Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1187 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Dalam rangka pengembangan karier tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional kesehatan pada Kementerian Kesehatan/kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/Inpassing jabatan fungsional kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. B. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut dengan Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkes;
8.Menteri Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya disingkat Menkes adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Inpassing;
9.Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Uji Kompetensi Inpassing adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja calon pejabat fungsional kesehatan melalui penilaian portofolio yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional kesehatan melalui proses Inpassing.
10.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Unit Pembina adalah unit kerja yang ada di lingkungan Kemenkes yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
11.Tim Penguji Kompetensi Inpassing selanjutnya disebut dengan Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan melalui mekanisme Inpassing; dan
12.Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen dan data pribadi dari seorang PNS calon pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji yang merupakan rekaman hasil pelaksanaan tugas kinerja pelayanan kesehatan dan pencapaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan yang telah ditentukan oleh Kemenkes berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
1.PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan ini memiliki pengalaman dan masih menjalankan pelayanan kesehatan dengan ruang lingkup, komponen dan kompetensi jabatan, serta latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki, dapat diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Inpassing berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2.Jumlah PNS yang akan diangkat melalui Inpassing harus didasarkan pada formasi kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis beban kerja.
3.Pelaksanaan Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ditujukan bagi:
a.PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional kesehatan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
c.Pejabat pimpinan tinggi, admistrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional kesehatan yang akan didudukinya.
d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
4.PNS yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
5.Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tidak dapat dilakukan terhadap PNS pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, apabila:
a.masih dalam proses Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tertentu;
b.akan melakukan alih jabatan; dan
c.sedang dalam proses pembebasan sementara pada jabatan fungsional kesehatan tertentu yang berbeda dengan jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki.
6.Unit Pembina dan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang akan melakukan Inpassing, terdiri atas: No Unit Pembina Jabatan Fungsional Binaan 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kemenkes RI
1.Administrator Kesehatan 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.Apoteker
2.Asisten Apoteker 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI;
1.Dokter,
2.Dokter Gigi,
3.Dokter Pendidik Klinis,
4.Fisioterapis,
5.Okupasi Terapis,
6.Ortotis Prostetis,
7.Perawat,
8.Perawat Gigi,
9.Perekam Medis,
10.Teknisi Gigi,
11.Refraksionis Optisien,
12.Terapis Wicara,
13.Penata Anastesi; dan
14.Asisten Penata Anastesi 4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI;
1.Bidan
2.Teknisi Transfusi Darah 5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI;
1.Fisikawan Medis,
2.Pranata Laboratorium Kesehatan,
3.Radiografer,
4.Teknisi Elektromedis No Unit Pembina Jabatan Fungsional Binaan 6 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI;
1.Entomolog Kesehatan 7 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI;
1.Psikolog Klinis 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI;
1.Epidemiolog Kesehatan 9 Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI;
1.Nutrisionis 10 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI;
1.Sanitarian 11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI;
1.Pembimbing Kesehatan Kerja 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI;
1.Penyuluh Kesehatan Masyarakat B. Persyaratan Umum Inpassing PNS yang akan mengikuti Inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Jabatan Fungsional Keterampilan 1) Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki. 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus. 4) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki. 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 6) Memenuhi persyaratan teknis jabatan masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7) Usia paling tinggi: a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
b.Jabatan Fungsional Keahlian 1) Berijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma IV (D4) atau berijazah paling rendah Strata Dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki. 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus. 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 6) Memenuhi persyaratan teknis jabatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dari jabatan fungsional yang akan diduduki. 7) Usia paling tinggi: a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya. d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
1.Instansi Pengusul Instansi Pengusul merupakan instansi pusat dan instansi daerah yang memiliki PNS calon Pejabat Fungsional yang akan mengikuti proses Inpassing yang dipimpin oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau yang setingkat. Instansi pusat merupakan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi daerah merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Instansi pengusul memiliki tugas:
a.Melakukan persiapan pelaksanaan Inpassing antara lain: 1) membuat rencana pelaksanaan Inpassing; 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Inpassing di lingkungannya; 3) membentuk panitia pelaksana Inpassing Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungannya 4) membentuk Tim Penguji di lingkungannya; dan 5) menyiapkan perangkat, sarana dan prasana kebutuhan pelaksanaan Inpassing.
