Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap satuan kerja dari tingkat institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan di bawah koordinasi:
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/ SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 705 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BAB I PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Negara merupakan institusi yang paling ideal untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan hak asasi tersebut, dimana bentuk yang paling kongkrit adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat. Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Juga dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Agar kondisi tersebut dapat terwujud diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komperhensif yang didukung oleh sumber daya kesehatan. Salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang sangat strategis adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Tersedianya SDMK yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya mutlak diperlukan secara berkesinambungan. Untuk itu perencanaan kebutuhan SDMK yang mengawali aspek manjemen SDMK secara keseluruhan harus disusun sebagai acuan dalam menentukan pengadaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan SDMK, pendayagunaan SDMK, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu SDMK. Perencanaan kebutuhan SDMK dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global, dan memantapkan komitmen dengan unsur terkait lainnya. Di era desentralisasi bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk merekrut SDMK di daerah masing-masing sebagai pegawai pemerintah daerah. Konsekuensinya, daerah harus memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDMK, baik di pemerintah daerah provinsi maupun di pemerintah daerah kabupaten/kota. Masalah-masalah yang sering ditemukan terkait perencanaan kebutuhan SDMK antara lain:
Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga diperoleh dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang berjenjang dengan pendekatan “perencanaan dari bawah” (bottom up planning) dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan Pedoman ini ditujukan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK secara berjenjang mulai dari tingkat institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sasaran Sasaran pedoman ini adalah para pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam manajemen SDMK mulai dari tingkat institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. C. Pengertian
D. Ruang Lingkup Pedoman Pedoman umum penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK ini berisi tentang Konsep Dasar Perencanaan Kebutuhan SDMK termasuk metode perencanaan kebutuhan SDMK, Strategi perencanaan kebutuhan SDMK, dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK. Selain pedoman umum penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK untuk teknis penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat pemerintah daerah dapat dilihat pada pedoman:
Sedangkan untuk langkah-langkah teknis perhitungan kebutuhan SDMK dengan menggunakan metode ABK Kesehatan, Standar Ketenagaan Minimal, dan Rasio terhadap penduduk dapat dilihat pada buku manual ABK Kesehatan, Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal, dan Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Rasio Penduduk. II. KONSEP PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK A. Perencanaan Kebutuhan SDMK Seperti konsep perencanaan pada umumnya, perencanaan kebutuhan SDMK merupakan penetapan langkah-langkah sebagai jawaban atas 6 (enam) buah pertanyaan yang lazim dikenal sebagai 5W + 1 H, yaitu:
George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981) mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomotis lebih bermanfaat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan SDMK adalah adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan, jumlah, dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Kebutuhan SDMK Perencanaan Kebutuhan SDMK bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Perencanaan SDMK dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi unit organisasi maupun bagi pegawai. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:
C. Periodesasi Perencanaan Kebutuhan SDMK Perencanaan kebutuhan SDMK disusun secara periodik dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perencanaan kebutuhan jangka pendek (tahunan) dan jangka waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun untuk perencanaan kebutuhan jangka menengah. D. Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tim perencana kebutuhan SDMK terdiri dari pemangku kepentingan terkait di tiap jenjang administrasi pemerintahan baik pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK secara tepat dan berkesinambungan. Apabila dalam tiap jenjang administrasi pemerintahan sudah terbentuk tim terkait SDMK, maka tugas dan fungsi tim perencana kebutuhan SDMK bisa dimasukkan dalam tim tersebut. Tim Perencana tersebut di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. E. Metode Perencanaan Kebutuhan SDMK Metode perencanaan SDMK dikelompokkan sebagai berikut:
