DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020

Nomor: 50
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan 2020, No. 1518 Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1124); 2020, No. 1518
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan kesehatan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Badan adalah unit organisasi yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No. 1518

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh kepala pusat pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 3

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
(2)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.balai besar pelatihan kesehatan; dan
2. b.balai pelatihan kesehatan.
(4)Balai besar pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 3 (tiga) balai besar.
(5)Balai pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 3 (tiga) balai.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai besar pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 2020, No. 1518

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, balai besar pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
3. c.pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
4. d.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
5. e.pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
6. f.penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
7. g.pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
8. h.pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
9. i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. j.pelaksanaan urusan administrasi balai besar.

Pasal 6

Balai besar pelatihan kesehatan dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

Susunan organisasi balai besar pelatihan kesehatan terdiri atas:

a.subbagian administrasi umum; dan
b.kelompok jabatan fungsional. 2020, No. 1518

Pasal 8

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan balai besar pelatihan kesehatan.

Pasal 9

Balai pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, balai pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
3. c.pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
4. d.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
5. e.pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; 2020, No. 1518
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan administrasi balai.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan 2020, No. 1518 Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1124); 2020, No. 1518
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan kesehatan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Badan adalah unit organisasi yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No. 1518

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh kepala pusat pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 3

(1)UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
(2)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.balai besar pelatihan kesehatan; dan
2. b.balai pelatihan kesehatan.
(4)Balai besar pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 3 (tiga) balai besar.
(5)Balai pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 3 (tiga) balai.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai besar pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 2020, No. 1518

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, balai besar pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
3. c.pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
4. d.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
5. e.pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
6. f.penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
7. g.pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
8. h.pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
9. i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. j.pelaksanaan urusan administrasi balai besar.

Pasal 6

Balai besar pelatihan kesehatan dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

Susunan organisasi balai besar pelatihan kesehatan terdiri atas:

a.subbagian administrasi umum; dan
b.kelompok jabatan fungsional. 2020, No. 1518

Pasal 8

Pasal 9

Balai pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, balai pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
3. c.pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
4. d.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
5. e.pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; 2020, No. 1518
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan administrasi balai.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021