DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Jenis, persyaratan, pengecualian penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi dan penerbitan ulang/duplikat surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pertimbangan tertentu dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan guna mendukung transformasi kesehatan, diperlukan kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan layanan registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA LAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1)Jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi dan penerbitan ulang/duplikat surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pertimbangan tertentu dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
(3)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan termasuk apoteker.
(4)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam rangka memberlakukan kebijakan pemberian surat tanda registrasi yang berlaku seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pasal 2

(1)Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus telah memiliki surat tanda registrasi.
(2)Surat tanda registrasi yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan termasuk apoteker warga negara indonesia lulusan dalam negeri yang telah memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya;
2. b.dokter/dokter gigi yang telah melaksanakan internsip; atau
3. c.dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan termasuk apoteker warga negara indonesia lulusan luar negeri yang telah melaksanakan adaptasi.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bagi:

a.dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker yang mengajukan permohonan penerbitan surat tanda registrasi untuk pertama kali;
b.dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker warga negara indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan adaptasi; atau
c.dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker warga negara asing.

Pasal 4

(1)Pengenaan tarif tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada konsil dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Konsil melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Konsil menerbitkan atau tidak menerbitkan surat tanda registrasi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2024 MENTERI KESEHATAN Œ BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020