Kedua kelompok metode tersebut dapat dirinci ke dalam tabel 1 berikut. Tabel 1 Metode Dasar Perencanaan Kebutuhan SDMK Metode Tujuan Lingkup Penggunaan Data Minimal Yang Diperlukan
Metode ini juga dapat digunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta - SOTK - Institusi/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jenis tugas dan Uraian pekerjaan per jabatan hasil analisis jabatan - Hasil kerja/cakupan per jabatan - Norma waktu - Jam kerja efektif - Waktu kerja tersedia - Jumlah SDMK per jabatan
Menghasilkan peta proyeksi ketersediaan, kebutuhan, dan kapasitas produksi (potensi) SDMK antar wilayah pada waktu Tingkat wilayah terutama di tingkat nasional dan tingkat provinsi - Jumlah nilai tertentu (yg menjadi patokan rasio) di awal tahun proyeksi - Jumlah ketersediaan SDMK diawal tahun - % laju pertumbuhan nilai tertentu (yg menjadi patokan rasio) - % pegawai pengangkatan baru dan pindah masuk, - % pegawai yg keluar tertentu (pensiun, pindah keluar, meninggal, tidak mampu bekerja karena sakit/cacat, dan yg mengundurkan diri atau dipecat - Target rasio SDMK terhadap nilai tertentu (2014, 2019, 2025) Catatan: Penjelasan secara detail dapat dilihat pada “buku manual ABK Kesehatan, Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal, dan Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Rasio Penduduk” F. Pendekatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan dua pendekatan:
III. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, maka dimulai dari bawah yakni di tingkat institusi. Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat institusi dapat menggunakan metode “ABK Kes” bagi fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang sudah berjalan (misalnya Rumah Sakit, Puskesmas, Dinkes Kabupaten/kota, klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya). Sedangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan daerah yang tidak diminati dapat menggunakan metode Standar Ketenagaan Minimal. Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tersebut dilakukan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke jenjang administrasi pemerintahan tingkat provinsi dan pusat. Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Kabupaten/Kota yang memuat perhitungan kebutuhan Kab/Kota direkap di tingkat Provinsi, disamping itu pemerintah daerah Provinsi juga bertanggung jawab terhadap perhitungan kebutuhan SDMK pada UPTD milik Pemerintah Daerah Provinsi setempat. Hasil perhitungan ditingkat Provinsi kemudian dijadikan dokumen perencanaan kebutuhan pemerintah daerah Provinsi. Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK pemerintah daerah Provinsi yang memuat perhitungan kebutuhan Provinsi direkap di tingkat Nasional, disamping itu Pusat juga bertanggung jawab terhadap perhitungan kebutuhan SDMK pada UPT milik pemerintah Pusat sehingga dihasilkan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dengan konsep bottom up. Adapun tahapan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK adalah sebagai berikut: A. Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan Pada tahapan ini diharapkan adanya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan yang melibatkan lintas sektor, program, bahkan lintas kementerian/lembaga. Sasaran advokasi adalah jajaran pemangku kepentingan di pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi. Cara yang digunakan dapat melalui lokakarya atau seminar-lokakarya (semiloka). B. Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tim ini dibentuk pada tiap jenjang administrasi pemerintahan dengan Surat Keputusan dari yang berwenang di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Secara garis besar, tim perencanaan kebutuhan SDMK ini terdiri dari “Tim Pengarah” yang merupakan para pemangku kepentingan pada tingkat pengambil kebijakan, dan “Tim Pelaksana” yang terdiri dari para pemangku kepentingan pada tingkat pelaksana penyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK. Tim pelaksana harus mempunyai kemampuan dan memahami penggunaan metode perencanaan kebutuhan SDMK, sehingga mampu memfasilitasi dan mendampingi institusi dalam menghitung kebutuhan SDMK. Bagi anggota tim yg memerlukan peningkatan kapasitas dapat diberikan pelatihan perencanaan kebutuhan SDMK secara berjenjang. Apabila dalam jenjang administrasi pemerintahan sudah terbentuk tim terkait SDMK, maka tugas dan fungsi tim perencana kebutuhan SDMK bisa dimasukkan ke dalam tim tersebut. Tim Perencana teresebut di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. C. Melakukan Pemilihan Metode Perencanaan Kebutuhan SDMK Dan Persiapan Data
1) ABK Kesehatan, untuk menghitung kebutuhan SDMK di fasilitas kesehatan di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota; 2) Standar Ketenagaan Minimal, untuk menetapkan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang izin pendirian baru atau peningkatan klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, serta di Fasilitas Pelayanan Kesehatan daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, tertinggal, dan daerah yang tidak diminati.
