Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; Mengingat . . . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5211);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
. . .
Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian/Lembaga yang memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
. . .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1146 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA I. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitas medis dan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Sementara dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orangtua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Kementerian Kesehatan merupakan salah satunya. Garis besar Peraturan Bersama tersebut menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan pemenjaraan. Adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pengguna narkotika, selain juga pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya (kesemuanya disebut NAPZA) dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pengguna NAPZA untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan NAPZA. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna NAPZA yang melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor, diharapkan semakin sedikit pengguna NAPZA yang menjalani pemenjaraan. II. TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS A. Penetapan Fasilitas Rehabilitasi Medis Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Proses penetapan fasilitas rehabilitasi medis sebagai IPWL yang menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika diawali dengan pengusulan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI, atau pimpinan instansi pemerintah lainnya) kepada Menteri Kesehatan. Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL oleh Menteri Kesehatan, fasilitas rehabilitasi medis harus memenuhi satu dari dua syarat berikut:
Selain syarat tersebut, fasilitas rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar; 2) pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai NAPZA dan benda tajam ke dalam fasilitas rehabilitasi; 3) tugas penjaga keamanan; dan 4) sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri. B. Penetapan Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis di IPWL Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis adalah sekelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terlatih dalam bidang kedokteran adiksi, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi. Penunjukkan tim dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum/Jiwa milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Direktur/Kepala Rumah Sakit milik TNI/POLRI, Kepala Balai Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas atau Kepala Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat. Masa kerja tim ditetapkan oleh pimpinan IPWL paling singkat 2 (dua) tahun. Tim pelaksana wajib lapor dan rehabilitasi medis terdiri atas dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA. Untuk proses penerimaan wajib lapor, tim bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari:
C. Prosedur layanan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis
Jenis rehabilitasi medis
1) Prosedur Penyerahan Tersangka atau Terdakwa ke Dalam Fasilitas Rehabilitasi Medis a) Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak BNN/BNNP/BNNK (bergantung pada tingkat perkara dan Berita Acara Tersangka), dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu. b) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk. c) Serah terima tersangka atau terdakwa di fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk harus disertai dengan pemberian informed consent (yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak fasilitas rehabilitasi) dari tersangka atau terdakwa, disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga. 2) Prosedur Penyerahan Terpidana ke Dalam Fasilitas Rehabilitasi Medis a) Penyerahan dilakukan oleh pihak Kejaksaan ke fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk dan disertai Berita Acara Penetapan/Putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh petugas Kejaksaan, terpidana yang bersangkutan, dan tenaga kesehatan yang menerima pasien, dengan melampirkan:
b) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk.
1) Tata Laksana Rehabilitasi Medis Bagi Tersangka atau Terdakwa a) Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. b) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, pasien:
c) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara). d) Pihak fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai. e) Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi. f) Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. 2) Tata Laksana Rehabilitasi Medis Bagi Terpidana Secara umum terpidana harus mengikuti program yang berlaku di fasilitas rehabilitasi medis, sama dengan program bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/keluarga). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif. Selama menjalani rehabilitasi medis, terpidana tidak diperkenankan melakukan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan keluarga selama 1 (satu) bulan pertama. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bersekongkol memasukkan narkotika ke dalam fasilitas rehabilitasi medis, merencanakan pulang paksa, dan memanipulasi keluarga untuk berbagai tujuan. Setelah menjalani program lebih dari 1 (satu) bulan, komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku di fasilitas rehabilitasi tersebut. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan hukum, terpidana dapat melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar keluarga, atas izin keluarga, selama menjalani rehabilitasi. Terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan, dan program pasca rawat. a) Program Rawat Inap Awal Terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap sesuai dengan rencana terapi. Langkah rehabilitasi rawat inap:
Komponen pelayanan yang diberikan sekurang- kurangnya meliputi:
b) Program Lanjutan Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, bergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.
