DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan . . .
6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Calon TKI.
3.Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan pemeriksaan penunjang.
4.Tarif . . .
4.Tarif Pemeriksaan Kesehatan adalah besaran biaya pelayanan kesehatan Calon TKI sesuai dengan standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI atau pemeriksaan tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Pasal 2

(1)Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI terdiri atas :
1. a.tarif paket
2. b.tarif non paket
(2)Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tarif pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang, sesuai standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(3)Tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tarif semua jenis Pemeriksaan Kesehatan di luar tarif paket.
(4)Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi dan penerbitan sertifikat kesehatan.
(5)Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Sarana Kesehatan hanya dapat memungut biaya Pemeriksaan Kesehatan sesuai Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam hal terdapat jenis Pemeriksaan Kesehatan tambahan yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI tersebut dapat ditetapkan oleh pimpinan Sarana Kesehatan.
(3)Pimpinan Sarana Kesehatan dalam menentukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan unit cost, mutu layanan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sarana Kesehatan dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI wajib menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi terkait.
(3)Dalam rangka pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif terhadap Sarana Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing- masing untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(2)Dalam hal Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI yang telah mendapat teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(3)Sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya dapat memberikan teguran tertulis dan memberikan rekomendasi pencabutan penetapan sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(2)Sanksi pencabutan penetapan sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Menteri.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Sarana Kesehatan
(4)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dengan atau tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB IV

. . .

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 457 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA A. TARIF PAKET No. Jenis Pemeriksaan Besaran Tarif

1.Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana Rp. 30.000,-
2.Laboratorium, terdiri dari: Rp. 515.000,-

a.Darah Rutin: pemeriksaan kadar Hb, hitung lekosit, hitung trombosit, hitung eritrosit, hitung jenis lekosit, laju endap darah, nilai hematokrit, dan golongan darah ABO, Rh
b.Urin Rutin: warna, bau, kejernihan, bilirubin, benda keton, berat jenis, darah samar, glukosa, pH, protein, urobilinogen, dan sedimen
c.Tes kehamilan
d.Kimia Klinik: SGOT, SGPT, glukosa sewaktu, ureum, dan kreatinin
e.Serologi: TPHA, VDRL, dan HBsAg
f.NAPZA: metamphetamin, opiate, dan canabis
g.Mikrobiologi Sputum BTA (SPS)
1. 3.Radiologi Rp. 105.000,- Foto Thorax PA
2. 4.Administrasi dan/atau penerbitan sertifikat Rp. 15.000,- TOTAL Rp. 670.000,- B. TARIF NON PAKET No. Jenis Pemeriksaan Metode/Alat Pemeriksaan Besaran Tarif
3. 1.HIV Elisa Rp. 110,000,-
4. 2.HCV Elisa Rp. 107,000,-
5. 3.Salmonella dan Shigella Kultur feses Rp. 100,000,- 66,000,-
6. 4.Kolesterol Chemistry Analyzer Rp. 66,000,-
7. 5.Trigliserida Chemistry Analyzer Rp. 36,000,-
8. 6.Malaria Mikroskopis Rp. 39,000,-
9. 7.Filaria Mikroskopis Rp. 39,000,-
10. 8.Rekam jantung EKG Rp. 70,000,-
11. 9.Pemeriksaan Telinga Audiometri Rp. 60,000,- MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan . . .
6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Calon TKI.
3.Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan pemeriksaan penunjang.
4.Tarif . . .
4.Tarif Pemeriksaan Kesehatan adalah besaran biaya pelayanan kesehatan Calon TKI sesuai dengan standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI atau pemeriksaan tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Pasal 2

(1)Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI terdiri atas :
1. a.tarif paket
2. b.tarif non paket
(2)Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tarif pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang, sesuai standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(3)Tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tarif semua jenis Pemeriksaan Kesehatan di luar tarif paket.
(4)Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi dan penerbitan sertifikat kesehatan.
(5)Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Sarana Kesehatan hanya dapat memungut biaya Pemeriksaan Kesehatan sesuai Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam hal terdapat jenis Pemeriksaan Kesehatan tambahan yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI tersebut dapat ditetapkan oleh pimpinan Sarana Kesehatan.
(3)Pimpinan Sarana Kesehatan dalam menentukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan unit cost, mutu layanan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sarana Kesehatan dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI wajib menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi terkait.
(3)Dalam rangka pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif terhadap Sarana Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing- masing untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(2)Dalam hal Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI yang telah mendapat teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(3)Sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya dapat memberikan teguran tertulis dan memberikan rekomendasi pencabutan penetapan sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
(2)Sanksi pencabutan penetapan sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Menteri.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Sarana Kesehatan
(4)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan sanksi pencabutan penetapan sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dengan atau tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB IV

. . .

Pasal 8

1.Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana Rp. 30.000,-
2.Laboratorium, terdiri dari: Rp. 515.000,-

a.Darah Rutin: pemeriksaan kadar Hb, hitung lekosit, hitung trombosit, hitung eritrosit, hitung jenis lekosit, laju endap darah, nilai hematokrit, dan golongan darah ABO, Rh
b.Urin Rutin: warna, bau, kejernihan, bilirubin, benda keton, berat jenis, darah samar, glukosa, pH, protein, urobilinogen, dan sedimen
c.Tes kehamilan
d.Kimia Klinik: SGOT, SGPT, glukosa sewaktu, ureum, dan kreatinin
e.Serologi: TPHA, VDRL, dan HBsAg
f.NAPZA: metamphetamin, opiate, dan canabis
g.Mikrobiologi Sputum BTA (SPS)
1. 3.Radiologi Rp. 105.000,- Foto Thorax PA
2. 4.Administrasi dan/atau penerbitan sertifikat Rp. 15.000,- TOTAL Rp. 670.000,- B. TARIF NON PAKET No. Jenis Pemeriksaan Metode/Alat Pemeriksaan Besaran Tarif
3. 1.HIV Elisa Rp. 110,000,-
4. 2.HCV Elisa Rp. 107,000,-
5. 3.Salmonella dan Shigella Kultur feses Rp. 100,000,- 66,000,-
6. 4.Kolesterol Chemistry Analyzer Rp. 66,000,-
7. 5.Trigliserida Chemistry Analyzer Rp. 36,000,-
8. 6.Malaria Mikroskopis Rp. 39,000,-
9. 7.Filaria Mikroskopis Rp. 39,000,-
10. 8.Rekam jantung EKG Rp. 70,000,-
11. 9.Pemeriksaan Telinga Audiometri Rp. 60,000,- MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

. . .

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

. . .

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018