1) Metode Rasio tenaga terhadap Penduduk, untuk menghitung proyeksi kebutuhan SDMK berdasarkan wilayah (provinsi); 2) ABK Kesehatan Untuk menghitung kebutuhan SDMK di Fasilitas Kesehatan di wilayah pemerintah daerah provinsi; 3) Rekapitulasi hasil ABK Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya; 4) Rekapitulasi hasil Metode Standar Ketenagaan Minimal untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
1) Metode Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, untuk menghitung proyeksi kebutuhan SDMK berdasarkan wilayah nasional. Metode Standar Ketenagaan Minimal untuk menghitung kebutuhan SDMK berdasarkan wilayah secara nasional; 2) Menggunakan laporan hasil perhitungan Standar Ketenagaan Minimal wilayah provinsi; 3) Rekapitulasi hasil ABK Kesehatan untuk institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; 4) Rekapitulasi hasil perhitungan Standar Ketenagaan Minimal untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
1) data institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit umum, puskesmas, klinik Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pada jenjang administrasi pemerintahan masing-masing). 2) data jenis dan jumlah SDMK yang ada (tahun terakhir) pada institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. 3) informasi hari kerja yang ditentukan oleh kebijakan Pemerintah yakni 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja per minggu, sehingga dalam 1 (satu) tahun maka jumlah hari kerja 260 (dua ratus enam puluh) hari (5 x 52 minggu) dan 312 (tiga ratus dua belas) hari (6 x 52 minggu). 4) Informasi WKT (Waktu Kerja Tersedia) sebesar 1200 (seribu dua ratus) jam atau 72.000 (tujuh puluh dua ribu) menit per tahun. 5) Informasi rata-rata lama waktu mengikuti pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku Informasi kelompok dan jenis tenaga kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 6) Informasi standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap institusi kesehatan. 7) Informasi tugas pokok dan uraian tugas hasil Analisis Jabatan institusi atau standar pelayanan yang ditetapkan).
1) Data institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pada jenjang administrasi pemerintahan. 2) Data jenis dan jumlah SDMK yang ada (tahun terakhir). 3) Informasi klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) yang ada. 4) Informasi standar ketenagaan minimal menurut klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas), jenis, dan jumlah SDMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah.
1) data nama wilayah Nasional (berisi nama-nama provinsi) dan Provinsi (berisi nama-nama kabupaten/kota) sesuai jenjang administrasi pemerintahan (BPS setempat tahun terakhir). 2) data penduduk tahun terakhir (jumlah penduduk per provinsi dan jumlah penduduk per kab/kota setiap provinsi) sesuai jenjang administrasi pemerintahan (BPS setempat tahun terakhir). 3) angka pertumbuhan penduduk (nasional, per provinsi, dan per kabupaten/kota tiap provinsi) sesuai jenjang administrasi pemerintahan (BPS setempat tahun terakhir). 4) data Tenaga Kesehatan yang masuk (pengangkatan baru dan pindah masuk) dan Tenaga Kesehatan yang keluar (pensiun, meninggal dan yang tidak mampu bekerja karena sakit, keluar, cuti besar, dan dipecat) menurut jenis dan jumlahnya Tenaga Kesehatan masuk dan Tenaga Kesehatan keluar 5 (lima) tahun terakhir (BKD setempat sesuai jenjang administrasi pemerintahan). D. Menghitung Kebutuhan SDMK
1) ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan Jenis dan Jumlah SDMK di institusi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit, puskesmas, unit kerja pelayanan lainnya) saat ini; 2) rekapitulasi ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan jenis dan jumlah SDMK di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional saat ini. Teknis dan detail tentang langkah-langkah perhitungan ABK Kesehatan, dapat dilihat pada “Buku Manual ABK Kesehatan”.
1) ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan Jenis dan Jumlah SDMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang baru atau yang berubah klasifikasinya di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional saat ini; 2) rekapitulasi ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan jenis dan jumlah SDMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang baru atau yang berubah klasifikasinya di wilayah pemerintah daerah kab/kota, provinsi, dan nasional saat ini. Teknis dan detail tentang langkah-langkah perhitungan standar ketenagaan minimal, dapat dilihat pada “Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal”.
Teknis dan detail tentang langkah-langkah perhituangan rasio terhadap penduduk, dapat dilihat pada “Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Rasio Penduduk”. E. Menganalisis Data dan Informasi Data hasil olahan pada perhitungan kebutuhan SDMK tersebut selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh informasi untuk penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK. Analisis tersebut meliputi:
Dari hasil analisis tersebut dapat disusun rencana lebih lanjut dalam pengembangan SDMK. Dalam hal analisis data juga harus memperhatikan aspek kebijakan nasional maupun lokal serta program dan potensi yang dimiliki, potensi keuangan, kondisi geografis, pertumbuhan demografi, karakteristik wilayah, serta permasalahan dan status kesehatan. F. Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Dari hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk dokumen perencanaan kebutuhan SDMK. Ada 2 (dua) dokumen perencanaan kebutuhan SDMK, sebagai berikut:
Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah disusun, kemudian dilaporkan oleh tim pelaksana perencana kebutuhan SDMK kepada tim pengarah perencana kebutuhan SDMK untuk diberikan arahan/rekomendasi. G. Tindak Lanjut Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah dilengkapi dengan arahan/rekomendasi kemudian dikirimkan kepada lintas program, lintas sektor, kementerian/lembaga terkait untuk mendapatkan masukan terutama dikaitkan dengan pengadaan (formasi pegawai, pendidikan dan pelatihan), pendayagunaan (pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan), serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan. Setelah mendapat masukan, dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tersebut disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tabel 2 Tindak lanjut Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK No Komponen Tindak lanjut 1 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Tahunan (institusi / Fasilitas Pelayanan Kesehatan ) a Kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDMK menurut jenis dan jumlahnya.
