DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajiban, Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok, Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan, Penertiban, Pembinaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokokbagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234; 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tk.II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tk.II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentangPengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4276);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktifberupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500);
14.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/1/2011tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif dan phenomena phisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaanya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.
4.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi rokok, menjual, megiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
5.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa Pryrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
6.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8.Tempat ibadah adalah banguna atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadahbagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
10.Tempat bekerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan sesuatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
11.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 4
12.Tempat olah raga adalah gedung atau lapangan yang dipergunakan untuk berolahraga.
13.Tempat lain yang ditetapkan adalah lapangan atau ruangan yang dipergunakan oleh masyarakat hukum adat untuk berkumpul dalam melaksanakan acara adat.
14.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15.Lembaga adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kepengurusan yang jelas
16.Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
e.kelestarian dan berkelanjutan;
f.partisipatif; dan
g.mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga masyarakat baik lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogenik dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;dan
d.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Setiap orang berhak :

a.udara bersih dan menikmati udara bebas dari asap rokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
c.informasi mengenai KTR; 5
d.peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian KTR;
e.mendapatkan sosialisasi mengenai tempat atau area KTR; dan
f.menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada orang yang merokok di KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 6

Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib:

a.menerapkan KTR dan melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
b.melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
c.Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
d.memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempayang dipandang mudah terbaca dan/atau di dengar baik.

Pasal 7

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
(2)Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat beribadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya yang ditetapkan
(3)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium;
g.pos pelayanan kesehatan;
h.tempat praktik kesehatan swasta; dan
i.apotik. 6

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf b meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.balai latihan kerja;
5. e.bimbingan belajar; dan
6. f.tempat kursus.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016