Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas meliputi:
Tenaga kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas diberikan dalam bentuk:
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pembiayaan penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas bersumber dari:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 830 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program- program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015- 2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan;
Salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum di dalam Nawa Cita dalam Cita ke-5 adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM tercermin dari taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat pendapatan penduduk, yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain adalah rendahnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi. Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan meningkat, tetapi kematian ibu masih tinggi termasuk kematian di rumah sakit pemerintah. Hal ini menunjukkan sistem rujukan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum optimal. Jaminan kesehatan nasional melalui SJSN Kesehatan telah mampu meningkatkan cakupan kepesertaan hingga 53,0 persen penduduk pada Desember 2014, yang merupakan kemajuan besar dalam upaya mencapai (universal coverage) pada tahun 2019. Alokasi kegiatan promotif dan preventif belum terjabarkan dengan baik. Jumlah Tenaga Kesehatan telah mengalami peningkatan, tetapi masih belum memenuhi standar jumlah yang ideal dan persebarannya belum merata. Banyak Puskesmas dan rumah sakit, terutama rumah sakit daerah yang belum memenuhi standar ketenagaan serta masih banyak terjadi kekurangan Tenaga Kesehatan di daerah luar Jawa dan Bali. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar didalam mewujudkan Program Indonesia Sehat. Berbagai masalah yang timbul dalam mewujudkan kondisi tersebut telah dicoba diatasi dengan diluncurkannya kebijakan dasar Puskesmas yang merupakan bagian dari Reformasi Kesehatan (Health Reform). Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Sesuai dengan Health Reform, fungsi Puskesmas yang tadinya lebih berorientasi kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, bergeser kepada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Fungsi Puskesmas juga makin kompleks yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama yaitu meliputi pelayanan kesehatan perorangan (private good) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Rendahnya rasio Tenaga Kesehatan terhadap Puskesmas maupun terhadap jumlah penduduk disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis lokasi Puskesmas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan minat Tenaga Kesehatan bekerja di Puskesmas. Pada tahun 2014, jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia sebesar 9.731. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang (non Tenaga Kesehatan). Pada tahun 2014 rasio dokter umum per Puskesmas sebesar 1,83, rasio dokter gigi sebesar 0,71. Rasio perawat di Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas tahun 2014 sebesar 10,72 dan bidan 10,52. Secara umum jumlah dokter yang bekerja di Puskesmas telah tercapai, tetapi persebarannya yang belum merata. Jumlah Tenaga Kesehatan sudah cukup banyak tetapi persebarannya tidak merata. Selain itu, SDM kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut, komposisi jenis tenaganya pun masih sangat tidak berimbang. Sedangkan rasio tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas sebesar 0,23, sanitarian sebesar 1,04, farmasi sebesar 1,01, dan rasio tenaga gizi hanya di Puskesmas sebesar 0,9. (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas diharapkan dapat menjadi satu motivasi untuk meningkatkan minat Tenaga Kesehatan bekerja di Puskesmas sehingga dapat menjadi pendorong terciptanya Tenaga Kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi. Agar pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya maka dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas. B. Metode Pelaksanaan Penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dilaksanakan secara berjenjang melalui proses verifikasi administrasi di tingkat Puskesmas dan dilanjutkan dengan pengiriman usulan calon Tenaga Kesehatan Teladan yang telah lulus seleksi verifikasi administrasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota selanjutnya dilaksanakan verfikasi berkas administrasi dan penilaian dengan menggunakan bobot dan kompopnen penilaian yang mengacu pada pedoman ini. Selanjutnya calon Tenaga Kesehatan Teladan dari dinas kesehatan kabupaten/kota diusulkan ke dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan verifikasi berkas administrasi dan penilaian tingkat provinsi untuk menjadi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat nasional. BAB II PROSES PEMILIHAN Pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dilakukan melalui tahapan seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. A. Pengorganisasian Untuk pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, dibentuk panitia pemilihan tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Di dalam susunan kepanitiaan terdapat unsur tim penilai yang merupakan bagian dari panitia di daerah. Panitia pemilihan berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan masa kerja 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. Tim penilai di dalam panitia pemilihan bertanggung jawab langsung kepada Pembina dalam hal ini Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota dan Gubernur. Di tingkat pusat, hanya dibentuk panitia pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.
