DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),

Mengingat

Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu mengatur pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;

c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak sesuai dengan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis serta perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.

BAB I

PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan paradigma baru dalam perspektif penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika diwajibkan untuk lapor diri ke IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1

1.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
2.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
3.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
4.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan di IPWL.

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR A. Prosedur Pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Datang Secara Sukarela Prosedur pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali) sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai IPWL.
(2)lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 4

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:
1. a.memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.ketenagaan;
3. c.mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
4. d.memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
(2)Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
(3)Dalam hal IPWL menyelenggarakan Rehabilitasi Medis berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker.
(4)Dalam hal IPWL yang menyelenggarakan terapi rumatan belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPWL wajib bekerja sama dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki apoteker.
(5)Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(6)Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial;
2. b.memiliki program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; dan
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.
(7)Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.terdapat tempat tidur untuk perawatan;
2. b.memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap;
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; dan
4. d.memiliki standar keamanan minimal.
(8)Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
1. a.pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
2. b.pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda tajam ke dalam IPWL;
3. c.standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan; dan
4. d.sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

Pasal 5

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis;
2. b.ketenagaan;
3. c.mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
4. d.memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
(2)Persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan pengunaan Narkotika.
(4)Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis belum dapat memenuhi persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai IPWL.
(5)Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan.
(6)Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.memiliki ruang periksa;
2. b.memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana; dan
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

Pasal 6

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam hal pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan milik kementerian/lembaga, usulan sebagai IPWL diajukan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk menteri/kepala lembaga tersebut kepada Menteri.
(3)Usulan sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;
2. b.fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
3. c.standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
4. d.profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana, prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.
(4)Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
(5)Kepala dinas kesehatan daerah provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
(6)Direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan membentuk tim yang bersifat ad hoc yang terdiri dari unsur direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan validasi dokumen persyaratan IPWL dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan IPWL.

BAB III

STANDAR PELAYANAN DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR A. Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pimpinan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah ditetapkan sebagai IPWL menetapkan Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis melalui surat keputusan. Kriteria Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:
1. a.asesmen;
2. b.rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
3. c.Rehabilitasi Medis.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.
(3)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir asesmen.
(4)Rencana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(5)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis.
(6)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kesehatan masyarat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan di IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),

Mengingat

c.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak sesuai dengan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis serta perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.

BAB I

PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan paradigma baru dalam perspektif penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika diwajibkan untuk lapor diri ke IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1

1.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
2.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
3.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
4.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR A. Prosedur Pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Datang Secara Sukarela Prosedur pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali) sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai IPWL.
(2)lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 4

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:
1. a.memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.ketenagaan;
3. c.mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
4. d.memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
(2)Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.
(3)Dalam hal IPWL menyelenggarakan Rehabilitasi Medis berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker.
(4)Dalam hal IPWL yang menyelenggarakan terapi rumatan belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPWL wajib bekerja sama dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki apoteker.
(5)Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(6)Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial;
2. b.memiliki program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; dan
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.
(7)Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.terdapat tempat tidur untuk perawatan;
2. b.memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap;
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap; dan
4. d.memiliki standar keamanan minimal.
(8)Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
1. a.pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
2. b.pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk layanan agar tidak membawa Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda tajam ke dalam IPWL;
3. c.standar prosedur operasional bagi petugas penjaga keamanan; dan
4. d.sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

Pasal 5

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis;
2. b.ketenagaan;
3. c.mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;
4. d.memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
(2)Persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan pengunaan Narkotika.
(4)Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis belum dapat memenuhi persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Rehabilitasi Medis wajib bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai IPWL.
(5)Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan gawat darurat, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rujukan manajemen putus zat, dan rujukan rawat jalan rumatan.
(6)Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.memiliki ruang periksa;
2. b.memiliki program rawat jalan berupa intervensi psikososial sederhana; dan
3. c.memiliki standar prosedur operasional untuk layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

Pasal 6

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam hal pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan milik kementerian/lembaga, usulan sebagai IPWL diajukan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk menteri/kepala lembaga tersebut kepada Menteri.
(3)Usulan sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;
2. b.fotokopi sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
3. c.standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
4. d.profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana, prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.
(4)Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
(5)Kepala dinas kesehatan daerah provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
(6)Direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan membentuk tim yang bersifat ad hoc yang terdiri dari unsur direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan direktorat jenderal pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan validasi dokumen persyaratan IPWL dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan IPWL.

BAB III

STANDAR PELAYANAN DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR A. Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pimpinan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah ditetapkan sebagai IPWL menetapkan Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis melalui surat keputusan. Kriteria Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:
1. a.asesmen;
2. b.rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
3. c.Rehabilitasi Medis.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.
(3)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir asesmen.
(4)Rencana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(5)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis.
(6)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kesehatan masyarat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021