b.Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama terkait pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional kesehatan kepada para pemangku kepentingan yaitu Pejabat yang Berwenang pada instansi pengusul, unit pembina Jabatan Fungsional kesehatan, instansi pembina Jabatan Fungsional kesehatan, dan instansi lain yang berhubungan terkait pelaksanaan Inpassing.
c.Melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Inpassing dan menyampaikan usulan kebutuhan Inpassing kepada masing-masing Pejabat yang Berwenang.
d.Melakukan seleksi administrasi peserta Inpassing.
e.Melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing di lingkungannya.
f.Menerbitkan sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing.
g.Melakukan monitoring dan evalusi pelaksanaan Inpassing di instansi pengusul.
h.Melaporkan hasil pelaksanaan Inpassing secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dan instansi pembina Jabatan Fungsional kesehatan;
2.Pejabat yang Berwenang Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.Pejabat yang Berwenang di tingkat kementerian dan lembaga adalah satuan kerja yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
b.Pejabat yang berwenang di tingkat daerah adalah satuan kerja yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian di daerah.
c.Pejabat yang Berwenang memiliki tugas: 1) melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan dari instansi pengusul di lingkungannya; 2) menyampaikan usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan yang akan mengikuti Inpassing dalam Jabatan Fungsional kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui e-formasi; dan 3) menyampaikan surat resmi usulan kebutuhan formasi jabatan Fungsional Kesehatan yang akan mengikuti Inpassing dalam Jabatan Fungsional kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada instansi pembina Jabatan Fungsional kesehatan, Badan Kepegawaian Negara dan instansi pengusul.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Kemenkes membentuk Unit Pembina agar pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Kemenkes lebih optimal. Agar pelaksanaan Inpassing nasional Jabatan Fungsional kesehatan dapat berjalan dengan baik maka pimpinan Kemenkes menugaskan unit pelaksana pembinaan Jabatan Fungsional kesehatan: 1) Biro Kepegawaian Kemenkes melakukan validasi dan verifikasi atas usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkes, berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI dan unit pengelola kepegawaian di sekretariat unit utama Kemenkes. 2) Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang terdiri atas 12 unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membina Jabatan Fungsional kesehatan melakukan validasi dan verifikasi atas usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang di instansi pengusul. 3) Biro Kepegawaian dan Unit Pembina menyampaikan hasil validasi dan verifikasi kepada Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDMK. 4) Kemenkes melalui Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDMK menyampaikan hasil validasi dan verifikasi atas usulan kebutuhan dari Pejabat yang Berwenang instansi pengusul melalui surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara, Pejabat yang Berwenang pada instansi pengusul dan instansi pengusul.
1.Penetapan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan dalam rangka Inpassing;
2.Seleksi administrasi Inpassing;
3.Pelaksanaan uji kompetensi Inpassing;
4.Penerbitan sertifikat lulus uji kompetensi Inpassing; dan
5.Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Penetapan Kebutuhan
1.Setiap Satker di instansi pengusul wajib melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Inpassing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Satker menyampaikan usulan kebutuhan kepada Pejabat yang Berwenang di instansi pengusul.
3.Pejabat yang Berwenang di instansi pengusul melakukan validasi, verifikasi, dan penetapan kebutuhan.
4.Pejabat yang Berwenang di instansi pengusul mengisi e-formasi dan menyampaikan usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti proses Inpassing dengan surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menyampaikan kepada Kemenkes sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pengusul sesuai dengan formulir 1.
5.Kemenkes melakukan validasi dan verifikasi atas usulan kebutuhan jabatan fungsional kesehatan dari instansi pengusul.