Susunan Panitia tingkat kabupaten/kota: Pembina : Bupati/Walikota Pengarah : Wakil Bupati/Wakil Walikota Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah Sekretariat/ : Unsur Badan Kepegawaian Daerah, unsur Anggota Dinas Kesehatan dan unsur lintas sektor terkait Tim Penilai : Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan Anggota : Pejabat di lingkungan dinas kesehatan terkait, Pejabat lintas sektor terkait, Organisasi Profesi, LSM dan tokoh masyarakat. Tugas Panitia Kabupaten/Kota : 1) Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan. 2) Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan. 3) Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah kerjanya). 4) Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi. 5) Membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota. 6) Membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 7) Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan tingkat provinsi. Tugas Tim Penilai : 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari kecamatan. 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat. 3) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.
Susunan Panitia tingkat Provinsi: Pembina : Gubernur Pengarah : Wakil Gubernur Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah Sekretariat/ : Unsur Badan Kepegawaian Daerah, unsur Dinas Anggota Kesehatan dan unsur lintas sektor terkait Tim Penilai : Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan Anggota : Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan terkait, Pejabat lintas sektor terkait, Organisasi Profesi, LSM dan tokoh masyarakat Tugas Panitia Provinsi : 1) Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan. 2) Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan. 3) Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (Kelengkapan berkas usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya) 4) Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi. 5) Mengajukan nama calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi. 6) Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris jenderal dan Panitia Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berjalan. 7) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur. 8) Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Panitia Pusat. 9) Laporan pelaksanaan meliputi :
1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat. 3) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.
Tugas panitia pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan tingkat Pusat adalah: 1) Melakukan monitoring seleksi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat provinsi yang terpilih sesuai kebutuhan dan anggaran. 2) Mempersiapkan rangkaian acara pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kementerian Kesehatan. 3) Menyelenggarakan karya wisata. 4) Menyiapkan tanda penghargaan. 5) Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan. B. Mekanisme Usulan
1) Masing-masing kepala Puskesmas mengirimkan usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2) Kepala Puskesmas dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen calon Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Puskesmas. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, penelaahan, verifikasi dan penilaian oleh tim tingkat Puskesmas, calon yang layak/memenuhi syarat diteruskan melalui surat usulan resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari setiap Puskesmas kecamatan yang ada di wilayahnya. 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan kelayakan dokumen dari tim penilai Kabupaten/Kota, calon yang layak/memenuhi syarat dilakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan komponen dan bobot penilaian sesuai dengan pedoman ini. 4) Calon yang layak/mendapat nilai terbaik disampaikan oleh tim penilai Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk kemudian diusulkan secara resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan kelayakan dokumen dari tim penilai Provinsi, calon yang layak/memenuhi syarat dilakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan komponen dan bobot penilaian sesuai dengan pedoman ini. 4) Calon yang layak/mendapat nilai terbaik disampaikan oleh tim penilai Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dapat ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan secara resmi kepada Panitia Pusat Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan. 5) Berdasarkan calon yang diusulkan Kabupaten/Kota, Tim Penilai Provinsi memilih sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dari masing-masing jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari; 1 (satu) orang Dokter, 1 (satu) orang Dokter Gigi, 1 (satu) orang Perawat, 1 (satu) orang Bidan, 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, 1 (satu) orang tenaga Kefarmasian, 1(satu) orang tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analis Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga Gizi dengan Surat Keputusan Gubernur untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kesehatan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional. BAB III PENILAIAN A. Komponen Penilaian
a) Tenaga Kesehatan sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan : 1) Penggerak Lintas Sektor; 2) Pemantauan; dan 3) Pelaporan. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket
a) Meningkatkan kerjasama lintas sektor lebih efektif untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan dalam meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap kesehatan. b) Menggerakkan Dukungan lintas sektor/masyarakat dalam pengelolaan pembiayaan kesehatan pembangunan berwawasan kesehatan. Dokumentasi pertemuan lintas sektor Ada kegiatan/gerakan lintas sektor terkait dalam menjaga upaya kesehatan masyarakat. Dokumen peran serta masyarakat dalam peng- galangan dana.