Upaya redistribusi SDMK yang sejenis dari institusi / Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kelebihan jenis dan jumlah SDMK ke institusi / Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kekurangan 2 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Jangka Menengah 5 atau 10 tahun (Provinsi dan Pusat) a Kesenjangan Upaya redistribusi SDMK antar wilayah kab/kota dan provinsi secara adil dan merata b Peta disribusi Perlunya kebijakan pemerataan SDMK untuk peningkatan mutu pelayanan IV. PENUTUP Pedoman perencanaan SDMK ini disusun untuk memberikan arahan operasional bagi perencana dan pelaksana di berbagai tingkatan. Selain itu pedoman ini juga bisa menjadi referensi atau dasar dalam pembuatan kebijakan yang mengatur manajemen SDMK. Utamanya daerah sebagai ujung tombak diharapkan mampu melakukan perencanaan dan mengimplementasikannya pada masing-masing institusi kesehatan di wilayahnya. Komitmen yang kuat dari berbagai pihak guna terwujudnya perencanaan SDMK yang efektif merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Dengan demikian diharapkan ketersedian SDMK baik jenis, jumlah, kualifikasi, mutu, dan penyebarannya akan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat terwujud. BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT PROVINSI A. LATAR BELAKANG Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjabarkan bahwa pemerintah daerah provinsi menerima tanggung jawab dan kewenangan yang bersifat koordinatif, pengawasan dan pembinaan. Pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan koordinasi antar kabupaten/kota yang berada di bawah koordinasinya. Disamping itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga diberi kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. Berdasarkan asas dekonsentrasi maka provinsi merupakan wilayah administrasi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi menjadi daerah otonom. Implikasi struktural dari ditetapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi daerah administrasi sekaligus daerah otonom. Penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang kewenangannya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Dengan demikian pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan mengawal jenis, jumlah, mutu, dan penyebaran SDMK sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pentingnya menyusun perencanaan kebutuhan SDMK merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan. Perencanaan Kebutuhan SDMK dimaksudkan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga yang tepat dalam keterampilan, pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan dalam tugasnya dan dapat menyelesaikan beban tugasnya secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDMK di UPTD Kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah provinsi, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDMK antar kabupaten/kota yang berada di bawah wilayahnya. Guna memperoleh perencanaan kebutuhan SDMK yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah maka diperlukan adanya perencanaan kebutuhan SDMK dengan pendekatan dari bawah (bottom up) yang dimulai dari perencanaan kebutuhan SDMK institusi fasilitas pelayanan kesehatan, perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten/kota, perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan kebutuhan SDMK tingkat nasional. Pemerintah daerah provinsi bertugas untuk:
Beberapa permasalahan perencanaan SDMK yang dihadapi Pemerintah Provinsi saat ini antara lain:
Untuk memperoleh perencanaan SDMK pemerintah daerah provinsi yang komprehensif sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah provinsi diperlukan adanya suatu Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi. B. TUJUAN DAN SASARAN Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK pemerintah daerah provinsi. Sasaran Pedoman ini adalah para pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menajemen SDMK di fasilitas kesehatan pemerintah daerah provinsi serta fasilitas kesehatan vertikal yang ada di wilayah provinsi. C. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK TINGKAT PROVINSI Tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi, sebagai berikut:
1) Susunan Tim Pengarah Tim Pengarah terdiri atas para pemangku kepentingan pada tingkat pengambil kebijakan, berasal dari Asisten Daerah yang membidangi Organisasi, Kelembagaan dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. 2) Tugas dan Fungsi Tim Pengarah
1) Susunan Organisasi Tim Pelaksana: Tim Pelaksana terdiri atas para pemangku kepentingan pada tingkat penyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi, berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Fasilitas Kesehatan vertikal. 2) Tugas dan Fungsi: Tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana sebagai berikut:
3) Kapasitas Tim Pelaksana Tim pelaksana merupakan bagian dari Tim Perencana Kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah provinsi yang harus memiliki kemampuan untuk menghitung rencana kebutuhan SDMK di wilayahnya. Tim tersebut juga harus mampu menjadi fasilitator bagi Fasilitas Kesehatan yang menjadi tanggung jawab baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten di wilayahnya. Untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Tim Pelaksana perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan atau kegiatan lainnya.
