DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014

Nomor: 69
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
7.Peraturan Menteri …
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
3.Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau berpotensi Bencana.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Menteri …
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

a.berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
b.menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
c.melaksanakan fungsi sosial;
d.menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
e.melaksanakan etika Rumah Sakit;
f.memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana;
g.melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
h.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
i.menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
j.mengupayakan keamanan pasien, pengunjung dan petugas di Rumah Sakit;
k.memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
l.memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
m.memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
n.memberikan …
n.memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
o.membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
p.menyelenggarakan rekam medis;
q.melaksanakan sistem rujukan;
r.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
s.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
t.menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
u.melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
v.menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 3

(1)Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada Krisis Kesehatan lainnya sesuai kemampuan pelayanan.
(2)Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembentukan tim tanggap darurat Bencana untuk membuat dan melaksanakan manajemen penanggulangan Bencana;
2. b.memberikan pelayanan langsung kepada korban Bencana di lokasi Bencana atau di Rumah Sakit;
3. c.melakukan mitigasi dampak Bencana melalui penyediaan layanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi fisik.
(3)Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Pasal 4

…

Pasal 4

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan:

a.menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; dan
b.bekerja sama dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

Pasal 5

Kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain dilaksanakan dengan:

a.bakti sosial atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit bagi masyarakat tidak mampu;
b.pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
c.penyediaan ambulans gratis;
d.pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa; dan
e.menyelenggarakan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka fungsi sosial Rumah Sakit.

Pasal 6

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dengan:

a.membentuk komite etik ;
b.menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah Sakit; dan
c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya antara lain:
1. a.kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;
2. b.radiasi atau pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya;
3. c.gangguan psikososial; dan/atau
4. d.masalah ergonomis.
(2)Pengelolaan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
(2)Program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.imunisasi Dasar;
2. b.keluarga berencana;
3. c.inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
4. d.penyediaan ruang menyusui;
5. e.program penanggulangan penyakit, antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria;
6. f.pelayanan darah; dan
7. g.rujukan kasus gizi berat.
(3)Pelaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh setiap Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
7.Peraturan Menteri …
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
3.Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau berpotensi Bencana.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Menteri …
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

a.berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
b.menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
c.melaksanakan fungsi sosial;
d.menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
e.melaksanakan etika Rumah Sakit;
f.memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana;
g.melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
h.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
i.menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
j.mengupayakan keamanan pasien, pengunjung dan petugas di Rumah Sakit;
k.memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
l.memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
m.memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
n.memberikan …
n.memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
o.membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
p.menyelenggarakan rekam medis;
q.melaksanakan sistem rujukan;
r.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
s.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
t.menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
u.melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
v.menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 3

(1)Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada Krisis Kesehatan lainnya sesuai kemampuan pelayanan.
(2)Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembentukan tim tanggap darurat Bencana untuk membuat dan melaksanakan manajemen penanggulangan Bencana;
2. b.memberikan pelayanan langsung kepada korban Bencana di lokasi Bencana atau di Rumah Sakit;
3. c.melakukan mitigasi dampak Bencana melalui penyediaan layanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi fisik.
(3)Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Pasal 4

…

Pasal 4

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan:

a.menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; dan
b.bekerja sama dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

Pasal 5

Kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain dilaksanakan dengan:

a.bakti sosial atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit bagi masyarakat tidak mampu;
b.pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
c.penyediaan ambulans gratis;
d.pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa; dan
e.menyelenggarakan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka fungsi sosial Rumah Sakit.

Pasal 6

Pasal 7

Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dengan:

a.membentuk komite etik ;
b.menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah Sakit; dan
c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya antara lain:
1. a.kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;
2. b.radiasi atau pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya;
3. c.gangguan psikososial; dan/atau
4. d.masalah ergonomis.
(2)Pengelolaan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
(2)Program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.imunisasi Dasar;
2. b.keluarga berencana;
3. c.inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
4. d.penyediaan ruang menyusui;
5. e.program penanggulangan penyakit, antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria;
6. f.pelayanan darah; dan
7. g.rujukan kasus gizi berat.
(3)Pelaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh setiap Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2017