DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi;
c.bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Februari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2022, No.897 Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara bendera resmi, pelantikan Mediator Hubungan Industrial.
5.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
6.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

a.PDH; dan
b.PDU.

Pasal 3

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH pria;
2. b.PDH wanita; dan
3. c.PDH wanita berjilbab. www.peraturan.go.id 2022, No.897
(2)PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan pendek/lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
  5. 5.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan di tempat kancing;
  6. 6.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  7. 7.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
2. b.celana
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(3)PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan berkancing;
  5. 5.panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
  6. 6.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
  7. 7.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  8. 8.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
2. b.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
3. c.celana PDH wanita yang tidak berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; dan
  3. 3.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(4)PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2022, No.897
1. a.jilbab warna hitam;
2. b.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
  5. 5.panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
  6. 6.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
  7. 7.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  8. 8.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
3. c.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
4. d.celana PDH wanita yang berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 4

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.PDU pria;
2. b.PDU wanita; dan
3. c.PDU wanita berjilbab.
(2)PDU pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.peci warna hitam;
2. b.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan;
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan www.peraturan.go.id 2022, No.897
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
3. c.kemeja
4. a.warna putih; dan
5. b.lengan panjang.
6. d.dasi warna hitam;
7. e.celana
8. a.warna hitam;
9. b.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
10. c.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
11. d.band ikat pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
(3)PDU wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan;
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
2. b.kemeja atau blouse warna putih;
3. c.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
4. d.celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(4)PDU wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.jilbab atau kerudung warna hitam;
2. b.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan; www.peraturan.go.id 2022, No.897
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
3. c.kemeja atau blouse warna putih;
4. d.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
5. e.celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 5

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PDH dipakai untuk melakukan mediasi di luar kantor; dan
b.PDU dipakai untuk menghadiri upacara hari besar dan acara resmi. .

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

a.lambang Mediator Hubungan Industrial;
b.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial;
c.tanda pengenal;
d.kaos kaki; dan
e.sepatu dinas.

Pasal 7

Lambang Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pin dengan ketentuan sebagai berikut:

a.berbentuk perisai segilima dengan garis berwarna hijau dan bagian dalam berwarna putih; dan
b.gambar yang terdiri atas:
1. 1.3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih;
2. 2.timbangan warna hitam; www.peraturan.go.id 2022, No.897
3. 3.padi warna kuning dan kapas warna putih; dan
4. 4.pita warna merah bertuliskan huruf kapital “MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL” dengan warna putih pada kata “MEDIATOR” dan warna hitam pada kata “HUBUNGAN INDUSTRIAL”.

Pasal 8

(1)Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial.
(2)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “PERTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(3)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “MUDA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(4)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “MADYA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(5)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “UTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.

Pasal 9

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kartu identitas diri Mediator Hubungan Industrial www.peraturan.go.id 2022, No.897 yang disesuaikan dengan instansi pembina Mediator Hubungan Industrial.

Pasal 10

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditentukan sebagai berikut:

a.warna hitam; dan
b.jenis bahan kaos.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi;
c.bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Februari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2022, No.897 Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara bendera resmi, pelantikan Mediator Hubungan Industrial.
5.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
6.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

a.PDH; dan
b.PDU.

Pasal 3

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH pria;
2. b.PDH wanita; dan
3. c.PDH wanita berjilbab. www.peraturan.go.id 2022, No.897
(2)PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan pendek/lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
  5. 5.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan di tempat kancing;
  6. 6.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  7. 7.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
2. b.celana
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(3)PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan berkancing;
  5. 5.panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
  6. 6.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
  7. 7.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  8. 8.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
2. b.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
3. c.celana PDH wanita yang tidak berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah; dan
  3. 3.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(4)PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2022, No.897
1. a.jilbab warna hitam;
2. b.kemeja
  1. 1.warna biru;
  2. 2.lengan panjang;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.2 (dua) buah saku tempel pada dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
  5. 5.panjang baju 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul;
  6. 6.list dari kain warna hitam pada ujung kedua lengan dan tempat kancing;
  7. 7.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial pada kerah leher kanan; dan
  8. 8.model kemeja pas di badan dan pemakaian dikeluarkan.
3. c.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
4. d.celana PDH wanita yang berjilbab selain memakai rok diperbolehkan memakai celana dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 4

