Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.
dan
yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).
Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 68 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:
Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat
Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kesehatan mengalami perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar- benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK. Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif–preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, di mana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN. Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak dobel counting pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh : biaya obat program, obat TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu penghitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif. Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan tools costing SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM. B. Tujuan dan Sasaran Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. C. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
D. Ruang Lingkup Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi:
BAB II PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI A. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistik kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut : NO JENIS JUMLAH FUNGSI
1) Dokter umum; 2) Perawat; 3) bidan;
1) Dokter; 2) Perawat; 3) bidan; 4) Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain; 5) Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa; 6) Apoteker dan/atau Asisten Apoteker; 7) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan.
Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana.
1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah; 2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; 3) Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar; 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan.
1) Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana; 2) Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi: a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun X 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama Contoh perhitungan : Pada tahun 2018, di Provinsi X telah terjadi 2 kali kejadian krisis kesehatan yang membutuhkan dukungan Provinsi dalam penanganannya. a) Telah dilakukan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dengan melakukan sosialisasi terhadap 150 penduduk wilayah rawan bencana dengan target sebanyak 165 penduduk; b) Bulan September, di Kabupaten A terjadi banjir yang menimpa 5.108 jiwa. Dinkes Provinsi telah memobilisasi klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dengan jumlah yang dilayani mencapai 5.105 jiwa. c) Bulan Desember, Kabupaten M terjadi bencana longsor dengan penduduk terdampak berjumlah 5.440 jiwa, Dinkes provinsi memobilisasi sub klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dengan jumlah yang dilayani sebanyak 5.450 jiwa. Tahap pra krisis kesehatan = 150 penduduk x 100% = 90,9% 165 penduduk Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan= (5105 + 5440) x 100% (5108 + 5450) = 99,9% Capaian target tahun 2018 = 90,9% + 99,9% = 95,4% 2
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana
- Satuan biaya disesuaikan dengan Standar Biaya yang berlaku Keterangan : 1) Unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu; 2) Lama pelaksanaan dan jumlah pengiriman tim bergantung pada jenis bencana, lokasi, dan luas dampak bencana. 3) Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Bahan Habis Pakai dilaksanakan sesuai kebutuhan. B. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE Alat tulis yang diperlukan 1 set Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko
1) Dokter 2) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi 3) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan 4) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi 5) Tenaga Laboratorium 6) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan 7) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi.
1) Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. 2) Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut; a) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. b) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi. c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepada daerah Kabupaten/kota terdampak.
1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan pada Kondisi KLB Sasaran pada Kondisi KLB adalah penduduk terinfeksi penyakit dan penduduk yang berisiko terdampak penyakit penyebab KLB/ keracunan pangan. Jumlah sasaran dihitung berdasarkan beberapa cara, antara lain : a) Pendataan riil pada saat kejadian b) Prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir (sesuai pelaporan STP KLB) atau c) Jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya (data kependudukan) 2) Jenis Pelayanan Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan c) Penyuluhan d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit e) Penanganan jenazah, jika diperlukan f) Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan g) Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu 3) Rujukan Pelayanan kesehatan pada penduduk yang diduga dan atau terkena infeksi penyakit berpotensi KLB dirujuk ke fasyankes rujukan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
1) Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 2) Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB 4) Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB tersebut dengan menggunakan format berikut: NO JENIS KLB Kab/ Kota Periode KLB Pelayanan kesehatan Pddk kondisi KLB Ket.Sasaran Yang dilayani Jenis KLB yang terjadi Dari tanggal mulai KLB sampai KLB berakhir Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko (Penyelidikan epidemiologi) Tata laksana Kasus Pencegahan dan pengebalan Pemusnahan penyebab penyakit Penanganan jenazah Penyuluhan Upaya penanggulang an lain Keterangan a) Kolom Nomer ; sudah jelas b) Kolom Jenis KLB : diisi dengan jenis KLB yang terjadi/mengancam c) Kolom Kabupaten/Kota : diisi dengan Nama Kabupaten/Kota yang mengalami/terancam KLB d) Kolom Periode KLB : diisi dengan tanggal/bulan/tahun awal KLB mulai dicurigai sampai KLB berakhir. e) Kolom Pelayanan Kesehatan : diisi dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. f) Kolom Penduduk kondisi KLB : - Sasaran : diisi dengan jumlah penduduk Kondisi KLB - Yang dilayani : diisi dengan jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan g) Kolom Keterangan : diisi dengan hal-hal yang akan disampaikan terkait jenis KLB contoh hasil laboratorium
