DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Memberikan layanan kesehatan dilingkungan Kota Surabaya melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Pemerintah kota juga berwenang memberikan izin bagi izin kegiatan kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa arah pembangunan kesehatan Kota Surabaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas upaya kesehatan serta pengembangan perilaku sehat dan lingkungan sehat;
c.bahwa agar penyelenggaraan upaya kesehatan di Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu tindakan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk menyelenggarakan dan upaya kesehatan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Upaya Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607); 3
16.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
17.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 268 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5643);
23.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
24.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 62);
25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
26.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK / III/ 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/ Menkes/ PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 4
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 122);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Acara Tahun 2013 Nomor 977);
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Acara Tahun 2013 Nomor 1203);
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400);
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1221);
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1676);
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 232);
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Temapat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1049);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1475);
39.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
40.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
41.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56); 5
42.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG UPAYA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5.Orang adalah Orang perseorangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapunfirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 6
8.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
9.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
11.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
12.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
13.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
14.Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16.Sistem Rujukan adalah Penyelengaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, vertikal maupun horisontal.
17.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. 7
18.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan.
19.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21.Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat.
22.Izin Pendirian, adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan swasta atau perseorangan yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi tempat pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
23.Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada penyelenggara/pengelola pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan tempat pelayanan kesehatansetelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya Kesehatan daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif; dan
h.norma-norma agama. 8

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
b.terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
c.menyediakan jumlah, jenis dan bentuk upaya kesehatan yangsesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
d.mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup upaya kesehatan meliputi :
1. a.UKM; dan
2. b.UKP.
(2)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya upaya kesehatan.
(2)Jenis upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.kesehatan ibu, bayi dan anak;
2. b.kesehatan sekolah;
3. c.kesehatan remaja;
4. d.kesehatan reproduksi;
5. e.perbaikan gizi; 9
6. f.kesehatan jiwa;
7. g.kesehatan lanjut usia;
8. h.kesehatan bagi penyandang disabilitas;
9. i.pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
10. j.pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular;
11. k.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
12. l.pengamanan makanan dan minuman;
13. m.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
14. n.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
15. o.kesehatan gigi dan mulut;
16. p.kesehatan olahraga;
17. q.kesehatan kerja;
18. r.kesehatan lingkungan;
19. s.kesehatan matra; dan
20. t.kesehatan tradisional.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak.
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan:
1. a.pemberian informasi, komunikasi dan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga;
2. b.kegiatan skrining, deteksi dini dan pemantauan kesehatan ibu, bayi dan anak;
3. c.pemberian pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan kesehatan pra nikah, masa hamil, persalinan dan nifas; 10
4. d.pemberian fasilitas terhadap pemberian Air Susu Ibu ekslusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan pemberian Air Susu Ibu sampai dengan usia 2 tahun; dan
5. e.pemberian imunisasi lengkap pada ibu, bayi dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sekolah.
(2)Penyelenggara pendidikan wajib menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah.
(3)Penyelenggaraan upaya kesehatan sekolah dilakukan melalui :
1. a.pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan;
2. b.penyediaan upaya kesehatan sekolah; dan
3. c.pelayanan pengobatan dasar di sarana pendidikan.
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian dan peningkatan sumber daya penyelenggara upaya kesehatan sekolah.

Pasal 8

(1)Setiap remaja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan remaja.
(2)Pemerintah Daerah, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan remaja, melalui kegiatan:
1. a.pemberian edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat, produktif baik sosial maupun ekonomi;
2. b.mengintegrasikan pendidikan kesehatan remaja dalam kurikulum pendidikan formal; dan
3. c.menyediakan fasilitas umum yang berwawasan kesehatan remaja. 11

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pemerintah Daerah, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi, melalui kegiatan :
1. a.pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi generasi muda, calon pengantin, keluarga dan masyarakat;
2. b.pemberian informasi, edukasi dan pelayanan alat kontrasepsi dalam pelayanan keluarga berencana untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatur jarak kehamilan;
3. c.tes HIV-AIDS pada ibu hamil;
4. d.pemberian informasi dan edukasi pencegahan penularan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS, antara lain dengan :
  1. 1.tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
  2. 2.hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah.
5. e.pemberian informasi dan edukasi penggunaan alat pencegah penularan HIV;
6. f.memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
7. g.memberikan pelayanan dan memantau wilayah terhadap pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (46)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (46)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004