6.Kemenkes melalui Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDMK menyampaikan surat resmi hasil validasi dan verifikasi usulan kebutuhan jabatan fungsional kesehatan dari instansi pengusul kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara, Pejabat yang Berwenang pada instansi pengusul dan instansi pengusul, sesuai formulir 2. C. Seleksi Administrasi
1.Instansi pengusul melaksanakan seleksi administrasi atas calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Inpassing setelah mendapatkan hasil validasi dan verifikasi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan dari Kemenkes.
2.Kelulusan seleksi administrasi memiliki bobot 25% dari penilaian dan penetapan kelulusan Uji Kompetensi Inpassing.
3.Dokumen persyaratan seleksi administrasi Inpassing adalah:
a.Fotokopi ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
b.Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
c.Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
d.Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
e.Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
f.Surat Rekomendasi Pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan formulir 3: 1) masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki; 2) tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Inpassing; dan 3) tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari Jabatan Fungsional tertentu.
g.Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan, tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, sesuai dengan formulir 4.
h.Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
i.Daftar riwayat hidup dan dokumen penilaian portofolio sesuai yang dengan ketentuan dan persyaratan dari masing-masing jabatan fungsional kesehatan, sesuai dengan formulir 7.
j.Fotokopi SK pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki atau Jabatan Fungsional lainnya.
4.PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Inpassing dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma III diwajibkan meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang Diploma III yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki paling lama tahun 2020 (Bab II huruf B.a.1)) sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5.Apabila PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 4) tidak meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang Diploma III maka akan diberhentikan dari jabatan fungsional yang diduduki.
6.Dalam menetapkan kelulusan seleksi administrasi, instansi pengusul melakukan pemeringkatan/rangking PNS calon peserta Inpassing Jabatan Fungsional kesehatan dengan mempertimbangkan:
a.pangkat dan golongan ruang paling tinggi sampai paling rendah;
b.masa kerja dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling panjang sampai paling pendek;
c.usia paling tua sampai paling muda; dan
d.hal lain yang diatur dan menjadi kebijakan di instansi pengusul seperti prestasi kerja, penghargaan, dan lain-lain;
7.Instansi pengusul pusat dan daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dalam bentuk berita acara kepada Pejabat yang Berwenang pada instansi pengusul dengan tembusan kepada instansi pembina sesuai dengan formulir 5. D. Uji Kompetensi Inpassing
1.Persyaratan Uji Kompetensi Inpassing
a.Peserta Uji Kompetensi Inpassing adalah PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Inpassing yang diselenggarakan di instansi pengusul.
b.Metode Uji Kompetensi Inpassing adalah penilaian portofolio. Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Tim Penguji, metode uji kompetensi dapat dilakukan dengan tatap muka.
c.Tempat Uji Kompetensi Inpassing penilaian portofolio adalah di instansi pengusul atau tempat lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pengusul dan atau Unit Pembina.
d.Persyaratan tempat Uji Kompetensi Inpassing adalah sebagai berikut: 1) pimpinan instansi setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 2) memiliki Tim Penguji; 3) memiliki jumlah calon peserta Uji Kompetensi minimal 5 orang untuk satu jenjang jabatan fungsional; dan 4) memiliki ruangan khusus tempat pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing.
e.Instansi pengusul menyampaikan daftar peserta calon Pejabat Fungsional kesehatan yang telah lulus seleksi administrasi dan usulan jadwal Uji Kompetensi kepada Unit Pembina.
f.Unit Pembina mengirimkan konfirmasi jadwal dan lokasi Uji Kompetensi melalui surat resmi kepada instansi pengusul.
g.Instansi pengusul melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit Pembina.
h.Pelaksanaan uji kompetensi Inpassing paling lama 5 (lima) hari kerja untuk 1 jenis kategori jabatan fungsional.
i.Apabila Unit Pembina menilai tidak dimungkinkan pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing di instansi pengusul, maka Unit Pembina dapat menetapkan pelaksanaan Uji Kompetensi digabung dengan instansi pengusul lainnya yang memenuhi kriteria dan persyaratan pelaksanaan Uji Kompetensi atau dilaksanakan di Unit Pembina.
