DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020; www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang; yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan www.peraturan.go.id 2020, No. 1535 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)RSUP Dr. Kariadi Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)RSUP Dr. Kariadi Semarang merupakan RSUP Tipe I-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)RSUP Dr. Kariadi Semarang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSUP Dr. Kariadi Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Dr. Kariadi Semarang menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
c.pengelolaan pelayanan keperawatan;
d.pengelolaan pelayanan nonmedis; www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
e.pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
f.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
g.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
h.pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
k.pelaksanaan kerja sama;
l.pengelolaan sistem informasi;
m.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
n.pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUP Dr. Kariadi Semarang dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 6

Susunan organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri atas:

a.direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
b.direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
c.direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
d.direktorat perencanaan, organisasi, dan umum. www.peraturan.go.id 2020, No. 1535

Pasal 7

(1)Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan nonmedis.
(2)Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang dipimpin oleh direktur.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
b.pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
c.pengelolaan pelayanan nonmedis; dan
d.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

Pasal 9

Susunan organisasi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

(1)Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b www.peraturan.go.id 2020, No. 1535 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
(2)Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian dipimpin oleh direktur.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020; www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang; yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan www.peraturan.go.id 2020, No. 1535 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)RSUP Dr. Kariadi Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)RSUP Dr. Kariadi Semarang merupakan RSUP Tipe I-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)RSUP Dr. Kariadi Semarang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSUP Dr. Kariadi Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Dr. Kariadi Semarang menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
c.pengelolaan pelayanan keperawatan;
d.pengelolaan pelayanan nonmedis; www.peraturan.go.id 2020, No. 1535
e.pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
f.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
g.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
h.pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
k.pelaksanaan kerja sama;
l.pengelolaan sistem informasi;
m.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
n.pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUP Dr. Kariadi Semarang dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 6

Susunan organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang terdiri atas:

a.direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
b.direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
c.direktorat keuangan dan barang milik negara; dan
d.direktorat perencanaan, organisasi, dan umum. www.peraturan.go.id 2020, No. 1535

Pasal 7

(1)Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan nonmedis.
(2)Direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang dipimpin oleh direktur.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
b.pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
c.pengelolaan pelayanan nonmedis; dan
d.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

Pasal 9

Susunan organisasi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

(1)Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b www.peraturan.go.id 2020, No. 1535 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
(2)Direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian dipimpin oleh direktur.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020