DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 Maret 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Klinik; MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/MENKES/PER/111/2010 TENT ANG LABORATORIUM KLINIK MENTERIKESEHATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
2.Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
3.Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Pemeriksaan teknik automatik adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatik yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM LABORATORIUM KLINIK. TENT ANGKESEHATANMENTE RIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/PerNlll/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit lnfeksi New Emerging dan Re-Emerging;
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik; MENTERIKESEHATAN

(1)Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.laboratorium mikrobiologi klinik;
2. b.laboratorium parasitologi klinik; dan
3. c.laboratorium patologi anatomik.

Pasal 4

(1)Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
1. a.laboratorium klinik umum pratama;
2. b.laboratorium klinik umum madya; dan
3. c.laboratorium klinik umum utama.
(2)Laboratorium klinik urn um pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
(3)Laboratorium klinik um urn madya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
(4)Laboratorium klinik um urn utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik.

Pasal 2

(1)Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi:
1. a.Laboratorium klinik umum; dan
2. b.Laboratorium klinik khusus
(2)Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
(3)Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 6 Laboratorium klinik mempunyai kewajiban:

a.melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
b.mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
c.menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium;
d.memperhatikan fungsi sosial;
e.membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
f.berperan serta secara aktif dalam asosiasi laboratorium kesehatan.

(1)Laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.
(2)Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.
(3)Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 5

(4)Laboratorium patologi anatomik melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku.
(2)Laboratorium mikrobiologi klinik melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan.
(3)Laboratorium parasitologi klinik melaksanakan identifikasi parasit atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoesai. MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik, dan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1)Promosi yang dilakukan laboratorium klinik tidak boleh bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Materi promosi laboratorium klinik hanya diperkenankan berkaitan dengan tempat dan produk layanan laboratorium.

Pasal 10

Laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.

Pasal 9

(1)Laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
2. b.dokter;
3. c.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
4. d.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
5. e.instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak berlaku untuk laboratorium patologi anatomik.
(3)Laboratorium patologi anatomik hanya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan tertulis dari dokter spesialis patologi anatomi.

Pasal 8

MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:

a.laboratorium klinik umum pratama: 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan; dan 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.

Pasal 14

(1)Laboratorium klinik harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, prasarana, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan spesimen klinik sesuai dengan klasifikasinya.
(2)Ketentuan persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

(1)Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan tata ruang.
(2)Ketentuan mengenai kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan/atau analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan perkotaan, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
2.Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
3.Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Pemeriksaan teknik automatik adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatik yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM LABORATORIUM KLINIK. TENT ANGKESEHATANMENTE RIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/PerNlll/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit lnfeksi New Emerging dan Re-Emerging;
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik; MENTERIKESEHATAN

(1)Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.laboratorium mikrobiologi klinik;
2. b.laboratorium parasitologi klinik; dan
3. c.laboratorium patologi anatomik.

Pasal 4

(1)Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
1. a.laboratorium klinik umum pratama;
2. b.laboratorium klinik umum madya; dan
3. c.laboratorium klinik umum utama.
(2)Laboratorium klinik urn um pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
(3)Laboratorium klinik um urn madya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
(4)Laboratorium klinik um urn utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik.

Pasal 2

(1)Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi:
1. a.Laboratorium klinik umum; dan
2. b.Laboratorium klinik khusus
(2)Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
(3)Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 6 Laboratorium klinik mempunyai kewajiban:

a.melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
b.mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
c.menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium;
d.memperhatikan fungsi sosial;
e.membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
f.berperan serta secara aktif dalam asosiasi laboratorium kesehatan.

(1)Laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.
(2)Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.
(3)Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 5

(4)Laboratorium patologi anatomik melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku.
(2)Laboratorium mikrobiologi klinik melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan.
(3)Laboratorium parasitologi klinik melaksanakan identifikasi parasit atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoesai. MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik, dan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1)Promosi yang dilakukan laboratorium klinik tidak boleh bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Materi promosi laboratorium klinik hanya diperkenankan berkaitan dengan tempat dan produk layanan laboratorium.

Pasal 10

Laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.

Pasal 9

(1)Laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
2. b.dokter;
3. c.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
4. d.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
5. e.instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak berlaku untuk laboratorium patologi anatomik.
(3)Laboratorium patologi anatomik hanya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan tertulis dari dokter spesialis patologi anatomi.

Pasal 8

MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:

a.laboratorium klinik umum pratama: 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan; dan 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.

Pasal 14

(1)Laboratorium klinik harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, prasarana, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan spesimen klinik sesuai dengan klasifikasinya.
(2)Ketentuan persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

(1)Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan tata ruang.
(2)Ketentuan mengenai kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan/atau analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan perkotaan, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

JENIS DAN KLASIFIKASI MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 5

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

JENIS DAN KLASIFIKASI MENTERIKESEHATAN Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 5

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017