DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2022, No.315 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 2022, No.315 Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH. 2022, No.315

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
3.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4.Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2022, No.315
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

(1)Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
1. a.pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.315
(3)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
(4)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
1. a.tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
2. b.kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
3. c.kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
(6)Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2022, No.315

BAB III

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
(2)Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.calon PNS;
2. b.PNS;
3. c.PPPK;
4. d.peserta program internsip;
5. e.peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.ketenagaan dan/atau jabatan; dan
2. b.kehadiran.

Pasal 6

(1)Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.jenis ketenagaan;
2. b.rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan 2022, No.315
3. c.masa kerja.
(2)Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
3. c.tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
4. d.tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
5. e.tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
6. f.asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
7. g.tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
8. h.tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
9. i.tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
10. j.peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
(3)Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
(4)Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
2. b.tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi 2022, No.315 JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
(5)Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
(6)Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
2. b.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
3. c.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
4. d.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
5. e.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
6. f.lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 7

(1)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu). 2022, No.315
(2)Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
1. a.biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
2. b.biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.belanja barang operasional, terdiri atas:
  1. 1.belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung; 2022, No.315
  2. 2.belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
  3. 3.belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
  4. 4.bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
  5. 5.administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
  6. 6.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
  7. 7.pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. b.belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2022, No.315 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 2022, No.315 Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH. 2022, No.315

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
3.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4.Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2022, No.315
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

(1)Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
1. a.pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.315
(3)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
(4)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
1. a.tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
2. b.kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
3. c.kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
(6)Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2022, No.315

BAB III

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
(2)Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.calon PNS;
2. b.PNS;
3. c.PPPK;
4. d.peserta program internsip;
5. e.peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.ketenagaan dan/atau jabatan; dan
2. b.kehadiran.

Pasal 6

(1)Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.jenis ketenagaan;
2. b.rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan 2022, No.315
3. c.masa kerja.
(2)Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
3. c.tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
4. d.tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
5. e.tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
6. f.asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
7. g.tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
8. h.tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
9. i.tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
10. j.peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
(3)Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
(4)Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
2. b.tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi 2022, No.315 JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
(5)Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
(6)Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
2. b.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
3. c.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
4. d.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
5. e.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
6. f.lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 7

(1)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu). 2022, No.315
(2)Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
1. a.biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
2. b.biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.belanja barang operasional, terdiri atas:
  1. 1.belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung; 2022, No.315
  2. 2.belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
  3. 3.belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
  4. 4.bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
  5. 5.administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
  6. 6.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
  7. 7.pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. b.belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025