Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang Pasal I, Pasal 5, Pasal II
Peraturan ini berisi tentang Pasal I, Pasal 5, Pasal II
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.pakpakbharatkab.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PAKAPAK BHARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 30) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
a) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); b) tenaga medis program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); c) tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus); d) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); e) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); f) asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); g) tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh); h) tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); i) tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); j) peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, jdih.pakpakbharatkab.go.id diberi nilai 50% dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
a) tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan b) tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN, Kepala Tata Usaha, atau penanggungjawab keuangan;
a) kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua); b) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); c) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); d) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); e) 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima ) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan f) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
a) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; b) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu). c) ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.
jdih.pakpakbharatkab.go.id Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 29 April 2025 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 29 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, JALAN BERUTU BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 14 ttd jdih.pakpakbharatkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINANAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT I. UMUM Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dnegan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup Jelas Pasal II : Cukup Jelas jdih.pakpakbharatkab.go.id TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 69
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen