akan mendapat perhatian pada periode 2025-2029:
a.Bonus Demografi. Indonesia saat ini sedang berada di dalam periode bonus demografi. Periode tersebut akan menutup setelah tahun
2045.Tantangannya adalah bagaimana mengapitalisasi pemanfaatan bonus demografi tersebut. Besarnya proporsi penduduk usia produktif menghadirkan peluang besar bagi pembangunan nasional. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, penduduk usia produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing bangsa. Namun, peluang tersebut hanya dapat dioptimalkan jika tersedia lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja baru setiap tahun menuntut penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, melimpahnya penduduk usia produktif justru dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran massal, meningkatnya angka kemiskinan, dan melemahnya stabilitas sosial-ekonomi. Dalam hal ini, penyiapan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dibutuhkan kebijakan kependudukan yang komprehensif yang kemudian disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti kebijakan ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, dsb. Kemendukbangga/BKKBN akan berperan dalam mengembangkan kebijakan dan grand design kependudukan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk kemudian disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Besarnya proporsi penduduk usia produktif terutama kelompok usia 15-24 tahun dan masih besarnya jumlah penduduk kelompok usia 0–14 tahun berimplikasi pada strategisnya program pemberdayaan keluarga (pilar pertama program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana [Bangga Kencana]). Keluarga sebagai wadah pertama dan utama pembentukan karakter individu harus terus diperkuat. Pendataan Keluarga tahun 2023 memperlihatkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indonesia sudah mencapai 61,43 pada tingkat nasional, yang artinya masih berada pada fase keluarga berkembang dan belum mencapai keluarga tangguh. Ini tentu bukan kondisi yang ideal. Kegagalan Indonesia menyiapkan penduduk usia 0- 14 tahun saat ini, yang mana mereka akan menjadi penduduk usia produktif pada tahun 2035-2040/2045, tentu berdampak buruk pada pembangunan nasional dan kehidupan bangsa, sehingga diperlukan penyiapan generasi berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemendukbangga/BKKBN juga akan berperan dalam menyiapkan anak balita dan generasi muda melalui program BKB dan Genre. Anak dan remaja perlu dipersiapkan dengan keterampilan hidup (life skill) di samping isu kehidupan berkeluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Diharapkan para anak dan remaja lebih adaptif dan responsif dengan perubahan dan tantangan kehidupan anak dan generasi muda termasuk kesiapan untuk bersaing dalam pasar kerja.
b.Meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut Proporsi penduduk lanjut usia (Lansia) di Indonesia akan terus meningkat. Saat ini 7,59 persen penduduk yang ada adalah lansia. Angka ini akan meningkat menjadi 8,92 persen pada tahun 2029. Bila tidak disiapkan dengan baik, perubahan ini akan menambah beban sistem kesehatan dan perlindungan sosial. Namun disisi lain, kelompok lansia sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen stabilitas sosial dan transmisi nilai dalam keluarga. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat. Penting untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang spesifik, yang bertujuan untuk memperkuat lansia secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang tangguh dan berdaya yang bercirikan Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penghormatan, kemandirian, kesejahteraan, dan kebahagiaan lansia, pemerintah dapat memastikan bahwa generasi yang lebih tua dapat menjalani masa tua mereka dengan martabat dan kualitas hidup yang baik. Ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu lansia, tetapi juga untuk membangun keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang inklusif secara keseluruhan. Dengan menyiapkan lansia sedini mungkin maka Indonesia akan dapat memanfaatkan bonus demografi kedua yaitu mereka yang walaupun secara usia sudah dikategorikan sebagai penduduk lansia namun mereka masih tetap produktif atau paling tidak, tidak menjadi beban bagi keluarga dan negara. Dalam kaitan dengan lanjut usia, perlu diperhatikan pula segmen usia produktif yang masuk dalam kategori pra- lansia, selain dari segmen lansia itu sendiri. Saat ini di Indonesia, sebagian besar lansia masih tinggal bersama keluarganya yang produktif. Oleh karena itu penyiapan keluarga dalam memahami dan mendampingi lansia untuk perawatan jangka panjang dapat pula diarahkan untuk penyiapan diri mereka dalam konteks tahapan pra lansia. Pada segmen pra-lansia, edukasi dan penguatan perilaku penting untuk dilakukan khususnya terkait persiapan fisik dan kesehatan, pengetahuan tentang proses penuaan, kesehatan mental dan emosional, serta kesiapan finansial. Edukasi pra-lansia memberikan kesempatan bagi individu untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk memasuki tahap lansia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal di atas, individu dapat memasuki masa pensiun dengan lebih percaya diri dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Sementara itu bagi lansia yang berada dalam pengawasan dan perlindungan mereka, keluarga juga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual, (2) Intelektual, (3) Fisik, (4) Emosional, (5) Sosial- Kemasyarakatan, (6) Profesional Vokasional, dan (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (active aging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Kemendukbangga/BKKBN melalui kegiatan BKL akan berperan dalam meningkatkan “Lansia Produktif” dengan modul keterampilan sosial dan peran mentoring pasangan muda, pelibatan lansia dalam pendidikan keluarga, parenting, dan pendidikan nilai serta upaya pengintegrasian kebijakan berbasiskan kebutuhan lansia ke dalam sistem perlindungan sosial.
c.Meningkatnya Mobilitas Penduduk baik Internal maupun Internasional. Makin mengecilnya jumlah anak ditambah dengan kemudahan komunikasi dan transportasi memberi kesempatan kepada orang tua (ayah maupun ibu) untuk bekerja di luar rumah bahkan melampaui batas wilayah tempat tinggalnya. Bahkan banyak dari orang tua yang melakukan mobilitas untuk bekerja di tempat lain bahkan sampai melewati batas negara pada kurun waktu tertentu. Fenomena keluarga dengan orang tua tunggal atau bahkan anak yang diasuh oleh keluarga besar karena mobilitas salah satu dari orang tuanya atau keduanya makin sering dijumpai di daerah tertentu (daerah pengirim migran) dan ini diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pada kurun waktu Januari - Oktober 2023 tercatat sekitar 237 ribu Tenaga Kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri. Dari data pengiriman uang, Bank Indonesia mencatat bahwa tahun 2022 ada sekitar 3,44 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Fenomena mencari pekerjaan di luar wilayah tempat tinggal tentunya berdampak positif pada ekonomi keluarga namun juga memiliki dampak pada kehidupan sosial dan komunikasi dalam keluarga, termasuk pola pengasuhan anak. Program Bangga Kencana khususnya program utama yang pertama, pembangunan keluarga, mengantisipasi peningkatan fenomena orang tua tunggal atau anak yang diasuh oleh keluarga besar. Perubahan dinamika kependudukan utamanya perubahan struktur umur dan pola mobilitas dan migrasi penduduk saat ini belum terlalu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan terutama di tingkat lokal dan akan menjadi fokus perhatian dalam periode renstra 2025-2029.
5.Perubahan Pola Pengasuhan Generasi Z dan Post Generasi Z (Generasi Alfa) Berbagai studi mengenai keluarga menunjukkan pentingnya pengasuhan (parenting) dalam membentuk karakter seseorang. Isu pengasuhan semakin menguat di abad 21 terutama terkait dengan masalah-masalah sosial yang marak timbul, seperti kekerasan pada anak, anak jalanan, putus sekolah, dan remaja yang berhadapan dengan hukum menghiasi berbagai diskusi mengenai pendidikan di dalam keluarga. Visi besar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi komitmen pemerintah telah menjadi visi bersama di tingkat keluarga, keinginan dan kebutuhan untuk meninggalkan generasi yang lebih baik. Generasi muda semakin mawas terhadap tantangan zaman mereka, sehingga semakin berhati-hati dan semakin rajin mencari informasi serta referensi untuk tumbuh kembang anak-anak mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi Kemendukbangga/BKKBN dalam penyelenggaraan programnya. Kompetensi penyelenggara program dibutuhkan dalam melahirkan dan mengantarkan intervensi program pembangunan yang sungguh-sungguh bermakna dan memiliki nilai praktis bagi keluarga-keluarga modern ini. Nilai dan aspirasi yang semakin beragam menyebabkan intervensi program dan turunannya dituntut untuk dapat inovatif dan mampu menyesuaikan dengan konteks situasi. Bukan lagi one-fit-for-all. Dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan akan diturunkan dalam tataran program praktis untuk menemukan makna di tengah generasi baru Indonesia. Sehingga setiap program dapat benar-benar menemukan relevansinya dalam mempersiapkan keluarga Indonesia yang lebih berdaya untuk menghadapi perubahan zaman. Wajah usia produktif Indonesia pada 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari Generasi Z (yang saat ini berada pada rentang usia 12-27 tahun) dan Generasi Post Gen Z atau dikenal juga dengan Generasi Alfa (yang saat ini berada pada usia 11 tahun ke bawah), serta para orang tua mereka dari Generasi X (44 tahun hingga 59 tahun) dan Milenial (28 hingga 43 tahun). Mereka adalah penerima manfaat akhir utama dari keberhasilan program Bangga Kencana, khususnya di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK). Untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif terhadap karakter dan tantangan yang dihadapi oleh kedua generasi di atas dan orang tua mereka agar intervensi program Bangga Kencana dapat efektif dan tepat guna. Generasi Z yang sering juga disebut sebagai Generasi Digital atau iGen, lahir dan tumbuh dalam era teknologi yang semakin maju dan terkoneksi. Mereka dikenal sebagai individu yang terampil dalam penggunaan teknologi, menguasai berbagai platform sosial, dan memiliki akses ke informasi dengan mudah. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan identitas, kreatif, ambisius, dan berani mengemukakan pendapat, mendebat, serta memiliki keinginan untuk bebas. Di sisi lain, Generasi Alfa lahir dan tumbuh di tengah-tengah perkembangan teknologi yang bahkan lebih canggih lagi. Dikelilingi oleh kemajuan artificial intelligence (AI). Tahun kelahiran mereka bersamaan dengan meledaknya penggunaan aplikasi, layar sentuh, dan akses pada internet. Mereka selalu terkoneksi secara global. Mereka menjadi akrab dengan perangkat digital sejak usia dini, bahkan sebelum mereka mulai berbicara dengan lancar. Mereka tidak bisa membayangkan dunia tanpa teknologi. Generasi Alfa cenderung lebih terbiasa dengan lingkungan virtual daripada generasi sebelumnya, menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan teknologi dan cara berkomunikasi yang baru. Keterampilan multitasking mereka dan keterampilan berpikir cepat sering kali mengejutkan. Sementara itu orang tua dari Generasi Z dan Alfa berada dalam posisi menantang dalam menghadapi era digital. Mereka adalah Generasi Milenial dan Generasi X. Dalam waktu 10 tahun perkembangan teknologi memutarbalikkan realita keseharian mereka. Generasi Milenial dan Generasi X mengalami perubahan teknologi yang begitu cepat. Mereka mengalami perubahan-perubahan yang dibawa oleh teknologi, dari mulai mengalami sistem kirim uang dengan cara wesel hingga sekarang menjadi cashless society; surat, telegram, majalah, koran, dan channel TV yang terbatas, kemudian bergeser menjadi WA call, zoom serta video conferencing, bioskop, channel, dan ratusan pilihan channel untuk entertainment dan berita. Kehadiran teknologi yang begitu cepat dalam satu dekade ke belakang menjadi tantangan besar bagi mereka yang lahir dan sebagian dari usianya tumbuh dengan cara hidup yang lebih konvensional. Meskipun sebagian dari mereka berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan ini, namun masih ada yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Beberapa implikasi yang terjadi:
a.Generasi Z dan Alfa seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menggunakan teknologi dan ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Misalnya, orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya peran media sosial bagi anak-anak mereka, sementara anak-anak bisa merasa terisolasi jika tidak diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas online yang populer di kalangan teman sebayanya.
