DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/370/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 821 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
b.pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
d.pelaksanaan administrasi Pusat.
1. 2.Ketentuan Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 822

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

a.Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
b.Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi;
c.Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Pasal 823 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 823

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

4.Ketentuan Pasal 824 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan;
b.penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan; dan
c.penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
1. 5.Ketentuan Pasal 825 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 825

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas:

a.Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I; dan
b.Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II.
1. 6.Ketentuan Pasal 826 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 826

(1)Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I dan Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

7.Ketentuan Pasal 827 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 827

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

8.Ketentuan Pasal 828 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan;
b.penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan; dan
c.penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
1. 9.Ketentuan Pasal 829 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 829

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi terdiri atas:

a.Subbidang Pengembangan Karir; dan
b.Subbidang Tata Kelola Sertifikasi.
1. 10.Ketentuan Pasal 830 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 830

(1)Subbidang Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan; dan
(2)Subbidang Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

11.Ketentuan Pasal 831 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/370/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 821 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
b.pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
d.pelaksanaan administrasi Pusat.
1. 2.Ketentuan Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 822

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

a.Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
b.Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi;
c.Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Pasal 823 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 823

4.Ketentuan Pasal 824 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan;
b.penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan; dan
c.penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
1. 5.Ketentuan Pasal 825 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 825

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas:

a.Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I; dan
b.Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II.
1. 6.Ketentuan Pasal 826 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 826

(1)Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I dan Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

7.Ketentuan Pasal 827 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 827

8.Ketentuan Pasal 828 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan;
b.penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan; dan
c.penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
1. 9.Ketentuan Pasal 829 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 829

Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi terdiri atas:

a.Subbidang Pengembangan Karir; dan
b.Subbidang Tata Kelola Sertifikasi.
1. 10.Ketentuan Pasal 830 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 830

(1)Subbidang Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan; dan
(2)Subbidang Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

11.Ketentuan Pasal 831 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 821

Pasal 822

Pasal 823

Pasal 824

Pasal 825

Pasal 826

Pasal 827

Pasal 828

Pasal 829

Pasal 830

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 821

Pasal 822

Pasal 823

Pasal 824

Pasal 825

Pasal 826

Pasal 827

Pasal 828

Pasal 829

Pasal 830

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020