DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

Nomor: 64
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 955

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
e.pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
h.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
c.Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d.Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
e.Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
h.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
i.Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
j.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
k.Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan;
l.Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
m.Pusat Data dan Informasi;
n.Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
o.Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
p.Pusat Krisis Kesehatan; dan
q.Pusat Kesehatan Haji.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Anggaran;
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.Biro Hukum dan Organisasi;
d.Biro Kepegawaian;
e.Biro Kerja Sama Luar Negeri;
f.Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan
g.Biro Umum. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Strategis dan Program;
b.Bagian APBN I;
c.Bagian APBN II;
d.Bagian APBN III; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks955PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
e.pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
h.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
c.Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d.Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
e.Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
h.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
i.Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
j.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
k.Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan;
l.Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
m.Pusat Data dan Informasi;
n.Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
o.Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
p.Pusat Krisis Kesehatan; dan
q.Pusat Kesehatan Haji.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Anggaran;
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.Biro Hukum dan Organisasi;
d.Biro Kepegawaian;
e.Biro Kerja Sama Luar Negeri;
f.Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan
g.Biro Umum. www.peraturan.go.id 2015, No.1508

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Strategis dan Program;
b.Bagian APBN I;
c.Bagian APBN II;
d.Bagian APBN III; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020