Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013
- Nomor
- 64
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 49
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 2 Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Masal;
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 5
Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan. BAB II PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
BAB II
Bagian Kesatu Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Nasional
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 6
Bagian Kedua Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus berkoordinasi dengan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi setempat dan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
Dalam hal Krisis Kesehatan terjadi pada dua provinsi atau lebih pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan, Menteri Kesehatan bertindak selaku koordinator dalam penanggulangan Krisis Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 7 Bagian Ketiga Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, serta Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
Dalam hal Krisis Kesehatan terjadi pada dua kabupaten/kota atau lebih pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertindak selaku koordinator dalam penanggulangan Krisis Kesehatan. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)