Keluaran pada tahap ini meliputi:
Keluaran pada tahapan ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah provinsi.
Untuk perumusan usulan rekomendasi analisisnya dikaitkan dengan kebijakan yang ada dan berpotensi digunakan sebagai dasar penataan dan manajemen SDM Kesehatan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu dihasilkan dari proses analisis sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah disusun, kemudian dilaporkan oleh tim pelaksana perencana kebutuhan SDMK kepada tim pengarah perencana kebutuhan SDMK untuk diberikan arahan/rekomendasi. D. TINDAK LANJUT Hasil dari penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi dilaporkan oleh tim perencana SDMK pemerintah daerah provinsi ke Sekretaris Daerah pemerintah daerah provinsi untuk bahan pertimbangan tertulis dalam manajemen SDMK di pemerintah daerah provinsi. Pertimbangan tertulis yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi/arahan/rekomendasi dalam hal penataan kelembagaan dan manajemen SDMK. Setelah mendapatkan pertimbangan tertulis, dokumen perencanaan kebutuhan SDMK selanjutnya diproses untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur melalui Keputusan. Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat provinsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebagai dasar manajemen SDMK di pemerintah daerah provinsi. Dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan SDMK pemerintah daerah provinsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur dimanfaatkan untuk:
Time line Proses Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi … Tahun … No. Kegiatan Juli tahun …. Agustus tahun …. September tahun…. Catatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Persiapan Penyusunan Renbut SDMK (Provinsi) 2 Sosialisasi kebijakan Renbut SDMK 3 Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan 4 Pembentukan Tim Renbut SDMK (Provinsi) 5 Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana 6 Melakukan fasilitasi perhitungan kebutuhan SDMK Institusi + UPTD 7 Penyusunan Renbut SDMK 8 Kompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDMK 9 Analisis data dan informasi 10 Menyusun dokumen Renbut SDMK tk Provinsi 11 Tindak lanjut BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA A. LATAR BELAKANG Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDMK. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 16 berbunyi Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang kewenangannya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan urusan bidang kesehatan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota sepenuhnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Dengan demikian manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan merupakan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kebijakan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan mengawal jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran SDMK sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pentingnya menyusun rencana kebutuhan SDMK merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan. Perencanaan SDMK dimaksudkan untuk memperoleh jumlah tenaga yang tepat dalam keterampilan, pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan dalam tugasnya dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengelompokkan pengelolaan kesehatan kedalam beberapa sub sistem dimana salah satunya adalah sub sistem SDMK yang merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayan SDMK meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan SDMK Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari penyelenggaraan sub sistem SDMK adalah tersedianya SDMK yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal. Sisitem Kesehatan Nasional harus dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota setiap tahun anggaran berkewajiban membuat perencanaan kebutuhan SDMK. Hasil perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan selanjutnya diusulkan dalam rangka usulan formasi melalui jalur formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau usulan melalui cara lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengusulan formasi melalui jalur CPNS diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Selain melakukan perencanaan SDMK pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan melakukan penataan SDM termasuk SDMK di lingkungannya untuk memperoleh sumber daya manusia yang tepat baik secara kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional. Berdasarkan kebijakan hukum yang disebutkan diatas sangat jelas dasar kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan bidang kesehatan di wilayahnya, tidak terkecuali manajemen sumber daya di bidang kesehatan termasuk manajemen SDMK. SDMK merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan semua urusan pembangunan kesehatan. Manajemen SDMK yang baik harus diawali dengan sebuah perencanaan SDMK yang baik pula. Beberapa permasalahan perencanaan SDMK yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota saat ini antara lain:
B. TUJUAN DAN SASARAN Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Sasaran dari pedoman ini adalah para pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam manajemen SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dan perencana kebutuhan SDMK di institusi kesehatan milik pemerintah maupun swasta C. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK TINGKAT KABUPATEN/KOTA Tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Keluaran pada tahap ini adalah adanya komitmen, dukungan, dan tindak lanjut dari pemangku kepentingan yang melibatkan lintas program dan sektor di pemerintah daerah kabupaten/kota.