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB ( di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi = Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. X 100 % Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Catatan ; Nominator adalah jumlah orang yang terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar. Denominator adalah jumlah seluruh orang yeng terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB) Contoh Perhitungan Capaian Provinsi X pada tahun 2017 mengalami 2 kali kondisi KLB provinsi sebagai berikut; KLB 1: Pada bulan Januari terjadi KLB Campak di Kabupaten A dan Kota B dan memiliki hubungan epidemiologi, kedua Kabupaten/Kota tersebut telah menetapkan KLB di wilayahnya masing-masing. Jumlah kasus dan populasi berisiko di kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah; Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 15 orang dan populasi berisiko terdampak 137 orang, Kota B; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 25 orang dan populasi berisiko terdampak 273 orang, Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 40 + 410 = 450 orang. Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kota B, yang meliputi pelayanan terhadap kasus campak (tata laksana kasus) sebanyak : 40 orang (dari total 40 kasus), dan, pencegahan dan pengebalan (pemberian vitamin A pada kontak/populasi berisiko, ORI), serta Penyuluhan, sebanyak 375 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kota B sebanyak 415 orang. KLB 2: Pada bulan September terjadi KLB DBD di Kabupaten A dan Kabupaten E. Berdasarkan hasil kajian surveilans Provinsi kedua KLB tersebut memiliki hubungan epidemiologis. Kabupaten A sudah menetapkan KLB di wilayahnya, tetapi Kabupaten E belum menyatakan KLB dengan berbagai pertimbangan walaupun sudah memenuhi kriteria KLB. Jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB dan populasi berisiko terdampak di kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah; Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 153 orang dan populasi berisiko terdampak 1350 orang, Kota E; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 277 orang dan populasi berisiko terdampak 3650 orang. Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5430 Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kabupaten E, yang meliputi tata laksana kasus di pelayanan kesehatan sebanyak 430 orang (dari total 430 kasus), dan pencegahan (PSN, Fogging) dan penyuluhan di lokasi KLB (dengan menggunakan berbagai media TV dan Radio Lokal, penyuluhan di tingkat desa) dengan jumlah sasaran sebanyak 5000 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kabupaten E sebanyak 5.430 orang. Maka rekapitulasi pada tahun 2017: Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan kondisi KLB di Provinsi X tahun 2017 sebanyak KLB I + KLB II (415 + 5430) = 5.845 orang. Sedangkan Penduduk pada kondisi KLB I + KLB II; 450 + 5430 = 5.880 orang Sehingga Capaian Kinerja Provinsi X dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kodisi KLB adalah; 5.845/5.880 x 100% = 99,4 % Catatan: mengingat jumlah penduduk yang mendapat layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa masih belum seluruhnya, maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau seluruh penduduk pada kondisi KLB. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan pada kondisi KLB. Pemantauan terhadap KLB di Provinsi dapat dilihat melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang dilakukan di masing-masing Provinsi Jika kinerja dalam SKDR baik maka kemungkinan munculnya KLB Provinsi lebih kecil, namun sebaliknya bila kinerja SKDR tidak baik, maka risiko munculnya KLB Provinsi besar.
Petugas kesehatan
• Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan segera setelah diketahui KLB dan selama KLB berlangsung untuk melakukan evaluasi. • Perkiraan anggaran merujuk pada jumlah penduduk minmal 2 kab/kota yang berisiko berdasarkan data SKDR 3 tahun terakhir Kasus (probable, suspek, konfirm) a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen b.biaya pengiriman dan pemeriksaan laboratorium
Petugas kesehatan
• Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan segera setelah diketahui KLB dan selama KLB berlangsung untuk melakukan evaluasi. • Perkiraan anggaran merujuk pada jumlah penduduk minmal 2 kab/kota yang berisiko berdasarkan data SKDR 3 tahun terakhir Kasus (probable, suspek, konfirm) a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen b.biaya pengiriman dan pemeriksaan laboratorium
a) Lama pelaksanaan penyelidikan epidemiologi tergantung pada jenis penyakit, luas dan lokasi kejadian KLB b) Jenis bahan dan alat pengambilan serta tempat penyimpanan spesimen/sampel kasus, kontak dan lingkungan tergantung dari jenis KLB c) Pengiriman spesimen/sampel KLB ke laboratorium rujukan. BAB III PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1 ampul x Sejumlah sasaran ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu) - Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan 2 Tablet tambah darah 90 tablet x jumlah ibu hamil - Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil
1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
1) Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Catatan: a) Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) x 100 % Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) b) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya. Contoh Perhitungan Kabupaten “A” terdapat 3 Puskesmas B,C,dan D. Terdapat estimasi 1000 ibu hamil dan dari hasil pendataan terdapat 750 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan fasyankes swasta: Lokasi Pelayanan Jumlah Ibu hamil di Kab (proyeksi) Mendapat pelayanan Sesuai standar Mendapat pelayanan Tidak sesuai standard Keterangan
2.Puskesmas C, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes, Pustu dan fasyankes swasta) 500 300 100 Fasyankes swasta termasuk rumah sakit harus melapor ke puskesmas C 3.Puskesmas D, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes, Pustu) 150 100 0 Tidak ada fasyankes swasta di wilayah Puskesmas C Total Kabupaten A (Total Puskesmas B+C+D) 1000 (X) 550 (Y) 200 (Z) Capaian indikator ibu hamil yang mendapat pelayanan standar di Kab. A = ___Y__ x 100% X = _550_ x 100% = 55% 1000 Capaian SPM kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 55 %. Catatan: a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :
b) Ibu hamil di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut.
