DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019

Nomor: 64
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1675/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019; www.peraturan.go.id 2019, No.1384
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); www.peraturan.go.id 2019, No.1384
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3.Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1384

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disingkat RSUP Dr. Kariadi Semarang merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)RSUP Dr. Kariadi Semarang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSUP Dr. Kariadi Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Dr. Kariadi Semarang menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pengelolaan pelayanan medis;
c.pengelolaan pelayanan penunjang medis;
d.pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
e.pengelolaan pelayanan keperawatan;
f.pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
g.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
h.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
k.pelaksanaan kerja sama; www.peraturan.go.id 2019, No.1384
l.pengelolaan sistem informasi;
m.pelaksanaan urusan umum; dan
n.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUP Dr. Kariadi Semarang dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 6

Susunan organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri atas:

a.Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
b.Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
c.Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
d.Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum.

Pasal 7

(1)Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
(2)Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang direktur. www.peraturan.go.id 2019, No.1384

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
b.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Pasal 9

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

a.Bidang Pelayanan Medik;
b.Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
c.Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1675/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019; www.peraturan.go.id 2019, No.1384
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); www.peraturan.go.id 2019, No.1384
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3.Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1384

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disingkat RSUP Dr. Kariadi Semarang merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)RSUP Dr. Kariadi Semarang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSUP Dr. Kariadi Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Dr. Kariadi Semarang menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pengelolaan pelayanan medis;
c.pengelolaan pelayanan penunjang medis;
d.pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
e.pengelolaan pelayanan keperawatan;
f.pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
g.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
h.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
k.pelaksanaan kerja sama; www.peraturan.go.id 2019, No.1384
l.pengelolaan sistem informasi;
m.pelaksanaan urusan umum; dan
n.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUP Dr. Kariadi Semarang dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 6

Susunan organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri atas:

a.Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
b.Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian;
c.Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
d.Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum.

Pasal 7

(1)Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
(2)Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang direktur. www.peraturan.go.id 2019, No.1384

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
b.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Pasal 9

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

a.Bidang Pelayanan Medik;
b.Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
c.Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020