Tim Pengarah terdiri dari para pemangku kepentingan pada tingkat pengambil kebijakan. Susunan personalia Tim Pengarah berasal dari asisten daerah yang membidangi organisasi dan tatalaksana, badan kepegawaian daerah kabupaten/kota, badan perencana dan pembangunan daerah, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota. Tim Pelaksana terdiri dari para pemangku kepentingan pada tingkat pelaksana penyusun dokumen perencanaan dan penghitungan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Susunan personalia Tim Pelaksana berasal dari badan kepegawaian daerah kabupaten/kota, badan perencana dan pembangunan daerah, dinas kesehatan kabupaten/kota, bagian organisasi dan tata laksana, rumah sakit umum daerah dan UPTD kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dan perwakilan unsur institusi kesehatan swasta.
Tugas dan fungsi dari Tim Pengarah sebagai berikut: 1) memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDMK dalam mendukung pembangunan kesehatan; 2) memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota; 3) memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota; 4) memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan 5) memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana sebagai berikut: 1) mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan SDMK; 2) mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta; 3) memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan SDMK; 4) mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDMK dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta; 5) menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDMK dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta; 6) menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK; 7) menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; 8) Memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen SDMK; 9) memroses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota; 10) melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah; dan 11) Melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan SDMK ke tingkat provinsi. Keluaran pada tahap ini adalah adanya surat keputusan bupati/walikota sebagai bentuk legalitas terhadap komitmen.
Keluaran pada tahap ini adalah adanya kemampuan Tim Perencana Kebutuhan SDMK khususnya tim pelaksana dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK.
Keluaran pada tahap ini meliputi:
Adapun data dan informasi yang harus dikumpulkan sekurang- kurangnya:
Keluaran pada tahapan ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.
D. TINDAK LANJUT Hasil dari penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dilaporkan oleh Tim Perencana Kebutuhan SDMK pemerintah daerah kabupaten/kota ke sekretaris daerah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bahan pertimbangan tertulis dalam manajemen SDMK di kabupaten/kota. Pertimbangan tertulis yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi/arahan/rekomendasi dalam hal penataan kelembagaan dan manajemen SDMK. Setelah mendapatkan pertimbangan tertulis, dokumen perencanaan kebutuhan SDMK selanjutnya diproses untuk mendapatkan penetapan dari Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan. Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai dasar manajemen SDMK di tingkat pemerintah daerah propinsi. Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dimanfaatkan untuk:
Time line Proses Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Kabupaten/kota … Tahun … No. Kegiatan Januari tahun …. Februari tahun …. Maret tahun …. April tahun… Mei tahun …. Juni tahun …. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Mengadvokasi para pemangku kepentingan 2 Membentuk dan menyiap-kan rancangan SK Tim Pe-rencana Kebutuhan SDMK 3 Mengkoreksi dan memparaf SK Tim Perencana Kebutuhan SDMK 4 Mengkoreksi dan menanda-tangani SK Tim Perencana Kebutuhan SDMK 5 Menyampaikan SK Tim Perencana Kebutuhan SDMK ke Anggota Tim Perencana tembusan SKPD terkait 6 Meningkatkan kapasitas Tim Perencana (khususnya tim pelaksana) 7 Tim Perencana Kebutuhan SDMK melakukan fasilitasi, kabupaten/kota, melakukan perhitungan kebutuhan SDMK pada unit kerjanya masing-2 8 Institusi kesehatan milik pemerintah kabupaten/kota maupun swasta menyusun hasil perhitungan kebutuhan SDMK 9 Mengkompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDMK 10 Menganalisis data dan informasi hasil perhitungan kebutuhan SDMK 11 Memasukan data, informasi, dan hasil analisis kedalam format dokumen perencanaan kebutuhan SDMK . 