1) Persalinan normal. 2) Persalinan komplikasi.
1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar. a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. x 100 % Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh Perhitungan Kabupaten “D” terdiri dari 3 Puskesmas A,B, dan C. Terdapat 3.500 sasaran ibu bersalin (proyeksi) . Rincian ibu yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagai berikut: Lokasi Pelayanan Jumlah ibu bersalin (proyeksi) Dilayani Sesuai standar Dilayani Tidak sesuai standar Keterangan Puskesmas A 800 500 0 Bersalin oleh tenaga kesehatan di Rumah 0 20 Tidak dihitung, karena tidak bersalin di fasyankes. Tetapi dipakai sebagai bahan evaluasi dan perencanaan Puskesmas selanjutnya Bersalin oleh dukun 0 Tidak dihitung, tetapi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya Bersalin di Polindes dan poskesdes 0 30 Tidak dihitung, kecuali pemerintah daerah menjaminpolin des dan poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan persalinan Bersalin di Fasilitas pelayanan kesehatan swasta 200 0 Fasyankes primer dan rujukan melaporkan pelayanan persalinan ke Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya Total Puskesmas A 800 700 50 Total Puskesmas B 1300 900 100 Total Puskesmas C 1400 1000 0 Kabupaten D (Total Puskesmas A+B+C) 3.500 (X) 2.600 (Y) 150 (Z) *data bersalin dirumah, Polindes, poskesdes, oleh dukun dilaporkan ke Puskesmas walaupun tidak dihitung dalam cakupan. Capaian indikator Ibu bersalin mendapat pelayanan standar di Kab. D = ___Y__ x 100% X = _2600_ x 100% = 74,3 % 3500 Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 74,3 % Catatan: a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 74,3%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :
b) Ibu bersalin di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.
1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. 3) Standar kualitas: a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
Catatan: a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :
b) Bayi baru lahir di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut.
1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi
1) Guru PAUD 2) Kader kesehatan 4 Vitamin A Biru Sesuai standar 5 Vitamin A Merah 6 Vaksin imunisasi dasar : HB0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubell Sesuai standar Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit. 7 Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella 8 Jarum suntik dan BHP Pemberian imunisasi pada balita 9 Peralatan anafilaktik Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan
Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.
1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
d) Pemantauan perkembangan balita. e) Pemberian kapsul vitamin A. f) Pemberian imunisasi dasar lengkap. g) Pemberian imunisasi lanjutan. h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. i) Edukasi dan informasi. 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar = Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3 ___________________________________ X100% Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama Catatan : a) Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan). b) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan) c) Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan) Contoh Perhitungan Contoh 1 Balita A lahir pada 1 Juni 2018, di akhir tahun berjalan (Desember 2018) balita A berusia 6 bulan, sudah mendapatkan penimbangan 4 kali, pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 1 kali dan vitamin A 1 kali, imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB- Hib 3 kali, Polio 4 kali dan IVP 1 kali. Balita A di akhir tahun berjalan (Desember 2018) belum di hitung sebagai cakupan, karena belum mencapai usia 1 tahun dan belum mendapatkan pelayanan sesuai standar; Contoh 2 Balita B lahir pada 1 Oktober 2017, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita B berusia 14 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Jan-Des 2018) Balita B mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan sebanyak 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, pemberian vitamin A 2 kali dan imunisasi dasar nya sudah lengkap. Balita B di hitung sebagai cakupan Balita usia 12-23 bulan pada tahun 2018 karena sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar; Contoh 3 Balita C lahir pada 1 November 2016, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita C berusia 25 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ( Jan-Des 2018) Balita C mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali , Imunisasi lanjutan Campak Rubella 1 kali dan DPT-HB-Hib 1 kali. Balita C di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar Contoh 4 Balita D lahir pada 1 November 2015, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), bayi D berusia 37 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ( jan-Des 2018) Balita D sudah mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali di kurun waktu 6 bulan ), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali . Balita D di hitung sebagai cakupan balita usia 36—59 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar Cara Menghitung Cakupan Pelayanan Di Kabupaten D, terdapat Puskesmas A dab B. Jumlah sasaran balita (0-59 Bulan) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 300 orang Balita. Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut : Lokasi Pelayanan Jumlah Balita Balita Mendapat pelayanan sesuai standar Balita Tidak mendapat pelayanan sesuai standard Keterangan Puskesmas A dan Jaringannya 200 150 50 Pelayanan tidak sesuai standar misalnya balita hanya mendapatkan pengukuran Panjang badan/TB 1 kali /setahun Puskesmas B dan Jaringannya 100 70 30 Jumlah 300 (X) 220 (Y) 80 (Z) Capaian SPM Balita mendapat pelayanan standar di Kab. D = ___Y__ x 100% X = _220 x 100% = 73,3 % 300 Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan balita adalah 73,3 % Catatan: a) Capaian SPM kabupaten D belum mencapai 100% (73,3%), sehingga kabupaten D harus menganalisis penyebabnya seperti :
b) Balita di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi dan anak balita tersebut.
Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah,pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas - Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/lapa s/LPKA/ posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan
1) Dokter/ dokter gigi, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat
1) Guru 2) Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor No Kegiatan SDM Kesehatan 1) Skrining Kesehatan -
1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.
1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Skrining kesehatan Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b) Melakukan rujukan jika diperlukan c) Memberikan penyuluhan kesehatan
1) Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran x 100 % Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. Contoh perhitungan Di Kabupaten “E” terdapat 17.000 anak usia pendidikan dasar. Rincian anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar dan di luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja sebagai berikut: Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/ madrasah Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di pondok pesantren/p anti/LKSA /lapas/ LPKA/posya ndu remaja Tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Tidak mendapat pelayanan kesehatan Puskesmas A 7.500 7.400 55 40 5 Puskesmas B 6.000 5.750 42 200 8 Puskesmas C 3.500 2.677 33 600 190 Jumlah 17.000 15.827 130 840 203 Hasil rekapitulasi pada tahun itu, anak usia pendidikan dasar didalam satu tahun ajaran sebanyak 17.000 anak, yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sebanyak 15.957 orang (jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sekolah sebanyak 15.827 orang + jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja sebanyak 130 orang). Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten “E” dalam memberikan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar : 15957_ x 100%= 93,86 % 17.000 Catatan: Capaian Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten E belum mencapai 100%, karena masih terdapat 1.043 anak yang belum mendapat skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala) sesuai dengan standar, sehingga perlu untuk dilakukan analisis penyebab (faktor sarana prasarana, keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas dan/atau kurangnya koordinasi lintas sektor, dan sebagainya).
3 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan
1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat
1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut. b) Pengukuran tekanan darah. c) Pemeriksaan gula darah. d) Anamnesa perilaku berisiko. 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Melakukan rujukan jika diperlukan. b) Memberikan penyuluhan kesehatan. Keterangan : Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.
1) Definisi operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Catatan: Nominator: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Contoh Perhitungan Di Kabupaten “F” terdapat 6000 Warga Negara berusia 15– 59 tahun. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. = X 100% Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga Negara Usia 15- 59 (Proyeksi) Jumlah Warga Negara Usia 15-59 yang Dilakukan Skrining Sesuai Standar Jumlah Warga Negara Usia 15-59 yang Dilakukan Skrining Tidak Sesuai Standar Jumlah yang Tidak Dilayani Keterangan Puskesmas dan Jaringannya 3450 650 900 650 Tidak ada skrining obesitas Fasyankes Swasta 800 100 100 100 tidak dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher Rahim JUMLAH 6000 4250 750 1000 Hasil rekapitulasi pada tahun itu, warga negara berusia 15–59 yang berkunjung adalah sebanyak 5000 orang. Sebanyak 4250 orang mendapat pemeriksaan obesitas, hipertensi dan diabetes melitus, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran sesuai standar. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten “F” dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15–59 tahun adalah 4250/6000 x 100 % = 70,83 %. Catatan: Mengingat Jumlah kunjungan masih 5000 orang diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 1000 orang yang belum berkunjung. Perlu di analisis sebab-sebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.
Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Langkah Kegiatan Variabel Komponen Volume
- Gula darah - Kolesterol Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) - Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah 2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) - Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut. No Barang Jumlah Fungsi 3 Buku Kesehatan Lansia Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 Tahun) - Media KIE
1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat
