DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan satuan kerja pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 2021, No. 1507 Pajak, dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat ditetapkan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
d.bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S- 356/MK.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 telah diberikan persetujuan terhadap usulan besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021, No. 1507 Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pelayanan kesehatan:
1. a.dalam keadaan kahar;
2. b.untuk pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
3. c.untuk pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
4. d.untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan;
5. e.untuk penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau 2021, No. 1507
6. f.untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Pasal 2

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari:
1. a.layanan poliklinik;
2. b.pemeriksaan laboratorium;
3. c.pemeriksaan radiologi;
4. d.tindakan medis;
5. e.tindakan Instalasi Gawat Darurat;
6. f.pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana oleh bidan dan dokter umum; dan
7. g.ambulans.
(2)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan dengan kriteria pelayanan kesehatan pada kondisi bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat.
(2)Kriteria dan penetapan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beserta penatalaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan kesehatan bagi: 2021, No. 1507
1. a.calon pegawai negeri sipil;
2. b.pegawai negeri sipil;
3. c.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
4. d.pegawai pemerintah non pegawai negeri.
(2)Calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan pegawai yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pegawai yang diangkat dengan keputusan dan/atau perjanjian kerja dan dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keluarga inti calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang meliputi:
1. a.suami/istri; dan/atau
2. b.anak yang berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 5

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan yang telah mencapai batas usia pensiun dan suami/istri pensiunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d 2021, No. 1507 merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan kenegaraan/pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau kementerian/lembaga lain.

Pasal 7

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan kewajiban fungsi sosial Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisi korban.
(2)Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan kesehatan untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Pasal 9

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk:
1. a.pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai; dan/atau
2. b.pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, 2021, No. 1507 diberikan bagi yang telah melakukan pendaftaran di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa salinan:
1. a.kartu identitas pegawai bagi pegawai Kementerian Kesehatan;
2. b.kartu keluarga bagi keluarga inti pegawai;
3. c.keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; atau
4. d.kartu keluarga dan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun atas nama suami/istri, bagi suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam hal pegawai Kementerian Kesehatan belum memiliki kartu identitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan surat keterangan sebagai pegawai Kementerian Kesehatan dari pejabat yang membidangi urusan Administrasi Umum.
(4)Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan nomor identitas khusus untuk pegawai Kementerian Kesehatan, keluarga inti pegawai, pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, dan suami/istri pensiunan pegawai yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(5)Dalam hal pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan telah meninggal dunia dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan menikah kembali, pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap suami/istri pensiunan pegawai dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan 2021, No. 1507 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari:
1. a.pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan; atau
2. b.pimpinan satuan kerja pada kementerian/lembaga lain kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(2)Terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan satuan kerja pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 2021, No. 1507 Pajak, dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat ditetapkan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
d.bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S- 356/MK.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 telah diberikan persetujuan terhadap usulan besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021, No. 1507 Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pelayanan kesehatan:
1. a.dalam keadaan kahar;
2. b.untuk pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai;
3. c.untuk pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan;
4. d.untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan;
5. e.untuk penyelenggaraan kegiatan sosial; dan/atau 2021, No. 1507
6. f.untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Pasal 2

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari:
1. a.layanan poliklinik;
2. b.pemeriksaan laboratorium;
3. c.pemeriksaan radiologi;
4. d.tindakan medis;
5. e.tindakan Instalasi Gawat Darurat;
6. f.pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana oleh bidan dan dokter umum; dan
7. g.ambulans.
(2)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan dengan kriteria pelayanan kesehatan pada kondisi bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat.
(2)Kriteria dan penetapan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beserta penatalaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan kesehatan bagi: 2021, No. 1507
1. a.calon pegawai negeri sipil;
2. b.pegawai negeri sipil;
3. c.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
4. d.pegawai pemerintah non pegawai negeri.
(2)Calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan pegawai yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pegawai yang diangkat dengan keputusan dan/atau perjanjian kerja dan dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Keluarga inti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keluarga inti calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang meliputi:
1. a.suami/istri; dan/atau
2. b.anak yang berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisi korban.
(2)Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap pelayanan kesehatan untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Pasal 9

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk:
1. a.pegawai Kementerian Kesehatan dan keluarga inti pegawai; dan/atau
2. b.pensiunan pegawai dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, 2021, No. 1507 diberikan bagi yang telah melakukan pendaftaran di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa salinan:
1. a.kartu identitas pegawai bagi pegawai Kementerian Kesehatan;
2. b.kartu keluarga bagi keluarga inti pegawai;
3. c.keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan; atau
4. d.kartu keluarga dan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun atas nama suami/istri, bagi suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam hal pegawai Kementerian Kesehatan belum memiliki kartu identitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan surat keterangan sebagai pegawai Kementerian Kesehatan dari pejabat yang membidangi urusan Administrasi Umum.
(4)Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan nomor identitas khusus untuk pegawai Kementerian Kesehatan, keluarga inti pegawai, pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan, dan suami/istri pensiunan pegawai yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(5)Dalam hal pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan telah meninggal dunia dan suami/istri pensiunan pegawai Kementerian Kesehatan menikah kembali, pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap suami/istri pensiunan pegawai dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan 2021, No. 1507 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan/pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari:
1. a.pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan; atau
2. b.pimpinan satuan kerja pada kementerian/lembaga lain kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(2)Terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020