DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421 );

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui penerimaan pajak rokok, sehingga menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 2

(1)Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan:
1. a.penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
2. b.penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
3. c.peningkatan promosi kesehatan;
4. d.peningkatan kesehatan keluarga;
5. e.peningkatan gizi;
6. f.peningkatan kesehatan lingkungan;
7. g.peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
8. h.peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
9. i.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(2)Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).
(3)Penggunaan pajak rokok untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi yang ditetapkan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi/asosiasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha/swasta, media massa, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

Pasal 3

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan strategi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.advokasi;
c.kemitraan;
d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan nonkesehatan; dan/atau
e.pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.advokasi dan sosialisasi; dan/atau
2. b.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1500 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT A. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power), pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu kebijakan yang diatur dalam undang undang ini adalah penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. pajak rokok ini akan masuk ke RKUD Provinsi sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan akan ditransfer ke kabupaten/kota. Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok illegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Penerapan pajak rokok dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan tentang pajak rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pasal 94 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini mengatur bahwa 70% (tujuh puluh persen) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada provinsi. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat (promotif dan preventif). Penggunaan pajak rokok diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dalam kurun waktu 3 dekade terakhir ini prevalensi penyakit tidak menular terus meningkat. Gambar.1 Penyebab Utama dari Beban Penyakit di Indonesia, 1990-2015 Berdasarkan gambar.1 diatas, prevalensi penyakit tidak menular terus mengalami peningkatan dari 37% tahun 1990 menjadi 57% tahun 2015. Tren tersebut kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dan lain-lain). Penyakit tidak menular juga telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Berdasarkan Sistem Registrasi Sampel (SRS) tahun 2014, 5 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu:

1.Stroke 21,1%
2.Jantung 12,9%
3.Diabetes 6,7%
4.TBC 5,7%
5.Hipertensi 5,3% Untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, upaya promotif dan preventif harus diutamakan. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga untuk menurunkan prevalensi penyakit menular. Namun, dukungan alokasi anggaran di daerah untuk upaya promotif dan preventif masih sangat kurang. Oleh karena itu, penerimaan pajak rokok diarahkan untuk penanggulangan masalah kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif. Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini berisi berbagai kegiatan yang merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing- masing daerah. Pajak rokok ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah yang difokuskan ke pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019. Penggunaan pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dana dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sehingga Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan. Dalam proses penganggaran kegiatan yang akan didanai dari pajak rokok perlu ada sinergi dan keterkaitan antar program atau lintas sektor, serta sinergi antara program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi/kabupaten/kota. Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dimana dalam Pasal 31A ayat (2) disebutkan bahwa “Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan.” B. TUJUAN Tujuan dari Pedoman Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, antara lain:
1.Tujuan Umum Penggunaan pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal
2.Tujuan Khusus

a.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
b.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif preventif untuk menurunkan: 1) Faktor risko penyakit tidak menular; dan 2) Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi.
c.Penggunaan pajak rokok dapat melalui pendekatan promotif preventif untuk meningkatkan:
a.Promosi kesehatan;
b.Kesehatan keluarga;
c.Gizi;
d.Kesehatan lingkungan;
e.Kesehatan kerja dan olah raga;
f.Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
g.Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. C. SASARAN Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. D. PENGERTIAN Dalam petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
3. 3.Perilaku Berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau menularkan penyakit/masalah kesehatan. Dalam konteks pemanfaatan pajak rokok untuk kesehatan ini, perilaku berisiko yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), pencegahan tawuran, pencegahan perilaku aman dan tertib dalam berkendara, pengendalian Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Infeksi Menular Lainnya.
4. 4.Populasi Berperilaku Risiko Tinggi adalah populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi melakukan tawuran, berkendara dengan tidak tertib dan aman, menggunakan NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS dan IMS lainnya.
5. 5.Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
6. 6.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7. 7.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan.
8. 8.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. 9.Infeksi Menular Seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Sexually Transmitted Disease (STDs), Sexually Transmitted Infection (STI) or Venereal Disease (VD). Pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit yang ada di kelamin. E. KEGIATAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK Pemanfaatan pajak rokok difokuskan untuk penguatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Untuk melaksanakan kegiatannya menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemitraan dan deteksi dini serta upaya preventif lain.
10. 1.Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kernampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
11. 2.Advokasi Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan. Selain itu kegiatan advokasi dapat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya bidang kesehatan termasuk tenaga, dana, serta sarana dan prasana yang dibutuhkan daerah. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder diharapkan dapat menyelesaikan permasalah kesehatan masyarakat.
12. 3.Kemitraan Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pernberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan, kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai kelompok strategis, antara lain dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi pemuda yang diharapkan dapat memperkuat jejaring bidang kesehatan sehingga permasalahan dan isu-isu kesehatan dapat diatasi.
13. 4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) Peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas tenaga non-kesehatan seperti kader, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dll diharapkan dapat membantu meningkatkan dan menyebarluaskan informasi kesehatan secara luas kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM antara lain dapat berupa pendidikan, pelatihan dan seminar.
14. 5.Pemenuhan Sarana Prasarana Promotif dan Preventif Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat di masing- masing daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kesehatan. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok sebagai berikut:
15. 1.Penurunan Faktor Risko Penyakit Tidak Menular Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risko penyakit tidak menular dilakukan melalui penguatan reglasi, jejaring kemitraan faktor risiko penyakit tidak menular, pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembangan sistem rujukan penyakit tidak menular, deteksi dini penyakit tidak menular dan penatalaksanaan faktor risiko penyakit tidak menular, dan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka deteksi dini penyakit tidak menular. Deteksi dini merupakan kegiatan preventif untuk menemukan faktor risiko suatu penyakit sehingga dapat dilakukan intervensi sebelum munculnya gejala penyakit seperti pemeriksaan berat badan dan lingkar perut untuk mendeteksi obesitas, tekanan darah, dan lain-lain. Dalam beberapa penyakit, deteksi dini dilakukan untuk menemukan penyakit pada stadium yang masih awal sehingga dapat dilakukan pengobatan untuk mencegah kondisi lebih parah atau fatal. Sedangkan pencegahan spesifik lain dapat berupa pemberian imunisasi dan lain-lain.
16. 2.Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Termasuk Imunisasi Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risko penyakit menular dilakukan melalui pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, dan imunisasi. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Jenis penyakit menular langsung terdiri atas difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influensa, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV), penyakit virus ebola, MERS-CoV, infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), infeksi saluran pernafasan, kusta, dan frambusia. Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis dan kecacingan, schistosomiasis, japanese enchepalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung (Avian Influenza), dan west nile. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian kekebalan (imunisasi) yang meliputi imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi dapat dilakukan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influensa, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, dan penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV).
17. 3.Peningkatan Promosi Kesehatan Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan promosi kesehatan dilakukan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan saka bakti husada, dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan.
18. 4.Peningkatan Kesehatan Keluarga Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan keluarga dilakukan melalui pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah, pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja, pelayanan kesehatan usia reproduksi, dan pelayanan kesehatan lanjut usia.
19. 5.Peningkatan Gizi Kegiatan peningkatan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan, kualitas dan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja puteri serta usia produktif. Upaya yang dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:
20. 1.Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi
21. 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)
22. 3.Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi dan Lembaga swadaya masyarakat dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik
23. 6.Peningkatan Kesehatan Lingkungan Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan lingkungan pada desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, pelayanan kesehatan lingkungan pada sarana air minum yang dilakukan pengawasan, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat- tempat umum, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan, pelayanan kesehatan lingkungan pada rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis, dan pelayanan kesehatan lingkungan pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat. Peningkatan kesehatan lingkungan dimaksudkan sebagai penguatan upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan, pengamanan, dan pengendalian. Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Pengamanan dilakukan melalui upaya pelindungan kesehatan masyarakat, proses pengolahan limbah, dan pengawasan terhadap limbah. Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Peningkatan kesehatan lingkungan tersebut di atas dilakuakn dalam rangka pemenuhan memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
24. 7.Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan kerja nelayan, pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal, pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil, pelayanan kesehatan kerja, dan upaya pengendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani.
25. 8.Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau, dan penetapan kawasan tanpa rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
26. 9.Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam petunjuk teknis ini, Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Selain digunakan untuk kegiatan di atas, pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas digunakan dalam rangka pemenuhan standar puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar. 2 Skema Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok secara lebih rinci dapat dilihat pada matriks berikut: Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum
27. 1.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif preventif untuk menurunkan:
a.Faktor risko penyakit tidak menular
b.Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi.
1. 2.Penggunaan pajak rokok dapat melalui pendekatan promotif preventif untuk meningkatkan:
a.Promosi kesehatan
b.Kesehatan keluarga
c.Gizi
d.Kesehatan lingkungan
e.Kesehatan kerja dan olah raga
f.Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya
g.Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama Pajak Rokok Pajak Rokok untuk Pembangunan Bidang Lainnya Penegakan Hukum bidang KTR dan Regulasi lain dalam rangka pengendalian konsumsi rokok (masuk di kotak penegakan hukum bidang KTR)
1. 1.Review dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. 2.Implementasi dan pengawasan serta penegakan kebijakan UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PTM 1 Penguatan Regulasi A Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan PTM Pemangku kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Pemerintah daerah, Institusi terkait 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM di masyarakat maupun FKTP 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan PTM 4 Monitoring dan evaluasi faktor risiko PTM, penyakit tidak menular 5 Penelitian terkait faktor risiko PTM (prevalensi faktor risiko maupun penyakit, validasi penatalaksanaan penyakit di FKTP) 6 Penyusunan kebijakan faktor risiko PTM dan yang mendukung upaya PPTM di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Contoh: regulasi KTR dan regulasi gula, garam dan lemak. 7 Penegakan regulasi faktor risiko PTM 8 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular 2 Jejaring kemitraan faktor risiko PTM A Kemitraan 1 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing-masing daerah Jejaring pengendali- an PTM, Provinsi, kabupaten/ kota, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan PPTM aliansi bupati dan walikota, organisasi kemasyarak atan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing- masing daerah institusi terkait 3 Rapat koordinasi 3 Pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembang- an sistem A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak sekolah, dan lain-lain) mengenai pengetahuan PPTM Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan, dokter Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu PTM, 2 Pemberdayaan kelompok masyarakat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan rujukan PTM 3 Pemberdayaan masyarakat umum umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait - Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM - Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan PTM - Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda - Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan 4 Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM 5 Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular 6 Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU: pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK,PERMADI: PERIKSA MATA SENDIRI) B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Capacity building pengendalian faktor risiko PTM Kader, kelompok kerja, jejaring, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 2 Capacity building deteksi dini dan penemuan dini PTM 3 Capacity building tatalaksana dini PTM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Capacity building paliatif di komunitas tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait 5 Capacity building surveilans faktor risiko PTM bagi kader, kelompok kerja, atau jejaring PTM di masing- masing daerah 6 Pelatihan penanggulangan gangguan fungsional bagi kader Pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi kader 7 Capacity building kader posbindu PTM 8 Operasional pengumpulan data dan pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu 9 Pelatihan komunikasi bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan mengenai faktor risiko dan PPTM C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam taman kota, taman bermain anak, alun-alun Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pembuatan layanan iklan masyarakat PPTM dokter umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait 4 Deteksi dini PTM dan penatalaksan aan faktor risiko PTM (merokok, A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelaksanaan deteksi dini PTM di FKTP dan FKRTL Kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu 2 Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu PTM di masyarakat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan obesitas, hipertensi, dan hiper- lipidemia) 3 Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu di institusi pemerintah dan tatanan lain (sekolah, perkantoran, pabrik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain) medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa B Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pemenuhan obat-obatan esensial PTM Kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, 2 Bantuan transportasi rujukan PTM bagi masyarakat tidak mampu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa 5 Sarana dan Prasarana A Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Alat deteksi dini faktor risiko PPKD Provinsi, kabupaten/ kota, institusi terkait FKTP di perkotaan/ pedesaan secara bertahap sesuai dengan program prioritas/ke siapan daerah - Faktor risiko merokok: skrining dan konseling upaya berhenti merokok anak sekolah dan kelompok khusus - Faktor risiko penyakit paru obstruksi kronik - Faktor risiko asma - Faktor risiko SLE - Faktor risiko osteoporosis - Faktor risiko thalasemia - Faktor risiko penyakit ginjal kronik No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Alat deteksi dini faktor risiko PJPD - Pemeriksaan tekanan darah - Deteksi dini komplikasi tekanan darah tinggi - Deteksi dini serangan stroke & serangan jantung - Kegawatdaruratan stroke dan serangan jantung 3 Alat deteksi dini faktor risiko Kanker - Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim untuk WUS usia 30 – 50 tahun - Deteksi dini kanker anak - Alat tindak lanjut dini kanker (krioterapi/alat tindak lanjut IVA) 4 Alat deteksi dini faktor risiko DM-PM - Pemeriksaan gula darah - Pemeriksaan obesitas 5 Alat deteksi dini Gangguan Pendengaran pada Bayi baru lahir - Otoacoustic Emissions (OAEs) UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT MENULAR TERMASUK IMUNISASI No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, Tifoid Kader Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Wartawan, LSM, Ormas, organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 6 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid (Transport Lokal pengumpulan sampel, Rujukan sampel) Masyarakat, kelompok berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, tenaga kesehatan berisiko Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes 7 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk: mengumpulan data sentinel/surveilans Hepatitis, Surveilans/SKD KLB Diare, pengumpulan data surveilans Tifoid Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan remaja, ibu hamil, anak Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu,Pusk esmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, TOMA, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit LSM, Organisasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam tatalaksana penyakit menular Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Kader Kesehatan Puskesmas 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) penyakit menular antara lain untuk Diare perlu LROA Kit (gelas, sendok, teko/ceret dalam rangka aktivasi layanan rehidrasi oral di fasyankes), dan untuk Hepatitis perlu Deteksi dini (Reagen Rapid test Hepatitis B dan C, dan bahan habis pakainya) Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik Hepatitis, Diare dan Tifoid ke Fasilitas Kesehatan Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Media KIE lainnya 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Hepatitis, Diare dan Tifoid dokter, bidan, analis, Puskesmas, Rumah sakit 2 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan PIMS A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota; Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Berisiko 5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit HIV/AIDS dan PIMS Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, 6 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit HIV/AIDS dan PIMS Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah HIV/AIDS dan PIMS Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan HIV/AIDS dan PIMS D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas pengelola program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas petugas RR, surveilans, monev, dan farmasi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan Sifilis Kader Kesehatan Puskesmas 5 Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular HIV/AIDS dan PIMS Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi HIV/AIDS dan PIMS dokter, bidan, analis, Puskesmas, Rumah sakit 3 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular TB Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit TB Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular TB Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit TB Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit TB Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah TB Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan TB D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas / Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular TB Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular TB Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaranPencegahan dan Pengendalian penyakit TB Kader Kesehatan Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular TB Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan TB Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular TB TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Poster, Media KIE lainnya 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini TB dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit 4 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA /Pneumonia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular ISPA/Pneumonia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Pemberdayaan masyarakat dalam penemuan kasus ISPA/pneumonia dan pelaporannya Kader, Toma, Toga Posyandu, Puskesmas 4 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular ISPA/Pneumonia professi, Institusi Pendidikan 5 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular ISPA/Pneumonia Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 6 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit ISPA/Pneumonia Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit ISPA/Pneumonia Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah ISPA/Pneumonia Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia LSM, Organisasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan dunia usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan ISPA/Pneumonia D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas petugas tata laksana penyakit menular ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Kader Kesehatan Puskesmas 6 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia ISPA/Pneumonia TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi Tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini ISPA/Pneumonia Dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia Wartawan, LSM, Ormas,Orga nisasi professi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 5 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Kusta dan Frambusia Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 6 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit Kusta dan Frambusia Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit Kusta dan Frambusia Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Dinkes Kab/Kota Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Kusta dan Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Frambusia 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Kusta dan Frambusia D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas Konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Kader Kesehatan Puskesmas 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Kusta dan Frambusia Dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit 2 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 1 Pencegahan dan Pengendalian Malaria A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pertemuan Revitalisasi Posmaldes (Pos Malaria Desa) Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Provinsi kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Lingkungan 2 Pertemuan re-orientasi Eliminasi Malaria Dinkes Provinsi / Kab / Kota Provinsi kab/kota 3 Penguatan kemandirian masyarakat melalui Pos Malaria Desa (Posmaldes) dan UKBM Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Lingkungan Provinsi kab/kota 4 Penemuan suspek dan pemantauan minum obat serta pengamatan tempat perindukan vektor malaria Kader/Juru Malaria Desa Pos Malaria Desa, Puskesmas B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Kab/Kota Dinkes Provinsi/ Kab/Kota 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus malaria, positif konfirmasi malaria, dan cakupan kelambu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelaksanaan pemeriksaan darah malaria Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Lingkungan 3 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 4 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria 5 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian malaria 6 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian malaria 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian malaria 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian malaria 9 Sosialisasi tentang Eliminasi malaria No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Koordinasi Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) Anggota komisi FNGM Provinsi 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian penyakit malaria Dunia usaha 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit malaria Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit malaria Akademisi, NGO/LSM 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 7 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan penatalaksanaan malaria bagi dokter di private sector (bekerjasama dengan IDI) Dokter RS Swasta, praktek pribadi, klinik swasta Dinkes Provinsi/Ka b/Kota 2 Pelatihan kapasitas pengelola program malaria dalam pelaksanaan surveilans migrasi/penyelidikan epidemiologi (PE) Pengelola Program Malaria di Dinkes Prov/Kab/ Kota dan KKP Provinsi E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Kampanye dan pendistribusian kelambu berinsektisida Masyarakat Provinsi, Kab/Kota 3 Pengadaan kelambu berinsektisida Masyarakat Provinsi, Kab/Kota 4 Pengadaan alat rapid test malaria No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Pengendalian Arbovirosis Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembentukan (pelatihan) kader Jumantik masyarakat Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus demam berdarah dengue, chikungunya, dan japanese encephalitis Pengelola program Dinkes Provinsi/ Kab/Kota/ rumah sakit/ Puskesmas 2 Pertemuan revitalisasi Pokjanal DBD LP/LS Provinsi/ Kab/Kota Dinkes Provinsi/ kab/kota 3 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 4 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian arbovirosis 6 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian arbovirosis 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian arbovirosis 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian arbovirosis 9 Sosialisasi Gerakan satu rumah satu Jumantik LP/LS, LSM, tokoh masyarakat Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/Puske smas 10 Sosialisasi Jumantik Perkantoran Penanggung jawab perkantoran dan petugas cleaning service Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/ Puskesmas 11 Sosialisasi Jumantik anak sekolah dan Pramuka Sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka Dinkes Provinsi/ Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kemitraan 1 Pembentukan (pelatihan) Jumantik perkantoran Petugas cleaning service Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 2 Pembentukan (pelatihan) Jumantik anak sekolah/ Pramuka Anak sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian arbovirosis Dunia usaha 4 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit arbovirosis Akademisi, NGO/LSM 5 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit arbovirosis Akademisi, NGO/LSM 6 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 7 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 8 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (pelatihan) dokter di RS Dokter RS/ Puskesmas Dinkes Provinsi/ Kab/Kota/ Rumah Sakit 2 Peningkatan kaspasitas SDM Kesehatan (pelatihan) pengelola program DBD Pengelola program Dinkes Provinsi/ Kab/Kota 3 Pelatihan (ToT) Jumantik bagi pengelola program DBD Kab/Kota Pengelola program DBD Kab/Kota Dinkes Provinsi 4 Pelatihan (ToT) Jumantik anak sekolah/ Pramuka pengelola program DBD Kab/Kota Pengelola program DBD Kab/Kota Dinkes Provinsi Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengasapan (fogging) Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 3 Larvasidasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 4 Penggunaan obat anti nyamuk Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 5 Iklan layanan masyarakat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Masyarakat Dinkes Provinsi/ kab/kota 6 Mesin fogging Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 7 Insektisida Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 8 Larvasida Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 9 Obat anti nyamuk Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 10 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 3 Pengendalian Filariasis A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelatihan kader POPM Filariasis/Schistosomiasis Masyarakat Kecamatan/ Puskesmas 2 Tatalaksana Kasus kronis Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis Masyarakat Kabupaten /Kecamatan /Desa 3 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) untuk transportasi Kader B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus kronis filariasis Masyarakat dan kader Puskesmas 2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 3 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis 4 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian filariasis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian filariasis 6 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian filariasis 7 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian filariasis 8 Pertemuan advokasi dan sosialisasi filariasis lintas batas kabupaten endemis Kabupaten/ provinsi 9 Pertemuan advokasi dan Sosialisasi lintas sektor pengendalian Schistosomiasis Kabupaten/ provinsi C Kemitraan 1 Pertemuan Evaluasi pasca POPM Petugas Puskesmas Provinsi kab/kota 2 Jejaring lintas sektor dalam pengendalian schistosomiasis Puskesmas, Dinkes Prov Kab/kota Puskesmas, Dinkes Prov kab/kota 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian filariasis Dunia usaha 4 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit filariasis Akademisi, NGO/LSM 5 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit filariasis Akademisi, NGO/LSM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 7 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 8 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan 9 Sosialisasi tentang Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis Masyarakat Provinsi kab/kota D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Kader POPM Filariasis dan POPM Schistosomiasis Kader Puskesmas 2 Pelatihan guru UKS dalam pengendalian cacingan Kader dan masyarakat pendidik Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Distribusi obat POPM Filariasis/Schistosomiasis dari kabupaten ke kecamatan sampai ke desa Masyarakat Kabupaten /Kecamatan /Desa 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengendalian Vektor Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor Kab/kota endemis penyakit tular vektor Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data situasi vektor (ABJ, daerah reseptif Malaria vektor potensial Malaria) dan data situasi kerentanan vektor terhadap insektisida (Anopheles dan Aedes) Dinkes Provinsi 2 Pertemuan sosialisasi pengendalian vektor kepada lintas sektor (Bangda, DPRD, Bappeda, SKPD, swasta dan lain-lain) PKK, DPRD, swasta 3 Pertemuan pengendalian vektor lintas batas kab/kota dan provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor Petugas Pusk, Kab/Kota, seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kab/kota endemis penyakit tular vektor 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian vektor 7 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian vektor 8 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian vektor 9 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian vektor Penyediaan data dasar dan analisis situasi Petugas pengelola penyakit tular vektor Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pertemuan sosialisasi dan evaluasi hasil surveilans dan pengendalian vektor Petugas Pusk, Kab/Kota, PKK Kab/kota endemis penyakit tular vektor Kemitraan 1 Kerjasama dengan perusahaan setempat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan logistik pengendalian surveilans (misal:F161 klambu, operasional kader) Pusk, Dinkes Kab/kota Kab/kota endemis penyakit tular vektor 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian vektor Dunia usaha 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian vektor Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian vektor Akademisi, NGO/LSM 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan di bidang kesehatan di masing-masing daerah Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan surveilans vektor (identifikasi, mapping, resistensi, efikasi dan lain-lain) Petugas Puskesmas, Kab/Kota, dan Prov Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Prov 2 Pelatihan pengendalian vektor Malaria dan DBD Kader/ petugas penyemprot , JMD Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyuluhan secara berkala melalui media audio visual (Radio & TV) secara berkala sebelum musim penularan dan pada situasi KLB Masyarakat umum Kab/kota endemis penyakit tular vektor F Pemberdayaan masyarakat 1 Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor Kab/kota endemis penyakit tular vektor 2 Penyediaan bahan dan alat untuk melaksanakan surveilans vektor (larvasida untuk vektor stadium pradewasa, klambu berinsektisida, entomologi kit) Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes 34 provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pencegahan serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit potensial lokasi setempat melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Masyarakat umum Kab/kota endemis penyakit tular vektor 3 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap pada bayi 0- 11 bulan termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksip tOPV menjadi bOPV A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow- Up) Bayi 0-11 bulan Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Pelaksanaan Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Validasi data hasil cakupan imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 8 Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi: Introduksi vaksin baru, EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), surveilans/investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: Introduksi vaksin baru, surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan Puskesmas Peningkat- an kapasitas kader dalam berkomuni- kasi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Bayi 0-11 bulan Provinsi dan kab/kota 2 Pengadaan Vaccine Carrier Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Bayi 0-11 bulan Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi Bayi 0-11 bulan Provinsi dan kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Imunisasi Lanjutan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain 2 Kunjungan rumah jika diperlukan Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 3 Validasi data hasil cakupan imunisasi 4 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi yang mendukung program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 8 Rapat koordinasi program imunisasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi: surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan strategi komunikasi Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) Puskesmas Peningkat- an kapasitas kader dalam berkomunik asi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi dan kab/kota 2 Pengadaan Vaccine Carrier Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 3 Imunisasi Tambahan: imunisasi tambahan pada bayi, batita, balita, anak usia sekolah, meliputi Pekan Imunisasi Nasional (PIN), cash program, backlog fighting dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain 2 Kunjungan rumah jika diperlukan Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Puskesmas / posyandu / pos Petugas Kesehatan didampingi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan imunization/O RI) Sekolah, dan WUS pelayanan lain kader kesehatan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 3 Validasi data hasil cakupan imunisasi 4 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 8 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 9 Rapat koordinasi program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN, Crash Program Campak, casklog fighting, dan penanganan KLB (ORI) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Manajemen program, strategi komunikasi 2 Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) Puskesmas Teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) Puskesmas Peningkata n kapasitas kader dalam berkomunik asi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Bayi 0-11 bln, Batita, Provinsi dan kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengadaan Vaccine Carrier Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas / posyandu / pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PROMOSI KESEHATAN No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Promosi Kesehatan 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat A Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data Keluarga Sehat Masyarakat /petugas kesehatan/ kader/ Tokoh Masyarakat Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pemetaan dan rekapitulasi data potensi sumberdaya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan dalam pengembangan UKBM Puskesmas, Poskesdes, Pemdes/ Tapem, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Melibatkan LKMD, KPM/ Fasilitator/ Pendamping, Aparat Desa 3 Analisis dan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Seminar Kajian Analisa Situasi Data PHBS dan Keluarga Sehat Lintas Program, Lintas Sektor, Tempat Pertemuan /Dinkes Kab/Kota/ No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Organisasi Profesi, Akademisi Prov 5 Pelaksanaan advokasi formasi dan pengadaan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/Kota 6 Penggalangan komitmen berbagai pengambil keputusan untuk penguatan pemberdayaan masyakat sesuai dengan isu/permasalahan lokal Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Advokasi lintas sektor mendukung gerakan masyarakat Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 8 Penyusunan berbagai regulasi sehat tingkat kecamatan/desa/kelurahan Stakeholder dan pihak pemerintah Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi B Kemitraan 1 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya promosi kesehatan Akademisi, NGO/LSM 2 Pertemuan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan forum kesehatan di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk kegiatan promosi kesehatan Dunia usaha 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Kampanye Kesehatan 6 Pengembangan dan pengadaan material KIE 7 Pameran kesehatan 8 Diseminasi di tingkat kecamatan tentang berbagai upaya pemberdayaan masyarakat kepada stakeholder tingkat kecamatan/kelurahan/Desa Tokoh masyarakat, ToGa, Ormas, pihak swasta, kelompok/ forum kecamatan Kecamatan, Puskesmas, Balai rakyat 9 Pertemuan / forum berkala dalam peningkatan koordinasi dalam pembinaan berbagai UKBM Anggota forum peduli kesehatan/ pegelola berbagai UKBM Kecamatan, kab/kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Pemberdayaan masyarakat 1 Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Toma, Toga, kader, stakeholder lainnya Desa/ Kelurahan 2 Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat (tatanan, wilayah, isu, kebijakan dan lain-lain) Petugas Puskesmas Desa/ Kelurahan 3 Pendampingan keluarga menuju Keluarga Sehat Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Monitoring dan Evaluasi Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Desa/Kelur ahan 5 Pembinaaan Toga dan Toma Toga, Toma dan Karang Taruna Kecamatan/ Kab/Kota D Peningkatan Kapasitas SDM 1 Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/P rovinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota 3 Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas Petugas Puskesmas Puskesmas 4 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Pengembangan Media Promosi Kesehatan Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 5 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 6 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Kemitraan dan CSR Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 7 Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan di Rumah Sakit melalui Pelatihan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Petugas PKRS di RS Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Rumah Sakit 8 Pelatihan/orientasi Keluarga Sehat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 9 Peningkatan kapasitas Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 10 Peningkatan kapasitas bagi bidan/perawat Poskesdes Tenaga kesehatan di Poskesdes kecamatan, Dinkes Kab/Kota 11 Peningkatan kapasitas Kader Poskesdes dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kader Poskesdes/ Kesehatan kecamatan, Dinkes Kab/Kota 12 Peningkatan kapasitas Aparat Desa Aparat Desa Puskesmas 13 Peningkatakan Kapasitas Tokoh Masyarakat Toma, Toga Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan mobil unit promosi kesehatan Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengadaan motor promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota 3 Pengadaan peralatan promosi kesehatan (Promkes Kit) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit 4 Pengadaan eksibision kit (peralatan pameran) Provinsi, Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota 5 Pengadaan UKBM Kit Kader, Tenaga kesehatan di Yankesdas Kab/Kota 6 Penyusunan media sederhana untuk hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, aktivitas UKBM Stakeholder tingkat kec/desa Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas 2 Pembinaan Saka Bakti Husada A Kemitraan 1 Membentuk Forum Komunikasi Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota, Kwarcab DKD , DKC Lintas Program Dinkes(6 Krida SBH) No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Pemberdayaan masyarakat 1 Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi generasi muda Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Latihan Saka secara berkala yang dilaksanakan diluar hari latihan gugus depannya. 4 Kegiatan berkala yang dilaksanakan utnuk kepentingan tertentu misalnya menyiapkan diri untuk lomba, kegiatan ulang tahun saka dan sebagainya. 