⁻ pola penggunaan ketergantungan; ⁻ belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal; ⁻ mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik; dan/atau ⁻ pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Jangka waktu kumulatif rawat inap (awal dan lanjutan) paling lama 6 (enam) bulan.
⁻ memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional; ⁻ zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin; ⁻ zat utama yang digunakan adalah opioida, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya; ⁻ berusia di bawah 18 tahun; ⁻ tidak mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik. Terpidana yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus memeriksakan diri kembali pada unit rawat jalan fasilitas rehabilitasi medis dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali seminggu, bergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan, dan terapi medis sesuai kebutuhan, serta untuk menjalani tes urin secara berkala atau sewaktu-waktu. c) Program Pasca Rawat Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah melaksanakan rehabilitasi medis berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas rehabilitasi medis putusan pengadilan diharapkan menjalin kerja sama dengan Panti Rehabilitasi Sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat. III. PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM A. Pembiayaan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembiayaan proses rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela dan sudah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi medis di fasilitas rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri. Rehabilitasi medis pada pasien yang masih dalam proses hukum (tersangka dan terdakwa) dapat dibiayai oleh Kementerian Kesehatan sepanjang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga lain. Standar pembiayaan rehabilitasi rawat inap yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan adalah sesuai tarif untuk pelayanan rehabilitasi rawat inap pada kelas III dengan besaran maksimal yang ditentukan. Rincian pembiayaan rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap adalah sebagai berikut:
Urinalisis dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
Urinalisis dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
Apabila diperlukan tindakan pemeriksaan atau terapi lain di luar program asesmen dan program rehabilitasi di atas, pembiayaan dapat dibebankan kepada keluarga, atau mekanisme pembayaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Prosedur Pembayaran Klaim
Kelengkapan berkas untuk pengajuan klaim meliputi:
Dokumen angka 2 sampai 6 dapat dikirim dalam bentuk electronic file melalui surat elektronik kepada Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Dokumen angka 1,7, 8, dan 9 harus dikirim melalui pos. Dokumen angka 10 sampai 13 dikirim melalui sistem informasi NAPZA. Klaim rehab medis Dikirim ke Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri Verifikasi oleh Verifikator IPWL Persetujuan Pembayaran oleh PPK Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri Proses administrasi pembuatan surat perintah membayar (SPM) ke KPPN Pencairan dana dari KPKN ke rekening pihak III (IPWL) Verifikasi oleh verifikator di Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri
Pembiayaan verifikator diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan standar biaya minimal dari Kementerian Keuangan yang berlaku. Usulan nama verifikator IPWL Puskesmas disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Usulan nama verifikator IPWL rumah sakit disampaikan oleh pimpinan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan up. Unit kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Contoh format pengusulan nama verifikator IPWL Puskesmas dan rumah sakit tercantum dalam formulir III terlampir.