1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut b) Pengukuran tekanan darah c) Pemeriksaan gula darah d) Pemeriksaan gangguan mental e) Pemeriksaan gangguan kognitif f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut g) Anamnesa perilaku berisiko 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Melakukan rujukan jika diperlukan b) Memberikan penyuluhan kesehatan Keterangan: Berikut form Instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan : a) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS) INSTRUMEN GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS) Tanggal : ……………………….. Nama : ………………………… Umur/Jenis Kelamin : ........ tahun / .......... Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan Anda selama dua minggu terakhir. NO PERTANYAAN SKOR 1 Apakah anda pada dasarnya puas dengan kehidupan anda? YA TIDAK 2 Apakah anda sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat /kesenangan anda? YA TIDAK 3 Apakah anda merasa kehidupan anda hampa? YA TIDAK 4 Apakah anda sering merasa bosan? YA TIDAK 5 Apakah anda mempunyai semangat baik setiap saat? YA TIDAK 6 Apakah anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda? YA TIDAK 7 Apakah anda merasa bahagia pada sebagian besar hidup anda? YA TIDAK 8 Apakah anda sering merasa tidak berdaya? YA TIDAK 9 Apakah anda lebih senang tinggal di rumah daripada pergi ke luar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru? YA TIDAK 10 Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang? YA TIDAK 11 Apakah anda pikir hidup anda sekarang ini menyenangkan? YA TIDAK 12 Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat kini? YA TIDAK 13 Apakah anda merasa penuh semangat? YA TIDAK 14 Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan? YA TIDAK 15 Apakah anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari anda? YA TIDAK TOTAL SKOR Panduan pengisian instrumen GDS :
b) Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) INSTRUMEN ABBREVIATED MENTAL TEST (AMT) Tanggal : …………………………. Nama : ……………………………. Umur/Jenis Kelamin : ........tahun / ................. Salah = 0 Benar = 1 A Berapakah umur Anda? B Jam berapa sekarang? C Di mana alamat rumah Anda? D Tahun berapa sekarang? E Saat ini kita sedang berada di mana? F Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat? G Tahun berapa Indonesia merdeka? H Siapa nama presiden RI sekarang? I Tahun berapa Anda lahir? j Menghitung mundur dari 20 sampai 1 Jumlah skor: K Perasaan hati (afek): pilih yang sesuai dengan kondisi pasien
- Skor 8-10 menunjukkan normal, - skor 4-7 gangguan ingatan sedang dan - skor 0-3 gangguan ingatan berat c) Form penilaian Activity Daily Living (ADL) dengan instrument Indeks Barthel Modifikasi PENILAIAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) DENGAN INSTRUMEN INDEKS BARTHEL MODIFIKASI Tanggal : ……………………… Nama : ……………………… Umur/Jenis Kelamin : .........tahun / ....... NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL 1 Mengendalikan rangsang Buang Air Besar (BAB) 0 1 2 Tidak terkendali/tak teratur (perlu pencahar) Kadang-kadang tak terkendali (1 x / minggu) Terkendali teratur 2 Mengendalikan rangsang Buang Air 0 Tak terkendali atau pakai kateter NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL Kecil (BAK) 1 2 Kadang-kadang tak terkendali (hanya 1 x / 24 jam) Mandiri 3 Membersihkan diri (mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis, sikat gigi) 0 1 Butuh pertolongan orang lain Mandiri 4 Penggunaan WC (keluar masuk WC, melepas/memakai celana, cebok, menyiram) 0 1 2 Tergantung pertolongan orang lain Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain Mandiri 5 Makan minum (jika makan harus berupa potongan, dianggap dibantu) 0 1 2 Tidak mampu Perlu ditolong memotong makanan Mandiri 6 Bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya (termasuk duduk di tempat tidur) 0 1 2 3 Tidak mampu Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang) Bantuan minimal 1 orang Mandiri 7 Berjalan di tempat rata (atau jika tidak bisa berjalan, menjalankan kursi roda) 0 1 2 3 Tidak mampu Bisa (pindah) dengan kursi roda Berjalan dengan bantuan 1 orang Mandiri 8 Berpakaian (termasuk memasang tali sepatu, mengencangkan sabuk) 0 1 2 Tergantung orang lain Sebagian dibantu (mis: mengancing baju) Mandiri NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL 9 Naik turun tangga 0 1 2 Tidak mampu Butuh pertolongan Mandiri 10 Mandi 0 1 Tergantung orang lain Mandiri Skor Total
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard = Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) x 100 % Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) Skor Penilaian ADL dengan Instrumen Indeks Barthel Modifikasi: 20 : Mandiri (A) 12 – 19 : Ketergantungan ringan (B) 9 – 11 : Ketergantungan sedang (B) 5 – 8 : Ketergantungan berat (C) 0 - 4 : Ketergantungan total (C) Contoh perhitungan : Di Kabupaten G, terdapat puskesmas A, B dan C. Jumlah usia lanjut yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama berdasarkan data proyeksi dari BPS sebanyak 4900 orang. Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut: Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah orang usia lanjut di Kab/Kota (Proyeksi) Jumlah orang usia lanjut yang dilayani Sesuai Standar Jumlah orang usia lanjut yang dilayani tidak Sesuai Standar Keterangan Puskesmas A dan jaringannya meliputi : 2200 1570 100 1) Pelayanan di Puskesmas A 490 0 2) Posyandu Lansia/Pos bindu 250 40 40 tidak diperiksa kolesterol 3) Rumah Sakit Umum Daerah 490 30 30 orang tidak diperiksa gangguan mental emosional / kognitif 4) Klinik Pratama 240 20 10 orang tidak diperiksa kolesterol, 10 orang tidak diperiksa gula darah 5) Rumah Sakit 100 10 10 orang tidak diperiksa tingkat Capaian SPM Pelayanan Usia Lanjut mendapat pelayanan standar di Kab. G = ___Y__ x 100% X = _3570_ x 100% = 72,85 %. 4900 Capaian SPM kabupaten G untuk indikator pelayanan kesehatan Usia Lanjut adalah 72,85 %. Catatan: a) Capaian SPM kabupaten G belum mencapai 100% ( 72,85%), sehingga kabupaten G harus menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya misalnya :
b) Usia lanjut di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kabupaten/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal usia lanjut tersebut.
