DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi pekerja/buruh yang berada di ruang terbatas dari potensi bahaya dan untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, nyaman, dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2.Ruang Terbatas adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.
3.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja/Buruh bekerja, atau yang sering dimasuki Pekerja/Buruh untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
4.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Teknisi K3 Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas.
6.Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pengukuran dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas.
7.Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelamat Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melakukan penyelamatan di Ruang Terbatas.
8.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. 10.Penanggung Jawab Area Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Penanggung Jawab Area adalah Pengurus atau wakil Pengurus yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Pengurus untuk menyetujui Izin Masuk.
3. 11.Memasuki Ruang Terbatas adalah suatu kegiatan dimana sebagian atau keseluruhan anggota tubuh Pekerja/Buruh berada di dalam Ruang Terbatas.
4. 12.Izin Masuk Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Izin Masuk adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Pengurus untuk memperbolehkan kegiatan dan mengawasi kegiatan dalam Ruang Terbatas.
5. 13.Gas Atmosfer Berbahaya adalah gas berupa oksigen dengan konsentrasi kurang dari 19,5% (sembilan belas koma lima persen) dan melebihi 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen) volume udara, bahan mudah terbakar atau mudah meledak dengan konsentrasi melebihi 10% (sepuluh persen) konsentrasi batas bawah dapat meledak, bahan beracun dengan konsentrasi melebihi nilai ambang batas, yang terdapat dalam Ruang Terbatas dan dapat menyebabkan kematian atau ketidakmampuan Pekerja/Buruh untuk menyelamatkan diri.
6. 14.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 15.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri.
8. 16.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. 17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. 18.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 2

Pengusaha dan/atau Pengurus yang melaksanakan pekerjaan pada Ruang Terbatas wajib menerapkan syarat K3 di Ruang Terbatas.

Pasal 3

(1)Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tanur, silo, cerobong;
2. b.jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa;
3. c.sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya, baik alamiah ataupun buatan yang melebihi kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau
4. d.ruangan lainnya yang ditentukan sebagai Ruang Terbatas oleh Pengurus dan/atau Pengusaha.
(2)Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian untuk menentukan Ruang Terbatas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menetapkan Ruang Terbatas.
(4)Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak menetapkan Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan syarat K3 di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penetapan klasifikasi;
2. b.pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas;
3. c.Izin Masuk;
4. d.prosedur kerja aman;
5. e.peralatan dan perlengkapan; dan
6. f.personel K3.
(2)Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan/perawatan, perbaikan, dan penyelamatan.

BAB II

PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 5

(1)Pengurus dan/atau Pengusaha harus menetapkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui identifikasi potensi bahaya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Ruang Terbatas dengan Izin Masuk; dan
2. b.Ruang Terbatas tanpa Izin Masuk.
(3)Ruang Terbatas dengan Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki karakteristik sumber bahaya:
1. a.Gas Atmosfer Berbahaya;
2. b.bahan cairan atau padatan yang berpotensi memerangkap (engulfment) Pekerja/Buruh di dalamnya;
3. c.bentuk atau struktur ruangan sedemikian rupa yang berpotensi menyebabkan Pekerja/Buruh terperangkap (entrapment); dan/atau
4. d.sumber bahaya lainnya yang berpotensi mengakibatkan cedera atau kematian.
(4)Ruang Terbatas tanpa Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruangan yang tidak terdapat sumber bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PEMBATASAN AKSES MEMASUKI RUANG TERBATAS

Pasal 6

Pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a.penutupan, penguncian, dan penandaan;
b.pemasangan pembatas pasif atau penghalang; dan/atau
c.pemasangan rambu larangan masuk.

BAB IV

IZIN MASUK RUANG TERBATAS

Pasal 7

(1)Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c harus dimiliki setiap orang yang Memasuki Ruang Terbatas berdasarkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(2)Pekerjaan pada Ruang Terbatas tidak dapat dilakukan sebelum Izin Masuk diterbitkan.
(3)Penanggung Jawab Area di Tempat Kerja wajib memastikan setiap orang yang akan Memasuki Ruang Terbatas telah memiliki Izin Masuk.
(4)Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penanggung Jawab Area setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3.
(5)Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 8

(1)Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), meliputi:
1. a.pengujian dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya;
2. b.pengaliran udara secara terus-menerus;
3. c.penguncian dan penandaan sumber energi;
4. d.komunikasi;
5. e.sumber daya dengan tegangan tidak lebih dari 50 (lima puluh) volt untuk kondisi kering dan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) volt untuk kondisi lembab;
6. f.alat pelindung diri;
7. g.penyelamatan dalam keadaan darurat; dan
8. h.peralatan lain yang diperlukan.
(2)Dalam hal syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah terpenuhi, Penanggung Jawab Area menerbitkan Izin Masuk.
(3)Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada lokasi pekerjaan.

Pasal 9

Selama pekerjaan pada Ruang Terbatas berlangsung harus dilakukan pemantauan oleh Penanggung Jawab Area dan/atau Ahli K3 terhadap perubahan Gas Atmosfer Berbahaya, kondisi Pekerja/Buruh, durasi pekerjaan, dan kemungkinan penyimpangan dari syarat K3 yang tertuang dalam Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan kondisi yang membahayakan pekerjaan, Pekerja/Buruh, dan/atau orang lain, Pengurus harus melakukan penghentian pekerjaan untuk sementara dan/atau pencabutan Izin Masuk.
(2)Dalam hal terjadi pencabutan Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib mendokumentasikan pencabutan izin paling singkat 1 (satu) tahun untuk dikaji ulang.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…