DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020

Nomor: 76
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020; www.peraturan.go.id 2020, No. 1543
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2.Sekretariat KKI adalah unsur pendukung teknis dan administrasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat KKI berkedudukan di lingkungan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
(2)Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua KKI dan secara administrasi kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
(3)Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh sekretaris. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat KKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KKI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKI dan Sekretariat KKI;
b.pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan;
c.pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi;
d.pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi;
e.pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang- undangan;
f.pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran;
g.pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
h.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKI dan sekretariat KKI; dan
k.pelaksanaan urusan administrasi KKI dan sekretariat KKI. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

Pasal 5

Susunan organisasi sekretariat KKI terdiri dari:

a.subbagian administrasi umum; dan
b.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKI dan sekretariat KKI.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan sekretariat KKI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi sekretaris KKI.
(3)Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola www.peraturan.go.id 2020, No. 1543 kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(4)Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020; www.peraturan.go.id 2020, No. 1543
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2.Sekretariat KKI adalah unsur pendukung teknis dan administrasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat KKI berkedudukan di lingkungan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
(2)Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua KKI dan secara administrasi kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.
(3)Sekretariat KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh sekretaris. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat KKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KKI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKI dan Sekretariat KKI;
b.pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan;
c.pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi;
d.pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi;
e.pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang- undangan;
f.pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran;
g.pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
h.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i.pengelolaan sumber daya manusia;
j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKI dan sekretariat KKI; dan
k.pelaksanaan urusan administrasi KKI dan sekretariat KKI. www.peraturan.go.id 2020, No. 1543

Pasal 5

Susunan organisasi sekretariat KKI terdiri dari:

a.subbagian administrasi umum; dan
b.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan sekretariat KKI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi sekretaris KKI.
(3)Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola www.peraturan.go.id 2020, No. 1543 kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(4)Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2023