2.Tim Penguji
a.Instansi pengusul membentuk Tim Penguji sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi Inpassing.
b.Tim Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
c.Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing- masing berasal dari unsur: 1) tim penilai Jabatan Fungsional pusat/daerah atau Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon Pejabat Fungsional yang akan diuji; 2) pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja; dan 3) pengelola kepegawaian unit kerja dan atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pengusul.
d.Dalam hal tim penguji kompetensi kenaikan jenjang sudah dibentuk, maka tim tersebut dapat menjadi Tim Penguji.
e.Apabila instansi pengusul tidak dapat membentuk Tim Penguji, maka instansi pengusul menyampaikan kebutuhan Tim Penguji kepada Kemenkes melalui Unit Pembina masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan.
f.Unit Pembina dapat membentuk Tim Penguji untuk melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing di instansi pengusul maupun di Unit Pembina apabila instansi pengusul tidak dapat membentuk Tim Penguji.
g.Instansi pengusul dapat membentuk lebih dari satu Tim Penguji apabila jumlah calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan diuji dalam satu jenis dan satu jenjang Jabatan Fungsional adalah lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
3.Metode Uji Kompetensi Inpassing
a.Metode Uji Kompetensi Inpassing dalam rangka Inpassing berupa penilaian portofolio.
b.Dokumen Uji Kompetensi Inpassing terdiri atas dokumen seleksi administrasi dan dokumen unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan persyaratan masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan.
c.Penilaian portofolio Uji Kompetensi Inpassing yang berasal dari unsur utama jabatan fungsional kesehatan adalah penilaian atas dokumen pendukung/bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang jabatan dan penilaian atas dokumen pendukung/bukti fisik pengembangan profesi yang sesuai dengan Jabatan Fungsional kesehatan, sesuai dengan formulir 8.
d.Butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang menjadi penilaian Uji Kompetensi Inpassing sesuai dengan jenjang jabatan fungsional kesehatan dari masing-masing jenjang jabatan.
4.Kelulusan Uji Kompetensi Inpassing
a.Penetapan lulus Uji Kompetensi Inpassing berdasarkan hasil sidang Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian portofolio.
b.Hasil penilaian dari Tim Penguji adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c.Hasil penilaian Uji Kompetensi Inpassing disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan instansi pengusul sebagai dasar rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing.
d.Penetapan hasil kelulusan Uji Kompetensi Inpassing adalah Lulus atau Tidak Lulus.
e.Daftar peserta lulus Uji Kompetensi Inpassing dinyatakan dalam peringkat/ranking nilai batas lulus tertinggi sampai terendah. E. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi
1.Instansi pengusul menerbitkan sertifikat lulus uji kompetensi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pengusul paling rendah setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2.Instansi pengusul menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing dalam bentuk berita acara dengan melampirkan dokumen fotokopi sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pengusul dengan tembusan kepada Kemenkes dan Unit Pembina. F. Pengangkatan
1.Sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Inpassing.
2.Format sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing sesuai dengan formulir 9.
3.Instansi pengusul dapat mengangkat PNS yang telah lulus Uji Kompetensi Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan formasi yang disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.Proses pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses inpassing sesuai dengan formulir 10.
1.Unit Pembina melaporkan hasil pelaksanaan Inpassing di lingkungan Kemenkes kepada Biro Kepegawaian Kemenkes melalui sekretariat unit utama.
2.Biro Kepegawaian Kemenkes menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inpassing di lingkungan Kemenkes kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan. B. Pelaksanaan Inpassing di Luar lingkungan Kemenkes
1.Pejabat yang berwenang di instansi pengusul menyampaikan hasil pelaksanaan Inpassing kepada Kemenkes melalui Badan PPSDM Kesehatan dalam bentuk daftar rekapitulasi dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Inpassing dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2.Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes atas nama Instansi Pembina menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inpassing di lingkungan Kemenkes, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kepada Menkes, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. Dokumen Pelaporan Dokumen yang dilampirkan pada proses pelaporan pelaksanaan penyesuaian/Inpassing adalah:
1.Berita acara pelaksanaan uji kompetensi yang berisi daftar peta kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan dari instansi pengusul yang telah disetujui unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan, daftar peserta yang lulus seleksi administrasi dan lulus uji kompetensi inpassing, sesuai formulir 6;
2.Daftar penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3.Daftar rekapitulasi jumlah SK Inpassing yang diterbitkan di Pusat, Daerah dan Kementerian/Lembaga; D. Waktu Pelaporan Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Inpassing dari Pejabat yang berwenang di Instansi Pengusul kepada Instansi Pembina melalui Badan PPSDM Kesehatan. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Formulir 1 Format Surat Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan KOP SURAT Nomor : ………………… [tanggal, bulan, tahun] Lampiran : …………………. Perihal : Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan Yang Terhormat, Menteri Kesehatan RI Cq. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, RT.1/RW.2, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini kami sampaikan usulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……….. yang telah dihitung berdasarkan analisis beban kerja untuk dilakukan validasi dan verifikasi. Adapun formasi yang diusulkan adalah sebagai berikut: N o Nama dan Jenjang Jabatan Fungsional Kebutuhan Ketersediaa n Kekurangan Usulan Inpassing 1 2 Dst Dst Dst Dst Dst Demikian surat usulan formasi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan. ………….., ……………………… Yang membuat pernyataan, (……………………………….) NIP. ………………………….. Tembusan:
1.Kepala Badan Kepegawaian Negara
2.[Pimpinan Instansi Pengusul] *) coret yang tidak perlu Formulir 2. Surat Rekomendasi Hasil Validasi dan Verifikasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan KOP SURAT Nomor : ………. [tanggal] Hal : Surat Rekomendasi Teknis Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan Penyesuaian/Inpassing Kementerian/Lembaga/ Provinsi/Kabupaten/Kota* ………. Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota* ………. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ….. Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing, berikut kami sampaikan hasil validasi dan verifikasi usulan kebutuhan jabatan fungsional yang akan mengikuti Inpassing pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota*) ………..: Rekomendasi Teknis Menteri Kesehatan Republik Indonesia Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan No Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang) Jumlah Hasil Validasi dan Verifikasi 1. 2. dst. Jumlah tersebut di atas telah divalidasi dan diverifikasi serta dapat mengikuti proses Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ………….., ……………………… ……………………………………… .....…………..…………….………. Tembusan:
1.Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2.Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan daerah yang bersangkutan;*)
5.Pejabat instansi lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan Formulir 3 Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja KOP SURAT SURAT REKOMENDASI Nomor: ………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… NIP : ………………………………………………… Instansi : ………………………………………………… Jabatan : menyatakan bahwa, Nama : ………………………………………………… NIP : ………………………………………………… Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………… Unit Kerja : …………………………………………………
1.masih dan telah menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki selama .... tahun;
2.tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Inpassing;
3.tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu; dan dapat mengikuti proses Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional ............................... ……….., ……………………… Kepala .............................., (……………………………….) NIP. ………………………….. Formulir 4 Surat Pernyataan PNS untuk menjadi Jabfung kesehatan Ahli/Terampil SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Unit Kerja : Instansi : Pangkat/Gol. Ruang : Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya, saya bersedia:
1.Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ……….
