DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Indikator Kinerja Utama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Kementerian adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kementerian.
3.Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Madya Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
4.Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Pratama Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

IKU di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.IKU Kementerian;
b.IKU Unit JPT Madya Kementerian; dan
c.IKU Unit JPT Pratama Kementerian.

Pasal 3

(1)IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.
(2)IKU Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.sasaran strategis;
2. b.IKU;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 4

(1)IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.sasaran program;
2. b.indikator kinerja program;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 5

(1)IKU Unit JPT Pratama Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)IKU Unit JPT Pratama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.sasaran kegiatan;
2. b.indikator kinerja kegiatan;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 6

IKU Kementerian, IKU Unit JPT Madya Kementerian, dan IKU Unit JPT Pratama Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap IKU diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah.

Pasal 8

(1)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan unit jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh setiap pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya dan unit jabatan pimpinan tinggi pratama dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.
(2)Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Indikator Kinerja Utama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Kementerian adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kementerian.
3.Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Madya Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
4.Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Pratama Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

IKU di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.IKU Kementerian;
b.IKU Unit JPT Madya Kementerian; dan
c.IKU Unit JPT Pratama Kementerian.

Pasal 3

(1)IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.
(2)IKU Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.sasaran strategis;
2. b.IKU;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 4

(1)IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.sasaran program;
2. b.indikator kinerja program;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 5

(1)IKU Unit JPT Pratama Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)IKU Unit JPT Pratama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.sasaran kegiatan;
2. b.indikator kinerja kegiatan;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap IKU diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah.

Pasal 8

(1)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan unit jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh setiap pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya dan unit jabatan pimpinan tinggi pratama dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.
(2)Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.