DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud pengaturan perizinan tenaga kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah; Tujuan pengaturan perizinan tenaga kesehatan adalah : a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan; b. mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan; d. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian medis, tenaga keteknisian medis dan tenaga keteknisian biomedik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Probolinggo perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
15.Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif; 4
25.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap oranguntuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. 5
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Perizinan di bidang Kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
15.Penyehat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
16.Organisasi Profesi adalah wadah untuk perhimpunan tenaga kesehatan seprofesi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas perizinan tenaga kesehatan, yaitu :

a.perikemanusiaan;
b.kemanfaatan;
c.pemerataan;
d.etika dan profesionalisme;
e.penghormatan hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.pengabdian. 6

Pasal 3

Maksud pengaturan perizinan tenaga kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan perizinan tenaga kesehatan adalah :

a.memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan;
b.mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan;
d.mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
e.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.

BAB III

TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

(1)Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian medis, tenaga keteknisian medis dan tenaga keteknisian biomedik.
(2)Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktek dokter;
2. b.izin praktek dokter gigi;
3. c.izin praktek dokter spesialis;
4. d.izin praktek dokter gigi spesialis;
5. e.izin praktek dokter internsip;
6. f.izin praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.
(3)Izin tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktek psikologis klinis;
2. b.izin kerja psikologis klinis. 7
(4)Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktik perawat;
2. b.izin kerja perawat;
3. c.izin kerja terapis gigi dan mulut;
4. d.izin kerja perawat anastesi.
(5)Izin tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin praktik bidan.
(6)Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktek apoteker;
2. b.izin kerja apoteker;
3. c.izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
(7)Izin tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin kerja epidemiologi kesehatan;
2. b.izin kerja tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku;
3. c.izin kerja pembimbing kesehtan kerja;
4. d.Izin kerja tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
5. e.Izin kerja tenaga biostatistik dan kependudukan;
6. f.Izin kerja tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
(8)Izin tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Izin kerja tenaga sanitasi lingkungan;
2. b.Izin kerja entomolog kesehatan;
3. c.Izin kerja mikrobiologi kesehatan.
(9)Izin tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktek tenaga gizi;
2. b.izin kerja tenaga gizi.
(10)Izin tenaga keterapian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin praktek fisioterapis;
2. b.izin praktek okupasi terapis;
3. c.izin praktek terapis wicara;
4. d.izin praktek akupunktur.
(11)Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
2. b.izin kerja teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah;
3. c.izin kerja refraksionis optisien/optometris;
4. d.izin kerja teknisi gigi;
5. e.izin kerja penata anastesi;
6. f.izin kerja terapis gigi dan mulut;
7. g.izin kerja audiologis. 8
(12)Izin tenaga keteknisan biomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Izin kerja radiografer;
2. b.Izin kerja elektromedis;
3. c.Izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
4. d.Izin kerja fisikawan medik;
5. e.Izin kerja radioterepis;
6. f.Izin kerja ortotik prostetik

BAB IV

SURAT TANDA DAFTAR

Pasal 6

(1)Surat Tanda Daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan Surat Izin Penyehat Tradisional.
(2)Surat Terdaftar penyehat tradisional diberikan kepada penyehat tradisional yang menjalankan pekerjaan penyehat tradisional.
(3)Surat Izin penyehat tradisional diberikan kepada penyehat tradisional yang metodenya sudah memenuhi peryaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
(4)Klasifikasi penyehat tradisional yang mendapatkan Surat Tanda Daftar meliputi :
1. a.jenis penyehat tradisional keterampilan, meliputi :
  1. 1.akupunkturis;
  2. 2.pengobatan tradisonal refleksi;
  3. 3.pengobatan tradisonal pijat urat;
  4. 4.pengobatan tradisonal patah tulang;
  5. 5.pengobatan tradisonal tusuk jari (akupressuris);
  6. 6.pengobatan tradisonal sunat;
  7. 7.chiropractor.
2. b.jenis penyehat tradisonal ramuan, meliputi :
  1. 1.jamu;
  2. 2.gurah;
  3. 3.sinshe;
  4. 4.tabib;
  5. 5.homeopathy;
  6. 6.aromaterapi.
3. c.terapis Sehat Pakai Air (SPA). 9
(5)Ketentuan Penyehat tradisional adalah sebagai berikut :
1. a.hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
2. b.dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
3. c.dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya;
4. d.dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Permohonan perizinan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
(3)Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama Surat Tanda Registrasi dari Organisasi Profesi masih berlaku.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang Izin berhak :

a.melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
c.memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 10

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/Per/VIII/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/Per/VIII/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016