(1)PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.PDU pria;
2. b.PDU wanita; dan
3. c.PDU wanita berjilbab.
(2)PDU pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.peci warna hitam;
2. b.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan;
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan www.peraturan.go.id 2022, No.897
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
3. c.kemeja
4. a.warna putih; dan
5. b.lengan panjang.
6. d.dasi warna hitam;
7. e.celana
8. a.warna hitam;
9. b.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
10. c.2 (dua) buah saku bobok pada samping kanan dan kiri terbuka; dan
11. d.band ikat pinggang dengan enam lust (tali/tempat sabuk).
(3)PDU wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan;
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
2. b.kemeja atau blouse warna putih;
3. c.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
4. d.celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
(4)PDU wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.jilbab atau kerudung warna hitam;
2. b.jas
  1. 1.warna biru toska;
  2. 2.lengan panjang dengan kancing sebanyak 3 (tiga) buah pada ujung kedua lengan;
  3. 3.kerah model kemeja berdiri;
  4. 4.retsleting bagian depan; www.peraturan.go.id 2022, No.897
  5. 5.saku dalam pada dada sebelah kiri atas, dengan lipatan berbentuk lidah dan tanda lambang Mediator Hubungan Industrial yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan;
  6. 6.saku tersembunyi pada dada sebelah dalam untuk meletakkan bolpoin; dan
  7. 7.bordir label nama personal di atas saku tersembunyi.
3. c.kemeja atau blouse warna putih;
4. d.rok
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang sampai menutup mata kaki;
  3. 3.rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).
5. e.celana PDU wanita selain memakai rok diperbolehkan memakai celana yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.warna hitam;
  2. 2.ukuran panjang tanpa lipatan di bawah;
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok di samping kanan dan kiri terbuka; dan
  4. 4.band ikat pinggang dengan 6 (enam) lust (tali/tempat sabuk).

Pasal 5

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PDH dipakai untuk melakukan mediasi di luar kantor; dan
b.PDU dipakai untuk menghadiri upacara hari besar dan acara resmi. .

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

a.lambang Mediator Hubungan Industrial;
b.tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial;
c.tanda pengenal;
d.kaos kaki; dan
e.sepatu dinas.

Pasal 7

Lambang Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pin dengan ketentuan sebagai berikut:

a.berbentuk perisai segilima dengan garis berwarna hijau dan bagian dalam berwarna putih; dan
b.gambar yang terdiri atas:
1. 1.3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih;
2. 2.timbangan warna hitam; www.peraturan.go.id 2022, No.897
3. 3.padi warna kuning dan kapas warna putih; dan
4. 4.pita warna merah bertuliskan huruf kapital “MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL” dengan warna putih pada kata “MEDIATOR” dan warna hitam pada kata “HUBUNGAN INDUSTRIAL”.

Pasal 8

(1)Tanda jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial.
(2)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “PERTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(3)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “MUDA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(4)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “MADYA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.
(5)Tanda jenjang jabatan bagi Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama ditentukan sebagai berikut:
1. a.berbentuk segitiga dengan garis berwarna hitam;
2. b.gambar 3 (tiga) telapak tangan bersalaman membentuk segitiga dengan warna telapak tangan merah, kuning, dan putih di sebelah atas pada bagian dalam segitiga; dan
3. c.tulisan “UTAMA” berwarna hitam dan berlatar belakang putih di sebelah bawah pada bagian dalam segitiga.

Pasal 9

Pasal 10

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditentukan sebagai berikut:

a.warna hitam; dan
b.jenis bahan kaos.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ATRIBUT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ATRIBUT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014