mulai berlakuini pada tanggal Agar t)RESIOEN KIiPUE3LIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2Ol7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT7 NOMOR 209 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Hukum, ti Bidang Hukum dan };}H g.$rtlH N IT g':TUHIL IK IN$#NH$I^\ PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON ME,RCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) I. UMUM Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah unsur kimia dengan simbol Hg. Merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfir. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi kesehatan karena masuk dalam rantai makanan. Pada tahun 2001, United Nations Enuironment Programme (UNEP) melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri terkait dengan aspek dampak kesehatan, sumber, transportasi dan peredaran serta perdagangan merkuri, juga teknologi pencegahan dan pengendalian merkuri. Berdasarkan hasil kajian tersebut UNEP menyimpulkan bahwa diperlukan tindakan/upaya internasional guna menurunkan risiko dampak merkuri terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari lepasan merkuri dan senyawa merkuri. Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional, UNEP menyelenggarakan Goueming Council (GC) pada tahun 2OO9 yang menghasilkan Resolusi 2515 tentang Pembentukan Intergouernmental Negotiating Committee (INC) on Legallg Binding Instrument of Mercury yang bertujuan untuk membentuk aturan internasional yang mengikat tentang pengaturan merkuri secara global. Dalam . ISRff$I&gN iry HIilL,ffi r_ *K tNnfi Nf, st,e Dalam proses penJrusunannya, Indonesia turut berperan aktif dalam INC, mulai dari INC- 1 pada tahun 2OlO di Stockholm hingga INC-S pada tahun 2OL3 di Jenewa yang menyetujui substansi Konvensi dan menyepakati nama Konvensi adalah "Minamata Conuention on Meranryf' atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Konvensi Minamata mengatur pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk di dalamnya pertambangan merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan di dalam produk dan proses produksi, pengelolaan merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan tanah, penyimpanan stok f cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi merkuri, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan bantuan teknis, pendanaan dan pertukaran informasi. Konvensi Minamata disepakati di Kumamoto, Jepang pada tanggal 10 Oktober 2Ol3 dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani perjanjian internasional ini. A. Manfaat Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Minamata bagi Indonesia, antara lain:
1.memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada ralryat Indonesia;
2.memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan serta melindungi sumber daya manusia generasi yang akan datang akibat dampak negatif merkuri;
3.memperkuat pengendalian pengadaan, distribusi, peredaran, perdagangan merkuri dan senyawa merkuri;
4.menjamin kepastian berusaha di sektor industri, kesehatan, pertambangan emas skala kecil dan energi;
5.mendorong . F}RfrS}&f N H g.r)r.JEtL {K lrd$SNCStA
5.mendorong sektor industri untuk tidak menggunakan merkuri sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi;
6.membatasi penggunaan merkuri sebagai bahan tambahan pada produk serta mengendalikan emisi merkuri;
7.mendorong sektor kesehatan untuk tidak menggunakan lagi merkuri di peralatan kesehatan dan produk untuk kesehatan;
8.meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk membantu atau menolong masyarakat yang terkena dampak akibat merkuri;
9.mendorong PESK tidak menggunakan merkuri dalam kegiatannya;
10.mendorong sektor energi untuk mengurangi lepasan merkuri ke udara, air dan tanah;
11.memperkuat pengaturan dan pengawasan pengelolaan limbah yang mengandung merkuri;
12.mengurangi risiko tanah, air dan udara yang terkontaminasi merkuri;
13.memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bantuan internasional, antara lain bantuan teknis, alih teknologi dan pendanaan dalam upaya pengendalian emisi merkuri dan penghapusan merkuri pada kegiatan sektor industri dan kegiatan PESK di Indonesia;
14.meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama pengganti merkuri pada proses industri dan PESK guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. B. Materi Pokok Konvensi Minamata mengenai Merkuri Beberapa materi pokok yang diatur dalam Konvensi Minamata mengenai Merkuri yang perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, sebagai berikut:
1.Bersama-sama mencapai tujuan Konvensi, yaitu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyav/a-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik.
2.Beberapa BR€$i{}8 N $ry gfl}ilat* rK tNm$Nf;sre +-
2.Beberapa kewajiban Negara Pihak pada Konvensi:
a.Tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayah negaranya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.
b.Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A Konvensi setelah berakhirnya masa penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut, atau Negara Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Konvensi.
c.Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak diperbolehkan berdasarkan Konvensi.
d.Setiap Negara Pihak pada Konvensi wajib menyediakan, sesuai dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini. Terkait dengan bantuan pendanaan yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral, pengelolaan dana dilakukan melalui Global Enuironment Facilitg Trust F7tnd.
e.Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pertukaran informasi terkait dengan penanganan merkuri di negaranya berdasarkan ketentuan Konvensi ini, termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.
f.Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pelaksanaaan peningkatan pemahaman masyarakat, melalui pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan dampak pajanan merkuri dan senyawa merkuri pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
3.Konvensi rser$r$6 N F*f;}}LJ#LIK IN[}*NES*A
3.Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang melakukan ratifikasi, aksesi, penerimaan atau persetujuan pada Konvensi dan mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (1ima puluh). C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Konvensi Minamata Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengesahan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara menyelenggarakan hubungan luar negeri dan dalam melakukan perj anjian internasional. Terkait dengan pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Undang-Undang Nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus dilakukan dalam bentuk Undang-Undang. Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara substansi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kesehatan manusia dari dampak merkuri, sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conuention on tlrc Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang mewajibkan Negara para pihak dari UNCLOS mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut (Pasal 19fl; 2.Undang-Undang... 2. r)RCSIPf N HUI}UT*LlK lNOONeSllt Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur hak konsumen antara lain memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menyebutkan mengenai dibutuhkannya izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dan secara spesifik mengatur mengenai wilayah kegiatan pertambangan rakyat tersebut; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) dan ayat (16) mengatur mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (3) yang menegaskan bahwa lingkungan sehat harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain zat kimia berbahaya. Ketentuan mengenai kesehatan manusia dari dampak merkuri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2OlO tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar harus memenuhi standar danf atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi; 3. 4. 5.
6.Undang-Undang . 6. 7. r3IQf;SISf;N tditl:,u$L-rK lN$*Nfrst& Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2Ol3 tentang Pengesahan Rotterdam Conuention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian Pasal 30 menegaskan bahwa sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dalam pemanfaatannya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib untuk melakukan pengelolaan limbah dan Pasal 77 menegaskan bahwa dalam mewujudkan industri hijau, Pemerintah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, standardisasi dan pemberian fasilitas. Pengaturan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri serta pengendalian emisi merkuri, menjadi salah satu acuan Pemerintah dalam men5rusun standar industri hijau yang memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perdagangan bahwa perdagangan yang dilakukan di Indonesia haruslah berwawasan lingkungan yang mengakibatkan bahwa setiap barang atau jasa yang diperdagangkan terkait dengan lingkungan maka barang dan jasa tersebut harus didaftarkan pada Menteri dan dicantumkan nomor pendaftaran tersebut pada setiap barang dan atau kemasannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran CC, mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk sub urusan mineral dan batubara, penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan ralgrat, dan wilayah pencadangan Negara serta wilayah usaha pertambangan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 8. 9.
10.Keputusan. . . p,ryr5tsrN RHfl}UKILIK INSONHSIA
10.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Conuention on the Control of Transboundary Mouements of Hazardous Wastes and Their Disposal bahwa setiap negara pihak pada Konvensi Basel diwajibkan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya. II. PASAL DEMI PASAL