DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013

Nomor: 64
Tahun: 2013
Ditetapkan: 25 Oktober 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi dalam rangka pembangunan kesehatan untuk mewujudkan tujuan nasional, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 2 Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor 1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan Nomor Pol: Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Masal;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1203/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Makanan dan Minuman; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 3
11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1228/MENKES/SK/XI/2007;
12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2007;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 4
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4.Mitigasi Kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman Krisis Kesehatan.
5.Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respons intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan serta kerusakan lingkungan.
6.Siaga Darurat Bidang Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum Bencana terjadi atau sebab lain yang menimbulkan Krisis Kesehatan tetapi sudah menunjukkan gejala yang menimbulkan Krisis Kesehatan yang meliputi kegiatan penyiapan dan mobilisasi sumber daya kesehatan untuk perlindungan bagi kelompok rentan.
7.Pemulihan Darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan kesehatan yang dilakukan dengan segera untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan/atau lingkungan hidup yang menimbulkan Krisis Kesehatan dengan memfungsikan kembali pelayanan, sarana dan prasarana sampai tingkat yang memadai saat itu.
8.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascakrisis Kesehatan atau pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascakrisis Kesehatan atau pascabencana.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 5
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan.

BAB II

PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.
(2)Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

(1)Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat nasional berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri dibantu oleh seluruh unit eselon I di lingkungan kementerian kesehatan.
(2)Unit eselon I di lingkungan kementerian kesehatan melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 6

Pasal 6

(1)Untuk mendekatkan dan mempercepat penanggulangan Krisis Kesehatan, Menteri membentuk Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional atau Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional.
(2)Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat atau pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Dalam menyelenggarakan penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dan Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional harus berkoordinasi dengan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat provinsi.
(2)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus berkoordinasi dengan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi setempat dan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
(4)Satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan di wilayahnya.

Pasal 8

Dalam hal Krisis Kesehatan terjadi pada dua provinsi atau lebih pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan, Menteri Kesehatan bertindak selaku koordinator dalam penanggulangan Krisis Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 7

Pasal 9

(1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat kabupaten/kota.
(2)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, serta Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
(4)Satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat kabupaten/kota dan mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan di wilayahnya.

Pasal 10

Dalam hal Krisis Kesehatan terjadi pada dua kabupaten/kota atau lebih pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertindak selaku koordinator dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi dalam rangka pembangunan kesehatan untuk mewujudkan tujuan nasional, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor 1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan Nomor Pol: Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Masal;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1203/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Makanan dan Minuman; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 3
11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1228/MENKES/SK/XI/2007;
12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2007;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 4
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4.Mitigasi Kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman Krisis Kesehatan.
5.Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respons intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan serta kerusakan lingkungan.
6.Siaga Darurat Bidang Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum Bencana terjadi atau sebab lain yang menimbulkan Krisis Kesehatan tetapi sudah menunjukkan gejala yang menimbulkan Krisis Kesehatan yang meliputi kegiatan penyiapan dan mobilisasi sumber daya kesehatan untuk perlindungan bagi kelompok rentan.
7.Pemulihan Darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan kesehatan yang dilakukan dengan segera untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan/atau lingkungan hidup yang menimbulkan Krisis Kesehatan dengan memfungsikan kembali pelayanan, sarana dan prasarana sampai tingkat yang memadai saat itu.
8.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascakrisis Kesehatan atau pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascakrisis Kesehatan atau pascabencana.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 5
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan.

BAB II

PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.
(2)Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

(1)Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat nasional berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri dibantu oleh seluruh unit eselon I di lingkungan kementerian kesehatan.
(2)Unit eselon I di lingkungan kementerian kesehatan melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1389 6

Pasal 6

(1)Untuk mendekatkan dan mempercepat penanggulangan Krisis Kesehatan, Menteri membentuk Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional atau Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional.
(2)Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat atau pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Dalam menyelenggarakan penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dan Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Subregional harus berkoordinasi dengan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat provinsi.
(2)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus berkoordinasi dengan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi setempat dan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
(4)Satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan di wilayahnya.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat kabupaten/kota.
(2)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, serta Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
(4)Satuan tugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat kabupaten/kota dan mengoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan di wilayahnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2007