Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK.
. . .
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pengaturan standar pelayanan Ortotik Prostetik bertujuan untuk:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 500 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK I. PENDAHULUAN Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengembangan pelayanan kesehatan di berbagai jenis dan jenjang pelayanan, sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. Salah satu jenis pelayanan kesehatan adalah pelayanan Ortotik Prostetik yang dilaksanakan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Ortotik Prostetik merupakan pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan alat bantu terhadap anggota tubuh yang mengalami kelayuhan dan gangguan fungsi tubuh lainnya dan/atau kehilangan anggota tubuh, dengan tujuan preventif, korektif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan guna memenuhi tuntutan pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diperlukan standar pelayanan sehingga pelayanan Ortotik Prostetik di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki keseragaman, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. II. SUMBER DAYA MANUSIA Ortotis Prostetis merupakan setiap orang yang telah lulus dari pendidikan formal Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berijazah minimal diploma tiga Ortotik Prostetik serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi. Untuk dapat memberikan pelayanan, Ortotis Prostetis harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. III. STANDAR PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK A. Alur Pelayanan Alur pelayanan adalah suatu gambaran pelayanan yang mengatur secara rinci jalannya penyelenggaraan pelayanan yang menjadi acuan dalam proses kebijakan, proses pelayanan, pengaturan manajemen, evaluasi dan pelaporan serta sebagai aturan yang berlaku dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan. Alur pelayanan dibuat agar mudah untuk melayani klien dan pelaksana pelayanan. Penatalaksanaan pelayanan diatur sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pimpinan organisasi terkait. Alur pelayanan dapat diubah bila diperlukan untuk mempermudah pelayanan untuk kepuasan pasien/klien. Gambar 1 Alur Pelayanan Untuk Klien Langsung (Tanpa Rujukan Dari Tenaga Medis) Pasien/Klien Selesai Ortotis Prostetis Proses Pelayanan Ortotik Prostetik Gambar 2 Alur Pelayanan berdasarkan rujukan B. Proses Pelayanan Proses pelayanan Ortotik Prostetik merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Proses pelayanan Ortotik Prostetik meliputi:
Dokter Spesialis Ortotis Prostetis Pasien/Klien Proses Pelayanan Ortotik Prostetik Selesai
Lingkup gerak sendi diukur sebagai acuan untuk membuat desain dan perencanaan pembuatan Ortosis maupun Prostesis.
C. Sarana dan Peralatan Sarana dan peralatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis. D. Penanganan Limbah Dalam upaya menjaga kesehatan diri sendiri, kelompok dan lingkungannya maka pengendalian limbah perlu diperhatikan. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam penanganan limbah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan adalah suatu bentuk kegiatan pengumpulan data dan pelaporan tentang informasi yang menyeluruh tentang pelayanan yang sedang, akan, dan sudah dilakukan. Pencatatan dan pelaporan merupakan data dasar bagi berjalannya proses penyelenggaraan pelayanan, yang wajib dievaluasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Pencatatan dan pelaporan meliputi:
Pencacatan wajib disimpan selama 5 (lima) tahun. IV. MANAJEMEN PELAYANAN A. Struktur Organisasi Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Ortotik Prostetik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat berbentuk suatu unit kerja tersendiri atau bergabung dengan pelayanan sejenis, disesuaikan dengan kebutuhan/situasi dan kondisi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan yang mencerminkan filosofi pelayanan Ortotik Prostetik, disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana pelayanan Ortotik Prostetik diselenggarakan. Struktur organisasi pelayanan Ortotik Prostetik paling sedikit terdiri dari pimpinan dan pelaksana yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dengan mempertimbangkan perencanaan kebutuhan pengembangan pelayanan. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, Pimpinan pelayanan Ortotik Prostetik dapat merangkap sebagai tenaga pelaksana. B. Hubungan Kerja dengan Profesi lain
C. Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan:
D. Pengendalian Mutu Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pimpinan pelayanan Ortotik Prostetik menjamin adanya pelayanan Ortotik Prostetik yang berkualitas dengan melibatkan diri dalam pengendalian mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. pelaksanaan pengendalian mutu dinilai dan dievaluasi secara berkala sesuai standar pelayanan Ortotik Prostetik. Pengendalian mutu dilakukan dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi terdiri dari :
Evaluasi pelayanan antara lain respon time, keluhan pasien/klien, komplikasi tindakan, efisiensi dan efektivitas pelayanan.
V. PENUTUP Standar pelayanan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan disusun agar terselenggara pelayanan Ortotik Prostetik yang memadai dan terukur sehingga dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar pelayanan Ortotik Prostetik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, dan akan dilakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)