DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pembinaan terdiri atas a. Pembinaan internal; dan b. Pembinaan eksternal; pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan Pembinaan dan Pengawasan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7.Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
8.Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
2.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
4.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
5.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat utama Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah Kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
6.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian terhadap pemangku kepentingan dalam upaya memastikan penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
7.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
8.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan sebagai upaya menjamin ketaatan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan yang tercantum pada rencana strategis Kementerian/BKKBN secara efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pembinaan terdiri atas:
1. a.Pembinaan internal; dan
2. b.Pembinaan eksternal.
(2)Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pembinaan yang ditujukan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian/BKKBN.
(3)Pembinaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembinaan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
(4)Pembinaan eksternal dapat dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pasal 4

(1)Menteri/Kepala melakukan Pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
(2)Pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan;
2. b.penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan;
3. c.penyiapan perumusan pelaksanaan Pembinaan di bidang pengelolaan;
4. d.penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
5. e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. f.penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi.
(3)Petunjuk teknis pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 5

(1)Pengawasan dilaksanakan di Kementerian/BKKBN dan Pemerintah Daerah.
(2)Pengawasan di Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seluruh unit kerja Kementerian/BKKBN dan perwakilan BKKBN provinsi.
(3)Pengawasan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
(4)Pengawasan di Kementerian dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan APIP.
(5)Pengawasan di Pemerintah Daerah:
1. a.pada daerah provinsi dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi; dan
2. b.pada daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang memuat:
1. a.kepatuhan NSPK;
2. b.realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan; dan
3. c.akuntabilitas keuangan.
(2)Tata cara pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 7

(1)Koordinasi Pengawasan dilakukan dalam bentuk:
1. a.kepatuhan NSPK;
2. b.realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan;
3. c.pemberian informasi;
4. d.verifikasi;
5. e.pengumpulan data dan keterangan;
6. f.pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
7. g.bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Koordinasi Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara:
1. a.inspektorat utama Kementerian/BKKBN, inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, inspektorat daerah provinsi, dan/atau inspektorat daerah kabupaten/kota; dan
2. b.kementerian dan/atau lembaga nonkementerian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Hasil Pembinaan oleh Kementerian/BKKBN dan daerah Provinsi serta daerah kabupaten/kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pembinaan paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
2. b.sasaran; dan
3. c.fokus.
(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 9

(1)Hasil Pengawasan oleh APIP Kementerian/BKKBN dan APIP daerah Provinsi serta APIP daerah kabupaten/kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing, paling sedikit memuat:
1. a.tahapan penyusunan rencana Pengawasan;
2. b.objek dan sebaran wilayah Pengawasan;
3. c.pelaksanaan Pengawasan;
4. d.Pengawasan di lingkungan Kementerian/BKKBN, Provinsi dan daerah Kabupaten/kota; dan
5. e.jadwal dan anggaran Pengawasan.
(2)Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)APIP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelaporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan Pengawasan kepada Menteri/Kepala.
(4)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1)Bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota secara berjenjang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Gubernur menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi dan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri/Kepala.
(3)Menteri/Kepala menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kewenangannya masing-masing kepada Presiden.
(4)Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
(5)Dalam menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, Menteri/ Kepala dapat melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kepala daerah.
(6)Menteri/Kepala menyampaikan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…