1) jasa pelayanan tenaga kesehatan yang terlibat pada program rehabilitasi medis; 2) pengadaan sarana/prasarana. IV. PELAPORAN PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS Fasilitas rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya mengikuti Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang berlaku. Bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang terkait hukum apabila terjadi kondisi khusus dimana yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi (termasuk berhenti dari program), melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka fasilitas rehabilitasi medis wajib memberikan laporan kepada pihak penegak hukum yang menyerahkan. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK FORMULIR I FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS J. FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR & REHABILITASI MEDIS Tanggal Kedatangan : Nomor Rekam Medik : Nama : Tgl lahir: Alamat tempat tinggal : Telp/HP : Jenis Kel: 1 (Lakilaki) 2 (Perempuan) 1 INFORMASI DEMOGRAFIS
Belum Menikah = 1 Menikah = 2 Duda / Janda = 3
Tidak sekolah/Tdk tamat SD = 0 Tamat SD =1 Tamat SLTP = 2 Tamat SLTA = 3 Tamat Akademi = 4 Tamat PT = 5 2 STATUS MEDIS Tanggal asesmen (……………………….) Skala Penilaian Pasien 1. Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkotika Jenis Penyakit Dirawat tahun Lamanya 2. Riwayat penyakit kronis : Ya = 1 Tidak = 0 Jenis Penyakit : 3. Saat ini sedang menjalani terapi medis ? Ya = 1 Tidak = 0 Jenis terapi medis yang dijalani saat ini: ………………………………………………………………………………………… 4. Status Kesehatan Apakah Pernah Di Tes 4.1 HIV Ya = 1 Tidak = 0 4.2 Hepatitis B Ya = 1 Tidak = 0 4.3 Hepatitis C Ya = 1 Tidak = 0 3 STATUS PEKERJAAN / DUKUNGAN HIDUP Tanggal asesmen (……………………….) Skala Penilaian Pasien
Purna waktu = 1 Paruh waktu = 2 Tidak tentu = 99
Keterampilan teknis yang dimiliki: …………………………………………………… 5. Adakah yang memberi dukungan hidup bagi anda ? Ya = 1 Tidak = 0 (Lanjut domain 4)
Dalam bentuk apakah? Finansial Ya = 1 Tidak = 0 Tempat tinggal Ya = 1 Tidak = 0 Makan Ya = 1 Tidak = 0 Pengobatan /Perawatan Ya = 1 Tidak = 0 Nomor Rekam Medik : Nama : STATUS PENGGUNAAN NARKOTIKA Jenis Cara Penggunaan
Keterangan : ………………………………………………………………………………….. 16. 17. 18 Pernahkah mengalami overdosis ? Bila ya, kapan waktu OD? Cara penanggulangan Ya = 1 Tidak = 0 (lanjut domain 5) Perawatan di RS = 1 Perawatan di Puskesmas = 2 Sendiri = 3 STATUS LEGAL Tanggal asesmen (……………………….) Skala Penilaian Pasien 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Berapa kali kah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal berikut : Mencuri di toko / vandalisme Bebas bersyarat / masa percobaan Masalah narkoba Pemalsuan Penyerangan bersenjata Pembobolan dan pencurian Perampokan Penyerangan Pembakaran rumah Perkosaan Pembunuhan Pelacuran Melecehkan pengadilan
18) kecuali kalau mereka dituntut sebagai orang dewasa).
Nama : 6 Riwayat keluarga / Sosial Tanggal asesmen (……………………….) Skala Penilaian Pasien 1. Dalam situasi seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakangan ini? Dengan pasangan & anak = 1 Dengan teman = 6 Dengan pasangan saja = 2 Sendiri = 7 Dengan anak saja = 3 Lingkungan terkontrol = 8 Dengan orang tua = 4 Kondisi yang tidak stabil = 9 Dengan Keluarga = 5 (Pilih situasi yang paling menggambarkan 3 tahun terakhir. Jika terdapat situasi yang berganti-ganti maka pilihlah situasi yang paling terakhir) 2. Apakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah penyalahgunaan zat sekarang ini? Ya = 1 Tidak = 0 3. Jika ya, siapakah ia/mereka (contreng pada kolom berikut) 1 Saudara kandung / tiri Ya = 1 Tidak = 0 2 Ayah / Ibu Ya = 1 Tidak = 0 3 Pasangan Ya = 1 Tidak = 0 4 Om / tante Ya = 1 Tidak = 0 5 Teman Ya = 1 Tidak = 0 6 Lainnya : …………………………… …Ya = 1 Tidak = 0 4. Apakah anda memiliki konflik serius dalam berhubungan dengan : ( Ya = 1 Tidak = 0) 30 hari terakhir Sepanjang hidup 1 Ibu 2 Ayah 3 Adik / kakak 4 Pasangan 5 Anak - anak 6 Keluarga lain yang berarti (jelaskan ………………………. 7 Teman akrab 8 Tetangga 9 Teman sekerja 7 STATUS PSIKIATRIS Tanggal asesmen (……………………….) Skala Penilaian Pasien Apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang bukan akibat langsung dari penggunaan Napza) Ya = 1 Tidak = 0 30 hari terakhir Sepanjang hidup 1. Mengalami depresi serius (kesedihan, putus asa, kehilangan minat, susah konsentrasi 2. Mengalami rasa cemas serius / ketegangan, gelisah, merasa khawatir berlebihan? 3. Mengalami halusinasi (melihat / mendengar sesuatu yang tidak ada obyeknya )
Mengalami kesukaran mengontrol perilaku kasar, termasuk kemarahan atau kekerasan 6. Mengalami pikiran serius untuk bunuh diri ?