12 Mendisposisi ke BKD untuk menelaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK . 13 Menerima hasil koreksian dokumen perencanaan kebutuhan SDMK 14 Memperbaiki dokumen perencanaan kebutuhan SDMK 15 Menelaah, memproses, dan menyaampaikan rancangan keputusan Bupati/Walikota tentang dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten/kota 16 Menandatangani dokumen perencanaan kebutuhan SDMK 17 Menerima surat keputusan Bupati/Walikota tentang dokumen perencanaan kebutuhan SDMK 18 Melakukan manajemen SDMK yang bekerja di instansi kesehatan milik pemerintah kabupaten/kota 19 Dinas kesehatan kab/kota dan SKPD terkait melakukan penataan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang baru mengajukan izin pendirian di wilayah kabupaten/kota MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Contoh 1 DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK TAHUNAN TINGKAT PROVINSI PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN PROVINSI “A” TAHUN … DINAS KESEHATAN PROVINSI “A” TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN berisi A. Latar belakang, B. Dasar hukum, C. Tujuan, D. Ruang Lingkup, E. Sumber Data, F. Standar yang digunakan BAB II GAMBARAN UMUM berisi A. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Provinsi “A” B. Kondisi geografis dan kepadatan penduduk Provinsi “A” C. Gambaran status kesehatan Provinsi “A” BAB III GAMBARAN SDM KESEHATAN berisi A. Keadaan ketersediaan institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di pemerintah daerah Provinsi “A”, B. Keadaan ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan SDMK per institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1-3 tahun terakhir di wilayah Provinsi “A”; C. Distribusi SDMK menurut jenis dan jumlahnya menurut Kabupaten /Kota se Provinsi “A” BAB IV KEBUTUHAN SDM KESEHATAN berisi A. Hasil Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK di Faskes Provinsi “A”
Kesenjangan jumlah SDMK (contoh: Bidan) Puskesmas Berdasarkan ABK Kes Per Kabupaten / Kota se Provinsi “A” Tahun 2014 No. Kabupaten/ Kota Jumlah Bidan Kesenjanga n (3)-(4) Keadaan Jumlah Tenaga Saat ini Kebutuhan
(3)-(4) Keadaan Saat ini Kebutuhan
(3)-(4) Keadaan Jumlah Tenaga Saat ini Kebutuhan
(3)-(4) Keadaan Saat ini Kebutuhan
C. Rencana kebutuhan SDMK Tahun 2015 D. Rencana redistribusi SDMK antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan sejenis dalam wilayah pemerintah daerah kabupaten / kota se provinsi atau antar wilayah pemerintah daerah provinsi
(11)-(12) PNS PPPK Lainnya Total
E. Rencana distribusi dari alokasi formasi; BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI berisi A. Kesimpulan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, penyebaran atau distribusi, dan pengadaan SDMK; B. Rekomendasi berisi rencana pemenuhan kebutuhan, distribusi dan redistribusi, dan lainnya sesuai dengan prioritas masalah yang ditemukan. Contoh 2 CONTOH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK JANGKA MENENGAH TINGKAT PROVINSI PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN PROVINSI “A” TAHUN 2015-2019 DINAS KESEHATAN PROVINSI “A” TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN berisi: A. Latar belakang B. Dasar hukum C. Tujuan D. Ruang Lingkup E. Sumber Data F. Standar yang digunakan BAB II GAMBARAN UMUM berisi: A. Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi “A” Tahun 2010 - 2014 Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbungan Penduduk (r) Keterangan
B. Kondisi geografis dan kepadatan penduduk,
AKI, AKB, AK Balita, Status Gizi, Umur Harapan Hidup, dan lain- lain. Gambaran tersebut mencakup per Kabupaten / Kota dan Provinsi “A”. BAB III GAMBARAN SDM KESEHATAN berisi A. Keadaan ketersediaan institusi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di pemerintah daerah Provinsi Tabel 2 Dinkes, RSU Pusat dan Daerah, serta UPT / UPTD yang berada di wilayah Provinsi “A” Jenis SDMK No Institusi/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan A B C D E F G H I
Jenis SDMK: A = Dokter Spesialis B = Dokter Umum C = Perawat D = dst B. Keadaan ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan SDMK per kabupaten/kota se Provinsi “A” Tabel 3 Distribusi SDMK per Kabupaten/kota se Provinsi “A” Tahun … (terakhir) No. Kabupaten / Kota Jenis SDMK Dr.Umum Bidan Prwt .. .. .. .. .. .. .. .. dst