2.Tidak merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
3.Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional ………. jenjang ………. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………….., ……………………… Yang membuat pernyataan, (……………………………….) NIP. ………………………….. Formulir 5 Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Administrasi Inpassing Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Administrasi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan di RS/KKP/BPFK/BTKL/Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/ Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan ………. tahun 2017/2018*
a.Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan dari ………. [tanggal/bulan] sampai dengan ………. [tanggal/bulan] tahun 2017/2018.
b.Pada instansi: RS/KKP/BPFK/BTKL/Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan* ………. 1) Jumlah Usulan Jabfung dokter yang lulus seleksi administrasi: ………. orang. 2) Jumlah Usulan Jabfung dokter gigi yang lulus Seleksi administrasi: ………. orang. 3) Jumlah Usulan Jabfung dokter pendidik klinis yang lulus Seleksi administrasi: ………. orang. 4) Dst .... 5) Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi: ………. orang
c.Catatan selama pelaksanaan Seleksi Administrasi ***) ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Lulus Seleksi Administrasi Inpassing ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Yang membuat berita acara Pimpinan Instansi ttd Nama NIP
1.Daftar Jumlah Peserta Seleksi Administrasi RS/KKP/BPFK/BTKL/ Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. No Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang) Jumlah Rumah Jabatan 1. 2. dst.
2.Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi RS/KKP/BPFK/BTKL/ Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. No Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang) Rumah Jabatan Keterangan (Peringkat dan jadwal uji kompetensi) 1. 2. dst. ………….., ……………………… Pimpinan Instansi ……………………………………… .....…………..…………….………. Tembusan:
1.Kemenkes
2.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan *) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan Formulir 6 Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan di RS/KKP/BPFK/BTKL/Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/ Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan ………. tahun 2017/2018*
a.Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan dari ………. [tanggal/bulan] sampai dengan ………. [tanggal/bulan] tahun 2017/2018.
b.Pada Instansi: RS/KKP/BPFK/BTKL/Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan* ………. 1) Jumlah Usulan yang Validasi Instansi Pembina : ………. orang. 2) Jumlah Peserta yang lulus Seleksi administrasi : ………. orang. 3) Jumlah Peserta yang mengikuti uji kompetensi : ………. orang. 4) Jumlah Peserta yang Tidak lulus uji kompetensi : ………. orang. 5) Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi : ………. orang.
c.Catatan selama pelaksanaan Uji Kompetensi ***) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Inpassing ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Yang membuat berita acara Pimpinan Instansi ttd Nama NIP
1.Daftar Usulan yang telah divalidasi Instansi Pembina dari instansi pengusul RS/KKP/BPFK/BTKL/Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. No Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang) Jumlah Hasil Validasi dan Verifikasi 1. 2. dst.
2.Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi RS/KKP/BPFK/BTKL/ Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. No Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang) Keterangan (Peringkat) 1. 2. dst.
3.Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi RS/KKP/BPFK/BTKL/ Puskesmas/Klinik/Balai Kesehatan Masyarakat/Poliklinik/Satuan Kesehatan* ………. No Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang) Keterangan (Peringkat) 1. 2. dst. ………….., ……………………… Pimpinan Instansi ……………………………………… .....…………..…………….………. Tembusan:
1.Kemenkes
2.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan *) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan Formulir 7 Lembar Portofolio Calon Jabatan Fungsional Kesehatan PORTOFOLIO CALON JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN ....................................................................... 1) Data Diri
1.Nama Lengkap (Gelar)
2.NIP
3.Pangkat/Golongan/TMT
4.Tempat/Tanggal Lahir
5.Pendidikan Terakhir
6.Jabatan
7.Instansi/Unit Kerja
8.Alamat Instansi/Unit Kerja 9 Nomor Telp/HP
