Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 Tahun 2007
- Nomor
- 949/MENKES/PER/VIII/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
MENTERIKESEHATAN
BAB II
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL. MEMUTUSKAN:
MENTERIKESEHATAN Pasal 3
Berada di wilayah yang sulit dijangkau; Pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa; Pulau kecil/gugus pulau dan daerah peslsir: Berada di wilayah perbatasan negara lain, baik darat maupun di pulau-pulau kecil terluar.
- Transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 1 (satu) kali seminggu; Waktu tempuh memerlukan waktu pulang-pergi lebih dari 8 (delapan) jam perjalanan; Hanya tersedia transportasi dengan pesawat udara untuk mencapai lokasi; - Transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca (seperti: musim angin, gelombang, dan lain-lain); - Tidak ada transportasi umum.
Kesulitan pemenuhan bahan pokok; Kondisi keamanan.
M'E.NTERI KESEHATAN ,.,( ·" BABV TATACARA PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL Pasal 6
BABIV DAERAH TERTINGGAL Pasal 5
Penentuan suatu sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan karakteristik dengan kesulitan yang ada pada masing-masing daerah.
.wteN KEaeMATAM ~PUBUK INDON!IIA Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007 MEN RI KESEHATAN, BAB VII PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. BABVI KETENTUAN LAIN Pasa17 Dalam keadaan khusus seperti adanya konflik sosial, bencana alam dan lain-lain, penetapan kriteria sarana pelayanan kesehatan dapat berubah dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
MENTERIKESEHATAN rlEPUBLIK INDONESIA •
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)