DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017

Nomor: 37
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai hasil pelayanan kesehatan yang optimal, salah satunya dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/MENKES/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
2.Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi bertujuan untuk:

a.terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, efektif dan sesuai dengan standar;
b.memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
c.mewujudkan manajemen yang terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; dan
d.terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

(1)Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus:
1. a.menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu;
2. b.terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan
4. d.berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional;
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.terbukti secara ilmiah;
2. b.dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan
3. c.memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

a.pendekatan holistik dengan menelaah dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya dari pasien.
b.mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien;
c.diberikan secara rasional;
d.diselenggarakan atas persetujuan pasien (informed consent);
e.mengutamakan pendekatan alamiah;
f.meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri; dan
g.pemberian terapi bersifat individual.

Pasal 7

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dapat diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penapisan terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer, modalitas yang digunakan dalam pelayanan kesehatan komplementer, dan tenaga kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan hasil penapisan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas.
(2)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya.

Pasal 9

(1)Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.
(2)Rekomendasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.hasil kredensial terhadap staf medis dan tenaga kesehatan tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
2. b.jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan; dan
3. c.area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Pasal 10

(1)Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi oleh kepala atau direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diintegrasikan;
2. b.penetapan standar prosedur operasional Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
3. c.penetapan unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
4. d.pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan; dan
5. e.penerbitan kewenangan klinik tenaga kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
(2)Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dapat berupa unit tersendiri, instalasi rawat jalan, atau berada di bawah instalasi pelayanan kesehatan lainnya.
(3)Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dokter yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai hasil pelayanan kesehatan yang optimal, salah satunya dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/MENKES/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
2.Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi bertujuan untuk:

a.terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, efektif dan sesuai dengan standar;
b.memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
c.mewujudkan manajemen yang terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; dan
d.terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

(1)Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus:
1. a.menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu;
2. b.terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan
4. d.berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional;
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.terbukti secara ilmiah;
2. b.dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan
3. c.memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

a.pendekatan holistik dengan menelaah dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya dari pasien.
b.mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien;
c.diberikan secara rasional;
d.diselenggarakan atas persetujuan pasien (informed consent);
e.mengutamakan pendekatan alamiah;
f.meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri; dan
g.pemberian terapi bersifat individual.

Pasal 7

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dapat diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penapisan terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer, modalitas yang digunakan dalam pelayanan kesehatan komplementer, dan tenaga kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan hasil penapisan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas.
(2)Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya.

Pasal 9

(1)Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.
(2)Rekomendasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.hasil kredensial terhadap staf medis dan tenaga kesehatan tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
2. b.jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan; dan
3. c.area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Pasal 10

(1)Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi oleh kepala atau direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diintegrasikan;
2. b.penetapan standar prosedur operasional Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
3. c.penetapan unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
4. d.pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan; dan
5. e.penerbitan kewenangan klinik tenaga kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
(2)Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dapat berupa unit tersendiri, instalasi rawat jalan, atau berada di bawah instalasi pelayanan kesehatan lainnya.
(3)Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dokter yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019