10.Email 2) Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bidang Studi/ Jurusan Tahun Lulus SMA/Sederajat D1/D2/D3 S1 S2 3) Pengalaman Jabatan Struktural No Nama Jabatan Pangkat/ Golongan Eselon/ Jenjang Jabatan Tahun.... s/d ... Instansi/Unit Kerja 1 2 3 4 4) Pengalaman Mengikuti Kursus, Pendidikan dan Pelatihan (Dalam dan Luar Negeri) No Nama Kursus/Diklat Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 5) Kegiatan Ilmiah/Seminar No Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 6) Riwayat Jabatan Fungsional No Nama Jabatan Jenjang Nomor SK TMT 1 2 3 4 7) Tanda Jasa/Penghargaan No Nama Tanda Jasa/ Penghargaan Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 8) Daftar Karya Tulis Ilmiah No Judul Publikasi Tahun 1 2 3 4 9) Daftar Bukti Dokumen Unsur Butir Kegiatan No Unsur Butir Kegiatan Ada/Tidak* Tahun Pelayanan Kesehatan • Terampil: butir kegiatan utama setiap jenjang jabatan yang akan diduduki sesuai dengan butir kegiatan pelayanan kesehatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; • Ahli: butir kegiatan utama setiap jenjang jabatan yang akan diduduki sesuai dengan butir kegiatan pelayanan kesehatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Demikian Portofolio dan daftar riwayat hidup ini saya buat, dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan Mengetahui, Kepala .................................. (……… ………………………………) NIP. ............, .................................... Calon Pejabat Fungsional Kesehatan Materi Rp.6000 (……… ……………………............…) NIP. Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran (3x4) cm Formulir 8 Formulir Penilaian Uji Portofolio atau Protofolio Tatap Muka Inpassing CALON JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN ....................................................................... 1) Data Diri
1.Nama Lengkap (Gelar)
2.NIP
3.Usia
4.Masa Kerja
5.Pangkat/Golongan Ruang/TMT
6.Jabatan
7.Pendidikan Terakhir
8.Pengalaman Kerja Bidang Fisioterapi
9.Instansi/Unit Kerja No Unsur Butir Kegiatan Utama Jumlah Dokumen Pendukung Memadai Valid Asli Terkini Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Unsur Utama A Pendidikan 1 Pendidikan formal 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pendidikan dan pelatihan Prajabatan B Pelayanan Kesehatan 1 Terampil 2 Ahli Petunjuk Penilaian Portofolio: 1) Dokumen bukti butir kegiatan portofolio yang dinilai oleh Tim Penguji adalah dokumen bukti yang memuat butir kegiatan jenjang jabatan yang akan dijabat oleh pejabat fungsional. 2) Dokumen bukti portofolio harus asli, apabila dalam bentuk fotokopi harus mendapatkan pengesahan dari atasan langsung. 3) Tim Penguji melakukan penilaian portofolio, apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan Tim Penguji penilaian portofolio dapat dilakukan melalui tatap muka dengan calon pejabat fungsional kesehatan. C Pengembangan Profesi • • Karya tulis ilmiah • • Penelitian • • Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain • • Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis Hasil Penilaian *) ( ) Lulus dan layak untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan ………. Jenjang ………. sesuai pangkat, golongan/ruang ( ) Tidak lulus dan belum layak untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan ………. ……………. , ……………………………… Tim Penguji Kompetensi: Penguji I Penguji II (…………………………….) (……………………………………) NIP NIP Penguji III (…………………………….) NIP Mengetahui, Kepala ( ………………………………….. ) NIP ………………………………….. Formulir 9 Format Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR ………. TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ………. MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*, Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ……….. NIP ………… jabatan ………. pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional ............ melalui penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a.Nama : ……….
b.NIP : ……….
c.Pangkat/Gol/TMT : ……….
d.Jabatan : ……….
e.Unit Kerja : ………. dalam Jabatan Fungsional .................. jenjang …………………. KEDUA : Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mulai menjabat terhitung sejak tanggal .………………… KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ............... pada tanggal ................ [nama jabatan], [nama pejabat] Tembusan:
1.Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)
2.Kepala Biro/Bagian atau BKD Provinsi/Kabupaten/Kota*)
3.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4.Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah*)
5.Pejabat lain yang dianggap perlu *) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan Formulir 10 Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inpassing MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK [logo instansi] SERTIFIKAT KOMPETENSI Nomor: ………. (Instansi pengusul/penyelenggara) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ………. tahun 2017 tentang ………. menyatakan bahwa: [nama] Berdasarkan hasil uji kompetensi inpassing yang dilaksanakan pada tanggal ………. dinyatakan Lulus. Yang bersangkutan berhak mengikuti proses Inpassing ke dalam jabatan fungsional ………. jenjang ………. Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran (3x4) cm Dinyatakan :di ............................. Pada tanggal:................................ Kepala.............................................. Stempel Instansi