DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019

Nomor: 41
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penghapusan merkuri untuk prioritas bidang kesehatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2019, No.1221 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4. 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENARIKAN ALAT KESEHATAN BERMERKURI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah upaya pelarangan penggunaan alat kesehatan bermerkuri, dan/atau penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan 2019, No.1221 manusia dan lingkungan hidup.
2.Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah pemindahan atau pengambilan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk disimpan di depo penyimpanan (storage depo).
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(2)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh alat kesehatan bermerkuri yang dapat digantikan dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kegiatan manusia dan lingkungan hidup.
(3)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan rencana aksi nasioal pengurangan dan penghapusan merkuri untuk prioritas bidang kesehatan, Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri berupa termometer, tensimeter/sfigmomanometer, dan dental amalgam dilaksanakan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 4

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dilakukan melalui:

a.pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2019, No.1221
b.penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri;
c.penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri; dan
d.penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri.

Pasal 5

(1)Pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat pembentukan tim atau tenaga pelaksana, pendanaan, penyiapan rencana pelaksanaan secara bertahap, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyiapan sarana dan prasarana.
(2)Tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah, tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk pengelola barang milik negara.
(4)Penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk perencanaan penghapusan dan penggantian alat kesehatan bermerkuri.
(5)Penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui perencanaan dan pengadaan berdasarkan hasil dari penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri.
(6)Penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada wadah dan/atau ruang khusus yang aman dari kerusakan dan kebocoran, tertutup, dan hanya dapat diakses oleh petugas yang ditetapkan. 2019, No.1221

Pasal 6

(1)Alat kesehatan bermerkuri yang akan disimpan dalam wadah dan/atau ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus dalam keadaan utuh, tidak pecah, dan merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan.
(2)Dalam hal alat kesehatan bermerkuri pecah dan merkuri tumpah dari alat kesehatan, alat kesehatan tersebut harus ditempatkan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digabung dengan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya dan tidak dilakukan pengolahan melalui insinerator.
(4)Pengelolaan alat kesehatan bermerkuri selanjutnya setelah dilakukan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Alat kesehatan bermerkuri yang telah dilakukan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri wajib dilakukan penarikan.
(2)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui kementerian atau dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan.
(3)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
(4)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tempat penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke depo penyimpanan 2019, No.1221 (storage depo) yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bebas dari alat kesehatan bermerkuri dan melindungi masyarakat dari pajanan merkuri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada komunitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.
(2)Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kampanye atau promosi stop merkuri baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di non Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada berbagai media komunikasi.

Pasal 9

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(2)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan. 2019, No.1221
(3)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi alat kesehatan tidak bermerkuri serta Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(4)Format pencatatan dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri dapat terintegrasi dengan sistem pelaporan yang menggunakan media daring (online).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penghapusan merkuri untuk prioritas bidang kesehatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2019, No.1221 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4. 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENARIKAN ALAT KESEHATAN BERMERKURI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah upaya pelarangan penggunaan alat kesehatan bermerkuri, dan/atau penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan 2019, No.1221 manusia dan lingkungan hidup.
2.Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah pemindahan atau pengambilan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk disimpan di depo penyimpanan (storage depo).
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(2)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh alat kesehatan bermerkuri yang dapat digantikan dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kegiatan manusia dan lingkungan hidup.
(3)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Pasal 4

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dilakukan melalui:

a.pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2019, No.1221
b.penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri;
c.penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri; dan
d.penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri.

Pasal 5

(1)Pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat pembentukan tim atau tenaga pelaksana, pendanaan, penyiapan rencana pelaksanaan secara bertahap, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyiapan sarana dan prasarana.
(2)Tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah, tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk pengelola barang milik negara.
(4)Penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk perencanaan penghapusan dan penggantian alat kesehatan bermerkuri.
(5)Penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui perencanaan dan pengadaan berdasarkan hasil dari penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri.
(6)Penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada wadah dan/atau ruang khusus yang aman dari kerusakan dan kebocoran, tertutup, dan hanya dapat diakses oleh petugas yang ditetapkan. 2019, No.1221

Pasal 6

(1)Alat kesehatan bermerkuri yang akan disimpan dalam wadah dan/atau ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus dalam keadaan utuh, tidak pecah, dan merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan.
(2)Dalam hal alat kesehatan bermerkuri pecah dan merkuri tumpah dari alat kesehatan, alat kesehatan tersebut harus ditempatkan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digabung dengan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya dan tidak dilakukan pengolahan melalui insinerator.
(4)Pengelolaan alat kesehatan bermerkuri selanjutnya setelah dilakukan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Alat kesehatan bermerkuri yang telah dilakukan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri wajib dilakukan penarikan.
(2)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui kementerian atau dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan.
(3)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
(4)Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tempat penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke depo penyimpanan 2019, No.1221 (storage depo) yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bebas dari alat kesehatan bermerkuri dan melindungi masyarakat dari pajanan merkuri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada komunitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.
(2)Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kampanye atau promosi stop merkuri baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di non Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada berbagai media komunikasi.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(2)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan. 2019, No.1221
(3)Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi alat kesehatan tidak bermerkuri serta Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri.
(4)Format pencatatan dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri dapat terintegrasi dengan sistem pelaporan yang menggunakan media daring (online).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2019