Menerima pengobatan dari psikiater ? Nomor Rekam Medik : Nama : PEMERIKSAAN FISIK 1. Tekanan darah :
5. Pemeriksaan Sistemik : Sistem pencernaan Sistem jantung dan pembuluh darah Sistem pernapasan Sistem saraf pusat THT dan kulit Keterangan 6. Hasil Urinalisis Jenis Zat Benzodiazepin Ya = 1 Tidak = 0 Kanabis Ya = 1 Tidak = 0 Opiat Ya = 1 Tidak = 0 Amfetamin Ya = 1 Tidak = 0 Kokain Ya = 1 Tidak = 0 Barbiturat Ya = 1 Tidak = 0 Alkohol Ya = 1 Tidak = 0 … J. FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR & REHABILITASI MEDIS Tanggal Kedatangan : Nomor Rekam Medik : Nama : KESIMPULAN MASALAH YANG DIHADAPI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medis Pekerjaan / Dukungan Napza Legal Keluarga / sosial Psikiatris DIAGNOSA KERJA Klien memenuhi kriteria diagnosis Napza F ........................................... Diagnosis Lainnya RENCANA TERAPI DAN REHABILITASI Resume Masalah : Rencana Terapi : 1 Asesmen lanjutan / mendalam 2 Evaluasi Psikologis 3 Program Detoksifikasi 4 Wawancara Motivasional 5 Intervensi Singkat 6 Terapi Rumatan …………………………………………………………………………… 7 Rehabilitasi rawat inap ………………………………………………………………… 8 Konseling …………………………………………………………………………………… 9 Lain-lain ……………………………………………………………………………………… PETUGAS ASESMEN Tanda tangan / Nama Jelas MENGETAHUI DOKTER Tanda tangan / Nama Jelas MENYETUJUI PASIEN Tanda tangan / Nama Jelas FORMULIR II (KOP RESMI LEMBAGA REHABILITASI) SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PROGRAM TERAPI REHABILITASI MEDIS Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : (L/P) Umur/Tgl Lahir : Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*orangTua/*suami/ *istri/*anak/*wali dari : Nama : (L/P) Umur/Tgl Lahir : Menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan dari Dokter (nama lengkap) mengenai program terapi rehabilitasi medis yang direncanakan bagi saya. Dengan mengetahui semua itu, saya menyatakan bersedia untuk menjalani rehabilitasi medis di (lembaga rehabilitasi) sesuai dengan rencana terapi rehabilitasi medis dan durasi yang telah ditentukan sesuai dengan putusan pengadilan tanpa paksaan/dipengaruhi oleh pihak lain. Saya akan menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat tindakan dan/atau keputusan saya yang tidak sesuai dengan rencana terapi rehabilitasi medis yang telah ditentukan tersebut. (tempat), …………….20…… Yang membuat pernyataan, Ttd (…………………………..) *Coret yang tidak perlu CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PROGRAM TERAPI REHABILITASI MEDIS FORMULIR III (KOP RESMI) Kepada Yth Direktur Jenderal .... (yang bertanggung jawab atas program Wajib Lapor) di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bersama ini kami mengajukan usulan : No. Nama Petugas Asal Institusi Wajib Lapor untuk ditetapkan sebagai verifikator klaim wajib lapor dan rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor setempat. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kab........... (Nama beserta gelar) NIP .......................... Tembusan: Dinas Kesehatan Provinsi .......... CONTOH FORMAT PENGUSULAN NAMA VERIFIKATOR INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)