5 Perkemahan Saka Bakti Husada Anggota Saka Bakti Husada dan Pembina Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Peningkatan kapasitas SDM 1 Peningkatan Kelembagaan Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Orientasi Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Pengembangan Media KIE Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Kelengkapan Sekertariat Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Penguatan Peran Serta ormas dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan A Kemitraan 1 Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Pemberdayaan masyarakat 1 Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas SDM 1 Penguatan Forum Peran Serta ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Orientasi Tokoh masyarakat dan pemimpin kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/ Kelompok Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Potensial D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Pengembangan Media KIE Ormas Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Keluarga 1 Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Pelayanan Kesehatan Lanjut usia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS Setda/Bapp eda, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, Sekolah, Puskesmas Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi 2 Pertemuan akselerasi Pembinaan dan pelaksanaan UKS 3 Pembentukan Sekretarian Tim Pembina UKS 4 Mengadakan Pembinaan kepada Dukun, Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak 5 Pemberdayaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, Guru dan lainnya mengenai pengetahuan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan lainnya 6 Pembentukkan dan pemberdayaan kelompok penggerak kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 7 Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 8 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu hamil (fisik, mental dan sosial) Keluarga ibu hamil Dinas Kesehatan, Puskesmas, 9 Pelaksanaan kelas ibu hamil Ibu hamil 10 Kemitraan bidan dan dukun Bidan dan dukun No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 11 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pengetahuan kesehatan ibu, anak dan KB Guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain 12 Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak Posyandu 13 Pendampingan ibu hamil Ibu hamil 14 Pemberdayaan Forum Masyarakat Madani (Forum Peduli Kesehatan Ibu) Masyarakat 15 Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun melalui penguatan peran dukun, tokoh agama dan tokoh masyarakat Bidan dan dukun 16 Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rumah Tunggu Kelahiran Masyarakat 17 Pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja yang ada di sekolah dan luar sekolah Anak usia sekolah dan remaja 18 Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional posyandu, posbindu, poskestren, UKS, dan lain-lain Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan masyarakat lainnya 19 Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan anak Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 20 Pelayanan Konseling Kesehatan Remaja di luar jam kerja Remaja B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan KIA- KB- Lansia 2 Penyediaan data dasar maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, PUS dan lansia Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal, Anak Balita, prasekolah, Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, Pos Pelayanan Terpadu 3 Mendata ketersediaan transportasi rujukan di lingkungan ibu 4 Mendata calon pendonor darah bagi ibu hamil 5 Mendata pembiayaaan untuk persalinan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Rekapitulasi data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia Anak Usia Sekolah dan Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu 7 Pelaksanaan surveilans faktor risiko AKI, AKB, Lanjut Usia 8 Pelaksanaan surveilans kesehatan anak, kematian Ibu di Masyarakat maupun FKTP 9 Pembuatan sistem informasi manajemen data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia 10 Pembuatan factsheet/buletin/Laporan/penelitian secara berkala terkait masalah dan upaya peningkatan kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia 11 Validasi data hasil cakupan berdasarkan data SP2TP 12 Mengadakan Pengkajian Audit Maternal Perinatal tingkat kab/kota 13 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Petugas kesehatan 14 Pemeriksaan golongan darah pada seluruh penduduk yang belum diperiksa tujuan untuk mendapatkan mapping calon pendonor darah Tenaga kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 15 Pemeriksaan kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, Puskesmas, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) Posyandu 16 Pemeriksaan golongan darah, Hb, gula darah dan test kehamilan untuk ibu hamil di posyandu, puskesmas dan pos pelayanan kesehatan lainnya yang ditentukan serta kunjungan rumah jika perlu Ibu hamil 17 Penjaringan Kesehatan Peserta didik Kelas 1,7 dan 10 Peserta didik Sekolah, puskesmas 18 Pemeriksaan Berkala Peserta Didik Peserta didik Sekolah, puskesmas 19 Skrining hipotiroid kongenital Bayi Puskesmas, RS Sosialisasi 1 Sosialisasi Peraturan, Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Terkait upaya kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi 2 Sosialisasi dampak merokok bagi kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, Tenaga Kesehatan, Sekolah, Kecamatan, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Tenaga Pendidik, dan masyarakat lainnya kabupaten/ kota, provinsi3 Sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia 4 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pendewasaan usia pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan pemberiaan KIE Kespro bagi catin Calon pengantin (catin) 5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga Pengambil keputusan 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pelayanan KB dan Lansia Pengambil keputusan 7 Advokasi dalam upaya peningkatan jaga mutu pelayanan KIA, KB, Lansia Pengambil keputusan 8 Feedback hasil Audit Maternal Perinatal dengan Lintas sektor Lintas sektor 9 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pelayanan Kesehatan keluarga Pengambil keputusan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 10 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi C Kemitraan 1 Penyusunan MoU dan kerjasama – kemitraan dengan institusi pendidikan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Institusi pendidikan, Akademisi, NGO/LSM Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi2 Penyusunan MoU dan kerjasama – kemitraan dengan mitra swasta (peningkatan CSR) dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Perusahaan 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam kesehatan keluarga Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi 2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita dan anak Pra sekolah 3 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja 4 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri 5 Pelatihan Tatalaksanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/Anak 6 Capacity building Kesehatan keluarga bagi kader, dukun yang bermitra, kelompok kerja, atau jejaring KIA di masing-masing daerah 7 Pelatihan bagi mahasiswa institusi pendidikan kesehatan, kelompok kerja, sukarelawan, jejaring lainnya dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu bersalin serta ibu nifas. 8 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 9 Pelatihan/orientasi bagi dosen tentang MTBS, SDIDTK,Yankes Anak Usia Sekolah dan Remaja, Buku KIA dan Rapor Kesehatanku 10 Pelatihan/Orientasi MTBS 11 Pelatihan/Orientasi Buku KIA dan Juknis KIA 12 Pelatihan/Orientasi Buku Rapor Kesehatanku dan Juknisnya 13 Pelatihan/Orientasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja bagi mahasiswa kesehatan 14 Pelatihan/Orientasi standar nasional PKPR 15 Pelatihan/ Orientasi Tenga kesehatan dalam surveilans kelainan bawaan berbasis RS 16 Pelatihan/orientasi bagi tenaga kesehatan dalam penanganan kelainan tumbuh kembang balita 17 Pelatihan / Orientasi Kader Kesehatan Anak 18 Pelatihan/orientasi SDIDTK 19 Pelatihan/ oreintasi kader kesehatan (konselor sebaya, kader kesehatan remaja, dokter kecil) Peserta didik SMP/SMA sederajat Sekolah, Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi 20 Jambore/Peningkatan Kapasitas Konselor sebaya Peserta didik SMP/SMA sederajat Kabupaten/ kota, provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS Kabupaten/ kota, provinsi 2 Dukungan operasional kader dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) oleh kader Kader 3 Dukungan operasional tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga kesehatan 4 Pencetakan dan distribusi buku buku terkait kesehatan keluarga Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota 5 Pengadaan dan Distribusi Paket Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita) 6 Pencetakan dan Distribusi Lembar Balik ABPK – KB No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang kesehatan keluarga melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 8 Penyediaan logistik (alat dan bahan) alat deteksi risiko pada ibu hamil 9 Pengadaan Bidan Kit termasuk didalamnya tedapat ANC Kit 10 Penyediaan sarana untuk Rumah Tunggu Kelahiran 11 Penyediaan alat pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan keluarga 12 Dukungan operasional pelaksanaan kelas ibu hamil, seperti : konsumsi, sarana tikar, dan sarana lainnya 13 Pengadaan dan distribusi buku rapor kesehatanku Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal, Anak Balita, prasekolah, Anak Usia Sekolah dan Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota 14 Pengadaan dan distribusi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pkpr 15 Pengadaan dan distribusi UKS Kit 16 Pengadaan dan distribusi PKPR Kit 17 Pengadaan dan distribusi Lansia Kit - Pengadaan dan distribusi kesehatan lansia/buku pemantauan pribadi kesehatan lansia No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan - pengadaan dan distribusi form instrumen untuk skrining kesehatan lansia (form pengkajian paripurna pelayanan geriatri/P3G) Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia - Pengadaan dan distribusi form pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya 18 Pengadaan dan distribusi regulasi terkait upaya kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) 19 Pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan SHK 20 Pencetakkan dan distribusi panduan/pedoman kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) 21 Pembiayaan alat kesehatan penunjang tindak lanjut dari penjaringan/pemeriksaan berkala (kacamata, alat bantu dengar, dan lain-lain) UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN GIZI No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket 1 Upaya Peningkatan Gizi 1 Pelayanan gizi pada 1000 HPK A Pemberdayaan Masyarakat 1 Mengadakan sosialisasi /lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk percepatan perbaikan gizi Lintas Sektor di Prov (Bappeda), BPK,Pembangun an masyarakat desa, TPPKK, Diknas Provinsi, Pemda 34 Propinsi Sosilisasi Media KIE 2 Sosialisasi media KIE dalam rangka percepatan perbaikan gizi Masyarakat, anak Sekolah, Keluarga, Kader, Petugas Gizi Puskesmas Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota - Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam buku KIA bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Penyediaan alat peraga Penyuluhan Gizi Masyarakat Petugas Gizi Puskesmas, Kader Puskesmas, Sekolah, Kab/Kota Pemberian tablet tambah darah, PMT, TTD 3 Pemilihan duta ibu hamil gizi baik, balita gizi baik, dan remaja putri bebas anemia, Ayah ASI, Kader Teladan di wilayah kerja Bumil, Remaja Puteri, Balita Desa, Kec, Kab/kota 4 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga terhadap pelaksanaan ASI Ekslusif Ibu hamil, Ibu menyusui, Balita, Ayah Desa, Kec, Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket Pemberdaya an kelompok peduli gizi 5 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll) mengenai pengetahuan gizi Pemberdaya an kelompok peduli gizi 6 Pembentukan dan pemberdayaan kelompok- kelompok penggerak gizi PKK, Karang Taruna, kelompok ibu, kelompok pendukung Asi, Dasa Wisma, kelompok orang tua Desa, Kec, Kab/Kota 7 Konseling/bimbingan tenaga kesehatan Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita, bayi dan anak Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota Pemantauan pertumbuh an 8 Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader kesehatan Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan 9 Optimalisasi kegiatan berbasis posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya percepatan perbaikan gizi Pengelola KIA dan Gizi, Kader Puskesmas, Kab/Kota dan Prov Pemberian Suplementasi Gizi,tablet tambah darah, PMT 10 Pembinaan pengetahuan gizi remaja putri yang ada di sekolah dan luar sekolah Anak Sekolah, Remaja Puteri Puskesmas, Kab/Kota dan Prov 11 Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan percepatan perbaikan gizi Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan Puskesmas, Kab/Kota dan Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket Pelayanan gizi pada 1000 HPK B Advokasi 1 Mendata jumlah balita per kelompok umur di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 2 Mendata jumlah ibu hamil di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 3 Mendata jumlah ibu hamil KEK di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota Pelayanan gizi pada 1000 HPK 4 Mendata jumlah remaja putri di SMP dan SMA di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 5 Mendata jumlah anak gizi kurus (BB/TB) (< -2SD) Pengelola KIA dan Gizi Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov 6 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya percepatan perbaikan gizi di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Sasaran dan lokasi dari no. 1-6 sama Desa, Kec, Kab/Kota Pelayanan gizi, Bidan, Kader 7 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung percepatan perbaikan gizi Bupati, Gubernur, Lintas Sektor dan Lintas Program Kab/Kota dan Prov C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Konseling PMBA Pelayanan gizi, Bidan, Kader Pengelola gizi, Lintas Sektor, Badan, Kader Kab/Kota dan Prov - Pelatihan konseling MPASI berbasis pangan lokal 2 Penilaian pertumbuhan balita - Pelatihan antropometri Petugas Gizi - Pelatihan penilaian status gizi No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket 3 Surveilans Gizi - Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) SKDN Lintas Sektor, Badan Keamanan Pangan (BKP) Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov - Bimbingan teknis pada daerah dengan cakupan D/S rendah Pengelola KIA, dan Gizi 4 Orientasi petugas dalam manajemen pemberian: Lintas Sektor terkait, Badan Keamanan Pangan Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov - TTD pada ibu hamil dan remaja putri - Pemberian kapsul vitamin A - Penatalaksanaan Kretin - Pedoman manajemen Taburia 5 Sosialisasi tenaga pelaksana Gizi puskesmas dalam penc.penanggulangan Anemia pd Bumil, Rematri & tata laksana penanggulangan bumil KEK TPG Bogor, Bali Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Anemia pada rematri untuk guru UKS SMP/sederajat dan SMU/sederajad Guru UKS DKI Jakarta 6 Penyusunan KIE dan uji coba KIE pencegahan dan penanggulangan Anemia pd remati Uji Coba buku Panduan Manajemen terintegrasi Suplementasi Vitamin A TPG Bogor UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Lingkungan 1 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada desa/keluraha n yang melaksanakan STBM A Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan MONEV STBM berbasis web Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan EHRA Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota B Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan Sarana Pendukung Perubahan Prilaku Sanitasi masyarakat desa/ kelurahan 2 Pengadaan Sarana Supply Sanitasi PAMSIMAS masyarakat desa/ kelurahan 3 Produksi dan Distribusi Media KIE STBM dan PKAM Petugas Kabupaten/ kota, masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, desa/ kelurahan 4 Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka dukungan kegiatan DAK PAM-STBM Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan teknis penyehatan air Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan RPAM Komunal Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 3 Pelatihan MONEV PKAM Berbasis web Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan Sarana Uji Kualitas AIr Minum portable (Water Test Kit) Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka Pengawasan sarana air minum oleh sanitarian Petugas Sanitarian Puskesmas 3 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada tempat- tempat umum A Pemberdayaan Masyarakat 1 Implementasi Peggunaan Alat Sanitarian Kit Petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pemetaan daerah rentan perubahan iklim petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Kemitraan 1 Sosialisasi/Jejaring Kemitraan Adaptasi Perubahan Iklim Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Jejaring Kemitraan TTU Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Jejaring Kemitraan Penyehatan Pemukiman Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan Kapasitas Sanitarian petugas Sanitarian Puskesmas 2 Orientasi Kesling Tempat-tempat Umum petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 3 Orientasi Layanan kesehatan lingkungan petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Peningkatan pembinaan dan pengawasan rumah Sehat petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 5 Orientasi Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monev dan Pelaporan TTU petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Sekolah petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pengadaan klinik sanitasi kit petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 5 Pencetakan Media KIE tentang Penyehatan Tempat-Tempat Umum petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 6 Pencetakan Media KIE tentang Adaptasi Perubahan Iklim petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Paket Media KIE Layanan Kesehatan Lingkungan Untuk Puskesmas (Pengadaan Maket Rumah Sehat, Handling Cost Maket Rumah Sehat) petugas Sanitarian Puskesmas 4 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Tempat pengelolaan makanan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Implementasi Pengelolaan HS Pangan di Sekolah dan Rumah Tangga petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Evaluasi 2015 dan sinergitas rencana kerja dalam penyelenggaraan pangan yang terstandar tahun 2017-2019 petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Pemetaan Faktor Risiko Keamanan Pangan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Verifikasi data e monev HSP dan sosialisasi portal/situs web petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan Kapasitas Petugas Kompeten dalam Pengawasan Keamanan Pangan (Food Inspektur Higiene Sanitasi Pangan) petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 2 Peningkatan kapasaitas penjamah makanan petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Fasilitasi Intervensi Pengendalian Faktor Risiko Keamanan Pangan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Penyediaan Stimulan Deteksi Cepat Cemaran Kualitas Pangan (Food contamination kit dan Food security VVIP Kit) petugas Sanitarian Puskesmas 5 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada RS yang melakukan pengelolaan limbah medis A Kemitraan 1 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Limbah Medis petugas Kesehatan Rumah Sakit C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monev Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Kab/kota yang menyelenggar akan tatanan kawasan sehat A Advokasi 1 Advokasi dan Sosialisasi Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kerdaruratan/KLB Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Sehat Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Advokasi dan Sosilisasi Penyelenggaraan KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Menghadiri Workshop Nasional KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 5 Workshop Provinsi KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota B Kemitraan 1 Pertemuan Tim Pembinaan Provinsi dalam penyelenggaraan KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Penguatan Kelembagaan Forum Penyelenggaran KKS daerah binaan Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Orientasi Peningkatan Kapasitas Sanitarian Bidang Kadaruratan Kesling petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Pelatihan PHAST Pasar Sehat Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Orientasi Radioland Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pelatihan Pembersih Pasar Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Monitoring dan Evaluasi Pasar petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Konsultasi Teknis ke Pusat Bidang Kadaruratan Kesling petugas Provinsi Dinkes Provinsi 4 Fasilitasi Pembentukan Pokja Pasar petugas Provinsi Dinkes Provinsi 5 Konsultasi Teknis ke pusat Program Pasar Sehat petugas Provinsi Dinkes Provinsi 6 Pembinaan Teknis penyelenggaraan KKS di daerah binaan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 7 Konsultasi Teknis ke pusat dalam penyelenggaraan KKS petugas Provinsi Dinkes ProvinsI 8 pengadaan peralatan pemebrsih pasar dan alat pelindung diri petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 9 pengadaan alat kedaruratan bidang kesehatan lingkungan (pengadaan alat pasar rakyat) petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 10 pengadaan peralatan radioland Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota Upaya Promotif Preventif untuk Meningkatkan Kesehatan Kerja dan Olah Raga No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Pelayanan Kesehatan Kerja Nelayan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pertemuan peningkatan Upaya Kesehatan Kerja berkaitan dengan kesehatan kerja nelayan Kader Pos UKK, masyarakat nelayan Pos UKK yang ada di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) 2 Pembinaan kader Pos UKK Nelayan terintegrasi oleh petugas Puskesmas Kader Pos UKK, Masyarakat nelayan Pos UKK, tempat kerja 3 Pembentukan Pos UKK Nelayan Terintegrasi oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Nelayan PPI/TPI 4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja nelayan Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media massa, stakeholder Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas, Kecamatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan kerja nelayan Masyarakat Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) Mendukung Program Peningkata n Kesehatan Nelayan di Kluster 4 yang termuat dalam Perpres no. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkata n dan Perluasan Program Pro-Rakyat 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja nelayan 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja nelayan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota (yang sudah ada dan yang belum ada) Pemegang kebijakan di wilayah kerja Nelayan Kantor Dinas Kesehatan Kab/Kota 5 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah, Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan Kepala Daerah Pemda dan legislatif bersama Dinkes Kab/kota 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Kesehatan Kerja Nelayan bagi Petugas Puskesmas yang memiliki wilayah kerja PPI/TPI oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi Nelayan oleh petugas Puskesmas Kader Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan nelayan Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Nelayan Nelayan Pos UKK 2 Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) bagi Nelayan Nelayan Pos UKK 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Nelayan Pelabuhan, PPI/TPI, Puskesmas dan Pos UKK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja Sektor Informal A Pemberdayaan Masyarakat 1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja dan pekerja berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan kerja pada masyarakat pekerja sektor informal Kader, Pekerja Kader, Pekerja 2 Mengadakan lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal LS, Ormas, Dunia Usaha, Media massa, Organisasi profesi, institusi pendidikan Puskesmas, kecamatan 3 Melaksanakan pembinaan kader Pos UKK terintegrasi dan masyarakat pekerja oleh petugas Puskesmas Kader, Pekerja Pos UKK, tempat kerja 4 Pembentukan Pos UKK Terintegrasi pada pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas sesuai dengan karakteristik bidang pekerjaan yang sejenis yang mempunyai risiko akibat pekerjaan dan tempat kerjanya Tempat Kerja sejenis yang mempunyai risiko dari pekerjaannya dan tempat kerjanya Tempat kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 4 Analisis pelayanan kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal (yang sudah ada dan yang belum ada) 6 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal 8 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal 9 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Dunia usaha 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Petugas Puskesmas di bidang kesehatan kerja sebagai penanggungjawab Kesehatan Kerja sektor informal Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kab/Kota 2 Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi pekerja sektor informal Kader Puskesmas 3 Mengadakan Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan masyarakat pekerja sektor informal Kader, Pekerja Tempat kerja E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sektor informal sesuai dengan risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan dan tempat kerjanya oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota Pekerja Pos UKK 2 Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehata Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada pekerja sektor informal oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota Pekerja Pos UKK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Pekerja dan Pemilik Usaha Tempat kerja 3 Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) A Advokasi 1 Pendataan lokasi dan pemetaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada pekerja perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 5 Advokasi kebijakan yang mendukung GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 6 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Konselor ASI bagi kader di tempat kerja dengan pekerja perempuan Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Orientasi GP2SP di tempat kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 3 Lokakarya dengan lintas sektor, serikat pekerja, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung GP2SP Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder perusahaan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Pembinaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kerja Kerja C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan media KIE diBerkaitan dengan GP2SP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 Penyediaan Ruang ASI dan Peralatannya di tempat kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 Penyediaan dan distribusi tablet tambah darah bagi pekerja perempuan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang GP2SP Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Upaya Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri pada Masyarakat A Pemberdayaan Masyarakat 1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja secara Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Sekitar Penambang Emas Skala Kecil emas skala kecil 2 Pembinaan kader Pos UKK Pos UKK Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat penambang emas skala kecil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Pos UKK Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pendataan lokasi dan masyarakat berisiko terpapar merkuri di sekitar kawasan penambang emas skala kecil. Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpajan merkuri di sekitar penambang emas skala kecil Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat penambang emas skala kecil. Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan emas skala kecil 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 5 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan penambang emas skala kecil 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan Kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Sosialisasi dampak kesehatan akibat pajanan merkuri dan upaya pengendalian lingkungan kerja Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan emas skala kecil 2 Upaya Kesehatan Kerja Nelayan bagi penambang emas skala kecil Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi merkuri Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 4 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada penambang emas skala kecil. Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan penambang emas skala kecil 5 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder Kader Pos UKK, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan media KIE di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 2 Penyediaan APD di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kecil 3 Pencetakan/pendistribusian/penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 5 Pelayanan Kesehatan Kerja A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelaksanaan Medical Check UP bagi pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Analisis dan Rekomendasi Hasil Medical Check Up bagi pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja B Advokasi 1 Pendataan pekerja di tempat kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 3 Penyusunan Instrumen dan profil kesehatan pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Arsip dan sistem surveilans kesehatan pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 6 Upaya Pengendalian Bahaya Penggunaan Pestisida Pada Petani A Pemberdayaan Masyarakat 1 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada petani Kader, Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pembinaan kader Pos UKK Kader Pos UKK 3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat petanil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Patani Lokasi Pertanian B Advokasi 1 Pendataan lokasi dan masyarakat petani berisiko terpapar penggunaan Pestisida Masyarakat Petani Lokasi Pertanian 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpapar pestisida di sekitar area pertanian Masyarakat Petani Lokasi Pertanian 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat petani No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Sosialisasi dampak kesehatan akibat pajanan pestisida dan upaya pengendalian lingkungan kerja Petugas Puskesmas, Kader, dan masyarakat petani Puskesmas, Desa/Kelur ahan, area pertanian 2 Upaya Kesehatan Kerja bagi petani dalam pengendalian bahaya kimia di pertanian termasuk penggunaan APD 3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi pestisida Pertugas Puskesmas, Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas 4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian pajanan pestisida pada masyarakat sekitar pertanian Lintas sektor, Dunia usaha Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada petani melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan massa, dan media luar ruang 2 Pencetakan dan pendistribusian media KIE penghendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya 1 Upaya Promotif dan Preventif dalam Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau A Advokasi 1 Pengumpulan data mengenai beban konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada Pemda Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Rekapitulasi dan penyimpulan data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia seperti Riskesdas, Susenas, SKRT, SDKI, dan lain-lain Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 4 Rekapitulasi data penyakit berkaitan dengan dampak konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Profesi, Akademisi Kota 5 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang disertai dengan faktor risikonya di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 6 Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait trend konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, trend penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta dampaknya di masing- masing daerah, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial maupun dampak psikologis dari konsumsi rokok Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 7 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 8 Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa Pemangku kepenting- an, lembaga pemerintah an, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyara- katan, dan media massa Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov 9 Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing- masing daerah Pemda; Pemegang Kebijakan; Forum Kota Sehat; Forum Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 10 Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah Pemda; Pemegang Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 11 Melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette Petugas Dinas Kesehatan, Praktisi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 12 Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuksisha dan e-cigarette pemangku kepentingan lembaga pemerintah an, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarak atan, dan media massa Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 13 Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama pemilik/ dewan redaksi Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 14 Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette untuk menyebarluaskan bahaya konsumsinya di daerah masing-masing Petugas Kesehatan; Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 15 Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota B Kemitraan 1 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Prov/Kab/Ko di masing-masing daerah dengan Forum Kota Sehat di masing- masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Forum Kota Sehat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Calon Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah Calon Mitra, Forum Kota Sehat, Forum Peduli Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 4 Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 5 Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 8 Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 9 Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Kelompok Media Massa Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Pemberdayaan masyarakat 1 Upaya Pemberdayaan Perorangan dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum perorangan, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing- masing daerah rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum 2 Upaya pemberdayaan kelompok dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum kelompok atau kelembaga- an yang ada di masyarakat seperti: rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi) secara umum 3 Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum Masyarakat rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Kader Kesehatan Posyandu 5 Optimalisasi kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pos kesehatan di Pondok Pasantren(Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Siswa, santri Sekolah, Pesantren 6 Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Masyarakat sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum 7 Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan sisha dan e-cigarette organisasi sejenis organisasi sejenis 8 Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing- masing daerah Kader Kesehatan Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenis 9 Gerakan memasyarakatkan bahaya merokok dan produk tembakau lainnya dan/atau bahaya bahaya asap rokok Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 10 Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 11 Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai bahaya merokok dan/atau bahaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke pertemuan tingkat masyarakat di masing-masing daerah Rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya Rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan secara umum D Peningkatan kapasitas SDM 1 Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, terutama berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok dan cara berhenti merokok siswa, mahasiswa, sukarela- wan, tenaga kepemuda- an, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov 2 Pelatihan dan perbekalan pengetahuan yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok dan produk tembakau lainnya, sampai dengan cara berhenti merokok siswa, mahasiswa, sukarela- wan, tenaga kepemuda- an, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kesehatan 3 Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov 4 Pelatihan komunikasi sosial dan pembekalan cara penyusunan strategi menciptakan perubahan perilaku merokok, mengonsumsi sisha atau pun e-cigarette sesuai dengan situasi dan analisis permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov 5 Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/ semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya Organisasi kemasyarak atan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun masing- masing daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintah an/instansi RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintah an/instansi No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Rumah Sakit Rumah Sakit 2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengadaan tempat khusus untuk Merokok di Tempat Umum A Advokasi 1 Menyusun naskah akademik tentang KTR guna memberikan dasar ilmiah dan berbasis data tentang pentingnya membentukan KTR Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Menyusun draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan- peraturan terkait Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Pembahasan dengan DPRD tentang RAPERDA yang telah disusun Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota 5 Menyusun Pedoman Pelaksanaan KTR Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota 6 Membuat Penandatanganan KTR pada masing- masing tatanan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kerja dan Angkutan Umum B Kemitraan 1 Memfasiltasi masyarakat membentuk kelompok kerja yang memonitor pelaksanaan KTR dalam ruang lingkupnya Ormas,toma dan toga Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Bersama Instansi terkait,menyusun sistem pemantauan pelaksanaan KTR yang melibatkan berbagai Konponen masyarakat Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota 3 Bekerjasama dengan instansi terkait, melakukan edukasi pada pelanggar KTR tentang dampak dari pelanggaran yang dilakukan secara berkala Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota C Pemberdayaan masyarakat 1 Penyebarluasan informasi tentang peraturan penerapan Kawasan tanpa Rokok pada masing- masing SKPD dan Masing-masing tatanan SKPD di masing- masing tatanan SKPD di masing- masing tatanan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Kampanye tentang Kawasan tanpa rokok pada masyarakat luas Masyarakat Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 3 Menyebarluaskan Informasi tentang sistem penegakan hukum, pemantauan KTR SKPD di masing- masing tatanan Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota D Peningkatan kapasitas SDM 1 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) tentang KTR pada masyarakat setempat Petugas Kesehatan di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 2 Pelatihan tentang KTR yang dilakukan oleh masyrakat pada kelompoknya Ormas,toma dan toga Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Bersama Instansi terkait, meningkatkan kapasitas SDM terkait Pemantauan pelaksanaan KTR Lintas Sektor/ Dinas Lintas Sektor/ Dinas No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi/ Kabupaten Kota Provinsi/ Kabupaten Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Membuat Pesan tentang Kawasan tanpa rokok dalam bentuk media-media promosi Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 2 Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum Pegawai/ Karyawan, Masyarakat Umum Tempat kerja dan Fasilitas Umum 3 Memfasilitasi masyarakat melaksanakan ketentuan KTR pada ruang lingkup yang telah disepakati Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Kesehatan Primer 1 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga Masyarakat, Puskesmas, PKK Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan Program Keluarga Sehat Masyarakat Puskesmas 3 Pelaksanaan pelayanan preventif karies gigi Petugas Puskesmas, Masyarakat Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Workshop teknis SP2TP Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di Puskesmas Puskesmas Dinkes Kab/Kota 3 Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di tingkat Kab/Kota dan Provinsi Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penyediaan alat dan bahan pengambilan dan pengolah data program keluarga sehat Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Advokasi Dokter Layanan Primer Organisasi Profesi, FK, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Advokasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014 Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Advokasi pemenuhan kebutuhan Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 8 Advokasi Akreditasi FKTP Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi 9 Advokasi dukungan pelaksanaan bebas caries Pemda Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Pertemuan koordinasi dengan dunia usaha (Public Private Partnership) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Koordinasi dengan sekolah dalam rangka pelaksanaan UKGS Puskesmas, Sekolah Dinkes Kab/Kota 4 Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen Puskesmas (penyusunan RUK dan RPK, Lokakarya Mini, penyusunan PKP) Petugas Puskesmas, masyarakat, lintas sektor di kecamatan Puskesmas D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi 2 Workshop Teknis Akreditasi FKTP Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Pelatihan manajemen Puskesmas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan Kemampuan Teknis Keperawatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI) di FKTP Puskesmas Dinkes Kab/Kota 6 Pelatihan Keselamatan Pasien di FKTP Puskesmas Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota Puskesmas Dinkes Kab/Kota 8 Pemilihan FKTP Berprestasi FKTP Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 9 Lokakarya Panduan Praktik Klinis (PPK) Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Organisasi Profesi, FK Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 10 Workshop pelayanan kesehatan gilut Tenaga kesehatan gilut, lintas sektor Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 11 Workshop pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, lintas program dan lintas sektor Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan set alat kesehatan di Puskesmas, reagen, bahan habis pakai, alat penunjang Puskesmas (solar cell, generator, alat kalibrasi, radio komunikasi) untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan pelayanan kesehatan primer Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Pembuatan bahan informasi dan komunikasi kepada pengunjung Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Petugas Puskesmas Puskesmas 4 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pelayanan kesehatan primer TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan akses pelayanan kesehatan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka pengobatan/penanganan awal dan pencegahan kerusakan lebih lanjut jika menemui suatu kegawatdaruratan medik sebelum penderita dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Masyarakat, Puskesmas, PKK Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Sosialisasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan Dinkes Kab/Kota, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, BPJS Daerah, BNPP Provinsi, BNPP Kab/Kota, Bappeda, BKD, RSUD Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Sosialisasi dan Koordinasi penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus dan tenaga PTT Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, BKD, Bappeda Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Pelayanan Kesehatan Bergerak Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS Vertikal Pusat, RSUD, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi B Advokasi 1 Rekapitulasi data Puskesmas yang mempunyai wilayah terpencil/sangat terpencil Puskesmas, Kecamatan Dinkes Kab/kota 2 Rekapitulasi data kab/kota yang mempunyai Puskesmas di wilayah terpencil/sangat terpencil Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi 3 Analisis situasi dan perencanaan daerah sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Advokasi pembangunan kawasan perbatasan Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom- info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomuni- kasi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Advokasi pembangunan sarana penunjang peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom- info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomunik asi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi pembangunan wilayah berwawasan kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan dalam menunjang upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi, Kecamatan, Kelurahan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pertemuan koordinasi antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam rangka penandatanganan MoU pelayanan darah (Quick win) Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RSUD, UTD, RS Vertikal Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Kab/Kota Puskesmas, Pemda Kecamatan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, PKK, sekolah Dinkes Kab/Kota 5 Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Provinsi Dinkes Kab/Kota, BKD, Bappeda Dinkes Provinsi D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan PPGD Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Puskesmas Keliling roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyediaan ambulans transport roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi F. PENUTUP Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi peran lintas sektor dan lintas program dari berbagai elemen masyarakat, media hingga pemangku kebijakan. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan:
1. a.penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
2. b.penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
3. c.peningkatan promosi kesehatan;
4. d.peningkatan kesehatan keluarga;
5. e.peningkatan gizi;
6. f.peningkatan kesehatan lingkungan;
7. g.peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
8. h.peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
9. i.pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(2)Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).
(3)Penggunaan pajak rokok untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi yang ditetapkan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi/asosiasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha/swasta, media massa, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

Pasal 3

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan strategi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.advokasi;
c.kemitraan;
d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan nonkesehatan; dan/atau
e.pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.advokasi dan sosialisasi; dan/atau
2. b.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

1.Stroke 21,1%
2.Jantung 12,9%
3.Diabetes 6,7%
4.TBC 5,7%
5.Hipertensi 5,3% Untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, upaya promotif dan preventif harus diutamakan. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga untuk menurunkan prevalensi penyakit menular. Namun, dukungan alokasi anggaran di daerah untuk upaya promotif dan preventif masih sangat kurang. Oleh karena itu, penerimaan pajak rokok diarahkan untuk penanggulangan masalah kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif. Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini berisi berbagai kegiatan yang merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing- masing daerah. Pajak rokok ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah yang difokuskan ke pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019. Penggunaan pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dana dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sehingga Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan. Dalam proses penganggaran kegiatan yang akan didanai dari pajak rokok perlu ada sinergi dan keterkaitan antar program atau lintas sektor, serta sinergi antara program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi/kabupaten/kota. Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dimana dalam Pasal 31A ayat (2) disebutkan bahwa “Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan.” B. TUJUAN Tujuan dari Pedoman Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, antara lain:
1.Tujuan Umum Penggunaan pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal
2.Tujuan Khusus

a.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
b.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif preventif untuk menurunkan: 1) Faktor risko penyakit tidak menular; dan 2) Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi.
c.Penggunaan pajak rokok dapat melalui pendekatan promotif preventif untuk meningkatkan:
a.Promosi kesehatan;
b.Kesehatan keluarga;
c.Gizi;
d.Kesehatan lingkungan;
e.Kesehatan kerja dan olah raga;
f.Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
g.Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. C. SASARAN Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. D. PENGERTIAN Dalam petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
3. 3.Perilaku Berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau menularkan penyakit/masalah kesehatan. Dalam konteks pemanfaatan pajak rokok untuk kesehatan ini, perilaku berisiko yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), pencegahan tawuran, pencegahan perilaku aman dan tertib dalam berkendara, pengendalian Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Infeksi Menular Lainnya.
4. 4.Populasi Berperilaku Risiko Tinggi adalah populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi melakukan tawuran, berkendara dengan tidak tertib dan aman, menggunakan NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS dan IMS lainnya.
5. 5.Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
6. 6.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7. 7.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan.
8. 8.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. 9.Infeksi Menular Seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Sexually Transmitted Disease (STDs), Sexually Transmitted Infection (STI) or Venereal Disease (VD). Pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit yang ada di kelamin. E. KEGIATAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK Pemanfaatan pajak rokok difokuskan untuk penguatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Untuk melaksanakan kegiatannya menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemitraan dan deteksi dini serta upaya preventif lain.
10. 1.Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kernampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
11. 2.Advokasi Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan. Selain itu kegiatan advokasi dapat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya bidang kesehatan termasuk tenaga, dana, serta sarana dan prasana yang dibutuhkan daerah. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder diharapkan dapat menyelesaikan permasalah kesehatan masyarakat.
12. 3.Kemitraan Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pernberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan, kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai kelompok strategis, antara lain dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi pemuda yang diharapkan dapat memperkuat jejaring bidang kesehatan sehingga permasalahan dan isu-isu kesehatan dapat diatasi.
13. 4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) Peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas tenaga non-kesehatan seperti kader, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dll diharapkan dapat membantu meningkatkan dan menyebarluaskan informasi kesehatan secara luas kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM antara lain dapat berupa pendidikan, pelatihan dan seminar.
14. 5.Pemenuhan Sarana Prasarana Promotif dan Preventif Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat di masing- masing daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kesehatan. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok sebagai berikut:
15. 1.Penurunan Faktor Risko Penyakit Tidak Menular Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risko penyakit tidak menular dilakukan melalui penguatan reglasi, jejaring kemitraan faktor risiko penyakit tidak menular, pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembangan sistem rujukan penyakit tidak menular, deteksi dini penyakit tidak menular dan penatalaksanaan faktor risiko penyakit tidak menular, dan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka deteksi dini penyakit tidak menular. Deteksi dini merupakan kegiatan preventif untuk menemukan faktor risiko suatu penyakit sehingga dapat dilakukan intervensi sebelum munculnya gejala penyakit seperti pemeriksaan berat badan dan lingkar perut untuk mendeteksi obesitas, tekanan darah, dan lain-lain. Dalam beberapa penyakit, deteksi dini dilakukan untuk menemukan penyakit pada stadium yang masih awal sehingga dapat dilakukan pengobatan untuk mencegah kondisi lebih parah atau fatal. Sedangkan pencegahan spesifik lain dapat berupa pemberian imunisasi dan lain-lain.
16. 2.Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Termasuk Imunisasi Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risko penyakit menular dilakukan melalui pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, dan imunisasi. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Jenis penyakit menular langsung terdiri atas difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influensa, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV), penyakit virus ebola, MERS-CoV, infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), infeksi saluran pernafasan, kusta, dan frambusia. Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis dan kecacingan, schistosomiasis, japanese enchepalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung (Avian Influenza), dan west nile. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian kekebalan (imunisasi) yang meliputi imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi dapat dilakukan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influensa, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, dan penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV).
17. 3.Peningkatan Promosi Kesehatan Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan promosi kesehatan dilakukan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan saka bakti husada, dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan.
18. 4.Peningkatan Kesehatan Keluarga Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan keluarga dilakukan melalui pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah, pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja, pelayanan kesehatan usia reproduksi, dan pelayanan kesehatan lanjut usia.
19. 5.Peningkatan Gizi Kegiatan peningkatan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan, kualitas dan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja puteri serta usia produktif. Upaya yang dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:
20. 1.Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi
21. 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)
22. 3.Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi dan Lembaga swadaya masyarakat dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik
23. 6.Peningkatan Kesehatan Lingkungan Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan lingkungan pada desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, pelayanan kesehatan lingkungan pada sarana air minum yang dilakukan pengawasan, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat- tempat umum, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan, pelayanan kesehatan lingkungan pada rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis, dan pelayanan kesehatan lingkungan pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat. Peningkatan kesehatan lingkungan dimaksudkan sebagai penguatan upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan, pengamanan, dan pengendalian. Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Pengamanan dilakukan melalui upaya pelindungan kesehatan masyarakat, proses pengolahan limbah, dan pengawasan terhadap limbah. Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Peningkatan kesehatan lingkungan tersebut di atas dilakuakn dalam rangka pemenuhan memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
24. 7.Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan kerja nelayan, pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal, pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil, pelayanan kesehatan kerja, dan upaya pengendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani.
25. 8.Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau, dan penetapan kawasan tanpa rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
26. 9.Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam petunjuk teknis ini, Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Selain digunakan untuk kegiatan di atas, pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas digunakan dalam rangka pemenuhan standar puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar. 2 Skema Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok secara lebih rinci dapat dilihat pada matriks berikut: Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum
27. 1.Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif preventif untuk menurunkan:
a.Faktor risko penyakit tidak menular
b.Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi.
1. 2.Penggunaan pajak rokok dapat melalui pendekatan promotif preventif untuk meningkatkan:
a.Promosi kesehatan
b.Kesehatan keluarga
c.Gizi
d.Kesehatan lingkungan
e.Kesehatan kerja dan olah raga
f.Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya
g.Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama Pajak Rokok Pajak Rokok untuk Pembangunan Bidang Lainnya Penegakan Hukum bidang KTR dan Regulasi lain dalam rangka pengendalian konsumsi rokok (masuk di kotak penegakan hukum bidang KTR)
1. 1.Review dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. 2.Implementasi dan pengawasan serta penegakan kebijakan UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PTM 1 Penguatan Regulasi A Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan PTM Pemangku kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Pemerintah daerah, Institusi terkait 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM di masyarakat maupun FKTP 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan PTM 4 Monitoring dan evaluasi faktor risiko PTM, penyakit tidak menular 5 Penelitian terkait faktor risiko PTM (prevalensi faktor risiko maupun penyakit, validasi penatalaksanaan penyakit di FKTP) 6 Penyusunan kebijakan faktor risiko PTM dan yang mendukung upaya PPTM di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Contoh: regulasi KTR dan regulasi gula, garam dan lemak. 7 Penegakan regulasi faktor risiko PTM 8 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular 2 Jejaring kemitraan faktor risiko PTM A Kemitraan 1 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing-masing daerah Jejaring pengendali- an PTM, Provinsi, kabupaten/ kota, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan PPTM aliansi bupati dan walikota, organisasi kemasyarak atan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing- masing daerah institusi terkait 3 Rapat koordinasi 3 Pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembang- an sistem A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak sekolah, dan lain-lain) mengenai pengetahuan PPTM Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan, dokter Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu PTM, 2 Pemberdayaan kelompok masyarakat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan rujukan PTM 3 Pemberdayaan masyarakat umum umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait - Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM - Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan PTM - Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda - Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan 4 Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM 5 Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular 6 Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU: pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK,PERMADI: PERIKSA MATA SENDIRI) B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Capacity building pengendalian faktor risiko PTM Kader, kelompok kerja, jejaring, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 2 Capacity building deteksi dini dan penemuan dini PTM 3 Capacity building tatalaksana dini PTM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Capacity building paliatif di komunitas tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait 5 Capacity building surveilans faktor risiko PTM bagi kader, kelompok kerja, atau jejaring PTM di masing- masing daerah 6 Pelatihan penanggulangan gangguan fungsional bagi kader Pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi kader 7 Capacity building kader posbindu PTM 8 Operasional pengumpulan data dan pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu 9 Pelatihan komunikasi bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan mengenai faktor risiko dan PPTM C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam taman kota, taman bermain anak, alun-alun Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pembuatan layanan iklan masyarakat PPTM dokter umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait 4 Deteksi dini PTM dan penatalaksan aan faktor risiko PTM (merokok, A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelaksanaan deteksi dini PTM di FKTP dan FKRTL Kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu 2 Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu PTM di masyarakat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan obesitas, hipertensi, dan hiper- lipidemia) 3 Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu di institusi pemerintah dan tatanan lain (sekolah, perkantoran, pabrik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain) medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa B Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pemenuhan obat-obatan esensial PTM Kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non- kesehatan, dan perawat terlatih Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, 2 Bantuan transportasi rujukan PTM bagi masyarakat tidak mampu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa 5 Sarana dan Prasarana A Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Alat deteksi dini faktor risiko PPKD Provinsi, kabupaten/ kota, institusi terkait FKTP di perkotaan/ pedesaan secara bertahap sesuai dengan program prioritas/ke siapan daerah - Faktor risiko merokok: skrining dan konseling upaya berhenti merokok anak sekolah dan kelompok khusus - Faktor risiko penyakit paru obstruksi kronik - Faktor risiko asma - Faktor risiko SLE - Faktor risiko osteoporosis - Faktor risiko thalasemia - Faktor risiko penyakit ginjal kronik No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Alat deteksi dini faktor risiko PJPD - Pemeriksaan tekanan darah - Deteksi dini komplikasi tekanan darah tinggi - Deteksi dini serangan stroke & serangan jantung - Kegawatdaruratan stroke dan serangan jantung 3 Alat deteksi dini faktor risiko Kanker - Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim untuk WUS usia 30 – 50 tahun - Deteksi dini kanker anak - Alat tindak lanjut dini kanker (krioterapi/alat tindak lanjut IVA) 4 Alat deteksi dini faktor risiko DM-PM - Pemeriksaan gula darah - Pemeriksaan obesitas 5 Alat deteksi dini Gangguan Pendengaran pada Bayi baru lahir - Otoacoustic Emissions (OAEs) UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT MENULAR TERMASUK IMUNISASI No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, Tifoid Kader Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Wartawan, LSM, Ormas, organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 6 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid (Transport Lokal pengumpulan sampel, Rujukan sampel) Masyarakat, kelompok berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, tenaga kesehatan berisiko Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes 7 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk: mengumpulan data sentinel/surveilans Hepatitis, Surveilans/SKD KLB Diare, pengumpulan data surveilans Tifoid Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan remaja, ibu hamil, anak Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu,Pusk esmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, TOMA, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit LSM, Organisasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam tatalaksana penyakit menular Diare dan Tifoid Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Kader Kesehatan Puskesmas 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) penyakit menular antara lain untuk Diare perlu LROA Kit (gelas, sendok, teko/ceret dalam rangka aktivasi layanan rehidrasi oral di fasyankes), dan untuk Hepatitis perlu Deteksi dini (Reagen Rapid test Hepatitis B dan C, dan bahan habis pakainya) Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik Hepatitis, Diare dan Tifoid ke Fasilitas Kesehatan Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Media KIE lainnya 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Hepatitis, Diare dan Tifoid dokter, bidan, analis, Puskesmas, Rumah sakit 2 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan PIMS A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota; Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Berisiko 5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit HIV/AIDS dan PIMS Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, 6 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit HIV/AIDS dan PIMS Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah HIV/AIDS dan PIMS Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan HIV/AIDS dan PIMS D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas pengelola program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas petugas RR, surveilans, monev, dan farmasi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan Sifilis Kader Kesehatan Puskesmas 5 Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular HIV/AIDS dan PIMS Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan HIV/AIDS dan PIMS Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi HIV/AIDS dan PIMS dokter, bidan, analis, Puskesmas, Rumah sakit 3 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular TB Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit TB Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular TB Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit TB Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit TB Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Puskesmas, Dinkes kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah TB Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan TB D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB Petugas Puskesmas / Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular TB Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular TB Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaranPencegahan dan Pengendalian penyakit TB Kader Kesehatan Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit TB Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular TB Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan TB Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular TB TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Poster, Media KIE lainnya 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini TB dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit 4 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA /Pneumonia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular ISPA/Pneumonia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Pemberdayaan masyarakat dalam penemuan kasus ISPA/pneumonia dan pelaporannya Kader, Toma, Toga Posyandu, Puskesmas 4 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular ISPA/Pneumonia professi, Institusi Pendidikan 5 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular ISPA/Pneumonia Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 6 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit ISPA/Pneumonia Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit ISPA/Pneumonia Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma,Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah ISPA/Pneumonia Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia LSM, Organisasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan dunia usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan ISPA/Pneumonia D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan kapasitas petugas tata laksana penyakit menular ISPA/Pneumonia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Kader Kesehatan Puskesmas 6 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan ISPA/Pneumonia Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota, 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia ISPA/Pneumonia TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi Tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini ISPA/Pneumonia Dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Puskesmas 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia Kader Posyandu, Puskesmas 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi 4 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia Wartawan, LSM, Ormas,Orga nisasi