b.Adiksi terhadap teknologi adalah salah satu fenomena sosial lainnya, yang berpengaruh pula pada kesehatan mental, kesehatan fisik, mengurangi jam tidur dan istirahat, dan mempengaruhi interaksi sosial secara keseluruhan dalam keluarga, mengubah dinamika komunikasi dan memperumit cara-cara tradisional dalam menyelesaikan masalah.
c.Bermunculan kerentanan-kerentanan jenis baru, seperti: cyber bullying, phising/pencurian data informasi pribadi, prostitusi online, rentenir online, dst. Kompleksitas di atas diperkaya juga dengan kesenjangan ekonomi, edukasi, dan akses infrastruktur yang berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Menuntut semakin cermat dan telitinya komunikasi perubahan perilaku dan sosial harus dilakukan serta program-program intervensi penguatan fungsi keluarga. Perlunya sosialisasi fungsi keluarga secara intens ke sasaran utama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) namun juga perlu menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan yang lebih kontemporer dan konteks situasi yang berbeda pada segmen khalayak sasaran yang berbeda pula. Dalam hal ini, informasi dan konten yang terstandarkan harus tersedia, namun didampingi dengan tenaga lapangan yang semakin handal untuk membawakan sesi yang bermakna, dengan menggunakan berbagai saluran yang ada, optimalisasi digital, serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk sungguh-sungguh mengatasi kesenjangan yang harus diisi dan senantiasa diperbaiki.
6.Meningkatkan kapasitas keluarga dalam melaksanakan 8 Fungsi Keluarga Program pembangunan keluarga dalam Renstra 2020-2024 telah berhasil meningkatkan indeks pembangunan keluarga (iBangga) melampaui dengan apa yang ditargetkan. Namun hasil tersebut masih jauh dari kondisi ideal dimana saat ini keluarga Indonesia masih masuk dalam kategori berkembang. Disparitasnya pun masih sangat lebar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5 iBangga tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di Provinsi Papua. Perhatian perlu diberikan kepada provinsi-provinsi yang tingkat indeksnya masih di bawah rata-rata nasional termasuk 2 provinsi utama di Indonesia yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada periode 2025-2029 perhatian besar akan diberikan pada upaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga yang nantinya status pembangunan keluarga Indonesia akan menjadi kategori tangguh. Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Keluarga Berdasarkan Provinsi Jika dirunut dari sejak persiapan pernikahan sebelum keluarga baru lahir dan tumbuh, program penyiapan calon pengantin merupakan pintu masuk strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2021–2023) jumlah pernikahan setiap tahunnya berkisar antara 1,5–1,7 juta. Sebagian besar dari mereka yang baru menikah memutuskan untuk memiliki anak. Selanjutnya orang tua memasuki tahapan kehamilan, menyusui, balita, anak pra-remaja, dan remaja. Pasangan baru memulai kehidupan menjadi orang tua seringkali tanpa persiapan dan cenderung mewarisi pola asuh dan komunikasi masa lalu saat mereka dahulu dibesarkan. Berangkat dari latar belakang pola asuh orang tua di rumah, akhir-akhir ini, terdapat banyak peristiwa menyedihkan terkait dengan perkembangan mental anak dan remaja di Indonesia. Angka perkawinan anak meningkat karena banyaknya remaja yang hamil di luar nikah, angka penculikan anak meningkat karena pertemanan di media sosial, serta semakin banyak kasus anak dan remaja yang menjadi pelaku kriminal seperti penganiayaan kepada sesama remaja, bahkan hingga menjadi bandar narkoba. Hal-hal yang disebutkan di atas sebenarnya tidak terjadi seketika. Perkembangan otak dan kepribadian anak terjadi secara bertahap. Penelitian mengenai perkembangan otak manusia menjelaskan bahwa dalam masa perkembangannya, anak dan remaja memiliki dorongan yang tinggi untuk melakukan hal-hal baru, sedangkan mereka masih bisa sangat impulsif dalam berperilaku, dan tidak pandai dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka dari itu, diperlukan peran orang tua atau dewasa lain di lingkungan anak yang mampu mendampingi perkembangan mereka untuk memenuhi tugas perkembangan mereka, seperti memfasilitasi keingintahuan, mengajarkan nilai-nilai dan batasan, hingga memberikan pengalaman yang bermakna dan positif. Kebutuhan pendampingan pada anak dan remaja oleh orang tua atau dewasa lain di sekitarnya bukan hal yang mudah, karena dalam prosesnya akan membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari dan dilatih. Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak melalui pengasuhan anak usia dini, merupakan tahapan pembinaan dan penguatan keluarga yang dapat dilakukan pada persiapan calon pengantin dan pasangan muda. Isu kekerasan pada anak yang cukup tinggi, penelantaran anak, serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan anak yang wajar dapat menjadi bagian dalam intervensi pembinaan pasangan muda untuk perencanaan keluarga dan kesiapan orang tua. Pemerintah akan membuat peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan kualitas keluarga yang komprehensif dan terintegrasi di tiap tingkatan wilayah, yang mengikuti siklus tahapan hidup berkeluarga. Secara lebih komprehensif perkembangan keluarga dan kebutuhannya dapat digambarkan pada Tabel 1.3 berikut ini: Tabel 1.3 Tahapan Keluarga dan Kebutuhannya No. Tahapan Kebutuhan 1 Pasangan suami istri tanpa anak.
a.Menavigasi cara hidup bersama.
b.Menyesuaikan hubungan dengan keluarga asal dan jejaring sosial untuk menyertakan pasangan. 2 Keluarga mempunyai anak dengan usia anak tertua antara kelahiran dan 30 bulan.
a.Mempersiapkan dan menyesuaikan sistem keluarga untuk mengakomodasi anak- anak.
b.Mengembangkan peran sebagai orang tua. No. Tahapan Kebutuhan
c.Mendefinisikan ulang peran dengan keluarga besar.
3.Keluarga dengan anak usia pra sekolah.
a.Mensosialisasikan, mendidik, dan membimbing anak.
b.Menilai dan menyesuaikan peran pengasuhan sesuai usia dan tugas perkembangan anak-anak dan
c.Mendorong anak untuk lebih banyak bersama keluarga.
4.Keluarga dengan anak usia sekolah.
a.Memberikan bimbingan kepada anak-anak pada saat berkolaborasi dengan sumber daya luar (misalnya, sekolah, kegiatan ekstrakurikuler).
5.Keluarga dengan anak usia remaja
a.Menyesuaikan hubungan orang tua-anak dengan remaja untuk memberikan lebih banyak kemandirian dengan batas aman. Merawat hubungan paruh baya dan masalah karir orang tua.
6.Keluarga yang anak- anaknya mulai berpisah (anak pertama hingga terakhir meninggalkan rumah).
a.Membangun hubungan orang dewasa-ke- orang dewasa dengan anak-anak.
b.Menyelesaikan masalah paruh baya.
c.Merawat anggota keluarga yang menua.
7.Keluarga paruh baya hingga pensiun.
a.Menyesuaikan diri menjadi pasangan tanpa anak yang tinggal di rumah.
b.Merawat anggota keluarga yang menua.
8.Keluarga yang menua (pensiun sampai kedua pasangan meninggal dunia)
a.Mempelajari peran baru yang berkaitan dengan pensiun, menjadi kakek-nenek, kehilangan pasangan, dan perubahan terkait kesehatan. Sumber: dirangkum dari berbagai sumber
7.Kuantitas dan Distribusi Penyuluh KB dan PLKB. Salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga adalah terkait dengan jumlah/kuantitas tenaga Penyuluh KB dan PLKB yang minim dan distribusi/persebarannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyuluh KB dan PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat lapangan, khususnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, mendampingi keluarga, serta mengawal/memastikan berbagai kegiatan dan intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terlaksana dengan baik di seluruh tingkatan wilayah. Ketersediaan tenaga Penyuluh KB dan PLKB dan ketidakmerataan persebarannya ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a.Disparitas jumlah tenaga Penyuluh KB dan PLKB antar wilayah. Dalam hal ini terdapat daerah yang memiliki rasio Penyuluh KB dan PLKB lebih tinggi/lebih banyak dibandingkan daerah lain, terutama daerah-daerah perkotaan/kabupaten besar. Sementara di wilayah tertentu, terutama daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, justru mengalami kekurangan tenaga Penyuluh KB dan PLKB. Perlu adanya strategi khususnya terkait persebaran/redistribusi tenaga lapangan dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya kondisi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta daerah dengan pertimbangan capaian program yang belum maksimal.
b.Disparitas jumlah sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, juga secara langsung berpengaruh pada skema mobilitas dan beban kerja Penyuluh KB dan PLKB – di sejumlah daerah, satu orang Penyuluh KB dan PLKB harus membina beberapa desa sekaligus, hal ini menyebabkan tingkat efektivitas pendampingan kepada keluarga/masyarakat di lapangan menjadi tidak optimal.
c.Keterbatasan rekrutmen dan regenerasi – sebagian besar Penyuluh KB dan PLKB saat ini telah memasuki usia mendekati pensiun, sementara proses pengadaan tenaga baru tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan. Hal ini telah dicoba diatasi dengan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun masih terdapat kekurangan diantaranya kapasitas dan kapabilitas yang dituntut harus secara cepat memahami langkah-langkah kerja Program Bangga Kencana di lini lapangan.
d.Keterbatasan kapasitas kelembagaan di daerah (Kabupaten dan Kota)–tidak seluruh pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai dan komitmen yang sama dalam mendukung penganggaran dalam hal rekrutmen tenaga lini lapangan KB (termasuk dalam hal ini penggajian) serta dukungan pembiayaan penggerakan Penyuluh KB dan PLKB, maupun pembiayaan dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB. Beberapa hal sebagaimana dijelaskan di atas, terutama yang terkait dengan disparitas dan kesenjangan kapasitas tenaga Penyuluh KB dan PLKB ini dapat berdampak langsung terhadap efektivitas, baik terhadap upaya pencapaian sasaran strategis, indikator-indikator Program Bangga Kencana, maupun kinerja program lini lapangan. Upaya teknis terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga, peningkatan kesertaan ber-KB, penurunan angka stunting, maupun program/kegiatan prioritas lainnya di lini lapangan tidak dapat berjalan secara maksimal. Pelayanan Program Bangga Kencana secara langsung terhadap masyarakat (terutama KIE Program dan pendampingan masyarakat secara langsung) tidak dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Apabila isu ini tidak segera diatasi, terdapat risiko ketimpangan capaian program antar-wilayah, menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan penerimaan masyarakat atas Program Bangga Kencana tidak dapat terlaksana secara maksimal.
8.Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Program. Peningkatan status kelembagaan dari Badan menjadi Kementerian membawa konsekuensi pada transformasi dalam mengelola program yang ada. Kemendukbangga/BKKBN dalam 5 tahun mendatang akan lebih fokus pada perencanaan kependudukan dan komunitas serta pembangunan keluarga dibandingkan dengan perencanaan keluarga. Ada 4 pilar manajemen dalam mengelola program 5 tahun mendatang yaitu, (1) Kebijakan dan program berbasis data dan bukti, (2) Orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan daerah, (3) Promosi inovasi sosial dan layanan digital, (4) Mendorong kemitraan transformasional (pentahelix). Melalui transformasi manajemen tersebut, maka Kemendukbangga/BKKBN akan melakukan upaya penguatan yang berkaitan pada hal -hal berikut:
a.Kebijakan, Strategi, dan Pelaksanaan Program Akan Makin Dipertajam dengan Menyasar Segmen Sesuai dengan Kondisi yang Ada Dalam 5 tahun kedepan penajaman kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program akan terus diperkuat dengan melihat potensi dan masalah yang dimiliki masing-masing daerah dan komunitas. Kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana serta Kependudukan akan mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial untuk memastikan seluruh penduduk mendapatkan manfaat pembangunan. Kajian dan analisis kebijakan termasuk juga ketersediaan data mikro keluarga mutlak diperlukan. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang di masing-masing wilayah, sehingga dalam penentuan program/kegiatan lebih spesifik dengan memperhatikan karakteristik segmentasi sasaran dan kewilayahan yang akan diintervensi.
b.Sinkronisasi Pendanaan Program Bangga Kencana antara Dana Pusat (APBN), Dana Pusat yang Disalurkan Ke Daerah (DAK), serta Dana Daerah (APBD). Untuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program Pembangunan Bangga Kencana sampai daerah (lapangan), maka perlu diperkuat sinkronisasi pendanaan dari pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jenis Keluarga Berencana (KB) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Kemendukbangga/BKKBN pusat ke kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jenis Keluarga Berencana (KB) memiliki tren yang cenderung menurun sedangkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) cukup signifikan, namun belum diimbangi dengan serapan yang baik. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) akan menjadi perhatian, antara lain melalui sinergi antara anggaran Belanja K/L dan dana transfer khusus, dengan menjamin ketersediaan alokon di fasyankes dan TPMB setara fasyankes dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska salin (pengadaan alokon, distribusi dan pelayanan KB). Selain itu terus disempurnakan mekanisme pendanaan untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit (RS) (saat ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya mendukung pelayanan rujukan atas indikasi medis), ke depan perlu direncanakan agar Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengelola dana program untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB)– untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB) sehingga membuka peluang bagi rumah sakit untuk melayani semua sasaran, terutama yang tidak mampu (Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP)). Saat ini cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Reproduksi (KR) di rumah sakit masih sangat rendah, diperlukan rancangan sistem untuk mengoptimalkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di rumah sakit oleh seluruh K/L yang terkait. Sinergitas sumber pendanaan telah diatur oleh Kementerian Keuangan RI dalam mekanisme yang dapat mewujudkan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan di seluruh tingkatan wilayah perlu terus diperkuat. Sumber pendanaan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pusat dan Kemendukbangga/BKKBN perwakilan provinsi. Perangkat Daerah Keluarga Berencana (PD KB) provinsi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah masing-masing. Perangkat Daerah Keluarga Berencana (PD KB) kabupaten/kota mendapatkan dana alokasi khusus fisik dan non-fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)). Saat ini yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh kabupaten/kota meliputi: 1) Belum optimalnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pencapaian kinerja program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni semakin berkurang seiring bertambahnya alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK); dan 3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh kabupaten/kota.
c.Makin Tingginya Tuntutan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Program. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program sudah menjadi keharusan baik dalam pelaksanaan program teknis maupun dukungan Manajemen. Tuntutan datang dari internal birokrasi pemerintahan, legislatif, masyarakat sipil maupun masyarakat internasional dimana pemerintah Indonesia telah menandatangani berbagai deklarasi dan kesepakatan seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Family Planning 2030 (FP2030). Terkait dengan transparansi kinerja dukungan manajemen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun mempublikasikan analisis pencapaian perbandingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) antar Kementerian Lembaga yang sebanding. Kebijakan ini merupakan kebijakan nasional untuk lebih mendorong adanya Benchmark Kinerja. Pada tahun 2023 Kemendukbangga/BKKBN berada di urutan ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) K/L sebanding untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 halaman 233) dan urutan ke 4 dari 7 K/L sebanding untuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023). Untuk itu Kemendukbangga/BKKBN antara lain: 1) Melakukan penyempurnaan aplikasi digital berkaitan dengan program dan dukungan manajemen yang ada sehingga mengikuti standar pelayanan pemerintah berbasis elektronik; 2) Melakukan penyempurnaan sistem pelatihan berbasis digital dan terakreditasi; 3) Penyelarasan arah dan strategi kebijakan agar berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan perlindungan terhadap hak klien serta menghindari terjadinya pemaksaan; 4) Terus menyempurnakan sistem perencanaan dan monitoring logistik Alkon secara digital; dan 5) Terus memperbaiki sistem pembinaan internal dan juga infrastruktur yang dibutuhkan sehingga peringkat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus membaik. Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Dalam mendukung Visi Presiden RI 2025 – 2029 sebagaimana tertera di atas maka formulasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi Presiden adalah “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. 2.2 Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Untuk mewujudkan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan, diperlukan panduan yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, Presiden menetapkan visi yang menjadi pijakan utama seluruh program kerja pemerintahan. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mendukung Misi Presiden di atas maka formulasi Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN adalah “Mendukung Misi Presiden melalui Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga”, melalui:
1.Memperkuat sinergisitas kebijakan pengendalian kependudukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan;
2.Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup dalam meningkatkan kualitas keluarga;
3.Menyelenggarakan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) secara komprehensif;
4.Memperkuat analisis kebijakan, sistem informasi dan data keluarga yang berkualitas dan terintegrasi, serta meningkatkan inovasi teknologi informasi, komunikasi, dan edukasi program Bangga Kencana;
5.Meningkatkan jejaring kemitraan, peran serta masyarakat, tenaga lini lapangan, dan kerja sama global; dan
6.Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan SDM aparatur, serta pengawasan dan pembinaan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN. 2.3 Tujuan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas. 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Untuk menjamin dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2025-2029, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan Kemendukbangga/BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
1.Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga;
2.Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun;
3.Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk;
4.Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
5.Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana; dan
6.Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat
(2024)54,4 55,1 55,8 56,5 57,2 SS 4 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ISS 4 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of Demand Satisfied by Modern Method) Pusat 83,9 (PK, 2024) 84,7 85,3 85,9 86,5 87,1 ISS 5 Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)/Unwanted Pregnancy Pusat 13,20 (PK, 2024) 12,60 12,20 11,90 11,60 11,30 LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN TAHUN 2025-2029 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SS 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana ISS 6 Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana Pusat N/A 60,36 63,82 67,29 70,76 74,22 SS 6 Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat ISS 7 Indeks Reformasi Birokrasi Pusat 82,17 (RB, 2024) 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 1.103.546,66 1.166.424,75 1.232.444,00 1.306.466,06 1.378.537,48 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga SP 1 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga IKP 1 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Pusat 22,3 (PK, 2024) 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 SP 2 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya ketahanan keluarga sesuai siklus hidup IKP 2 Indeks Kerentanan Keluarga Pusat 8,83 (PK) 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 IKP 3 Indeks Lansia Berdaya Pusat 56,99 (PK) 61,25 61,5 61,75 62 62,25 Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak SK 1.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun) 6.262,04 6.637,76 7.036,02 7.458,19 7.905,68 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak IKK 1 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini Pusat 54,31 (Susenas & PK) 55,66 56,16 56,61 57,04 57,43 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Persentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan Pusat N/A 10 20 30 40 50 001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini Pusat 32 38 38 38 38 38 1.400,00 1.484,00 1.573,04 1.667,42 1.767,47 001. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini Pusat 32 38 38 38 38 38 001. 02 Jumlah Keluarga memiliki anak usia dini mendapatkan pendampingan pengasuhan di BKB HI Pusat 2.923.137 3.537.380 4.280.060 5.178.688 6.265.687 7.581.204 002 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 93.800 (SIGA) 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 562,04 595,76 631,50 669,39 709,56 002. 01 Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 003 Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) Pusat N/A 38 38 38 38 38 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 5.428,65 003. 01 Jumlah Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) Pusat N/A 38 38 38 38 38 Pembinaan Ketahanan Remaja SK 2.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas remaja (termasuk pra remaja) dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja 3.349,95 3.550,95 3.764,00 3.989,84 4.229,23 Direktorat Bina Ketahanan Remaja Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1 Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah Pusat 39,7 (Elsimil Catin dan Simkah, 2023) 45 51 57 63 70 IKK 2 Indeks Ketahanan Remaja Pusat 67,43 (Susenas, 2024) 68,07 68,72 69,40 70,10 70,81 SK 2.2 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan remaja serta kualitas ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja 6.009,10 6.369,65 6.751,82 7.156,93 7.586,35 IKK 3 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja Pusat 84,60 (PK, 2024) 85,20 85,70 86,20 86,70 87,20 IKK 4 Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja Pusat N/A 45 51 57 63 70 001 Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan BKR Pusat 34 38 38 38 38 38 340,15 360,56 382,19 405,12 429,43 001. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan Pembinaan Pelembagaan BKR dalam rangka Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter Pusat 34 38 38 38 38 38 002 Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja Pusat 34 38 38 38 38 38 368,95 391,09 414,55 439,43 465,79 002. 