1)Petugas Biaya transport petugas/BBM untuk Pendataan sasaran usia lanjut Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kegiatan pendataan 2)Formulir Pengadaan Formulir 1 formulir x Kegiatan Pendataan
1) Alat Kesehatan Pengadaan Lansia Kit 3 paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut 1 strip uji pemeriksaan gula darah dan LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME kolesterol x jumlah sasaran usia lanjut 2) Form Instrumen pemeriksaan Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan InstrumenActivity Daily Living (ADL) dalam paket instrumen P3G Sesuai jumlah sasaran usia lanjut 1 instrumen pemeriksaan x jumlah sasaran usia lanjut 3) Petugas Biaya transport petugas/BBM ke Posyandu lansia/Posbindu/Pa nti Wredha/ kunjungan rumah Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kunjungan
1) Buku Kesehatan Lansia 2) Formulir pencatatan dan pelaporan 3) ATK Pengadaan Buku Kesehatan Lansia Pengadaan formulir dan ATK 1 Buku x Jumlah sasaran usia lanjut 1 Paket x Jumlah Posyandu Lansia/Posbindu
1) Pengukuran tekanan darah 2) Edukasi
1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: b) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d) Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan: Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Catatan: Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru) Nominator: Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi sesuai standar terdiri dari: pengukuran dan monitoring tekanan darah,edukasi dan terapi farmakologi. Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh Penghitungan Prevalensi kasus hipertensi di Kab/Kota “H” adalah 22% berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, dan jumlah Warga Negara usia 15 tahun keatas di Kab/Kota “H”pada tahun 2018 adalah 2,3 juta orang. Jumlah estimasi penderita hipertensi yang berumur 15 tahun keatas di Kab/Kota“H”tahun 2018 adalah (22 x2,3 juta)/100= 506.000 penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. = X 100% yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 345 ribu. Jadi % penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan standar adalah: = (345.000/506.000) x 100 % = 68,18 % Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi berdasarkan prevalensi Kab/ Kota Penderita HT yang dilayani sesuai standar Penderita HT yang dilayani tidak sesuai standar Penderita HT yang tidak dilayani Puskesmas dan jaringannya 245.000 60.000 45.000 Fasilitas kesehatan swasta 100.000 40.000 16.000 506.000 345.000 100.000 61.000
1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.
1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c) Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan: Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Catatan: Nominator : Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Denominator : Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh Perhitungan: Kota “I” mempunyai jumlah Warga Negara usia ≥15 tahun sebesar 10.000 jiwa. Berdasarkan data prevalensi DM usia ≥15 tahun kab/kota sebesar 6,9% maka estimasi jumlah penderita DM usia ≥15 tahun di kota tersebut adalah sebesar 690 orang. Dari laporan yang ada kasus yang sudah ditangani di FKTP sesuai standar sebesar 390 orang, dari upaya penjaringan skrining kesehatan sesuai standar ditemukan 100 kasus DM baru. Kasus ini dipantau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota agar penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan yang mampu menangani. Dari hasil pemantauan di akhir tahun diketahui 390 kasus DM = Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. X 100% mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 10 orang penderita DM menolak/tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan DM di fasyankes swasta semuanya dilayani sesuai standar, sehingga capaian kinerja pemerintah Kota “I” dalam pencapaian pelayanan kesehatan penderita DM adalah : 380+100 ----------- X 100% = 69,6% 690 Jadi capaian pelayanan DM di Kota tersebut hanya 69,6%, dari estimasi penderita DM usia ≥15 tahun yang harus dilayani di kota tersebut, sehingga perlu strategi untuk menjangkau penderita DM yang belum terlayani sesuai standar ataupun sama sekali belum mendapatkan pelayanan kesehatan di kota tersebut. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah estimasi penderita DM berdasark an prevalensi Kab/Kota Jumlah yang Dilakukan Pelayanan DM Sesuai Standar Jumlah yang tidak dilayani Sesuai Standar Jumlah yang Tidak Dilayani Keterangan Puskesmas dan Jaringannya 380 10 - 10 orang dinyatakan DM namun tidak di periksa sesuai standar. 290 org yang tidak mendapatkan layanan DM Fasyankes Swasta 100 - - Semua dilayani sesuai standar JUMLAH 690 480 10 - 200 orang yang belum terseteksi sehingga belum ditatalaksana
No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Pemeriksaan kesehatan jiwa Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih a Pemeriksaan status mental Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih b Wawancara Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih 2 Edukasi Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi
1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a) Pemeriksaan status mental b) Wawancara 3) Edukasi kepatuhan minum obat. 4) Melakukan rujukan jika diperlukan