Dokumen tertulis hasil pemantauan/ pengamatan b) Tenaga Kesehatan sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat : 1) Pemberdayaan Perorangan; dan 2) Pemberdayaan Kelompok/Masyarakat. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket
Adanya Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerjanya dengan kualitas yang baik b) Tenaga Kesehatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Strata Pertama : 1) Perencanaan; 2) Pengorganisasian; 3) Pelaksanaan kegiatan; dan 4) Pemantauan dan penilaian kegiatan. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket
c) Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Puskesmas : 1) Tanggung jawab; 2) Ketaatan; 3) Kejujuran; 4) Kerjasama; 5) Prakarsa; dan 6) Kepemimpinan. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket 1 Tanggung jawab kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan Tingkat kehadiran
d) Sebagai Tenaga Kesehatan Profesional 1) Keikutsertaan dalam bidang keilmuan; 2) Hubungan dengan pasien/klien, keluarga, dan masyarakat; 3) Kerjasama dalam tim; dan 4) Terlibat dalam organisasi profesi. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket 1 Keikutsertaan dalam bidang keilmuan: a) Pencetus/penemu ide baru (inovasi) dalam bidang pelaksanaan pekerjaan b) Menulis artikel kesehatan secara berkala c) Pendidikan tambahan d) Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan - Dokumen inovasi dalam pelaksanaan program kesehatan - Dokumen artikel yang dipublikasikan - Sertifikat tanda kelulusan pendidikan tambahan yang diikuti - Sertifikat tanda kepesertaan seminar pelatihan
a) Ramah dalam melayani pasien/klien b) Tidak melakukan perbuatan yang tercela c) Tidak menggunakan obat/susu sample d) Tarif pelayanan disesuaikan dengan kemampuan pasien - Angka kepuasan pasien mendekati 100% - Tidak ada keluhan dari masyarakat
e) Tenaga Kesehatan sebagai Anggota Masyarakat : 1) Kepribadian; 2) Peran serta dalam masyarakat; 3) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 4) Berperan dalam pembinaan generasi muda; dan 5) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan. No Unsur dan Sub Unsur Penilaian Verifikasi Nilai Ket
a) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan Kartu tanda pengurus/ anggota organisasi kemasyarakatan b) Berperan dalam pembinaan generasi muda c) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan B. Bobot Penilaian Pembobotan didasarkan pada tingkat kontribusi tugas pokok dan fungsi Tenaga Kesehatan Puskesmas dalam penggerakan fungsi Puskesmas. Nilai akhir diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : No Komponen yang dinilai Bobot Skor* Dr drg Perawat BidanTenagaKesmasTenagaKeslingTenaga Kefarmasian Tenaga Ahli Tek Lab.MedikTenaga Gizi 1 Sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 61- 10 0 2 Sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 61- 10 0 3 Sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata pertama 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 61- 10 0 4 Disiplin pegawai puskesmas 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 61- 10 0 5 Sebagai Tenaga Kesehatan professional 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 61- 10 0 6 Sebagai anggota masyarakat 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 61- 10 0 Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Skor Nilai dikelompokkan :
a) Masa kerja 5 - 15 tahun : 12,5 poin b) Masa kerja 16 – 25 tahun : 18,75 poin c) Masa kerja lebih dari 25 tahun : 25 poin
a) Penghargaan Eselon I dari Kementerian/Gubernur : 12,5 poin b) Penghargaan Menteri dan sederajat : 18,75 poin c) Penghargaan Presiden : 25 poin
a) 96 jam s/d 143 jam :12,5 poin b) 144 jam s/d 287 jam : 18,75 poin c) 288 jam : 25 poin
a) Puskesmas kawasan perkotaan : 12,5 poin b) Puskesmas kawasan pedesaan : 18,75 poin c) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil : 25 poin D. Proses Penilaian
15% x 100= 15
No Kriteria Penilaian Kinerja Penilaian Tambahan Kabupaten/ Kota (75%) Provinsi (25%) Total Nilai (Kabupaten/ kota dan Provinsi) 1 Amat Baik (91-100) 50-100 83,25-150 43-75 Minimal: 126,25 Maksimal: 225 2 Baik (76-90) 3 Cukup (61-75)
61 + 50 + 60= 172 x 25% = 43
100 + 100 + 100= 300 x 25% = 75
E. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan
- Kebijakan dan program kesehatan - Kebijakan lintas sektor
- Amat Baik : 91 – 100 - Baik : 76 – 90 - Cukup : 61 – 75
BAB IV RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN Penyerahan Tanda Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Nasional adalah pada HUT KEMERDEKAAN RI tanggal 17 Agustus di Jakarta. Penyerahan tanda penghargaan di Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebijakan setempat. Berikut rincian dan jadwal kegiatan yang harus diperhatikan oleh panitia daerah dan pusat terkait pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan di Puskemas: Jadwal Kegiatan NO KEGIATAN BULAN 1 - Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan ke Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota. Minggu I Maret 2 - Sosialisasi Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dari Gubernur/Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Minggu IV Maret 3 - Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/kota - Membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. - Membuat Laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi - Mengirim nama tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi. Minggu I- IVApril 4 - Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/kota - Mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi. - Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris jenderal dan Panitia Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Minggu I-V Mei Teladan di Puskesmas tingkat Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berjalan. - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur. 5 Penetapan SK Menteri Kesehatan Tenaga Kesehatan Teladan Minggu I Juni 6 Surat pemanggilan tenaga kesehatan teladan oleh Pusat Minggu I-II Juli 7 Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Mgg II-III Agustus 8 Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan Mgg IV Agustus Pengusulan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan dilakukan secara berjenjang baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi. Surat usulan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dikirimkan kepada panitia provinsi dan hasil penilaian dan veriifikasi Tim Penilai Provinsi dikirmkan kepada Menteri Kesehatan cq. Panitia Pusat Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dengan tembusan kepada Eselon I yang terkait yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Usulan disampaikan melalui surat yang bersifat RAHASIA yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi, dengan memperhatikan tata cara pengiriman berikut ini: Tata Cara Pengiriman Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Ke Jakarta No Uraian
Nama pemenang di kirim ke Jakarta dengan melampirkan :
BIODATA TENAGA KESEHATAN TELADAN 1 Nama : (sesuai SK nakes teladan) 2 NIP : 3 Tempat / Tanggal Lahir : 4 Nomor HP/ telepon rumah : 5 Email : 6 Pangkat / Golongan : 7 Jenis Kelamin : 8 Agama : 9 Alamat rumah : 10 Jenis Teladan* : ............................................................................ .. (tuliskan jenis nakes) 11 Alamat Unit Kerja Asal / Puskesmas : 12 Kabupaten : 13 Provinsi : 14 Nomor Telepon Instansi : 15 Penanggung Jawab di : Dinkes Kabupaten / Kota 16 Nama : 17 Jabatan : 18 Nomor HP : 19 Nomor telepon Kantor : 20 Ukuran Kemeja/ baju/ blus BATIK : S / M / L / XL / XXL / XXXL (Lingkari salah satu) 21 Ukuran 1 stel pakaian sipil lengkap : (Gambar terlampir) Yang bersangkutan (......................................) Selama kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di tingkat Nasional, Tenaga Kesehatan Teladan menerima seragam dalam bentuk jas dan baju batik. Agar ukuran seragam jas dan batik dapat sesuai dengan ukuran sebenarnya, maka setiap Tenaga Kesehatan Teladan wajib melakukan teknik pengukuran seragam jas dan batik di penjahit masing-masing sesuai dengan ketentuan di bawah ini: TEKNIK PENGUKURAN SERAGAM JAS TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS KEMENTERIAN KESEHATAN RI Nama : Jenis Kelamin : Jenis Teladan : No. Hp :
MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)