01 Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre Pusat 34 38 38 38 38 38 2.498,75 2.648,68 2.807,60 2.976,05 3.154,61 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003. 01 Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre Dalam Rangka Pembentukan Karakter Remaja Pusat 34 38 38 38 38 38 004 Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan edukasi pra nikah Pusat 34 38 38 38 38 38 451,20 478,27 506,97 537,39 569,63 004. 01 Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan edukasi pra nikah Pusat 34 38 38 38 38 38 005 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) Pusat 34 38 38 38 38 38 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 5.428,65 005. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) Pusat 34 38 38 38 38 38 006 Pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan Pusat 34 38 38 38 38 38 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 1.262,48 006. 01 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan Pusat 34 38 38 38 38 38 007 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 384 384 384 384 384 384 400,00 424,00 449,44 476,41 504,99 007. 01 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 384 384 384 384 384 384 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan SK 3.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Hidup Lansia dan Pelayanan Keluarga Rentan 2.547,00 2.699,82 2.861,81 3.033,52 3.215,53 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan IKK 1 Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan Pusat 8,19 (SIGA) (1.774.431 ) 10 (2.166.582 ) 12 (2.599.898 ) 14 (3.033.215 ) 16 (3.466.531 ) 18 (3.899.847 ) Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau Pusat 65,97 (SIGA) (3.290) 70 (3.491) 75 (3.740) 80 (3.990) 85 (4.239) 90 (4.488) 001 Pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga Pusat 1 1 1 1 1 1 190,00 201,40 213,48 226,29 239,87 001. 01 Jumlah pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga Pusat 1 1 1 1 1 1 002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia Pusat 34 38 38 38 38 38 210,00 222,60 235,96 250,11 265,12 002. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya Pusat 34 38 38 38 38 38 1.300,00 1.378,00 1.460,68 1.548,32 1.641,22 003. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya Pusat 34 38 38 38 38 38 004 Keluarga yang mendapatkan pelayananan konsultasi dan konseling keluarga Pusat 135.361 (SIGA) 208.175 279.959 351.744 423.528 495.312 193,50 205,11 217,42 230,46 244,29 004. 01 Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga Pusat 135.361 (SIGA) 208.175 279.959 351.744 423.528 495.312 005 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan Pusat 34 38 38 38 38 38 233,50 247,51 262,36 278,10 294,79 005. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan Pusat 34 38 38 38 38 38 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 006 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) Pusat 34 38 38 38 38 38 420,00 445,20 471,91 500,23 530,24 006. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) Pusat 34 38 38 38 38 38 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga SK 4.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga 2.465,22 2.613,14 2.769,92 2.936,12 3.112,29 Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga IKK 1 Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga Pusat 54,0 (PK, 2024) 55,41 56,41 57,41 58,41 59,41 001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga Pusat 34 38 38 38 38 38 2.465,22 2.613,14 2.769,92 2.936,12 3.112,29 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga Pusat 34 38 38 38 38 38 Bidang Pengendalian Penduduk SP 3 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Penduduk secara Holistik dan Komprehensif Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk IKP1 Persentase Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 15,2 30,2 43,9 60,0 76,7 IKP2 Persentase Kementerian/Lembaga yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 33 (8 K/L) 50 (12 K/L) 67 (16 K/L) 83 (20 K/L) 100 (24 K/L) IKP3 Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan Pusat 54,7
(2024)55,4 56,1 56,8 57,5 58,2 IKP4 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Pusat 30 (SIGA, 2024) 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perencanaan Pengendalian Penduduk SK 5.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Pemanfaatan Parameter Kependudukan untuk Perencanaan Pengendalian Penduduk di Daerah 1.575,00 1.669,50 1.769,67 1.875,85 1.988,40 Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk IKK 1 Jumlah Pemerintah Daerah yang Memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan berkualitas Pusat N/A 6 Prov 77 kab/kota
(83)12 Prov 153 kab/kota
(165)17 Prov 223 kab/kota
(240)23 prov 305 kab/kota
(328)38 prov 381 kab/kota
(419)IKK 2 Jumlah Pemerintah Daerah yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah Pusat N/A 2 Prov 39 Kab/Kota
(41)8 Prov 83 Kab/Kota
(91)14 Prov 132 Kab/Kota
(146)22 Prov 186 Kab/Kota
(208)38 Prov 245 Kab/Kota
(283)IKK 3 Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang menjadi rujukan perencanaan dan intervensi di desa/kelurahan Pusat N/A 514 2.056 4.626 8.224 13.364 001 Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 38 Prov508 Kab/Kota( 546) 38 Prov508 Kab/Kota( 546) 38 Prov508 Kab/Kota( 546) 38 Prov508 Kab/Kota( 546) 38 Prov508 Kab/Kota( 546) 600,00 636,00 674,16 714,61 757,49 001. 01 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)002 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyediaan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan Pusat N/A 38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)437,50 463,75 491,58 521,07 552,33 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyediaan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan Pusat N/A 38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)38 Prov 508 Kab/Kota
(546)003 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna Pusat 34 38 38 38 38 38 537,50 569,75 603,94 640,17 678,58 003. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna Pusat 34 38 38 38 38 38 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk SK 6.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk di Seluruh Tingkatan Wilayah 1.927,00 2.042,62 2.165,18 2.295,09 2.432,79 Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk IKK 1 Persentase Kementerian/Lembaga yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 30 48 65 83 100 IKK 2 Persentase Pemerintah daerah yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 13 28 42 58 75 001 Kementerian/Lembaga yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 7 11 15 19 23 400,00 424,00 449,44 476,41 504,99 001. 01 Persentase Kementerian/Lembaga yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 30 48 65 83 100 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Pemerintah daerah yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 83 165 240 328 419 1.527,00 1.618,62 1.715,74 1.818,68 1.927,80 002. 01 Persentase Pemerintah daerah yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Pusat N/A 15 30 44 60 77 Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan SK 7.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya sinergisitas penerapan program pendidikan kependudukan 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83 2.272,46 Direktorat Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan IKK 1 Jumlah institusi pendidikan jalur formal (Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi) yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan Pusat 735
(2024)798 908 1077 1305 1563 IKK 2 Jumlah Mitra Kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan Jalur Nonformal Pusat 26 34 68 102 136 170 IKK 3 Jumlah Pusat Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) Yang Melaksanakan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Pusat 1096 1134 1253 1372 1491 1610 001 Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pendidikan kependudukan jalur formal, In formal, dan non formal Pusat 34 38 38 38 38 38 1.800,00 1.908,00 2.022,48 2.143,83 2.272,46 001. 01 Jumlah Sekolah/madrasah yang telah melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan dengan kriteria Paripurna Pusat 682 730 808 945 1141 1367 001. 02 Jumlah Perguruan Tinggi yang telah melaksanakan pendidikan kependudukan Pusat 53 68 100 132 164 196 001. 03 Jumlah Mitra Kerja yang melaksanakan fasilitasi pendidikan kependudukan Jalur Nonformal Pusat 26 34 68 102 136 170 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001. 04 Jumlah Pusat Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) yang melaksanakan fasilitasi pendidikan kependudukan Jalur Informal Pusat 1096 1134 1253 1372 1491 1610 Analisa Dampak Kependudukan SK 8.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Implementasi Penanganan Terpadu Dampak Kependudukan 1.656,38 1.755,76 1.861,10 1.972,77 2.091,14 Direktorat Analisa Dampak Kependudukan IKK 1 Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan sebagai bahan advokasi kebijakan daerah Pusat 50,7 (20 Prov 257 Kab/Kota)
(2024)60,6 (23 Prov 308 Kab/Kota) 65,9 (26 Prov 334 Kab/Kota) 71,4 (30 Prov 360 Kab/Kota) 76,7 (34 Prov 385 Kab/Kota) 82,2 (38 Prov 411 Kab/Kota) IKK 2 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan Pusat 30
(2024)35 40 45 50 55 IKK 3 Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan sektor terkait Pusat 81,6
(2024)89,5 92,1 94,7 97,4 100 001 Provinsi yang mendapatkan Bimbingan teknis dalam pelaksanaan analisis dampak kependudukan Pusat 34 38 38 38 38 38 1.456,38 1.543,76 1.636,38 1.734,57 1.838,64 001. 1 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam memanfaatkan Sistem Peringatan Dini Pusat 34 38 38 38 38 38 001. 2 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan analisis dampak kependudukan Pusat 34 38 38 38 38 38 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 167 (SIGA, 2024) 180 194 207 220 234 200,00 212,00 224,72 238,20 252,50 002. 1 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Pusat 167
(2024)180 194 207 220 234 Bidang Keluarga Bina Berencana dan Kesehatan Reproduksi SP 4 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran Kedeputian Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi IKP 1 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Pusat 61,7 (PK,2024) 61,8 61,9 62,0 62,1 62,2 IKP 2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need KB) Pusat 11,1 (PK, 2024) 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 IKP 3 Persentase PUS dengan Kehamilan Risiko Tinggi (4 Terlalu) Pusat 28,30 (PK, 2024) 28,00 27,70 27,40 27,10 26,80 Pembinaan Akses Pelayanan Keluarga Berencana SK 9.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya akses pelayanan KB 2.779,32 2.946,08 3.122,85 3.310,22 3.508,83 Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana IKK 1 Persentase Layanan Kesehatan Primer yang Siap Melayani KB Lebih dari 3 (tiga) Jenis Kontrasepsi Modern Pusat N/A 50.0 52,5 55,0 57,5 60,0 IKK 2 Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pusat 25,5 (PK, 2024) 25,7 26,0 26,2 26,4 26,7 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Pusat 21.016 (SIGA, 2024) 21.619 22.222 22.825 23.428 24.031 666,00 705,96 748,32 793,22 840,81 001. 01 Persentase Fasyankes teregister di Kemendukbangga/BKKBN yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Pusat 100 100 100 100 100 100 001. 02 Persentase Fasyankes yang mengalami stock out Alokon Pusat 31,9 29,9 27,9 25,9 23,9 21,9 002 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB Pusat 34 38 38 38 38 38 999,00 1.058,94 1.122,48 1.189,82 1.261,21 002. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Pedoman di bidang akses pelayanan KB Pusat 2 2 2 2 2 2 442,00 468,52 496,63 526,43 558,01 003. 01 Jumlah pedoman di bidang akses pelayanan KB yang tersedia Pusat 2 2 2 2 2 2 004 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan KB MKJP di fasyankes Pusat 34 38 38 38 38 38 672,32 712,66 755,42 800,74 848,79 004. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan KB MKJP di fasyankes Pusat 34 38 38 38 38 38 Pembinaan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana SK 10.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan KB 1.828,90 1.938,63 2.054,95 2.178,25 2.308,94 Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana IKK 1 Indeks Kualitas Pelayanan KB Pusat 46,74 (PK, 2024) 52,45 54,90 57,35 59,80 62,25 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII) Pusat 48,00 (PK, 2024) 49,74 52,74 55,74 58,74 61,74 001 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pusat 1 1 1 1 1 1 150,00 159,00 168,54 178,65 189,37 001. 01 Jumlah pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang tersedia Pusat 1 1 1 1 1 1 002 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB Pusat 34 38 38 38 38 38 1.278,90 1.355,63 1.436,97 1.523,19 1.614,58 002. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro Pusat 34 38 38 38 38 38 400,00 424,00 449,44 476,41 504,99 003. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro Pusat 34 38 38 38 38 38 Peningkatan Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus SK 11.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kesertaan KB pada Wilayah dan Sasaran Khusus 5.083,53 5.388,54 5.711,85 6.054,57 6.417,84 Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus IKK 1 Persentase kesertaan KB di Wilayah Khusus Pusat 55,17 (PK, 2024) 55,49 55,81 56,13 56,45 56,77 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Pria Pusat 2,61 (PK, 2024) 2,75 2,85 2,95 3,05 3,15 001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus Pusat 34 38 38 38 38 38 4.526,21 4.797,78 5.085,64 5.390,78 5.714,23 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang KB di wilayah khusus Pusat 34 38 38 38 38 38 002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB pria Pusat 34 38 38 38 38 38 557,33 590,76 626,21 663,78 703,61 002. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB pria Pusat 34 38 38 38 38 38 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi SK 12.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi 2.027,00 2.148,62 2.277,53 2.414,19 2.559,04 Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi IKK 1 Persentase KB Pascapersalinan Pusat 48,90 (SIGA 2024) 57 60 64 69 75 IKK 2 Indeks Keterpaparan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pusat 37,5 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan Pusat 34 38 38 38 38 38 987,00 1.046,22 1.108,99 1.175,53 1.246,06 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan Pusat 34 38 38 38 38 38 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi Pusat 34 38 38 38 38 38 440,00 466,40 494,38 524,05 555,49 002. 01 Jumlah Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Pusat 34 38 38 38 38 38 350,00 371,00 393,26 416,86 441,87 003. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Pusat 34 38 38 38 38 38 004 Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta) Pusat 38.762 85.388 91.336 97.887 105.908 112.873 250,00 265,00 280,90 297,75 315,61 004. 001 Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta) Pusat 38.762 85.388 91.336 97.887 105.908 112.873 Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat SP 5 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas penggerakan program Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang kolaboratif Kedeputianan Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat IKP 1 Indeks kualitas penggerakan program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana (IKaP) Pusat N/A 56.48 62.35 68.25 74.13 80.00 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra kerja Terhadap Program Bangga Kencana SK 13.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Penerimaan masyarakat terhadap program Bangga Kencana 54.057,61 57.301,07 60.739,13 64.383,48 68.246,49 Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat IKK 1 Indeks penerimaan Masyarakat terhadap program Bangga Kencana Pusat 57,4 59,9 62,4 65 67,5 70 IKK 2 Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui pengelola program, petugas dan kader Pusat N/A 82 83 84 85 86 001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis bidang peran serta masyarakat Pusat N/A 38 38 38 38 38 1.298,87 1.376,80 1.459,41 1.546,97 1.639,79 001. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis bidang peran serta masyarakat Pusat N/A 38 38 38 38 38 002 Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui pengelola program, petugas dan kader Pusat N/A 38 38 38 38 38 52.758,74 55.924,26 59.279,72 62.836,50 66.606,69 002. 01 Jumlah Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui pengelola, petugas dan kader Pusat N/A 38 38 38 38 38 Peningkatan Kualitas Penggerak Lini Lapangan Program Bangga Kencana SK 14.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kinerja tenaga ASN penyuluh KB dan PLKB 1.303,00 1.381,18 1.464,05 1.551,89 1.645,01 Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan IKK 1 Persentase tenaga ASN Penyuluh KB dan PLKB yang berkinerja sangat baik Pusat N/A 50 55 60 65 70 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Persentase wilayah kerja binaan yang memiliki Kinerja Program Bangga Kencana dengan kategori baik Pusat 35 40 45 50 55 60 001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM Lini lapangan Pusat 38 38 38 38 38 38 947,61 1.004,47 1.064,74 1.128,62 1.196,34 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM Lini lapangan Pusat 38 38 38 38 38 38 002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan mekanisme operasional di wilayah binaan Pusat 38 38 38 38 38 38 355,39 376,71 399,31 423,27 448,67 002. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan mekanisme operasional di wilayah binaan Pusat 38 38 38 38 38 38 Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan SK 15.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan untuk Program Bangga Kencana 1.100,00 1.166,00 1.235,96 1.310,12 1.388,72 Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan IKK 1 Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang memiliki klasifikasi mandiri Pusat 4 19 34 49 64 80 IKK 2 Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) Pusat 60 75 80 85 90 95 001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Pusat N/A 38 38 38 38 38 869,23 921,39 976,67 1.035,27 1.097,39 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan 34 38 38 38 38 38 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga Pusat 34 38 38 38 38 0 11.089,62 8.318,00 6.151,93 5.302,31 0,00 002. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga Pusat 34 38 38 38 38 0 Peningkatan Pendayagunaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana SK 16.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 25.160,00 26.669,60 28.269,78 29.965,96 31.763,92 Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakata n IKK 1 Persentase mitra yang berkontribusi dalam gerakan pencegahan dan penurunan Stunting Pusat N/A 95 96 97 98 99 IKK 2 Persentase mitra kerja yang melaksanakan MOU/Perjanjian Kerja Sama sesuai rencana aksi Pusat 40 50 60 70 80 90 001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Pusat N/A 38 38 38 38 38 3.300,00 3.498,00 3.707,88 3.930,35 4.166,17 001. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Pusat N/A 38 38 38 38 38 002 Penguatan Fasilitasi Teknis Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana Pusat 36 40 50 60 70 80 21.860,00 23.171,60 24.561,90 26.035,61 27.597,75 002. 01 Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Teknis Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana Pusat 36 40 50 60 70 80 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SP 6 Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya ekosistem evidence-based policy Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Pusat 66,03 (RB, 2023) 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 Penguatan Kualitas Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk SK 17.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 1.006,00 1.066,36 1.130,34 1.198,16 1.270,05 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk IKK1 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi Pusat N/A 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 IKK2 Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Pusat N/A 3,43 3,48 3,53 3,58 3,63 001 Pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Pusat N/A 2 2 2 2 2 650,00 689,00 730,34 774,16 820,61 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001. 01 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Pusat N/A 2 2 2 2 2 002 Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Pusat N/A 5 6 7 8 9 356,00 377,36 400,00 424,00 449,44 002. 01 Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Pusat N/A 5 6 7 8 9 Penguatan Kualitas Kebijakan Penyerasian Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana SK 18.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana 1.024,00 1.085,44 1.150,57 1.219,60 1.292,78 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana IKK1 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian Pembangunan keluarga dan keluarga berencana yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi Pusat N/A 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 IKK2 Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana Pusat N/A 3,43 3,48 3,53 3,58 3,63 001 Pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana Pusat N/A 2 2 2 2 2 650,00 689,00 730,34 774,16 820,61 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001. 01 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana Pusat N/A 2 2 2 2 2 002 Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana Pusat N/A 5 6 7 8 9 374,00 396,44 420,23 445,44 472,17 002. 01 Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana Pusat N/A 5 6 7 8 9 Penguatan Kebijakan Kualitas Akses Pembangunan dan Pelayanan Keluarga SK 19.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga 1.524,00 1.615,44 1.712,37 1.815,11 1.924,01 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga IKK1 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi Pusat N/A 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 IKK2 Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga Pusat N/A 3,43 3,48 3,53 3,58 3,63 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 Pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga Pusat N/A 2 2 2 2 2 850,00 901,00 955,06 1.012,36 1.073,11 001. 01 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga Pusat N/A 2 2 2 2 2 002 Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga Pusat N/A 5 6 7 8 9 674,00 714,44 757,31 802,74 850,91 002. 01 Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga Pusat N/A 5 6 7 8 9 Penguatan Kebijakan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana SK 20.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana 1.024,00 1.085,44 1.150,57 1.219,60 1.292,78 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana IKK1 Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi Pusat N/A 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK2 Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana Pusat N/A 3,43 3,48 3,53 3,58 3,63 001 Pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana Pusat N/A 2 2 2 2 2 650,00 689,00 730,34 774,16 820,61 001. 01 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana Pusat N/A 2 2 2 2 2 002 Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana Pusat N/A 5 6 7 8 9 374,00 396,44 420,23 445,44 472,17 002. 01 Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana Pusat N/A 5 6 7 8 9 Peningkatan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Program Bangga Kencana SK 21.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya satu data keluarga melalui sistem informasi keluarga yang berkualitas dan terintegrasi 6.656,34 7.055,72 7.479,06 7.927,81 8.403,47 Pusat Data dan Teknologi Informasi IKK 1 Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana Pusat 70,05 73,87 76,89 79,43 81,54 84,62 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 21.2 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berbasis teknologi Informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah 26.905,34 28.519,66 30.230,84 32.044,69 33.967,37 IKK 2 Indeks keamanan manajemen sistem informasi Pusat 3,93 (BSSN) 4,00 4,05 4,1 4,15 4,2 IKK 3 Indeks Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat 3,5 (Pan RB) 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 001 Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas Pusat 3 4 4 5 6 6 3.476,51 3.685,10 3.906,21 4.140,58 4.389,02 001. 01 Jumlah Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas Pusat 3 4 4 5 6 6 001. 02 Jumlah Provinsi yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Data dan Informasi Pusat 34 38 38 38 38 38 002 Provinsi yang mendapat fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga Pusat 34 38 38 38 38 38 3.179,83 3.370,62 3.572,85 3.787,23 4.014,46 002. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga Pusat 34 38 38 38 38 38 003 Sistem Induk Informasi Komunikasi Bangga Kencana Pusat 1 1 1 1 1 1 21.405,34 22.689,66 24.051,04 25.494,10 27.023,75 003. 01 Jumlah sistem induk penatakelolaan aplikasi, informasi dan komunikasi Program Bangga Kencana Pusat 3 3 3 3 3 3 003. 02 Jumlah Pengembangan modul Sistem Aplikasi Pusat 17 5 5 5 5 5 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 004 Pengembangan dan Pengelolaan super app keluarga Indonesia Pusat N/A 1 1 1 1 1 5.500,00 5.830,00 6.179,80 6.550,59 6.943,62 004. 01 Jumlah Pengembangan modul super app keluarga Indonesia berbasis AI Pusat N/A 2 2 2 2 2 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Program Bangga Kencana bagi Tenaga Pengelola/ Pelaksana SK 22.