DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelayanan publik, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara.
2.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kementerian dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya.
3.Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
4.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5.Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat PTSA adalah pelayanan yang diselenggarakan bersama dalam satu tempat di Kementerian dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9.Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
11.Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara dan Pelaksana di Kementerian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima sesuai dengan harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
b.memberikan informasi kepada Masyarakat tentang ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian; dan
c.meningkatkan kinerja Pelaksana di Kementerian.

Pasal 4

Pelayanan Publik dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

a.sederhana, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas, serta biaya terjangkau bagi Masyarakat;
b.partisipatif, yaitu peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan Masyarakat;
c.akuntabel, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.berkelanjutan, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
e.keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; dan
f.keadilan, yaitu pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua Masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Jenis Pelayanan Publik di Kementerian meliputi bidang:

a.pelatihan vokasi dan produktivitas;
b.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
c.hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
d.pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
e.perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
f.pengawasan internal; dan
g.kesekretariatan.

Pasal 7

(1)Pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian yaitu Menteri.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Pasal 8

(1)Penanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian yakni Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk pembina.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik di seluruh satuan kerja unit Pelayanan Publik.

Pasal 9

(1)Satuan Kerja Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara dan seluruh Satuan Kerja Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mencakup:

a.pelaksanaan pelayanan;
b.pengelolaan pengaduan Masyarakat;
c.pengelolaan informasi;
d.pengawasan internal;
e.penyuluhan kepada Masyarakat; dan
f.pelayanan konsultasi.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelayanan publik, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara.
2.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kementerian dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya.
3.Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
4.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5.Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat PTSA adalah pelayanan yang diselenggarakan bersama dalam satu tempat di Kementerian dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9.Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
11.Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara dan Pelaksana di Kementerian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima sesuai dengan harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
b.memberikan informasi kepada Masyarakat tentang ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian; dan
c.meningkatkan kinerja Pelaksana di Kementerian.

Pasal 4

Pelayanan Publik dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

a.sederhana, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas, serta biaya terjangkau bagi Masyarakat;
b.partisipatif, yaitu peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan Masyarakat;
c.akuntabel, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.berkelanjutan, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
e.keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; dan
f.keadilan, yaitu pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua Masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Jenis Pelayanan Publik di Kementerian meliputi bidang:

a.pelatihan vokasi dan produktivitas;
b.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
c.hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
d.pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
e.perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
f.pengawasan internal; dan
g.kesekretariatan.

Pasal 7

(1)Pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian yaitu Menteri.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Pasal 8

(1)Penanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian yakni Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk pembina.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik di seluruh satuan kerja unit Pelayanan Publik.

Pasal 9

(1)Satuan Kerja Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara dan seluruh Satuan Kerja Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mencakup:

a.pelaksanaan pelayanan;
b.pengelolaan pengaduan Masyarakat;
c.pengelolaan informasi;
d.pengawasan internal;
e.penyuluhan kepada Masyarakat; dan
f.pelayanan konsultasi.