Jenis Tenaga Kesehatan Terget Ratio per 100.000 penduduk (Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013) 2014 2019 2025 1 Dokter Spesialis 10 11 12 2 Dokter Umum 40 45 50 3 Dokter Gigi 12 13 14 4 Perawat 158 180 200 5 Bidan 100 120 130 6 Perawat Gigi 15 18 21 7 Apoteker 9 12 15 8 Ass. Apoteker 18 24 30 9 SKM 13 16 18 10 Sanitarian 15 18 20 11 Nutrisionis / Ahli Gizi 10 14 18 12 Keterapian Fisik 4 5 6 13 Keterapian Medis 14 16 18 Sumber: RPTK Tahon 2011-2025 (Kepmenko Kesra No.54 Tahun 2013) Standar Ketenagaan tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan Kebutuhan SDMK (masing-masing Jenis SDMK) Proyeksi Jangka Menengah Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2025). BAB IV KEBUTUHAN SDM KESEHATAN berisi : F. Proyeksi Penduduk Provinsi “A” (contoh: Provinsi Jawa Timur) Tahun 2014-2025 Tabel 4 Proyeksi Penduduk Provinsi “A” (Contoh: Jawa Timur) Tahun 2014-2025 2010-2015 1.38 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Pt = Po(1+r) t → 1.38 (1+r) t 1.01 1.02 1.04 1.05 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 37,565,800 38,847,600 39,309,886 39,777,674 40,251,028 40,730,016 39,886,300 40,285,163 40,688,015 41,094,895 41,505,844 40,646,100Proyeksi Penduduk Perhitungan Proyeksi Penduduk Jawa Timur Tahun 2014-2025 Tahun Tahun 2015-2020 Tahun 2020-2025 r (Laju Pertumbuhan Penduduk) Tahun Catatan: Perhitungan Proyeksi Penduduk Provinsi “A” (contoh: Jawa Timur) Tahun 2014-2025, dapat mengacu pada Buku Manual 3 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Jangka Menengah berdasarkan Metode Rasio SDMK terhadap Penduduk G. Bila untuk Rencana Jangka Menengah Provinsi “A” Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh: Perawat) di Provinsi “A” Tahun 2014-2025 Tabel 5 Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh: Perawat) di Provinsi “A” Tahun 2014-2025 No 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Penduduk pada awal tahun 2 Target Rasio SDMK 2014, 2019, 2025 158 180 200 3 Kebutuhan SDMK berdasarkan Rasio Penddk 4 Jumlah SDMK (Perawat) di awal th (saat ini) 5 Keluar-cuti besar- dipecat 6 Keseluruhan keluar 7 SDMK (Perawat) yang ada diakhir tahun 8 Kesenjangan Kebutuhan SDMK 9 SDMK (Perawat) yang ada diakhir tahun Catatan : Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK Jangka Menengah Provinsi “A” (contoh: Jawa Timur) Tahun 2014-2025, dapat mengacu pada Buku Manual 3 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Jangka Menengah berdasarkan Metode Rasio SDMK terhadap Penduduk BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI berisi A. Kesimpulan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, penyebaran atau distribusi, dan pengadaan SDMK; B. Rekomendasi berisi rencana pemenuhan kebutuhan, distribusi dan redistribusi, dan lainnya sesuai dengan prioritas masalah yang ditemukan. Contoh 3 CONTOH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK TAHUNAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN KABUPATEN / KOTA “X” TAHUN … DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA “X” TAHUN 2015 BAGIAN I PENDAHULUAN Berisi A. Latar Belakang B. Pendahuluan Mengapa rencana ini harus dibuat?
Kabupaten/kota “X”Tahun ……(terakhir) No. Jenis SDMK UPTD …….. KeteranganPNS PPPK Lainnya Jumlah
Rekapitulasi Keadaan Jenis dan Jumlah SDMK di Faskes Kabupaten / kota “X” Tahun ……. No Jenis SDMK Dinkes Kab/kota “X” RSU Kab/kota “X” …dst Jml.SDMK saat ini Jml. kebutuhan SDMK Kurang /lebih/ sesuai Jml.SDMK saat ini Jml. kebutuhan SDMK Kurang /lebih/ sesuai
kebutuhan SDMK Kurang / lebih / sesuai Jml.SDMK saat ini Jml. kebutuhan SDMK Kurang / lebih / sesuai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah BAGIAN IV PERENCANAAN KEBUTUHAN Isi dari Perencanaan Kebutuhan:
KODE : RENCANA (ASAL) REDISTRIBUSI RENCANA TUJUAN REDISTRIBUSI WAKTU RENCANA REDISTRIB USI WAKTU PELAKSA NAAN REDISTRI BUSI KET NO KODE PUSKES MAS NAMA PUSKES MAS JENI S SDM K JUMLAH KELEBIH AN NAMA PUSKES MAS JUMLAH KEKURAN GAN JUMLAH YANG DIREDISTRI BUSI JUML AH YANG KURA NG
KODE : RENCANA (ASAL) REDISTRIBUSI RENCANA TUJUAN REDISTRIBUSI WAKTU RENCANA REDISTRI BUSI WAKTU PELAKSANAAN REDISTRIBUSI KET No Nama Unit/ Instala si JENI S SDM K JUMLAH KELEBIH AN Nama Unit/ Instalasi JUMLAH KEKURANGAN JUMLAH YG DIREDISTRIB USI JUMLAH YANG KURANG
(10)-(11) PNS PPPK Lainnya Total
BAGIAN V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan dan Rekomendasi berisi A. Kesimpulan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, penyebaran atau distribusi, dan pengadaan SDMK B. Rekomendasi berisi rencana pemenuhan kebutuhan, distribusi dan redistribusi, dan lainnya sesuai dengan prioritas masalah yang ditemukan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)