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas 6.150,56 6.519,60 6.910,77 7.325,42 7.764,94 Pusat Pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana IKK 1 Jumlah SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Pusat 545 545 558 574 586 596 001 SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan Internasional Pusat 545 545 558 574 586 596 703,09 745,28 789,99 837,39 887,63 001. 01 Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan Pusat 82 83 84 86 88 90 001. 02 Persentase capaian peserta pelatihan melalui jalur PNBP Pusat 100 100 100 100 100 100 001. 03 Persentase SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan internasional Pusat 100 100 100 100 100 100 002 Lembaga pelatihan yang terakreditasi Pusat 1 1 2 3 4 5 5.447,47 5.774,32 6.120,78 6.488,03 6.877,31 002. 01 Jumlah program pelatihan yang terakreditasi A Pusat 1 1 2 3 4 5 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 02 Jumlah penyelenggara program pelatihan yang terakreditasi A Pusat 1 2 3 5 7 8 Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi SK 23.1 Sasaran Kegiatan (Output) di Provinsi: Terwujudnya keberhasilan pembangunan keluarga yang merata di Provinsi 47.285,63 50.122,77 53.130,14 56.317,94 59.697,02 Perwakilan BKKBN Provinsi (32 Provinsi) IKK 1 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian iBangga diatas capaian iBangga provinsi Provinsi 53,31 56,61 58,95 63,23 65,18 68,87 IKK 2 Persentase kabupaten/kota dengan capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi Provinsi 52,92 56,77 61,66 66,55 71,44 76,34 001 Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK Pusat 7.976.954 (PK) 7.976.954 7.976.954 7.976.954 7.976.954 7.976.954 21.915,14 23.230,05 24.623,85 26.101,28 27.667,36 001. 01 Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK Pusat 7.976.954 7.976.954 7.976.954 7.976.954 7.976.954 7.976.954 001. 02 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI Provinsi 508 508 508 508 508 508 002 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Provinsi 33.905 33.905 33.905 33.905 33.905 33.905 9.800,00 10.388,00 11.011,28 11.671,96 12.372,27 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 01 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Provinsi 33.905 33.905 33.905 33.905 33.905 33.905 003 Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga Provinsi 508 508 508 508 508 508 15.570,49 16.504,72 17.495,00 18.544,71 19.657,39 003. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 02 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 03 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 04 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 05 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis pendampingan lansia berdaya Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 06 Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan keluarga melalui Satyagatra Provinsi 508 508 508 508 508 508 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003. 07 Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga Provinsi 37.720 37.720 37.720 37.720 37.720 37.720 SK 23.2 Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah 30.744,61 32.589,29 34.544,64 36.617,32 38.814,36 IKK 1 Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional Provinsi 61.1
(2024)61,4 62,0 63,9 65,2 66,5 IKK 2 Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang" Provinsi 45.33 (233 kab/kota)
(2024)47.27 (243 kab/kota) 49.22 (253 kab/kota) 51.17 (263 kab/kota) 53.11 (273 kab/kota) 55.06 (283 kab/kota) 001 Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk Provinsi 508 508 508 508 508 508 16.844,61 17.855,29 18.926,60 20.062,20 21.265,93 001. 01 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk Provinsi 508 508 508 508 508 508 002 Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Provinsi 508 508 508 508 508 508 3.200,00 3.392,00 3.595,52 3.811,25 4.039,93 002. 01 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Provinsi 508 508 508 508 508 508 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003 Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi 24.813
(2024)28.992 33.172 37.348 41.525 45.706 10.700,00 11.342,00 12.022,52 12.743,87 13.508,50 003. 01 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan Provinsi 24.813
(2024)28.992 33.172 37.348 41.525 45.706 SK 23.3 Sasaran Kegiatan (Output) : Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi 664.450,88 704.317,93 746.577,01 791.371,63 838.853,93 IKK 1 Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern diatas capaian provinsi Provinsi 54,86 56,42 59,14 63,62 66,34 67,90 IKK 2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan peserta KB Pascapersalinan mencapai target Provinsi 284 263 318 377 432 514 001 Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Provinsi 20.530 (SIGA, 2024) 21.055 21.580 22.105 22.630 23.155 626.537,62 664.129,88 703.977,67 746.216,33 790.989,31 001. 01 Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Provinsi 20.530 (SIGA, 2024) 21.055 21.580 22.105 22.630 23.155 002 Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB Provinsi 20.530 (SIGA, 2024) 21.055 21.580 22.105 22.630 23.155 3.200,00 3.392,00 3.595,52 3.811,25 4.039,93 002. 01 Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB Provinsi 20.530 (SIGA, 2024) 21.055 21.580 22.105 22.630 23.155 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Provinsi 508 508 508 508 508 508 9.358,76 9.920,29 10.515,51 11.146,44 11.815,22 003. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Provinsi 508 508 508 508 508 508 003. 02 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi Provinsi 244 259 274 289 304 319 004 Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP Provinsi 2.375.457 2.566.358 2.699.984 2.879.517 3.104.120 3.376.280 5.895,73 6.249,47 6.624,44 7.021,91 7.443,22 004. 01 Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP Provinsi 2.375.457 2.566.358 2.699.984 2.879.517 3.104.120 3.376.280 005 Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan Provinsi 508 508 508 508 508 508 9.358,77 9.920,29 10.515,51 11.146,44 11.815,22 005. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan Provinsi 508 508 508 508 508 508 006 Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR Provinsi 508 508 508 508 508 508 10.100,00 10.706,00 11.348,36 12.029,26 12.751,02 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 006. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR Provinsi 508 508 508 508 508 508 SK 23.4 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya implementasi penggerakan dan peran serta masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Provinsi 26.860,20 28.471,82 30.180,13 31.990,93 33.910,39 IKK 1 Persentase Putus Pakai Alat dan Obat Kontrasepsi Provinsi 20,20 19,80 19,40 19,00 18,60 18,20 IKK 2 Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana Provinsi 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 IKK 3 Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Bangga Kencana Provinsi 36 40 50 60 70 80 001 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat Provinsi 508 508 508 508 508 508 14.060,20 14.903,82 15.798,05 16.745,93 17.750,68 001. 01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat Provinsi 508 508 508 508 508 508 002 Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Provinsi 508 508 508 508 508 508 8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,13 10.099,82 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 01 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Provinsi 508 508 508 508 508 508 003 Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader Provinsi 508 508 508 508 508 508 4.800,00 5.088,00 5.393,28 5.716,88 6.059,89 003. 01 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader Provinsi 508 508 508 508 508 508 SK 23.5 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan data dan teknologi informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah 144.797,36 153.585,95 161.503,23 172.518,57 182.138,14 IKK 1 Persentase pemerintah daerah yang memiliki Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas Provinsi N/A 80 85 90 95 100 001 Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Provinsi 508 508 508 508 508 508 3.200,00 3.392,00 3.595,52 3.811,25 4.039,93 001. 01 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Provinsi 508 508 508 508 508 508 002 Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Provinsi 37 37 37 37 37 37 141.597,36 150.193,95 157.907,71 168,707,32 178.098,21 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 01 Jumlah laporan pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Provinsi 37 37 37 37 37 37 SK 23.6 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang Berkualitas Tingkat Provinsi 11.738,34 12.442,64 13.189,20 13.980,56 14.819,39 IKK Persentase SDM Eksternal yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi Tingkat Provinsi Provinsi N/A 83 84 86 88 90 001 SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi Provinsi N/A 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 11.738,34 12.442,64 13.189,20 13.980,56 14.819,39 001. 01 Persentase SDM Eksternal provinsi yang mendapatkan pelatihan Provinsi N/A 100 100 100 100 100 001. 02 Persentase peserta pelatihan SDM Ekternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan Provinsi N/A 83 84 86 88 90 SK 23.7 Sasaran Kegiatan (Output):Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi 1589,44 1684,80 1785,89 1893,04 2006,63 IKK 1 Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di provinsi Provinsi N/A 65,00 65,10 65,20 65,30 65,40 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 Implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi Provinsi N/A 32 32 32 32 32 1.589,44 1.684,80 1.785,89 1.893,04 2.006,63 001. 01 Jumlah laporan implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi Provinsi N/A 32 32 32 32 32 Program Dukungan Manajemen 3.307.840,70 3.499.596,85 3.709.629,28 3.932.207,47 4.168.140,15 Dukungan Manajeman dan tugas teknis lainnya SP 7 Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama IKP 1 Opini atas Laporan Keuangan dari BPK Pusat WTP WTP WTP WTP WTP WTP IKP 2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pusat 3,13
(2024)3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 IKP 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat 71,00
(2024)71,50 72,00 72,50 73,00 73,50 IKP 4 Indeks Sistem Merit Pusat 0,92 0,94 0,94 0,96 0,96 0,97 IKP 5 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pusat 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 6 Indeks Pemerintahan Digital Pusat 3,40 (MenPan RB) 3,50 3,60 3,70 3,80 4,00 IKP 7 Indeks Kepuasan Layanan Dukungan manajemen Pusat 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SK 24.1 Sasaran Kegiatan (Output):Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, serta Pengelolaan Keuangan Program Bangga Kencana yang berkualitas 6.314,18 6.693,03 7.094,61 7.520,28 7.971,50 Biro Perencanaan dan Keuangan IKK 1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pusat 98.78
(2024)98.79 98.80 98.81 98.82 98.83 IKK 2 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pusat 96,42
