DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 673);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
3.Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
4.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
5.Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.
6.Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan tradisional empiris.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman dan bermanfaat;
b.pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyehat tradisional; dan
c.pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilaksanakan oleh Penyehat Tradisional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun atau melalui pendidikan non formal.
(2)Pengetahuan dan keterampilan secara turun temurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 (lima) tahun.
(3)Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara mandiri.

Pasal 4

(1)Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
(2)Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
(3)STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
(4)STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan;
2. b.fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. c.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. d.surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa;
5. e.surat pengantar puskesmas;
6. f.surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
7. g.surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
(2)Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan.
(3)Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi :
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait; dan
3. c.dinas kesehatan kabupaten/kota.
(4)Selain unsur dalam tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional empiris atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional.
(5)Hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat rekomendasi.
(6)Dalam hal STPT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan dan hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan STPT.
(7)Contoh STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dan form penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum di formulir I sampai dengan VII dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan unit yang salah satu fungsinya melakukan penapisan atas cara metode/teknik/bahan/alat berteknologi pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan.

Pasal 7

(1)STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2)Untuk memperpanjang STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi STPT yang masih berlaku; dan
2. b.rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota.
(3)Rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setelah dilakukan penilaian teknis.
(4)Permohonan perpanjangan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir.

Pasal 8

STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila:

a.dicabut/dibatalkan;
b.habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
c.pindah tempat praktik di luar kabupaten/kota penerbit STPT;
d.meninggal dunia; atau
e.atas permintaan penyehat tradisional

Pasal 9

STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional;
2. b.tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan
3. c.tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib.
(3)Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya.

Pasal 11

Konsep pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

a.adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya;
b.manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (self healing); dan
c.penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 673);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
3.Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
4.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
5.Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.
6.Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan tradisional empiris.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman dan bermanfaat;
b.pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyehat tradisional; dan
c.pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilaksanakan oleh Penyehat Tradisional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun atau melalui pendidikan non formal.
(2)Pengetahuan dan keterampilan secara turun temurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 (lima) tahun.
(3)Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara mandiri.

Pasal 4

(1)Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
(2)Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
(3)STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
(4)STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan;
2. b.fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. c.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. d.surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa;
5. e.surat pengantar puskesmas;
6. f.surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
7. g.surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
(2)Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan.
(3)Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi :
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait; dan
3. c.dinas kesehatan kabupaten/kota.
(4)Selain unsur dalam tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional empiris atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional.
(5)Hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat rekomendasi.
(6)Dalam hal STPT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan dan hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan STPT.
(7)Contoh STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dan form penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum di formulir I sampai dengan VII dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2)Untuk memperpanjang STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi STPT yang masih berlaku; dan
2. b.rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota.
(3)Rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setelah dilakukan penilaian teknis.
(4)Permohonan perpanjangan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir.

Pasal 8

STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila:

a.dicabut/dibatalkan;
b.habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
c.pindah tempat praktik di luar kabupaten/kota penerbit STPT;
d.meninggal dunia; atau
e.atas permintaan penyehat tradisional

Pasal 9

STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional;
2. b.tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan
3. c.tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib.
(3)Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya.

Pasal 11

Konsep pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

a.adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya;
b.manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (self healing); dan
c.penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDAFTARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019