professi, Institusi Pendidikan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 5 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Kusta dan Frambusia Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes 6 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit Kusta dan Frambusia Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas, B Advokasi 1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit Kusta dan Frambusia Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Dinkes Kab/Kota Kab/Kota 4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi C Kemitraan 1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Kusta dan Petugas Kes Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Frambusia 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia LSM, Organisasi Masyarakat, Dinkes Kab/Kota 3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Kusta dan Frambusia D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas bagi petugas Konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular Kusta dan Frambusia Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Kader Kesehatan Puskesmas 5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan Kusta dan Frambusia Petugas Dinkes Kab Kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Kusta dan Frambusia Dokter, bidan, analis Puskesmas, Rumah sakit 2 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 1 Pencegahan dan Pengendalian Malaria A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pertemuan Revitalisasi Posmaldes (Pos Malaria Desa) Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Provinsi kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Lingkungan 2 Pertemuan re-orientasi Eliminasi Malaria Dinkes Provinsi / Kab / Kota Provinsi kab/kota 3 Penguatan kemandirian masyarakat melalui Pos Malaria Desa (Posmaldes) dan UKBM Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Lingkungan Provinsi kab/kota 4 Penemuan suspek dan pemantauan minum obat serta pengamatan tempat perindukan vektor malaria Kader/Juru Malaria Desa Pos Malaria Desa, Puskesmas B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Kab/Kota Dinkes Provinsi/ Kab/Kota 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus malaria, positif konfirmasi malaria, dan cakupan kelambu No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelaksanaan pemeriksaan darah malaria Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Lingkungan 3 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 4 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria 5 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian malaria 6 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian malaria 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian malaria 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian malaria 9 Sosialisasi tentang Eliminasi malaria No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Koordinasi Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) Anggota komisi FNGM Provinsi 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian penyakit malaria Dunia usaha 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit malaria Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit malaria Akademisi, NGO/LSM 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 7 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan penatalaksanaan malaria bagi dokter di private sector (bekerjasama dengan IDI) Dokter RS Swasta, praktek pribadi, klinik swasta Dinkes Provinsi/Ka b/Kota 2 Pelatihan kapasitas pengelola program malaria dalam pelaksanaan surveilans migrasi/penyelidikan epidemiologi (PE) Pengelola Program Malaria di Dinkes Prov/Kab/ Kota dan KKP Provinsi E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Kampanye dan pendistribusian kelambu berinsektisida Masyarakat Provinsi, Kab/Kota 3 Pengadaan kelambu berinsektisida Masyarakat Provinsi, Kab/Kota 4 Pengadaan alat rapid test malaria No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Pengendalian Arbovirosis Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembentukan (pelatihan) kader Jumantik masyarakat Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus demam berdarah dengue, chikungunya, dan japanese encephalitis Pengelola program Dinkes Provinsi/ Kab/Kota/ rumah sakit/ Puskesmas 2 Pertemuan revitalisasi Pokjanal DBD LP/LS Provinsi/ Kab/Kota Dinkes Provinsi/ kab/kota 3 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 4 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian arbovirosis 6 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian arbovirosis 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian arbovirosis 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian arbovirosis 9 Sosialisasi Gerakan satu rumah satu Jumantik LP/LS, LSM, tokoh masyarakat Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/Puske smas 10 Sosialisasi Jumantik Perkantoran Penanggung jawab perkantoran dan petugas cleaning service Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/ Puskesmas 11 Sosialisasi Jumantik anak sekolah dan Pramuka Sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka Dinkes Provinsi/ Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kemitraan 1 Pembentukan (pelatihan) Jumantik perkantoran Petugas cleaning service Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 2 Pembentukan (pelatihan) Jumantik anak sekolah/ Pramuka Anak sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian arbovirosis Dunia usaha 4 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit arbovirosis Akademisi, NGO/LSM 5 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit arbovirosis Akademisi, NGO/LSM 6 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 7 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 8 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (pelatihan) dokter di RS Dokter RS/ Puskesmas Dinkes Provinsi/ Kab/Kota/ Rumah Sakit 2 Peningkatan kaspasitas SDM Kesehatan (pelatihan) pengelola program DBD Pengelola program Dinkes Provinsi/ Kab/Kota 3 Pelatihan (ToT) Jumantik bagi pengelola program DBD Kab/Kota Pengelola program DBD Kab/Kota Dinkes Provinsi 4 Pelatihan (ToT) Jumantik anak sekolah/ Pramuka pengelola program DBD Kab/Kota Pengelola program DBD Kab/Kota Dinkes Provinsi Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengasapan (fogging) Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 3 Larvasidasi Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 4 Penggunaan obat anti nyamuk Masyarakat Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas 5 Iklan layanan masyarakat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Masyarakat Dinkes Provinsi/ kab/kota 6 Mesin fogging Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 7 Insektisida Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 8 Larvasida Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota 9 Obat anti nyamuk Pengelola program Dinkes Provinsi/ kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 10 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 3 Pengendalian Filariasis A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelatihan kader POPM Filariasis/Schistosomiasis Masyarakat Kecamatan/ Puskesmas 2 Tatalaksana Kasus kronis Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis Masyarakat Kabupaten /Kecamatan /Desa 3 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) untuk transportasi Kader B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus kronis filariasis Masyarakat dan kader Puskesmas 2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 3 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis 4 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian filariasis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian filariasis 6 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian filariasis 7 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian filariasis 8 Pertemuan advokasi dan sosialisasi filariasis lintas batas kabupaten endemis Kabupaten/ provinsi 9 Pertemuan advokasi dan Sosialisasi lintas sektor pengendalian Schistosomiasis Kabupaten/ provinsi C Kemitraan 1 Pertemuan Evaluasi pasca POPM Petugas Puskesmas Provinsi kab/kota 2 Jejaring lintas sektor dalam pengendalian schistosomiasis Puskesmas, Dinkes Prov Kab/kota Puskesmas, Dinkes Prov kab/kota 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian filariasis Dunia usaha 4 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit filariasis Akademisi, NGO/LSM 5 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit filariasis Akademisi, NGO/LSM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 7 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 8 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan 9 Sosialisasi tentang Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis Masyarakat Provinsi kab/kota D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Kader POPM Filariasis dan POPM Schistosomiasis Kader Puskesmas 2 Pelatihan guru UKS dalam pengendalian cacingan Kader dan masyarakat pendidik Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Distribusi obat POPM Filariasis/Schistosomiasis dari kabupaten ke kecamatan sampai ke desa Masyarakat Kabupaten /Kecamatan /Desa 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengendalian Vektor Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor Kab/kota endemis penyakit tular vektor Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data situasi vektor (ABJ, daerah reseptif Malaria vektor potensial Malaria) dan data situasi kerentanan vektor terhadap insektisida (Anopheles dan Aedes) Dinkes Provinsi 2 Pertemuan sosialisasi pengendalian vektor kepada lintas sektor (Bangda, DPRD, Bappeda, SKPD, swasta dan lain-lain) PKK, DPRD, swasta 3 Pertemuan pengendalian vektor lintas batas kab/kota dan provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) 5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor Petugas Pusk, Kab/Kota, seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kab/kota endemis penyakit tular vektor 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian vektor 7 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian vektor 8 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian vektor 9 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian vektor Penyediaan data dasar dan analisis situasi Petugas pengelola penyakit tular vektor Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pertemuan sosialisasi dan evaluasi hasil surveilans dan pengendalian vektor Petugas Pusk, Kab/Kota, PKK Kab/kota endemis penyakit tular vektor Kemitraan 1 Kerjasama dengan perusahaan setempat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan logistik pengendalian surveilans (misal:F161 klambu, operasional kader) Pusk, Dinkes Kab/kota Kab/kota endemis penyakit tular vektor 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian vektor Dunia usaha 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian vektor Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian vektor Akademisi, NGO/LSM 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak Forum kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan di bidang kesehatan di masing-masing daerah Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan surveilans vektor (identifikasi, mapping, resistensi, efikasi dan lain-lain) Petugas Puskesmas, Kab/Kota, dan Prov Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Prov 2 Pelatihan pengendalian vektor Malaria dan DBD Kader/ petugas penyemprot , JMD Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyuluhan secara berkala melalui media audio visual (Radio & TV) secara berkala sebelum musim penularan dan pada situasi KLB Masyarakat umum Kab/kota endemis penyakit tular vektor F Pemberdayaan masyarakat 1 Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor Kab/kota endemis penyakit tular vektor 2 Penyediaan bahan dan alat untuk melaksanakan surveilans vektor (larvasida untuk vektor stadium pradewasa, klambu berinsektisida, entomologi kit) Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes 34 provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang pencegahan serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit potensial lokasi setempat melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Masyarakat umum Kab/kota endemis penyakit tular vektor 3 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap pada bayi 0- 11 bulan termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksip tOPV menjadi bOPV A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow- Up) Bayi 0-11 bulan Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Pelaksanaan Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Validasi data hasil cakupan imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 8 Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi: Introduksi vaksin baru, EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), surveilans/investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan Bayi 0-11 bulan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: Introduksi vaksin baru, surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan Puskesmas Peningkat- an kapasitas kader dalam berkomuni- kasi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Bayi 0-11 bulan Provinsi dan kab/kota 2 Pengadaan Vaccine Carrier Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Bayi 0-11 bulan Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi Bayi 0-11 bulan Provinsi dan kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 2 Imunisasi Lanjutan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain 2 Kunjungan rumah jika diperlukan Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 3 Validasi data hasil cakupan imunisasi 4 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi yang mendukung program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 8 Rapat koordinasi program imunisasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi: surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan strategi komunikasi Puskesmas EVM (Effective Vaccine Manage- ment), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) Puskesmas Peningkat- an kapasitas kader dalam berkomunik asi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi dan kab/kota 2 Pengadaan Vaccine Carrier Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 3 Imunisasi Tambahan: imunisasi tambahan pada bayi, batita, balita, anak usia sekolah, meliputi Pekan Imunisasi Nasional (PIN), cash program, backlog fighting dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon A Pemberdayaan Masyarakat 1 Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarak atan, swasta, kader, masyarakat, dan lain- lain 2 Kunjungan rumah jika diperlukan Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Puskesmas / posyandu / pos Petugas Kesehatan didampingi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan imunization/O RI) Sekolah, dan WUS pelayanan lain kader kesehatan B Advokasi 1 Pendataan sasaran Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 3 Validasi data hasil cakupan imunisasi 4 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada) Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota 6 Melaksanakan advokasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 8 Sosialisasasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 9 Rapat koordinasi program imunisasi Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi Dunia usaha Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas 7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN, Crash Program Campak, casklog fighting, dan penanganan KLB (ORI) Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas Manajemen program, strategi komunikasi 2 Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) Puskesmas Teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi 3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) Puskesmas Peningkata n kapasitas kader dalam berkomunik asi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box Bayi 0-11 bln, Batita, Provinsi dan kab/kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengadaan Vaccine Carrier Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi dan kab/kota 3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Puskesmas / posyandu / pos pelayanan lain Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS Provinsi, Kab/Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PROMOSI KESEHATAN No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Promosi Kesehatan 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat A Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data Keluarga Sehat Masyarakat /petugas kesehatan/ kader/ Tokoh Masyarakat Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pemetaan dan rekapitulasi data potensi sumberdaya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan dalam pengembangan UKBM Puskesmas, Poskesdes, Pemdes/ Tapem, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Melibatkan LKMD, KPM/ Fasilitator/ Pendamping, Aparat Desa 3 Analisis dan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 4 Seminar Kajian Analisa Situasi Data PHBS dan Keluarga Sehat Lintas Program, Lintas Sektor, Tempat Pertemuan /Dinkes Kab/Kota/ No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Organisasi Profesi, Akademisi Prov 5 Pelaksanaan advokasi formasi dan pengadaan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/Kota 6 Penggalangan komitmen berbagai pengambil keputusan untuk penguatan pemberdayaan masyakat sesuai dengan isu/permasalahan lokal Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 7 Advokasi lintas sektor mendukung gerakan masyarakat Pemda, Pengambil Keputusan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 8 Penyusunan berbagai regulasi sehat tingkat kecamatan/desa/kelurahan Stakeholder dan pihak pemerintah Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi B Kemitraan 1 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya promosi kesehatan Akademisi, NGO/LSM 2 Pertemuan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan forum kesehatan di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk kegiatan promosi kesehatan Dunia usaha 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Kampanye Kesehatan 6 Pengembangan dan pengadaan material KIE 7 Pameran kesehatan 8 Diseminasi di tingkat kecamatan tentang berbagai upaya pemberdayaan masyarakat kepada stakeholder tingkat kecamatan/kelurahan/Desa Tokoh masyarakat, ToGa, Ormas, pihak swasta, kelompok/ forum kecamatan Kecamatan, Puskesmas, Balai rakyat 9 Pertemuan / forum berkala dalam peningkatan koordinasi dalam pembinaan berbagai UKBM Anggota forum peduli kesehatan/ pegelola berbagai UKBM Kecamatan, kab/kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Pemberdayaan masyarakat 1 Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Toma, Toga, kader, stakeholder lainnya Desa/ Kelurahan 2 Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat (tatanan, wilayah, isu, kebijakan dan lain-lain) Petugas Puskesmas Desa/ Kelurahan 3 Pendampingan keluarga menuju Keluarga Sehat Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Monitoring dan Evaluasi Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Desa/Kelur ahan 5 Pembinaaan Toga dan Toma Toga, Toma dan Karang Taruna Kecamatan/ Kab/Kota D Peningkatan Kapasitas SDM 1 Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/P rovinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota 3 Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas Petugas Puskesmas Puskesmas 4 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Pengembangan Media Promosi Kesehatan Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 5 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 6 Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Kemitraan dan CSR Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 7 Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan di Rumah Sakit melalui Pelatihan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Petugas PKRS di RS Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Rumah Sakit 8 Pelatihan/orientasi Keluarga Sehat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes 9 Peningkatan kapasitas Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota 10 Peningkatan kapasitas bagi bidan/perawat Poskesdes Tenaga kesehatan di Poskesdes kecamatan, Dinkes Kab/Kota 11 Peningkatan kapasitas Kader Poskesdes dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kader Poskesdes/ Kesehatan kecamatan, Dinkes Kab/Kota 12 Peningkatan kapasitas Aparat Desa Aparat Desa Puskesmas 13 Peningkatakan Kapasitas Tokoh Masyarakat Toma, Toga Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan mobil unit promosi kesehatan Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pengadaan motor promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota 3 Pengadaan peralatan promosi kesehatan (Promkes Kit) Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit 4 Pengadaan eksibision kit (peralatan pameran) Provinsi, Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota 5 Pengadaan UKBM Kit Kader, Tenaga kesehatan di Yankesdas Kab/Kota 6 Penyusunan media sederhana untuk hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, aktivitas UKBM Stakeholder tingkat kec/desa Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas 2 Pembinaan Saka Bakti Husada A Kemitraan 1 Membentuk Forum Komunikasi Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota, Kwarcab DKD , DKC Lintas Program Dinkes(6 Krida SBH) No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Pemberdayaan masyarakat 1 Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi generasi muda Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Latihan Saka secara berkala yang dilaksanakan diluar hari latihan gugus depannya. 4 Kegiatan berkala yang dilaksanakan utnuk kepentingan tertentu misalnya menyiapkan diri untuk lomba, kegiatan ulang tahun saka dan sebagainya. 5 Perkemahan Saka Bakti Husada Anggota Saka Bakti Husada dan Pembina Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Peningkatan kapasitas SDM 1 Peningkatan Kelembagaan Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Orientasi Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Pengembangan Media KIE Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Kelengkapan Sekertariat Saka Bakti Husada Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Penguatan Peran Serta ormas dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan A Kemitraan 1 Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Pemberdayaan masyarakat 1 Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas SDM 1 Penguatan Forum Peran Serta ormas dan kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Orientasi Tokoh masyarakat dan pemimpin kelompok potensial Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/ Kelompok Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Potensial D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Pengembangan Media KIE Ormas Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Keluarga 1 Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Pelayanan Kesehatan Lanjut usia A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS Setda/Bapp eda, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, Sekolah, Puskesmas Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi 2 Pertemuan akselerasi Pembinaan dan pelaksanaan UKS 3 Pembentukan Sekretarian Tim Pembina UKS 4 Mengadakan Pembinaan kepada Dukun, Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak 5 Pemberdayaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, Guru dan lainnya mengenai pengetahuan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan lainnya 6 Pembentukkan dan pemberdayaan kelompok penggerak kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 7 Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 8 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu hamil (fisik, mental dan sosial) Keluarga ibu hamil Dinas Kesehatan, Puskesmas, 9 Pelaksanaan kelas ibu hamil Ibu hamil 10 Kemitraan bidan dan dukun Bidan dan dukun No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 11 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pengetahuan kesehatan ibu, anak dan KB Guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain 12 Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak Posyandu 13 Pendampingan ibu hamil Ibu hamil 14 Pemberdayaan Forum Masyarakat Madani (Forum Peduli Kesehatan Ibu) Masyarakat 15 Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun melalui penguatan peran dukun, tokoh agama dan tokoh masyarakat Bidan dan dukun 16 Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rumah Tunggu Kelahiran Masyarakat 17 Pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja yang ada di sekolah dan luar sekolah Anak usia sekolah dan remaja 18 Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional posyandu, posbindu, poskestren, UKS, dan lain-lain Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan masyarakat lainnya 19 Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan anak Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya 20 Pelayanan Konseling Kesehatan Remaja di luar jam kerja Remaja B Advokasi Penyediaan data dasar dan analisis situasi 1 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan KIA- KB- Lansia 2 Penyediaan data dasar maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, PUS dan lansia Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal, Anak Balita, prasekolah, Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, Pos Pelayanan Terpadu 3 Mendata ketersediaan transportasi rujukan di lingkungan ibu 4 Mendata calon pendonor darah bagi ibu hamil 5 Mendata pembiayaaan untuk persalinan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Rekapitulasi data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia Anak Usia Sekolah dan Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu 7 Pelaksanaan surveilans faktor risiko AKI, AKB, Lanjut Usia 8 Pelaksanaan surveilans kesehatan anak, kematian Ibu di Masyarakat maupun FKTP 9 Pembuatan sistem informasi manajemen data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia 10 Pembuatan factsheet/buletin/Laporan/penelitian secara berkala terkait masalah dan upaya peningkatan kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia 11 Validasi data hasil cakupan berdasarkan data SP2TP 12 Mengadakan Pengkajian Audit Maternal Perinatal tingkat kab/kota 13 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Petugas kesehatan 14 Pemeriksaan golongan darah pada seluruh penduduk yang belum diperiksa tujuan untuk mendapatkan mapping calon pendonor darah Tenaga kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 15 Pemeriksaan kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, Puskesmas, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) Posyandu 16 Pemeriksaan golongan darah, Hb, gula darah dan test kehamilan untuk ibu hamil di posyandu, puskesmas dan pos pelayanan kesehatan lainnya yang ditentukan serta kunjungan rumah jika perlu Ibu hamil 17 Penjaringan Kesehatan Peserta didik Kelas 1,7 dan 10 Peserta didik Sekolah, puskesmas 18 Pemeriksaan Berkala Peserta Didik Peserta didik Sekolah, puskesmas 19 Skrining hipotiroid kongenital Bayi Puskesmas, RS Sosialisasi 1 Sosialisasi Peraturan, Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Terkait upaya kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi 2 Sosialisasi dampak merokok bagi kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, Tenaga Kesehatan, Sekolah, Kecamatan, No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Tenaga Pendidik, dan masyarakat lainnya kabupaten/ kota, provinsi3 Sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia 4 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pendewasaan usia pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan pemberiaan KIE Kespro bagi catin Calon pengantin (catin) 5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga Pengambil keputusan 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pelayanan KB dan Lansia Pengambil keputusan 7 Advokasi dalam upaya peningkatan jaga mutu pelayanan KIA, KB, Lansia Pengambil keputusan 8 Feedback hasil Audit Maternal Perinatal dengan Lintas sektor Lintas sektor 9 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pelayanan Kesehatan keluarga Pengambil keputusan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 10 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi C Kemitraan 1 Penyusunan MoU dan kerjasama – kemitraan dengan institusi pendidikan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Institusi pendidikan, Akademisi, NGO/LSM Sekolah, Puskesmas, Kecamtan, Kabupaten/ Kota, Provinsi2 Penyusunan MoU dan kerjasama – kemitraan dengan mitra swasta (peningkatan CSR) dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Perusahaan 3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam kesehatan keluarga Akademisi, NGO/LSM 4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi 2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita dan anak Pra sekolah 3 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja 4 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri 5 Pelatihan Tatalaksanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/Anak 6 Capacity building Kesehatan keluarga bagi kader, dukun yang bermitra, kelompok kerja, atau jejaring KIA di masing-masing daerah 7 Pelatihan bagi mahasiswa institusi pendidikan kesehatan, kelompok kerja, sukarelawan, jejaring lainnya dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu bersalin serta ibu nifas. 8 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 9 Pelatihan/orientasi bagi dosen tentang MTBS, SDIDTK,Yankes Anak Usia Sekolah dan Remaja, Buku KIA dan Rapor Kesehatanku 10 Pelatihan/Orientasi MTBS 11 Pelatihan/Orientasi Buku KIA dan Juknis KIA 12 Pelatihan/Orientasi Buku Rapor Kesehatanku dan Juknisnya 13 Pelatihan/Orientasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja bagi mahasiswa kesehatan 14 Pelatihan/Orientasi standar nasional PKPR 15 Pelatihan/ Orientasi Tenga kesehatan dalam surveilans kelainan bawaan berbasis RS 16 Pelatihan/orientasi bagi tenaga kesehatan dalam penanganan kelainan tumbuh kembang balita 17 Pelatihan / Orientasi Kader Kesehatan Anak 18 Pelatihan/orientasi SDIDTK 19 Pelatihan/ oreintasi kader kesehatan (konselor sebaya, kader kesehatan remaja, dokter kecil) Peserta didik SMP/SMA sederajat Sekolah, Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi 20 Jambore/Peningkatan Kapasitas Konselor sebaya Peserta didik SMP/SMA sederajat Kabupaten/ kota, provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS Kabupaten/ kota, provinsi 2 Dukungan operasional kader dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) oleh kader Kader 3 Dukungan operasional tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) Tenaga kesehatan 4 Pencetakan dan distribusi buku buku terkait kesehatan keluarga Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota 5 Pengadaan dan Distribusi Paket Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita) 6 Pencetakan dan Distribusi Lembar Balik ABPK – KB No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang kesehatan keluarga melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 8 Penyediaan logistik (alat dan bahan) alat deteksi risiko pada ibu hamil 9 Pengadaan Bidan Kit termasuk didalamnya tedapat ANC Kit 10 Penyediaan sarana untuk Rumah Tunggu Kelahiran 11 Penyediaan alat pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan keluarga 12 Dukungan operasional pelaksanaan kelas ibu hamil, seperti : konsumsi, sarana tikar, dan sarana lainnya 13 Pengadaan dan distribusi buku rapor kesehatanku Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal, Anak Balita, prasekolah, Anak Usia Sekolah dan Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota 14 Pengadaan dan distribusi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pkpr 15 Pengadaan dan distribusi UKS Kit 16 Pengadaan dan distribusi PKPR Kit 17 Pengadaan dan distribusi Lansia Kit - Pengadaan dan distribusi kesehatan lansia/buku pemantauan pribadi kesehatan lansia No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan - pengadaan dan distribusi form instrumen untuk skrining kesehatan lansia (form pengkajian paripurna pelayanan geriatri/P3G) Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia - Pengadaan dan distribusi form pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya 18 Pengadaan dan distribusi regulasi terkait upaya kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) 19 Pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan SHK 20 Pencetakkan dan distribusi panduan/pedoman kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) 21 Pembiayaan alat kesehatan penunjang tindak lanjut dari penjaringan/pemeriksaan berkala (kacamata, alat bantu dengar, dan lain-lain) UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN GIZI No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket 1 Upaya Peningkatan Gizi 1 Pelayanan gizi pada 1000 HPK A Pemberdayaan Masyarakat 1 Mengadakan sosialisasi /lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk percepatan perbaikan gizi Lintas Sektor di Prov (Bappeda), BPK,Pembangun an masyarakat desa, TPPKK, Diknas Provinsi, Pemda 34 Propinsi Sosilisasi Media KIE 2 Sosialisasi media KIE dalam rangka percepatan perbaikan gizi Masyarakat, anak Sekolah, Keluarga, Kader, Petugas Gizi Puskesmas Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota - Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam buku KIA bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Penyediaan alat peraga Penyuluhan Gizi Masyarakat Petugas Gizi Puskesmas, Kader Puskesmas, Sekolah, Kab/Kota Pemberian tablet tambah darah, PMT, TTD 3 Pemilihan duta ibu hamil gizi baik, balita gizi baik, dan remaja putri bebas anemia, Ayah ASI, Kader Teladan di wilayah kerja Bumil, Remaja Puteri, Balita Desa, Kec, Kab/kota 4 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga terhadap pelaksanaan ASI Ekslusif Ibu hamil, Ibu menyusui, Balita, Ayah Desa, Kec, Kab/Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket Pemberdaya an kelompok peduli gizi 5 Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll) mengenai pengetahuan gizi Pemberdaya an kelompok peduli gizi 6 Pembentukan dan pemberdayaan kelompok- kelompok penggerak gizi PKK, Karang Taruna, kelompok ibu, kelompok pendukung Asi, Dasa Wisma, kelompok orang tua Desa, Kec, Kab/Kota 7 Konseling/bimbingan tenaga kesehatan Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita, bayi dan anak Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota Pemantauan pertumbuh an 8 Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader kesehatan Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan 9 Optimalisasi kegiatan berbasis posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya percepatan perbaikan gizi Pengelola KIA dan Gizi, Kader Puskesmas, Kab/Kota dan Prov Pemberian Suplementasi Gizi,tablet tambah darah, PMT 10 Pembinaan pengetahuan gizi remaja putri yang ada di sekolah dan luar sekolah Anak Sekolah, Remaja Puteri Puskesmas, Kab/Kota dan Prov 11 Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan percepatan perbaikan gizi Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan Puskesmas, Kab/Kota dan Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket Pelayanan gizi pada 1000 HPK B Advokasi 1 Mendata jumlah balita per kelompok umur di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 2 Mendata jumlah ibu hamil di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 3 Mendata jumlah ibu hamil KEK di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota Pelayanan gizi pada 1000 HPK 4 Mendata jumlah remaja putri di SMP dan SMA di wilayah kerja PKK, Dasa Wisma Desa, Kab/Kota 5 Mendata jumlah anak gizi kurus (BB/TB) (< -2SD) Pengelola KIA dan Gizi Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov 6 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya percepatan perbaikan gizi di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Sasaran dan lokasi dari no. 1-6 sama Desa, Kec, Kab/Kota Pelayanan gizi, Bidan, Kader 7 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung percepatan perbaikan gizi Bupati, Gubernur, Lintas Sektor dan Lintas Program Kab/Kota dan Prov C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Konseling PMBA Pelayanan gizi, Bidan, Kader Pengelola gizi, Lintas Sektor, Badan, Kader Kab/Kota dan Prov - Pelatihan konseling MPASI berbasis pangan lokal 2 Penilaian pertumbuhan balita - Pelatihan antropometri Petugas Gizi - Pelatihan penilaian status gizi No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Ket 3 Surveilans Gizi - Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) SKDN Lintas Sektor, Badan Keamanan Pangan (BKP) Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov - Bimbingan teknis pada daerah dengan cakupan D/S rendah Pengelola KIA, dan Gizi 4 Orientasi petugas dalam manajemen pemberian: Lintas Sektor terkait, Badan Keamanan Pangan Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov - TTD pada ibu hamil dan remaja putri - Pemberian kapsul vitamin A - Penatalaksanaan Kretin - Pedoman manajemen Taburia 5 Sosialisasi tenaga pelaksana Gizi puskesmas dalam penc.penanggulangan Anemia pd Bumil, Rematri & tata laksana penanggulangan bumil KEK TPG Bogor, Bali Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Anemia pada rematri untuk guru UKS SMP/sederajat dan SMU/sederajad Guru UKS DKI Jakarta 6 Penyusunan KIE dan uji coba KIE pencegahan dan penanggulangan Anemia pd remati Uji Coba buku Panduan Manajemen terintegrasi Suplementasi Vitamin A TPG Bogor UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Lingkungan 1 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada desa/keluraha n yang melaksanakan STBM A Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan MONEV STBM berbasis web Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan EHRA Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota B Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan Sarana Pendukung Perubahan Prilaku Sanitasi masyarakat desa/ kelurahan 2 Pengadaan Sarana Supply Sanitasi PAMSIMAS masyarakat desa/ kelurahan 3 Produksi dan Distribusi Media KIE STBM dan PKAM Petugas Kabupaten/ kota, masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, desa/ kelurahan 4 Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka dukungan kegiatan DAK PAM-STBM Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan teknis penyehatan air Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan RPAM Komunal Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 3 Pelatihan MONEV PKAM Berbasis web Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan Sarana Uji Kualitas AIr Minum portable (Water Test Kit) Petugas Kabupaten/ kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka Pengawasan sarana air minum oleh sanitarian Petugas Sanitarian Puskesmas 3 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada tempat- tempat umum A Pemberdayaan Masyarakat 1 Implementasi Peggunaan Alat Sanitarian Kit Petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pemetaan daerah rentan perubahan iklim petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Kemitraan 1 Sosialisasi/Jejaring Kemitraan Adaptasi Perubahan Iklim Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Jejaring Kemitraan TTU Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Jejaring Kemitraan Penyehatan Pemukiman Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan Kapasitas Sanitarian petugas Sanitarian Puskesmas 2 Orientasi Kesling Tempat-tempat Umum petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 3 Orientasi Layanan kesehatan lingkungan petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Peningkatan pembinaan dan pengawasan rumah Sehat petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 5 Orientasi Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monev dan Pelaporan TTU petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Sekolah petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pengadaan klinik sanitasi kit petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 5 Pencetakan Media KIE tentang Penyehatan Tempat-Tempat Umum petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 6 Pencetakan Media KIE tentang Adaptasi Perubahan Iklim petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Paket Media KIE Layanan Kesehatan Lingkungan Untuk Puskesmas (Pengadaan Maket Rumah Sehat, Handling Cost Maket Rumah Sehat) petugas Sanitarian Puskesmas 4 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Tempat pengelolaan makanan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Implementasi Pengelolaan HS Pangan di Sekolah dan Rumah Tangga petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Evaluasi 2015 dan sinergitas rencana kerja dalam penyelenggaraan pangan yang terstandar tahun 2017-2019 petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Pemetaan Faktor Risiko Keamanan Pangan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Verifikasi data e monev HSP dan sosialisasi portal/situs web petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan Kapasitas Petugas Kompeten dalam Pengawasan Keamanan Pangan (Food Inspektur Higiene Sanitasi Pangan) petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 2 Peningkatan kapasaitas penjamah makanan petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Fasilitasi Intervensi Pengendalian Faktor Risiko Keamanan Pangan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Penyediaan Stimulan Deteksi Cepat Cemaran Kualitas Pangan (Food contamination kit dan Food security VVIP Kit) petugas Sanitarian Puskesmas 5 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada RS yang melakukan pengelolaan limbah medis A Kemitraan 1 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Limbah Medis petugas Kesehatan Rumah Sakit C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monev Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Kab/kota yang menyelenggar akan tatanan kawasan sehat A Advokasi 1 Advokasi dan Sosialisasi Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kerdaruratan/KLB Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Sehat Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 3 Advokasi dan Sosilisasi Penyelenggaraan KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Menghadiri Workshop Nasional KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 5 Workshop Provinsi KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota B Kemitraan 1 Pertemuan Tim Pembinaan Provinsi dalam penyelenggaraan KKS Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Penguatan Kelembagaan Forum Penyelenggaran KKS daerah binaan Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Orientasi Peningkatan Kapasitas Sanitarian Bidang Kadaruratan Kesling petugas kab/kota, Sanitarian Dinkes Kab/Kota, Puskesmas 2 Pelatihan PHAST Pasar Sehat Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Orientasi Radioland Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 4 Pelatihan Pembersih Pasar Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 2 Monitoring dan Evaluasi Pasar petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Konsultasi Teknis ke Pusat Bidang Kadaruratan Kesling petugas Provinsi Dinkes Provinsi 4 Fasilitasi Pembentukan Pokja Pasar petugas Provinsi Dinkes Provinsi 5 Konsultasi Teknis ke pusat Program Pasar Sehat petugas Provinsi Dinkes Provinsi 6 Pembinaan Teknis penyelenggaraan KKS di daerah binaan petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota 7 Konsultasi Teknis ke pusat dalam penyelenggaraan KKS petugas Provinsi Dinkes ProvinsI 8 pengadaan peralatan pemebrsih pasar dan alat pelindung diri petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 9 pengadaan alat kedaruratan bidang kesehatan lingkungan (pengadaan alat pasar rakyat) petugas kab/kota Dinkes Kab/Kota 10 pengadaan peralatan radioland Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota Upaya Promotif Preventif untuk Meningkatkan Kesehatan Kerja dan Olah Raga No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Pelayanan Kesehatan Kerja Nelayan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pertemuan peningkatan Upaya Kesehatan Kerja berkaitan dengan kesehatan kerja nelayan Kader Pos UKK, masyarakat nelayan Pos UKK yang ada di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) 2 Pembinaan kader Pos UKK Nelayan terintegrasi oleh petugas Puskesmas Kader Pos UKK, Masyarakat nelayan Pos UKK, tempat kerja 3 Pembentukan Pos UKK Nelayan Terintegrasi oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Nelayan PPI/TPI 4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja nelayan Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media massa, stakeholder Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas, Kecamatan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan kerja nelayan Masyarakat Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) Mendukung Program Peningkata n Kesehatan Nelayan di Kluster 4 yang termuat dalam Perpres no. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkata n dan Perluasan Program Pro-Rakyat 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja nelayan 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja nelayan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota (yang sudah ada dan yang belum ada) Pemegang kebijakan di wilayah kerja Nelayan Kantor Dinas Kesehatan Kab/Kota 5 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah, Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan Kepala Daerah Pemda dan legislatif bersama Dinkes Kab/kota 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Kesehatan Kerja Nelayan bagi Petugas Puskesmas yang memiliki wilayah kerja PPI/TPI oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi Nelayan oleh petugas Puskesmas Kader Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan nelayan Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI) E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Nelayan Nelayan Pos UKK 2 Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) bagi Nelayan Nelayan Pos UKK 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Nelayan Pelabuhan, PPI/TPI, Puskesmas dan Pos UKK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja Sektor Informal A Pemberdayaan Masyarakat 1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja dan pekerja berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan kerja pada masyarakat pekerja sektor informal Kader, Pekerja Kader, Pekerja 2 Mengadakan lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal LS, Ormas, Dunia Usaha, Media massa, Organisasi profesi, institusi pendidikan Puskesmas, kecamatan 3 Melaksanakan pembinaan kader Pos UKK terintegrasi dan masyarakat pekerja oleh petugas Puskesmas Kader, Pekerja Pos UKK, tempat kerja 4 Pembentukan Pos UKK Terintegrasi pada pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas sesuai dengan karakteristik bidang pekerjaan yang sejenis yang mempunyai risiko akibat pekerjaan dan tempat kerjanya Tempat Kerja sejenis yang mempunyai risiko dari pekerjaannya dan tempat kerjanya Tempat kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 4 Analisis pelayanan kesehatan pekerja sektor informal Masyarakat pekerja sektor informal Tempat kerja 5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal (yang sudah ada dan yang belum ada) 6 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal 8 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal 9 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Dunia usaha 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Petugas Puskesmas di bidang kesehatan kerja sebagai penanggungjawab Kesehatan Kerja sektor informal Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kab/Kota 2 Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi pekerja sektor informal Kader Puskesmas 3 Mengadakan Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan masyarakat pekerja sektor informal Kader, Pekerja Tempat kerja E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sektor informal sesuai dengan risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan dan tempat kerjanya oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota Pekerja Pos UKK 2 Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehata Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada pekerja sektor informal oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota Pekerja Pos UKK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Pekerja dan Pemilik Usaha Tempat kerja 3 Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) A Advokasi 1 Pendataan lokasi dan pemetaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada pekerja perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 5 Advokasi kebijakan yang mendukung GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 6 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan GP2SP Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Konselor ASI bagi kader di tempat kerja dengan pekerja perempuan Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Orientasi GP2SP di tempat kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 3 Lokakarya dengan lintas sektor, serikat pekerja, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung GP2SP Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder perusahaan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Pembinaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Kerja Kerja C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan media KIE diBerkaitan dengan GP2SP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 Penyediaan Ruang ASI dan Peralatannya di tempat kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3 Penyediaan dan distribusi tablet tambah darah bagi pekerja perempuan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang GP2SP Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 4 Upaya Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri pada Masyarakat A Pemberdayaan Masyarakat 1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja secara Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Sekitar Penambang Emas Skala Kecil emas skala kecil 2 Pembinaan kader Pos UKK Pos UKK Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat penambang emas skala kecil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Pos UKK Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan B Advokasi 1 Pendataan lokasi dan masyarakat berisiko terpapar merkuri di sekitar kawasan penambang emas skala kecil. Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpajan merkuri di sekitar penambang emas skala kecil Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat penambang emas skala kecil. Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan emas skala kecil 4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 5 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan penambang emas skala kecil 7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambnag emas skala kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil C Kemitraan 1 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Akademisi, NGO/LSM 3 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan Kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil Akademisi, NGO/LSM 4 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan Akademisi, NGO/LSM 5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan Dinas Kesehatan 6 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah Forum kesehatan D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Sosialisasi dampak kesehatan akibat pajanan merkuri dan upaya pengendalian lingkungan kerja Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan emas skala kecil 2 Upaya Kesehatan Kerja Nelayan bagi penambang emas skala kecil Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi merkuri Petugas Puskesmas Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 4 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada penambang emas skala kecil. Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan penambang emas skala kecil 5 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder Kader Pos UKK, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan media KIE di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 2 Penyediaan APD di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil. Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kecil 3 Pencetakan/pendistribusian/penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain- lain) tentang peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Puskesmas Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil 5 Pelayanan Kesehatan Kerja A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelaksanaan Medical Check UP bagi pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Analisis dan Rekomendasi Hasil Medical Check Up bagi pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja B Advokasi 1 Pendataan pekerja di tempat kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 3 Penyusunan Instrumen dan profil kesehatan pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Arsip dan sistem surveilans kesehatan pekerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja 6 Upaya Pengendalian Bahaya Penggunaan Pestisida Pada Petani A Pemberdayaan Masyarakat 1 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada petani Kader, Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 2 Pembinaan kader Pos UKK Kader Pos UKK 3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat petanil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota Patani Lokasi Pertanian B Advokasi 1 Pendataan lokasi dan masyarakat petani berisiko terpapar penggunaan Pestisida Masyarakat Petani Lokasi Pertanian 2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpapar pestisida di sekitar area pertanian Masyarakat Petani Lokasi Pertanian 3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat petani No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Sosialisasi dampak kesehatan akibat pajanan pestisida dan upaya pengendalian lingkungan kerja Petugas Puskesmas, Kader, dan masyarakat petani Puskesmas, Desa/Kelur ahan, area pertanian 2 Upaya Kesehatan Kerja bagi petani dalam pengendalian bahaya kimia di pertanian termasuk penggunaan APD 3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi pestisida Pertugas Puskesmas, Kader Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas 4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian pajanan pestisida pada masyarakat sekitar pertanian Lintas sektor, Dunia usaha Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota D Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada petani melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan massa, dan media luar ruang 2 Pencetakan dan pendistribusian media KIE penghendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya 1 Upaya Promotif dan Preventif dalam Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau A Advokasi 1 Pengumpulan data mengenai beban konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada Pemda Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Rekapitulasi dan penyimpulan data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia seperti Riskesdas, Susenas, SKRT, SDKI, dan lain-lain Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 4 Rekapitulasi data penyakit berkaitan dengan dampak konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Profesi, Akademisi Kota 5 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang disertai dengan faktor risikonya di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 6 Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait trend konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, trend penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta dampaknya di masing- masing daerah, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial maupun dampak psikologis dari konsumsi rokok Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 7 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 8 Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa Pemangku kepenting- an, lembaga pemerintah an, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyara- katan, dan media massa Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov 9 Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing- masing daerah Pemda; Pemegang Kebijakan; Forum Kota Sehat; Forum Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 10 Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah Pemda; Pemegang Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 11 Melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette Petugas Dinas Kesehatan, Praktisi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 12 Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuksisha dan e-cigarette pemangku kepentingan lembaga pemerintah an, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarak atan, dan media massa Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 13 Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama pemilik/ dewan redaksi Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 14 Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette untuk menyebarluaskan bahaya konsumsinya di daerah masing-masing Petugas Kesehatan; Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 15 Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e- cigarette Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota B Kemitraan 1 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Prov/Kab/Ko di masing-masing daerah dengan Forum Kota Sehat di masing- masing daerah Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Forum Kota Sehat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Calon Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah Calon Mitra, Forum Kota Sehat, Forum Peduli Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 4 Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 5 Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 8 Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah Mitra Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 9 Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Kelompok Media Massa Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Pemberdayaan masyarakat 1 Upaya Pemberdayaan Perorangan dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum perorangan, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing- masing daerah rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum 2 Upaya pemberdayaan kelompok dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum kelompok atau kelembaga- an yang ada di masyarakat seperti: rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi) secara umum 3 Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum Masyarakat rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Kader Kesehatan Posyandu 5 Optimalisasi kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pos kesehatan di Pondok Pasantren(Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Siswa, santri Sekolah, Pesantren 6 Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Masyarakat sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum 7 Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan sisha dan e-cigarette organisasi sejenis organisasi sejenis 8 Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing- masing daerah Kader Kesehatan Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenis 9 Gerakan memasyarakatkan bahaya merokok dan produk tembakau lainnya dan/atau bahaya bahaya asap rokok Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 10 Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 11 Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai bahaya merokok dan/atau bahaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke pertemuan tingkat masyarakat di masing-masing daerah Rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya Rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan secara umum D Peningkatan kapasitas SDM 1 Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, terutama berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok dan cara berhenti merokok siswa, mahasiswa, sukarela- wan, tenaga kepemuda- an, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov 2 Pelatihan dan perbekalan pengetahuan yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok dan produk tembakau lainnya, sampai dengan cara berhenti merokok siswa, mahasiswa, sukarela- wan, tenaga kepemuda- an, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kesehatan 3 Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov 4 Pelatihan komunikasi sosial dan pembekalan cara penyusunan strategi menciptakan perubahan perilaku merokok, mengonsumsi sisha atau pun e-cigarette sesuai dengan situasi dan analisis permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov 5 Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 6 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/ semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya Organisasi kemasyarak atan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun masing- masing daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintah an/instansi RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintah an/instansi No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette Rumah Sakit Rumah Sakit 2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengadaan tempat khusus untuk Merokok di Tempat Umum A Advokasi 1 Menyusun naskah akademik tentang KTR guna memberikan dasar ilmiah dan berbasis data tentang pentingnya membentukan KTR Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Menyusun draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan- peraturan terkait Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Pembahasan dengan DPRD tentang RAPERDA yang telah disusun Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota 5 Menyusun Pedoman Pelaksanaan KTR Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota 6 Membuat Penandatanganan KTR pada masing- masing tatanan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan kerja dan Angkutan Umum B Kemitraan 1 Memfasiltasi masyarakat membentuk kelompok kerja yang memonitor pelaksanaan KTR dalam ruang lingkupnya Ormas,toma dan toga Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2 Bersama Instansi terkait,menyusun sistem pemantauan pelaksanaan KTR yang melibatkan berbagai Konponen masyarakat Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota 3 Bekerjasama dengan instansi terkait, melakukan edukasi pada pelanggar KTR tentang dampak dari pelanggaran yang dilakukan secara berkala Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota C Pemberdayaan masyarakat 1 Penyebarluasan informasi tentang peraturan penerapan Kawasan tanpa Rokok pada masing- masing SKPD dan Masing-masing tatanan SKPD di masing- masing tatanan SKPD di masing- masing tatanan No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Kampanye tentang Kawasan tanpa rokok pada masyarakat luas Masyarakat Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 3 Menyebarluaskan Informasi tentang sistem penegakan hukum, pemantauan KTR SKPD di masing- masing tatanan Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota D Peningkatan kapasitas SDM 1 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) tentang KTR pada masyarakat setempat Petugas Kesehatan di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 2 Pelatihan tentang KTR yang dilakukan oleh masyrakat pada kelompoknya Ormas,toma dan toga Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3 Bersama Instansi terkait, meningkatkan kapasitas SDM terkait Pemantauan pelaksanaan KTR Lintas Sektor/ Dinas Lintas Sektor/ Dinas No. Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan Provinsi/ Kabupaten Kota Provinsi/ Kabupaten Kota E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Membuat Pesan tentang Kawasan tanpa rokok dalam bentuk media-media promosi Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota 2 Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum Pegawai/ Karyawan, Masyarakat Umum Tempat kerja dan Fasilitas Umum 3 Memfasilitasi masyarakat melaksanakan ketentuan KTR pada ruang lingkup yang telah disepakati Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 1 Pelayanan Kesehatan Primer 1 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga Masyarakat, Puskesmas, PKK Puskesmas, Dinkes Kab/Kota 2 Pelaksanaan Program Keluarga Sehat Masyarakat Puskesmas 3 Pelaksanaan pelayanan preventif karies gigi Petugas Puskesmas, Masyarakat Dinkes Kab/Kota B Advokasi 1 Workshop teknis SP2TP Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di Puskesmas Puskesmas Dinkes Kab/Kota 3 Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di tingkat Kab/Kota dan Provinsi Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Penyediaan alat dan bahan pengambilan dan pengolah data program keluarga sehat Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Advokasi Dokter Layanan Primer Organisasi Profesi, FK, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 6 Advokasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014 Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Advokasi pemenuhan kebutuhan Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 8 Advokasi Akreditasi FKTP Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi 9 Advokasi dukungan pelaksanaan bebas caries Pemda Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Pertemuan koordinasi dengan dunia usaha (Public Private Partnership) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Koordinasi dengan sekolah dalam rangka pelaksanaan UKGS Puskesmas, Sekolah Dinkes Kab/Kota 4 Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen Puskesmas (penyusunan RUK dan RPK, Lokakarya Mini, penyusunan PKP) Petugas Puskesmas, masyarakat, lintas sektor di kecamatan Puskesmas D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi 2 Workshop Teknis Akreditasi FKTP Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Pelatihan manajemen Puskesmas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Peningkatan Kemampuan Teknis Keperawatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 5 Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI) di FKTP Puskesmas Dinkes Kab/Kota 6 Pelatihan Keselamatan Pasien di FKTP Puskesmas Dinkes Kab/Kota No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 7 Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota Puskesmas Dinkes Kab/Kota 8 Pemilihan FKTP Berprestasi FKTP Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 9 Lokakarya Panduan Praktik Klinis (PPK) Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Organisasi Profesi, FK Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 10 Workshop pelayanan kesehatan gilut Tenaga kesehatan gilut, lintas sektor Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 11 Workshop pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, lintas program dan lintas sektor Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan set alat kesehatan di Puskesmas, reagen, bahan habis pakai, alat penunjang Puskesmas (solar cell, generator, alat kalibrasi, radio komunikasi) untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan pelayanan kesehatan primer Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Pembuatan bahan informasi dan komunikasi kepada pengunjung Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Petugas Puskesmas Puskesmas 4 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pelayanan kesehatan primer TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Peningkatan akses pelayanan kesehatan A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka pengobatan/penanganan awal dan pencegahan kerusakan lebih lanjut jika menemui suatu kegawatdaruratan medik sebelum penderita dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Masyarakat, Puskesmas, PKK Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Sosialisasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan Dinkes Kab/Kota, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, BPJS Daerah, BNPP Provinsi, BNPP Kab/Kota, Bappeda, BKD, RSUD Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Sosialisasi dan Koordinasi penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus dan tenaga PTT Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, BKD, Bappeda Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Pelayanan Kesehatan Bergerak Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS Vertikal Pusat, RSUD, Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi B Advokasi 1 Rekapitulasi data Puskesmas yang mempunyai wilayah terpencil/sangat terpencil Puskesmas, Kecamatan Dinkes Kab/kota 2 Rekapitulasi data kab/kota yang mempunyai Puskesmas di wilayah terpencil/sangat terpencil Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi 3 Analisis situasi dan perencanaan daerah sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 4 Advokasi pembangunan kawasan perbatasan Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom- info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomuni- kasi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 5 Advokasi pembangunan sarana penunjang peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom- info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomunik asi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan C Kemitraan 1 Rapat koordinasi pembangunan wilayah berwawasan kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan dalam menunjang upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi, Kecamatan, Kelurahan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 3 Pertemuan koordinasi antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam rangka penandatanganan MoU pelayanan darah (Quick win) Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RSUD, UTD, RS Vertikal Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 4 Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Kab/Kota Puskesmas, Pemda Kecamatan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, PKK, sekolah Dinkes Kab/Kota 5 Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Provinsi Dinkes Kab/Kota, BKD, Bappeda Dinkes Provinsi D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan PPGD Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan 2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi E Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Penyediaan Puskesmas Keliling roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 2 Penyediaan ambulans transport roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan Puskesmas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi 3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan Masyarakat dan petugas kesehatan Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi F. PENUTUP Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi peran lintas sektor dan lintas program dari berbagai elemen masyarakat, media hingga pemangku kebijakan. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2017