(2024)96,43 96,44 96,45 96,46 96,47 IKK 3 Persentase AoI Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pusat N/A 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 IKK 4 Persentase Jurnal Koreksi BPK atas Realisasi Belanja Pusat N/A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 001 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 8 9 8 8 8 9 3.941,54 4.178,03 4.428,71 4.694,43 4.976,10 001. 01 Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja Pusat 8 9 8 8 8 9 001. 02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat 1 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Koordinasi dan kerjasama Perencanaan Program Bangga Kencana Pusat 3 3 3 4 4 5 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 1.262,48 002. 01 Jumlah Koordinasi dan kerjasama Perencanaan Program Bangga Kencana Pusat 3 3 3 4 4 5 003 Layanan Manajemen Keuangan Pusat 3 3 3 3 3 3 722,64 766,00 811,96 860,67 912,31 003. 01 Jumlah Layanan Manajemen Keuangan yang dilaksanakan Pusat 3 3 3 3 3 3 003. 02 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pusat 1 1 1 1 1 1 004 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Pusat 38 38 38 38 38 38 650,00 689,00 730,34 774,16 820,61 004. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Pusat 38 38 38 38 38 38 Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana SK 25.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya landasan hukum dan penataan organisasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana 2.335,00 2.475,10 2.623,61 2.781,02 2.947,88 Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana IKK 1 Indeks Reformasi Hukum Pusat 97,62 97,63 97,64 97,65 97,66 97,67 IKK 2 Persentase Penataan Organisasi Pusat N/A 60 70 80 90 100 001 Layanan Hukum Pusat 1 1 2 2 2 2 1.111,93 1.178,65 1.249,36 1.324,33 1.403,79 001. 01 Jumlah Layanan Hukum Pusat 1 1 2 2 2 2 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 2 3 4 5 1.223,07 1.296,45 1.374,24 1.456,70 1.544,10 002. 01 Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 2 3 4 5 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan BMN SK 26.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pelayanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan protokol, kesekretariatan pimpinan, sarana prasarana, pengelolaan BMN serta kearsipan yang berkualitas 239.502,38 253.872,52 269.104,87 285.251,16 302.366,23 Biro Umum dan Pengelolaan BMN IKK 1 Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, dan Pengelolaan BMN Pusat N/A 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 161.354,00 177.489,00 195.238,00 214.762,00 236.238,00 IKK 2 Nilai Komposit IPA dan IPGA Pusat N/A 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 IKK 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pusat 60 60 65 69 70 71 725,00 798,00 878,00 965,00 1.062,00 IKK 4 Nilai Hasil Pengawasan kearsipan Pusat 66,53 67 69 71 73 75 001 Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 1 4.499,81 4.769,80 5.055,98 5.359,34 5.680,90 001. 01 Jumlah Layanan Umum yang dilaksanakan Pusat 12 12 12 12 12 12 002 Layanan Protokoler Pusat 1 1 1 1 1 1 1.535,00 1.627,10 1.724,73 1.828,21 1.937,90 002. 01 Jumlah Layanan Protokoler yang dilaksanakan Pusat 12 12 12 12 12 12 003 Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 1 229.520,93 243.292,18 257.889,71 273.363,10 289.764,88 003. 01 Jumlah Layanan Perkantoran Kemendukbangga/BKKBN Pusat yang dilaksanakan Pusat 12 12 12 12 12 12 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 004 Layanan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 1 915,22 970,13 1.028,34 1.090,04 1.155,45 004. 01 Jumlah Layanan Kearsipan yang dilaksanakan Pusat 1 1 1 1 1 1 005 Layanan Barang Milik Negara Pusat 4 9 9 9 9 9 3.031,42 3.213,30 3.406,10 3.610,47 3.827,10 005. 01 Jumlah Layanan Barang Milik Negara yang dilaksanakan Pusat 4 9 9 9 9 9 005. 02 Jumlah Layanan Manajemen Alokon di Gudang yang dilaksanakan Pusat 2 2 2 2 2 2 Peningkatan Kualitas Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik SK 27.1 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya layanan Kehumasan dan Komunikasi Publik yang berkualitas 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 5.049,91 Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik IKK 1 Persentase Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui media Pusat N/A 50 60 70 80 90 592,00 651,00 716,00 788,00 867,00 IKK 2 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Pusat N/A 3,00 3,10 3,20 3,30 3,50 725,00 798,00 878,00 965,00 1.062,00 001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Pusat 1 1 1 1 1 1 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 2.524,95 001. 01 Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Pusat 1 1 1 1 1 1 002 Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui berbagai media Pusat N/A 38 38 38 38 38 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 2.524,95 002. 01 Jumlah Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui berbagai media oleh Provinsi Pusat N/A 38 38 38 38 38 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN SK 28.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN yang Berkualitas Prima 3.913,00 4.147,78 4.396,65 4.660,45 4.940,07 Biro Sumber Daya Manusia Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Kemendukbangga/BKKBN Pusat 3,58 3,59 3,60 3,61 3,62 3,63 IKK 2 Indeks BerAKHLAK Kemendukbangga/BKKBN Pusat 82,30 82,33 82,36 82,39 82,42 82,45 001 Layanan Manajemen SDM Pusat 5973 5973 6390 6807 7224 7641 3.913,00 4.147,78 4.396,65 4.660,45 4.940,07 001. 01 Jumlah Pegawai yang memperoleh Layanan Manajemen SDM Pusat 5973 5973 6390 6807 7224 7641 002. 01 Jumlah Dokumen Internalisasi Budaya Kerja Pusat 1 1 1 1 1 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara SK 29.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang Berkualitas 13.170,26 13.960,48 14.798,10 15.685,99 16.627,15 Pusat Pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana IKK 1 Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi Pusat N/A 75 76 77 78 79 IKK 2 Persentase Pegawai yang telah Dilakukan Pemetaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Pusat 27 36 45 54 63 72 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat 757 757 757 757 757 757 13.170,26 13.960,48 14.798,10 15.685,99 16.627,15 001. 01 Jumlah pegawai yang telah dilakukan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi Pusat 3402 4547 5692 6837 7982 9127 001. 02 Persentase peserta pelatihan SDM Internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan Pusat 82 83 84 86 88 90 001. 03 Persentase Kelas Pembelajaran Berbasis Digital yang terimplementasi dalam CORPU Pusat N/A 55 58 60 62 65 Pengawasan intern yang efektif SP 8 Terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas Inspektorat Utama IKP 1 Persentase Materialitas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pusat 0 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 IKP 2 Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pusat 18,10 18,35 18,60 18,85 19,10 19,35 IKP 3 Level Kapabilitas APIP Pusat Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 IKP 4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pusat 3,514 3,549 3,584 3,619 3,655 3,690 IKP 5 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pusat 1 2 2 2 2 2 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah I SK 30.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah I 3.531,71 3.743,61 3.968,23 4.206,32 4.458,70 Inspektorat Wilayah I IKK 1 Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah I Pusat 72 75 100 100 100 100 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2 Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah I Pusat 41,67 90 90 90 90 90 IKK 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Pusat 100 100 100 100 100 100 IKK 4 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah I Pusat N/A 100 100 100 100 100 IKK 5 Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah I Pusat N/A 90 90 90 90 90 IKK 6 Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah I Pusat 100 100 100 100 100 100 001 Layanan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 3.531,71 3.743,61 3.968,23 4.206,32 4.458,70 001. 01 Jumlah Laporan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 03 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 04 Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK Pusat N/A 1 1 1 1 1 001. 05 Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 06 Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian ZI Pusat 1 1 1 1 1 1 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah II SK 31.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah II 3.508,49 3.719,00 3.942,14 4.178,67 4.429,39 Inspektorat Wilayah II IKK 1 Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah II Pusat 72 75 100 100 100 100 IKK 2 Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah II Pusat 41,67 90 90 90 90 90 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Pusat 100 100 100 100 100 100 IKK 4 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah II Pusat N/A 100 100 100 100 100 IKK 5 Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah II Pusat N/A 90 90 90 90 90 IKK 6 Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah II Pusat 100 100 100 100 100 100 001 Layanan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 3.508,49 3.719,00 3.942,14 4.178,67 4.429,39 001. 01 Jumlah Laporan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 03 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 04 Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK Pusat N/A 1 1 1 1 1 001. 05 Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 06 Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian ZI Pusat 1 1 1 1 1 1 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah III SK 32.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah III 3.532,05 3.743,97 3.968,61 4.206,73 4.459,13 Inspektorat Wilayah III IKK 1 Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah III Pusat 72 75 100 100 100 100 IKK 2 Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah III Pusat 41,67 90 90 90 90 90 IKK 3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Pusat 100 100 100 100 100 100 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 4 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah III Pusat N/A 100 100 100 100 100 IKK 5 Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah III Pusat N/A 90 90 90 90 90 IKK 6 Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah III Pusat 100 100 100 100 100 100 001 Layanan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 3.532,05 3.743,97 3.968,61 4.206,73 4.459,13 001. 01 Jumlah Laporan Audit Internal Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 03 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 04 Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK Pusat N/A 1 1 1 1 1 001. 05 Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pusat 1 1 1 1 1 1 001. 06 Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian ZI Pusat 1 1 1 1 1 1 Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi SK 33.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajeman yang berkualitas di Tingkat Provinsi 3.015.627,30 3.196.564,94 3.388.358,84 3.591.660,37 3.807.159,99 Perwakilan BKKBN Provinsi (32 Provinsi) IKK 1 Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi Provinsi 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 001 Layanan organisasi dan tata kelola internal Provinsi 32 32 32 32 32 32 24.614,77 26.091,66 27.657,16 29.316,59 31.075,58 001. 01 Jumlah Layanan hukum, organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan Provinsi 32 32 32 32 32 32 002 Layanan Perkantoran Provinsi 32 32 32 32 32 32 2.991.012,53 3.170.473,28 3.360.701,68 3.562.343,78 3.776.084,41 Program/Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target/Sasaran Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Base Line 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002. 01 Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan Provinsi 12 12 12 12 12 12 SK 33.2 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi 2.390,00 2.533,40 2.685,40 2.846,53 3.017,32 IKK 1 Indeks Zona Integritas (ZI) Provinsi 71,6 75 75 75 75 75 001 Layanan audit internal Provinsi 32 32 32 32 32 32 2.390,00 2.533,40 2.685,40 2.846,53 3.017,32 001. 01 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Provinsi 32 32 32 32 32 32 SK 33.3 Sasaran Kegiatan (Output) : Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas 10.016,95 3.957,42 4.194,86 4.446,55 4.713,34 IKK 1 Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi Provinsi N/A 75 76 77 78 79 001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi N/A 2.645 1.045 1.045 1.045 1.045 10.016,95 3.957,42 4.194,86 4.446,55 4.713,34 001. 01 Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mendapatkan pelatihan Provinsi N/A 100 100 100 100 100 001. 