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun X 100 % Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Catatan: Nominator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Denominator : Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh penentuan estimasi di awal tahun. Pada tahun 2018, prevalensi ODGJ berat pada Provinsi A berdasarkan Riskesdas terkini adalah 4/1000 rumah tangga. Jumlah rumah tangga Kab/Kota B di provinsi A tahun 2018 adalah 100.000 rumah tangga. Target sasaran jumlah rumah tangga dengan ODGJ berat yang menjadi sasaran kinerja di Kab/Kota B sebanyak = 0,004x 100.000 = 400 rumah tangga dengan ODGJ berat. Dengan asumsi 1 rumah tangga ada 1 ODGJ berat, maka di Kab/Kota B terdapat 400 ODGJ berat. Sehingga untuk merencanakan kegiatan didapatkan estimasi/perkiraan di Kab/Kota B, provinsi A terdapat 400 ODGJ berat pada tahun 2018 sebagai target sasaran kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Kesimpulan Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kab/Kota B di tahun 2018 adalah 400 ODGJ berat. Contoh perhitungan kinerja. Nominator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Denominator : Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kabupaten B di tahun 2018 adalah 400 ODGJ berat. Namun hanya 350 dari proyeksi 400 kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten B dalam kurun waktu satu tahun adalah : 350 X 100 % = 87,5 % 400 Kesimpulan : Kinerja Kab/Kota B di tahun 2018 adalah 87,5 %. Terdapat kesenjangan antara jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan jumlah ODGJ berat berdasarkan data proyeksi di wilayah kerja Kabupaten B, provinsi A Tahun 2018. Untuk itu perlu dilakukan analisis faktor-faktor masih adanya ODGJ berat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, sehingga didapatkan strategi untuk menutup kesenjangan tersebut di tahun mendatang.
1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau 2) Perawat 3) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 4) Penata Rontgen 5) Tenaga kesehatan masyarakat
No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Pemeriksaan klinis perawat/ dokter 2 Pemeriksaan penunjang Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 3 Edukasi/promosi kesehatan Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Bidan/ Perawat/ Dokter 4 Melakukan rujukan Dokter
1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi
1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Catatan: a) Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya. b) Nominator : Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. c) Denominator : Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Contoh cara perhitungan: Jumlah penduduk Kabupaten “K” adalah 1.500.000 jiwa. Pada tahun 2018 dilakukan skrining pada kelompok risiko terkena TB (Rumah tahanan, pondok pesantren, keluarga penderita TBC, penderita HIV dll). Dari 200.000 yang diperiksa, 20.000 menunjukkan gejala TBC. Untuk memastikan adanya penyakit TBC 15.000 orang dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan untuk pemeriksaaan dahak. Perhitungan: - Jumlah orang terduga TBC : 20.000 - Jumlah terduga TBC yang dilayani sesuai standar : 15.000 - Capaian kinerja : (15.000 / 20.000) x 100 % = 60 % Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai = Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. x 100 % Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Kesimpulan : Capaian kinerja Pemerintah Daerah (SPM) belum tercapai. Catatan : Mengingat capaian pelayanan terduga TBC sesuai standar masih dibawah target, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau orang yang mendapat pelayanan dan ditatalaksana sesuai standar. Perlu di analisis sebab-sebab masyarakat belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan terduga TBC.
Lainnya (Oase, oil imersi, dll) Jumlah bahan Lab (paket) X terduga TBC Alat pelindung diri Masker rumah tangga Jumlah sasaran terduga TBC x jumlah masker (pemakain 2 bulan= 60) x unit cost Masker N95 Jumlah sasaran terduga TBC resistan Obat x LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN VOLUME jumlah kebutuhan masker (pemakain 2 bulan) x unit cost
Sesuai kebutuhan Pengambilan darah perifer dan atau vena 4 - Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK Sesuai Kebutuhan Pencatatan dan Pelaporan
1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau 2) Perawat 3) Bidan 4) ATLM 5) Tenaga kesehatan masyarakat
1) Pendamping 2) Penjangkauan
1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil). 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
1) Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Rumus Perhitungan Kinerja Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun x 100 % Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Catatan : Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah. Contoh Perhitungan Contoh kasus penyelesaian pelayanan dasar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten “L”, pada tahun 2019. Jumlah penduduk 220.412 jiwa dengan proyeksi estimasi sasaran jumlah ibu hamil 4.939 orang, estimasi penderita TBC 634, estimasi penderita IMS 5.681 orang. Estimasi populasi berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV berturut-turut : WPS 146, LSL 451, Transgender 17, Penasun 0, WBP 0 (tidak mempunyai lapas). Catatan dan laporan orang yang datang ke pelayanan kesehatan dan penjangkauan dalam satu tahun dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan telah ditelusur berdasarkan kelompok target orang dengan risiko terinfeksi HIV. Kepala daerah menetapkan hasil pemetaan /penemuan sebagai berikut : ibu hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, Transgender 29 dan penasun terlaporkan 1 orang. Semua orang berisiko di dalam wilayah saat pelayanan tetap dilayani sekalipun berasal dari daerah lain. Laporan jumlah orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau yang secara aktif dikunjungi, yang dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian informasi dan edukasi dan pemeriksaan skrining (deteksi dini) HIV dengan reagen pertama, berturut-turut : perempuan hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, seluruh transgender sudah diperiksa yaitu sebanyak 29 orang dan seorang mantan penasun. Penilaian Kinerja Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah seperti tabel berikut : No Kelompok berisiko terinfeksi HIV Proyeksi Estimasi Pemetaan/ Penemuan Diperiksa HIV (Tes Cepat HIV Pertama) Kinerja SPM HIV % 1 Ibu Hamil 4.939 4.954 4.954 100,00 2 Penderita TBC 634 324 324 100,00 3 Penderita IMS 5.681 2.618 2.618 100,00 4 Penjaja seks 146 164 164 100,00 5 LSL 451 201 201 100,00 6 Waria 17 29 29 100,00 7 Penasun - 1 1 100,00 8 WBP - - - - JUMLAH 11.868 8.291 8.291 100,00 Berdasarkan hasil pelayanan minimal tersebut diketahui bahwa terdapat orang berisiko terinfeksi HIV dari luar wilayah yang diberikan pelayanan.
