Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Sejak awal kemerdekaan, evolusi peran dan fungsinya menegaskan signifikansi lembaga ini dalam mengelola dinamika pasar kerja dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Lembaga ini bertanggung jawab atas perumusan kebijakan terkait daya saing tenaga kerja, penempatan, hubungan industrial, jaminan sosial, hingga pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
Intervensi strategis Kemnaker berfokus pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial yang harmonis. Program-program ini dirancang untuk mewujudkan tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.
Kemnaker memiliki peran krusial dalam isu-isu nasional, berkontribusi pada peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global dan penanganan masalah pengangguran. Lembaga ini juga aktif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta perlindungan hak-hak pekerja.
Warga negara perlu berinteraksi dengan Kemnaker dalam berbagai situasi, seperti mencari informasi lowongan kerja, mengikuti pelatihan, atau mengurus masalah penempatan tenaga kerja. Lembaga ini juga menjadi rujukan bagi perusahaan terkait regulasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Sebagai lembaga vital, Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek ketenagakerjaan di Indonesia, dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Perannya sangat signifikan dalam menjaga stabilitas pasar kerja, melindungi hak-hak pekerja, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai jenis dan bidang pekerjaan alih daya meliputi: a. layanan kebersihan; b. penyediaan makanan dan minuman; c. pengamanan; d. penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh; e. layanan penunjang operasional; dan f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan; perjanjian alih daya; kewajiban perusahaan alih daya; pengawasan
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota; upah minimum sektoral; penetapan dan pemberlakukan upah minimum.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015
Data Kementerian KetenagakerjaanLihat semua
Rata-Rata Upah Buruh Industri Kecil Indonesia 2015 - 2025
Upah buruh industri kecil naik signifikan 2015-2025
Rata-Rata Upah Buruh per Bulan di bawah Mandor/Supervisor, (1996=100) Indonesia Februari–Agustus 2025
Upah buruh naik signifikan pada 2025
Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT) serta Perubahannya (2018=100) Indonesia 2019 - 2025
NTPT peternakan meningkat konsisten sepanjang 2019-2025
Rata-Rata Upah Buruh per Bulan di bawah Mandor/Supervisor, (2007=100) Indonesia Februari–Agustus 2025
Upah buruh Indonesia naik signifikan pada 2025
NTPT (Nilai Tukar Petani Peternakan) Menurut Subsektor Indonesia 2015 - 2025
Tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun signifikan 2015-2025.
Rata-Rata Upah Buruh per Bulan di bawah Mandor/Supervisor, (2012=100) Indonesia Februari–Agustus 2025
Upah buruh supervisor Indonesia naik signifikan
NTPT (Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan) menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025
NTPT peternakan nasional cenderung menurun sejak 2015
NTPT (Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan) menurut Provinsi
NTPT peternakan bervariasi antar provinsi, tertinggi di Bali