02 Persentase peserta pelatihan SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan Provinsi N/A 83 84 86 88 90 LAMPIRAN 2: MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DARI SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BKKBN Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 KP 03 Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 703, 09 745, 28 789, 99 837, 39 887, 63 703,09 745,28 789,99 837,39 887,63 ProP 1 Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan Internasional Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan 83 84 86 88 90 703,0 9 745,2 8 789,9 9 837,3 9 887,6 3 703,09 745,28 789,99 837,39 887,63 Persentase capaian peserta pelatihan melalui jalur PNBP 100 100 100 100 100 Persentase SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan internasional 100 100 100 100 100 KP 01 Penguatan Institusi keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter dan Pengembangan Psikososial Anak Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini 55,6 6 56,1 6 56,6 1 57,0 4 57,4 3 9.99 0,10 10.5 89,5 1 11.2 24,8 8 11.8 98,3 7 12.6 12,2 7 9.990,10 10.589,51 11.224,88 11.898,37 12.612,27 Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja 45 51 57 63 70 Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah 45 51 57 63 70 Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja 85,2 85,7 86,2 86,7 87,2 ProP 1 Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan edukasi pra nikah Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan edukasi pra nikah 38 38 38 38 38 451,2 0 478,2 7 506,9 7 537,3 9 569,6 3 451,20 478,27 506,97 537,39 569,63 ProP 2 Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam keluarga Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini (**) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini 38 38 38 38 38 1.400 ,00 1.484 ,00 1.573 ,04 1.667 ,42 1.767 ,47 1.400,00 1.484,00 1.573,04 1.667,42 1.767,47 Jumlah Keluarga memiliki anak usia dini mendapatkan pendampingan pengasuhan di BKB HI 3.537 .380 4.280 .060 5.178 .688 6.265 .687 7.581 .204 Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan BKR Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan BKR dalam rangka Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter 38 38 38 38 38 340,1 5 360,5 6 382,1 9 405,1 2 429,4 3 340,15 360,56 382,19 405,12 429,43 Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre (***) Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre Dalam Rangka Pembentukan Karakter Remaja 38 38 38 38 38 2.498 ,75 2.648 ,68 2.807 ,60 2.976 ,05 3.154 ,61 2.498,75 2.648,68 2.807,60 2.976,05 3.154,61 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) 38 38 38 38 38 4.300 ,00 4.558 ,00 4.831 ,48 5.121 ,37 5.428 ,65 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 5.428,65 Pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan Jumlah Pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan 38 38 38 38 38 1.000 ,00 1.060 ,00 1.123 ,60 1.191 ,02 1.262 ,48 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 1.262,48 Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (**) Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI 508 508 508 508 508 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (**) Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) 9380 0 9380 0 9380 0 9380 0 9380 0 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 KP 02 Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama keluarga Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau 70 (3.49 1) 75 (3.74 0) 80 (3.99 0) 85 (4.23 9) 90 (4.48 8) 15.8 13,5 0 16.7 62,3 1 17.7 68,0 5 18.8 34,1 3 19.9 64,1 8 15.813,50 16.762,31 17.768,05 18.834,13 19.964,18Persentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan 10 20 30 40 50 ProP 1 Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan Pendukung Keluarga Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) (**) Jumlah Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) 38 38 38 38 38 4.300 ,00 4.558 ,00 4.831 ,48 5.121 ,37 5.428 ,65 4.300,00 4.558,00 4.831,48 5.121,37 5.428,65 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) 38 38 38 38 38 420,0 0 445,2 0 471,9 1 500,2 3 530,2 4 420,00 445,20 471,91 500,23 530,24 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) 180 194 207 220 234 200,0 0 212,0 0 224,7 2 238,2 0 252,5 0 200,00 212,00 224,72 238,20 252,50 Kampung Keluarga Berkualitas (**) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan 28.99 2 33.17 2 37.34 8 41.52 5 45.70 6 10.70 0,00 11.34 2,00 12.02 2,52 12.74 3,87 13.50 8,50 10.700,00 11.342,00 12.022,52 12.743,87 13.508,50 ProP 02 Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling keluarga Keluarga yang mendapatkan pelayananan konsultasi dan konseling keluarga Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga 208.1 75 279.9 59 351.7 44 423.5 28 495.3 12 193,5 0 205,1 1 217,4 2 230,4 6 244,2 9 193,50 205,11 217,42 230,46 244,29 KP 03 Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi Bagi Keluarga Rentan Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga 55,4 1 56,4 1 57,4 1 58,4 1 59,4 1 2.69 8,72 2.86 0,65 3.03 2,28 3.21 4,22 3.40 7,07 2.698,72 2.860,65 3.032,28 3.214,22 3.407,07 Indeks Kerentanan Keluarga 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 ProP 02 Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang 38 38 38 38 38 2.465 ,22 2.613 ,14 2.769 ,92 2.936 ,12 3.112 ,29 2.465,22 2.613,14 2.769,92 2.936,12 3.112,29 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 pemberdayaan ekonomi keluarga pemberdayaan ekonomi keluarga Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia (**) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia 38 38 38 38 38 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan 38 38 38 38 38 233,5 0 247,5 1 262,3 6 278,1 0 294,7 9 233,50 247,51 262,36 278,10 294,79 KP 01 Penurunan kematian ibu dan anak Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) 19,4 0 19,0 0 18,6 0 18,2 0 17,8 0 16.6 81,4 9 17.6 82,3 8 18.7 43,3 3 19.8 67,9 3 21.0 60,0 0 16.931,49 17.947,38 19.024,23 20.165,68 21.375,62 Persentase KB Pascapersalinan 57 60 64 69 75 ProP 2 Penguatan pelayanan Promotif & Preventif ibu dan anak Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan 38 38 38 38 38 987,0 0 1.046 ,22 1.108 ,99 1.175 ,53 1.246 ,06 987,00 1.046,22 1.108,99 1.175,53 1.246,06 Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi Jumlah Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi 38 38 38 38 38 440,0 0 466,4 0 494,3 8 524,0 5 555,4 9 440,00 466,40 494,38 524,05 555,49 Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan 508 508 508 508 508 9.358 ,76 9.920 ,29 10.51 5,51 11.14 6,44 11.81 5,22 9.358,76 9.920,29 10.515,51 11.146,44 11.815,22 Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP 2.651 .746 2.791 .320 2.977 .404 3.210 .028 3.489 .153 5.895 ,73 6.249 ,47 6.624 ,44 7.021 ,91 7.443 ,22 5.895,73 6.249,47 6.624,44 7.021,91 7.443,22 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta) Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta) 38.76 2 85.38 8 91.33 6 97.88 7 105.9 08 250 265 280,9 0 297,7 5 315,6 2 250 265 280,90 297,75 315,62 KP 02 Pencegahan dan Penurunan Stunting Persentase keluarga sasaran yang mendapatkan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 75 80 85 90 95 36.8 66,8 0 35.6 41,8 1 35.1 15,1 6 36.0 03,3 4 32.5 43,0 9 36.866,80 35.641,81 35.115,16 36.003,34 32.543,09 ProP 2 Penguatan Intervensi Sensitif Stunting Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (**) Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) 9380 0 9380 0 9380 0 9380 0 9380 0 562,0 4 595,7 6 631,5 0 669,3 9 709,5 6 562,04 595,76 631,50 669,39 709,56 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga 38 38 38 38 0 11.08 9,62 (HLN) 8.318 ,00 (HLN) 6.151 ,93 (HLN) 5.302 ,31 (HLN) 0,00 (HLN) 11.089,62 8.318,00 6.151,93 5.302,31 0,00 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) 38 38 38 38 38 3.300 ,00 3.498 ,00 3.707 ,88 3.930 ,35 4.166 ,17 3.300,00 3.498,00 3.707,88 3.930,35 4.166,17 Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (**) Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 7.976 .954 21.91 5,14 23.23 0,05 24.62 3,85 26.10 1,28 27.66 7,36 21.915,14 23.230,05 24.623,85 26.101,28 27.667,36Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI 508 508 508 508 508 KP 03 Peningkatan Pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,8 61,9 62 62,1 62,2 660. 484, 29 700. 113, 35 742. 120, 15 786. 647, 36 833. 846, 20 660.484,29 700.113,35 742.120,15 786.647,36 833.846,20Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need KB) 10,5 10 9,5 9 8,5 Persentase peserta KB aktif metode 25,7 26 26,2 26,4 26,7 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ProP 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Lansia Pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga Jumlah pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga 1 1 1 1 1 190,0 0 201,4 0 213,4 8 226,2 9 239,8 7 190,00 201,40 213,48 226,29 239,87 ProP 4 Peningkatan Pelayanan Kb dan Kespro Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Persentase Fasyankes teregister di Kemendukbangga/BKKB N yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon 100 100 100 100 100 666,0 0 705,9 6 748,3 2 793,2 2 840,8 1 666,00 705,96 748,32 793,22 840,81 Persentase Fasyankes yang mengalami stock out Alokon 29,9 27,9 25,9 23,9 21,9 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB 38 38 38 38 38 999,0 0 1.058 ,94 1.122 ,48 1.189 ,82 1.261 ,21 999,00 1.058,94 1.122,48 1.189,82 1.261,21 Pedoman di bidang akses pelayanan KB Jumlah pedoman di bidang akses pelayanan KB yang tersedia 2 2 2 2 2 442,0 0 468,5 2 496,6 3 526,4 3 558,0 1 442,00 468,52 496,63 526,43 558,01 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) 384 384 384 384 384 400,0 0 424,0 0 449,4 4 476,4 1 504,9 9 400,00 424,00 449,44 476,41 504,99 Provinsi Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja 38 38 38 38 38 368,9 5 391,0 9 414,5 5 439,4 3 465,7 9 368,95 391,09 414,55 439,43 465,79 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi 38 38 38 38 38 350,0 0 371,0 0 393,2 6 416,8 6 441,8 7 350,00 371,00 393,26 416,86 441,87 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang KB di wilayah khusus 38 38 38 38 38 4.526 ,21 4.797 ,78 5.085 ,64 5.390 ,78 5.714 ,23 4.526,21 4.797,78 5.085,64 5.390,78 5.714,23 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang tersedia 1 1 1 1 1 150,0 0 159,0 0 168,5 4 178,6 5 189,3 7 150,00 159,00 168,54 178,65 189,37 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB 38 38 38 38 38 1.278 ,90 1.355 ,63 1.436 ,97 1.523 ,19 1.614 ,58 1.278,90 1.355,63 1.436,97 1.523,19 1.614,58 Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro. 38 38 38 38 38 400,0 0 424,0 0 449,4 4 476,4 1 504,9 9 400,00 424,00 449,44 476,41 504,99 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM Lini lapangan Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM Lini lapangan 38 38 38 38 38 947,6 1 1.004 ,47 1.064 ,74 1.128 ,62 1.196 ,34 947,61 1.004,47 1.064,74 1.128,62 1.196,34 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan 38 38 38 38 38 869,2 3 921,3 9 976,6 7 1.035 ,27 1.097 ,39 869,23 921,39 976,67 1.035,27 1.097,39 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (**) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja 34.28 9 34.28 9 34.28 9 34.28 9 34.28 9 9.800 ,00 10.38 8,00 11.01 1,28 11.67 1,96 12.37 2,27 9.800,00 10.388,00 11.011,28 11.671,96 12.372,27 Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon 21.05 5 21.58 0 22.10 5 22.63 0 23.15 5 626.5 37,62 664.1 29,88 703.9 77,67 746.2 16,33 790.9 89,31 626.537,62 664.129,88 703.977,67 746.216,33 790.989,31 Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB 21.05 5 21.58 0 22.10 5 22.63 0 23.15 5 3.200 ,00 3.392 ,00 3.595 ,52 3.811 ,25 4.039 ,93 3.200,00 3.392,00 3.595,52 3.811,25 4.039,93 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 508 508 508 508 508 9.358 ,76 9.920 ,29 10.51 5,51 11.14 6,44 11.81 5,22 9.358,76 9.920,29 10.515,51 11.146,44 11.815,22 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi 259 274 289 304 319 Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre (***) Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre Dalam Rangka Pembentukan Karakter Remaja 38 38 38 38 38 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 KP 01 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan 10 (2.16 6.58 2) 12 (2.59 9.89 8) 14 (3.03 3.21 5) 16 (3.46 6.53 1) 18 (3.89 9.84 7) 1.51 0,00 1.60 0,60 1.69 6,64 1.79 8,43 1.90 6,34 1.510,00 1.600,60 1.696,64 1.798,43 1.906,34 ProP 02 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Terhadap Hak Lanjut Usia Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya 38 38 38 38 38 1.300 ,00 1.378 ,00 1.460 ,68 1.548 ,32 1.641 ,22 1.300,00 1.378,00 1.460,68 1.548,32 1.641,22 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia (**) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia 38 38 38 38 38 210,0 0 222,6 0 235,9 6 250,1 1 265,1 2 210,00 222,60 235,96 250,11 265,12 KP 07 Tata Kelola Pendampingan/Penyul uhan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ProP 01 Pendamping Pembangunan Lingkup Keluarga Berencana Kampung Keluarga Berkualitas (**) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan 28.99 2 33.17 2 37.34 8 41.52 5 45.70 6 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (**) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja 34.28 9 34.28 9 34.28 9 34.28 9 34.28 9 KP 01 Peningkatan Kualitas Pemuda Dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka dan Pencegahan Perilaku Beresiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ProP 03 Pencegahan Perilaku Beresiko Pada Pemuda Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre (***) Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre Dalam Rangka 38 38 38 38 38 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah) Total (Dalam Juta Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2025 2026 2027 2028 2029 Pembentukan Karakter Remaja KP 03 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ProP 02 Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini (**) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini 38 38 38 38 38 Jumlah Keluarga memiliki anak usia dini mendapatkan pendampingan pengasuhan di BKB HI 3.537 .380 4.280 .060 5.178 .688 6.265 .687 7.581 .204 Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) (**) Jumlah Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) 38 38 38 38 38 (**) Mendukung 2 KP (***) Mendukung 3 KP LAMPIRAN 3: MATRIKS KERANGKA REGULASI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian