DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2007

Nomor: 145/PMK.04/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 22 November 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3674);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005. MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
3.Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4.Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
5.Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6.Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
7.Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
8.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
9.Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran bea keluar yang dikeluarkan oleh kantor pabean, bank devisa, atau kantor pos persepsi.
10.Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
11.Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator atau eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean ekspor serta persetujuan barang ekspor yang ada dalam satu kontainer.
12.Penyampaian pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyampaian pemberitahuan pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
13.Kantor pabean adalah kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. MENTERI KEUANGAN
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
16.Sistem komputer pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

Pasal 2

(1)Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.
(3)Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
(4)Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar .
(5)Pemberitahuan pabean ekspor dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik

Pasal 3

Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 4

Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Pasal 5

Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib atas ekspor:

a.barang pribadi penumpang;
b.barang awak sarana pengangkut;
c.barang pelintas batas;
d.barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram. MENTERI KEUANGAN

Pasal 6

(1)Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, eksportir atau konsolidator dapat melakukan konsolidasi tehadap barang ekspor.
(2)Konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar kawasan pabean.
(3)Barang ekspor hasil konsolidasi, pada saat pemasukannya ke kawasan pabean, wajib diberitahukan oleh konsolidator atau eksportir ke kantor pabean dengan menggunakan PKBE.
(4)Dalam hal konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan oleh beberapa eksportir dalam satu kelompok perusahaan, PKBE disampaikan oleh salah satu eksportir.

BAB III

PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal 7

(1)Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
(2)Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sistem aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean.
(3)Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor;
2. b.kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
3. c.kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; dan
4. d.pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
(4)Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d adalah berupa:
1. a.invoice, packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor; dan/atau
2. b.STBS dalam hal barang ekspor terkena bea keluar;

Pasal 8

(1)Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
(2)Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.barang ekspor yang akan diimpor kembali;
2. b.barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
3. c.barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE;
4. d.barang ekspor yang dikenai bea keluar;
5. e.barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau MENTERI KEUANGAN
6. f.barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif terhadap:
1. a.barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
2. b.barang ekspor yang dikenai bea keluar.
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

Pasal 9

(1)Terhadap eksportir tertentu yang atas barang ekspornya:
1. a.mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
2. b.dikenai bea keluar, tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
(2)Penetapan eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu :
1. a.tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
2. b.tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak;
3. c.telah menyelenggarakan pembukuan sesuai Undang-Undang Kepabeanan; dan
4. d.telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh.
(3)Terhadap eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas, diperlakukan sebagai eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pasal 10

Pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan. MENTERI KEUANGAN

BAB V

PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI

Pasal 11

(1)Pemuatan barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3674);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005. MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
3.Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4.Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
5.Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6.Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
7.Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
8.Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
9.Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran bea keluar yang dikeluarkan oleh kantor pabean, bank devisa, atau kantor pos persepsi.
10.Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
11.Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator atau eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean ekspor serta persetujuan barang ekspor yang ada dalam satu kontainer.
12.Penyampaian pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyampaian pemberitahuan pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
13.Kantor pabean adalah kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. MENTERI KEUANGAN
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
16.Sistem komputer pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

BAB II

PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

Pasal 2

(1)Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.
(3)Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
(4)Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar .
(5)Pemberitahuan pabean ekspor dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik

Pasal 3

Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 4

Pasal 5

Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib atas ekspor:

a.barang pribadi penumpang;
b.barang awak sarana pengangkut;
c.barang pelintas batas;
d.barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram. MENTERI KEUANGAN

Pasal 6

(1)Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, eksportir atau konsolidator dapat melakukan konsolidasi tehadap barang ekspor.
(2)Konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar kawasan pabean.
(3)Barang ekspor hasil konsolidasi, pada saat pemasukannya ke kawasan pabean, wajib diberitahukan oleh konsolidator atau eksportir ke kantor pabean dengan menggunakan PKBE.
(4)Dalam hal konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan oleh beberapa eksportir dalam satu kelompok perusahaan, PKBE disampaikan oleh salah satu eksportir.

BAB III

PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal 7

(1)Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
(2)Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sistem aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean.
(3)Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor;
2. b.kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
3. c.kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; dan
4. d.pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
(4)Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d adalah berupa:
1. a.invoice, packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor; dan/atau
2. b.STBS dalam hal barang ekspor terkena bea keluar;

Pasal 8

(1)Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
(2)Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.barang ekspor yang akan diimpor kembali;
2. b.barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
3. c.barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE;
4. d.barang ekspor yang dikenai bea keluar;
5. e.barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau MENTERI KEUANGAN
6. f.barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif terhadap:
1. a.barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
2. b.barang ekspor yang dikenai bea keluar.
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

Pasal 9

(1)Terhadap eksportir tertentu yang atas barang ekspornya:
1. a.mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
2. b.dikenai bea keluar, tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
(2)Penetapan eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu :
1. a.tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
2. b.tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak;
3. c.telah menyelenggarakan pembukuan sesuai Undang-Undang Kepabeanan; dan
4. d.telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh.
(3)Terhadap eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas, diperlakukan sebagai eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pasal 10

Pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan. MENTERI KEUANGAN

BAB V

PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI

Pasal 11

(1)Pemuatan barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013