1) Pelayanan dalam gedung Kunjungan ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP di fasyankes dilayani sesuai tupoksi, kompetensi, kewenangan dan penugasan. Data jumlah ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP Terintegrasi Petugas Petugas medis, paramedis petugas laboratorium, petugas pendukung Terintegrasi Alat kesehatan Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan Jumlah sasaran 2) Pelayanan luar gedung Lokasi sasaran populasi penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP Lokasi sasaran populasi kunci dan lapas/rutan dalam wilayah Terintegrasi Petugas Petugas medis, paramedis petugas laboratorium, petugas pendukung Honor, transpor, paket fullday Alat Kesehatan Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan seperti di atas 7 Pencatatan dan Pelaporan Petugas pencatatan – analisis – pelaporan Berbasis NIK Terintegrasi Formulir pencatatan dan pelaporan deteksi dini HIV, kartu penerima layanan dasar Pengadaan ATK dan Fotokopi/ komputer Sistem Informasi Paket perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan internet 8 Monitoring dan Evaluasi - Petugas Puskesmas ke desa/lokasi sasaran, jejaring kerja dan jaringan kerja. - Petugas Dinas Kesehatan ke Puskesmas Transpor + uang harian Terintegrasi Daftar Tilik Monev HIV & IMS Penggandaan Daftar Tilik Monev HIV & IMS Umpan balik hasil monev Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis 9 Peniaian kinerja SPM Tim / Petugas Transpor + uang harian Jumlah orang x (transpor + uang harian) x jumlah kegiatan Kompilasi beban internal dan beban eksternal tingkat kabupaten/ kota Biaya rapat Terintegrasi Pelaporan capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM tiap 3 bulan Pembuatan laporan capaian Petugas Petugas medis, paramedis, petugas laboratorium, petugas pendukung 10 Rujukan jika diperlukan Ibu hamil dengan HIV, penderita TBC dengan HIV, penderita IMS dengan HIV, populasi kunci (penjaja seks, LSL, transgender, penasun) dengan HIV, WBP dengan HIV - Pengadaan pemeriksaan lain yang diperlukan - Pengadaan buku saku bagi odha 1 paket x sasaran Petugas medis/ paramedis/ lainnya Refreshing/ sosialisasi/ orientasi/On the Job Training (OJT) kompetensi, kewenangan dan penugasan bila diperlukan 1 paket x jumlah petugas BAB IV TAHAPAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM A. Tahapan Penerapan SPM Bidang Kesehatan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah; 1 Pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia; 2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasaran kesehatan yang tersedia. Untuk penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan oleh pemerintah daerah agar Pelayanan Dasar Kesehatan tersedia secara cukup dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM bidang kesehatan Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar. Berjenjang dengan menggunakan tataran wilayah kerja sebagai berikut :
C. Pelaporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Pelaporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi muatan laporan penerapan SPM Bidang Kesehatan memuat sebagai berikut :
Gubernur menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan atas laporan SPM Provinsi dan SPM Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Salah satu tugas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
BAB VI PENUTUP Penyusunan Standar Teknis Pelaksanaan SPM bidang kesehatan ini adalah langkah awal dalam melakukan implementasi SPM bidang kesehatan secara nasional. Pemerintah Daerah menerapkan SPM bidang kesehatan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan dasar Bidang Kesehatan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pencapaian target-target SPM tidak bias terlepas dari framework perencanaan nasional sesuai Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti pencapaian target-target SPM harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN/RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya. SPM dan Program Prioritas Nasional lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes, harus dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan sehingga mendapatkan kerangka pendanaan yang kuat untuk memperkuat implementasinya. Strategi pencapaian target-target SPM akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN-RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda-agenda pembangunan kesehatan dapat disinkronkan dalam dokumen perencanaan daerah. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK `
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)