DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis di bidang kesehatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)DAK Fisik Bidang Kesehatan meliputi:
1. a.DAK Fisik reguler bidang kesehatan;
2. b.DAK Fisik penugasan bidang kesehatan; dan
3. c.DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan.
(2)DAK Fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.subbidang pelayanan kesehatan dasar;
2. b.subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. c.subbidang pelayanan kefarmasian.
(3)DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.subbidang rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional dan rumah sakit di daerah prioritas pariwisata;
2. b.subbidang balai pelatihan kesehatan;
3. c.subbidang pengendalian penyakit; dan
4. d.subbidang penurunan prevalensi stunting.
(4)DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.subbidang puskesmas; dan
2. b.subbidang rumah sakit pratama.

Pasal 3

(1)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk kegiatan:
1. a.pembangunan, renovasi, dan/atau rehabilitasi puskesmas;
2. b.pembangunan, renovasi dan/atau rehabilitasi labotorium kesehatan daerah;
3. c.penyediaan alat kesehatan di puskesmas;
4. d.penyediaan prasarana puskesmas; dan
5. e.penyediaan alat, mesin dan bahan serta sistem informasi kesehatan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
(2)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan untuk kegiatan:
1. a.pembangunan dan/atau peningkatan gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;
2. b.rehabilitasi dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.penyediaan alat kesehatan di rumah sakit; dan
4. d.penyediaan prasarana rumah sakit.
(3)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk:
1. a.penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota;
2. b.pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota; dan
3. c.pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi provinsi.

Pasal 4

DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:

a.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan nasional;
b.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan regional;
c.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan provinsi;
d.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit destinasi pariwisata prioritas;
e.peningkatan balai pendidikan dan pelatihan kesehatan di daerah provinsi;
f.pengendalian penyakit;
g.prevalensi penurunan stunting; dan
h.peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:

a.peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
b.peningkatan puskesmas di daerah tertinggal, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
c.pembangunan dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit pratama.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 A. PERENCANAAN Kepala Daerah yang menerima DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan Kepala OPD/SKPD/UPTD yang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Pasal 6

(1)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi:
1. a.penganggaran;
2. b.penyusunan rencana kegiatan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pelaporan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(2)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, dan balai pelatihan kesehatan daerah.
(3)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penganggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, balai pelatihan kesehatan daerah setelah dibahas dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam berita acara rencana kegiatan.
(2)Berita acara rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target output kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan;
4. d.metode pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.kegiatan penunjang.
(3)Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, Kepala Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) kali perubahan kepada Kementerian Kesehatan dengan menyertakan:
1. a.surat pengantar dari Kepala Daerah;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. c.surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota;
4. d.telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan/direktur rumah sakit daerah/kepala badan pelatihan kesehatan daerah; dan
5. e.data pendukung lainnya.
(4)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

(1)Pengelolaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
(2)Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk mendanai kegiatan penunjang, yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(3)Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditentukan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(4)Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
3. c.biaya tender;
4. d.penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
5. e.perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan.
(5)Selain menggunakan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD.
(6)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN A. DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dan unit eselon I (satu) terkait sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada dinas kesehatan provinsi pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(2)Dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada dinas kesehatan, dan rumah sakit daerah kabupaten/kota Pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(3)Dinas kesehatan, rumah sakit kabupaten/kota pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas kesehatan provinsi pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di provinsi dan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis di bidang kesehatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)DAK Fisik Bidang Kesehatan meliputi:
1. a.DAK Fisik reguler bidang kesehatan;
2. b.DAK Fisik penugasan bidang kesehatan; dan
3. c.DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan.
(2)DAK Fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.subbidang pelayanan kesehatan dasar;
2. b.subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. c.subbidang pelayanan kefarmasian.
(3)DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.subbidang rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional dan rumah sakit di daerah prioritas pariwisata;
2. b.subbidang balai pelatihan kesehatan;
3. c.subbidang pengendalian penyakit; dan
4. d.subbidang penurunan prevalensi stunting.
(4)DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.subbidang puskesmas; dan
2. b.subbidang rumah sakit pratama.

Pasal 3

(1)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk kegiatan:
1. a.pembangunan, renovasi, dan/atau rehabilitasi puskesmas;
2. b.pembangunan, renovasi dan/atau rehabilitasi labotorium kesehatan daerah;
3. c.penyediaan alat kesehatan di puskesmas;
4. d.penyediaan prasarana puskesmas; dan
5. e.penyediaan alat, mesin dan bahan serta sistem informasi kesehatan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
(2)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan untuk kegiatan:
1. a.pembangunan dan/atau peningkatan gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;
2. b.rehabilitasi dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.penyediaan alat kesehatan di rumah sakit; dan
4. d.penyediaan prasarana rumah sakit.
(3)DAK Fisik Reguler Subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk:
1. a.penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota;
2. b.pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota; dan
3. c.pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi provinsi.

Pasal 4

DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:

a.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan nasional;
b.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan regional;
c.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit rujukan provinsi;
d.pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit destinasi pariwisata prioritas;
e.peningkatan balai pendidikan dan pelatihan kesehatan di daerah provinsi;
f.pengendalian penyakit;
g.prevalensi penurunan stunting; dan
h.peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:

a.peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
b.peningkatan puskesmas di daerah tertinggal, termasuk untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas;
c.pembangunan dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat rumah sakit pratama.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 A. PERENCANAAN Kepala Daerah yang menerima DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan Kepala OPD/SKPD/UPTD yang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Pasal 6

(1)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi:
1. a.penganggaran;
2. b.penyusunan rencana kegiatan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pelaporan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(2)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, dan balai pelatihan kesehatan daerah.
(3)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penganggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, balai pelatihan kesehatan daerah setelah dibahas dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam berita acara rencana kegiatan.
(2)Berita acara rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target output kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan;
4. d.metode pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.kegiatan penunjang.
(3)Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, Kepala Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) kali perubahan kepada Kementerian Kesehatan dengan menyertakan:
1. a.surat pengantar dari Kepala Daerah;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. c.surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota;
4. d.telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan/direktur rumah sakit daerah/kepala badan pelatihan kesehatan daerah; dan
5. e.data pendukung lainnya.
(4)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

(1)Pengelolaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
(2)Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk mendanai kegiatan penunjang, yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(3)Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditentukan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(4)Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
3. c.biaya tender;
4. d.penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
5. e.perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan.
(5)Selain menggunakan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD.
(6)Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN A. DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dan unit eselon I (satu) terkait sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada dinas kesehatan provinsi pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(2)Dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada dinas kesehatan, dan rumah sakit daerah kabupaten/kota Pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan.
(3)Dinas kesehatan, rumah sakit kabupaten/kota pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas kesehatan provinsi pengelola DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di provinsi dan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN A. DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN A. DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2018