DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Pasal I, Pasal 5, Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka perlu menyesuaikan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); jdih.pakpakbharatkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan jdih.pakpakbharatkab.go.id Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PAKAPAK BHARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 30) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan.
(2)Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.jasa pelayanan kesehatan FKTP paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen), diberikan dengan mempertimbangkan:
  1. 1.dengan jenis ketenagaan dinilai: a) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); b) tenaga medis program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus); d) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); e) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); f) asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); g) tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh); h) tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); i) tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); j) peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, jdih.pakpakbharatkab.go.id diberi nilai 50% dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
  2. 2.tambahan nilai tenaga kesehatan yang merangkap tugas administratif: a) tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan b) tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN, Kepala Tata Usaha, atau penanggungjawab keuangan;
  3. 3.tambahan nilai tenaga kesehatan berdasarkan masa kerja: a) kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua); b) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); c) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); d) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); e) 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima ) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan f) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
  4. 4.kehadiran dinilai sebagai berikut: a) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; b) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu). c) ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen), terdiri dari:
  1. 1.15% (lima belas persen) untuk obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan; dan
  2. 2.85% (delapan puluh lima persen) untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
(3)Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan FKTP paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen), biaya operasional pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) terdiri dari:
1. a.paket rawat inap Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
2. b.pelayanan persalinan dibagi sebagai berikut:
  1. 1.tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang dilakukan di puskesmas dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  2. 2.tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Kesehatan yang memiliki kompetesi dan kewenangan dalam kondisi tidak ada dokter pada fasilitas Kesehatan untuk pelayanan persalinan tanpa komplikasi dibayarkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
(4)Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. jdih.pakpakbharatkab.go.id Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 29 April 2025 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 29 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, JALAN BERUTU BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 14 ttd jdih.pakpakbharatkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINANAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT I. UMUM Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dnegan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup Jelas Pasal II : Cukup Jelas jdih.pakpakbharatkab.go.id TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 69

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023